Pertemuan tersebut menjadi forum bagi Presiden untuk menyampaikan gambaran mengenai kondisi serta perkembangan yang dihadapi Indonesia kepada jajaran perwira tinggi TNI dan Polri.

Prabowo mengatakan, pertemuan itu sengaja digelar menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Ia ingin para perwira tinggi memahami situasi yang tengah dihadapi bangsa dan negara.

“Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan arahan Presiden menjadi salah satu pijakan penting bagi TNI dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis serta berbagai ancaman yang semakin kompleks.

Menurut Agus, tantangan pertahanan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ancaman konvensional, tetapi juga mencakup serangan siber, informasi, hingga perang hibrida.

“Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan,” ujar Agus, dikutip dari Puspen TNI, Rabu (7/10).

Ia menambahkan, arahan tersebut juga diharapkan dapat menyatukan pemahaman jajaran TNI dan Polri mengenai perkembangan situasi nasional.

Koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurahman menyoroti kebutuhan untuk menyesuaikan sistem rekrutmen prajurit TNI dan Polri dengan perkembangan zaman.

Ribuan warga tumpah-ruah di sepanjang rute sejauh 2,9 km, menyaksikan pawai yang menampilkan kekuatan kolaborasi ulama, umaro, TNI-Polri, dan ragam unsur budaya.

Pawai yang start dari Stadion Hoegeng hingga finish di Gedung Kanzus Sholawat ini menjadi bagian puncak peringatan Maulidurrasul Kanzus Sholawat, sekaligus momentum meneguhkan persatuan bangsa.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan semacam ini di Kota Pekalongan. Terlebih lagi, antusias masyarakat yang begitu luar biasa untuk menyaksikan pawai ini.

“Petugas, peserta, dan masyarakat antusias untuk menyukseskan pawai ini. Ulama, umaro, dan TNI-Polri hadir dengan satu tujuan yakni menjadikan Indonesia, khususnya Kota Pekalongan menjadi lebih baik,” kata Wali Kota Aaf dalam sambutannya.

Aaf, sapaan Wali Kota Pekalongan menambahkan, pawai ini bukan sekadar perayaan Maulid Nabi, tetapi juga sebagai wujud cinta tanah air.

“Pawai ini juga menanamkan semangat cinta tanah air, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta NKRI harga mati. Pesan yang selalu digaungkan oleh Maulana Habib Luthfi bin Yahya. Mudah-mudahan acara pada hari ini lancar,” lanjut Aaf.

Wahyu Hidayat, Humas Kanzus Sholawat menjelaskan bahwa pawai Pajang Jimat merupakan kekuatan yang dimiliki suatu daerah yang terdiri dari unsur umaro, ulama, TNI-Polri, serta didukung oleh kebudayaan setempat.

“Dari komponen ini diharapkan terjalin kekuatan untuk menegakkan NKRI. Selain itu, pawai ini juga menumbuhkan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW,” ungkap Wahyu menegaskan makna pawai yang telah menjadi tradisi tahunan tersebut.

Ia menambahkan, bahwa pawai dimulai sejak pukul 13.30 WIB. Barisan peserta mulai bergerak, diwarnai marching band, barongsai, Paskibraka, pencak silat, Banser, IPNU-IPPNU, hingga berbagai ormas kepemudaan yang memikat perhatian publik.

“Start dimulai dari Stadion Hoegeng, kemudian melintasi Jalan Veteran, Imam Bonjol, Pemuda, Hayam Wuruk, Dr. Cipto, dan Jalan Dr. Wahidin. Finish di Gedung Kanzus Sholawat Kota Pekalongan, dengan panggung kehormatan berada di depan Hotel Nirwana menghadap ke timur,” lanjutnya.

Ia berharap, melalui pawai ini diharapkan terjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama, sehingga dapat memperkuat pengamalan Pancasila serta mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebuah negeri yang baik dan mendapat ampunan Allah SWT. (em-aha)

Pasalnya, kondisi rumah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Gang 7 No. 62 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kandang Panjang dan hanya dihuni oleh seorang ibu rumah tangga serta satu putrinya tersebut dinilai sangat memprihatinkan.

Kondisi atap rumah bocor karena ditumbuhi akar-akar pohon, papan kamar yang mulai lapuk, sampah-sampah berserakan akibat banjir, dan kamar mandi yang tergenang karena tidak ada saluran pembuangan air.

“Hari ini kami bersama polri, forkopimda, forkopimcam, relawan dan warga setempat melakukan perbaikan rumah yang tidak layak huni agar lebih baik dan bisa kembali layak untuk dihuni,” kata Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya saat meninjau rumah ibu Ufrida (47).

Dandim menambahkan, kegiatan pagi ini diawali dengan pembersihan rumah. Mulai dari perabasan akar pohon yang masuk ke dalam rumah hingga membuang sampah dan barang-barang yang sudah tidak terpakai sebelum nantinya dilakukan perbaikan.

“Kami mohon maaf kepada ibu Ufrida, bukan bermaksud untuk merendahkan atau apa. Tujuan kegiatan ini, salah satunya untuk mengajak kepada yang lain ketika ada hal seperti ini maka kita bantu bersama,” ujarnya yang didampingi anggota DPRD Kota Pekalongan, Seno Pafitri, Sekcam Pekalongan Utara, Ainurrofiq dan Lurah Kandang Panjang, Amat Fauzan.

Dandim juga mengajak kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mampu untuk melihat di sekitarnya. Apabila ada tetangga atau warga yang dirasa kesulitan, agar sama-sama untuk membantunya.

“Untuk personel, akan kita kerahkan sebanyak-banyaknya. Dan pada hari ini, ada 20 personel dari Kodim yang kami terjunkan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh elemen ataupun warga yang sudah ikut membantu. Mudah-mudah bisa segera selesai dan bisa kembali ditempati,” pungkasnya.

Sementara itu, Ufrida merasa bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantunya, terutama dari Kodim 0710 Pekalongan. Ia mengatakan, kondisi rumah yang ia alami bersama putrinya sekitar 4 tahunan.

“Alhamdulillah senang, saya pribadi merasa sangat terbantu. Saya berharap, kondisi rumah kami bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya,” kata Ufrida saat didampingi Danramil 19 Pekalongan Utara Kodim 0710 Pekalongan Korem 071 Wk, Kapten Arm. Sutrisno.

Ufrida mengaku, bahwa sebelum adanya Covid-19, ia pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Pekalongan untuk perbaikan belakang rumahnya. Namun, ketika ada peninggian jalan saluran pembuangan air di rumahnya ikut tertutup.

“Mau diperbaiki, tapi tidak ada biaya. Ditambah akar-akar pohon yang juga ikut merusak atap rumah, dan akhirnya kondisi rumah kami saat ini ya seperti ini. Saya tinggal bareng putri saya yang saat ini kelas 3 SMA,” pungkasnya. (em-aha)

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 KBP Dr Bayu Suseno menjelaskan Philip dijemput tim dari Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kab Nduga. Ia langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika.

“Ya benar sekali, hari ini kami berhasil menjemput Pilot Philip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika,” kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Sabtu (21/9/2024).

Selanjutnya Pilot Philip langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi psikologis Pilot Philip dalam keadaan stabil.

Menurut Kaops Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Dr Faizal Ramadhani, Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 menggunakan soft approach dalam upaya pembebasan.

“Ya benar, kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri,” kata Faizal.

Setelah mitigasi, rencananya polisi akan menggelar konferensi pers di Posko Operasi Damai Cartenz 2024 di Mako Brimob Batalyon B/Timika.

Operasi tersebut menyasar sejumlah tempat usaha, yaitu warung yang diindikasi menjual minuman keras (miras), tempat karaoke, tempat hiburan malam, panti pijat, kost-kostan, dan sebagainya di sejumlah titik lokasi yang ada di Kota Pekalongan.

Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Sriyana mengungkapkan bahwa, operasi cipkon dan pekat ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Seruan Wali Kota Pekalongan terkait kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriyah.

Sesuai surat edaran tersebut, maka selama Ramadan tempat hiburan malam harus tutup dan pelarangan penjualan minuman beralkohol, narkoba, petasan (mercon), dan lain-lain.

Seruan tersebut juga ditandatangani oleh para pejabat Forkopimda Kota Pekalongan.

“Selama Ramadan, kami akan menggencarkan operasi dalam rangka memberikan rasa tenang dan aman kepada masyarakat selama melaksanakan ibadah puasa,” ucapnya, Senin, 25 Maret 2024.

Menurutnya, kegiatan ini bersinergi bersama Polri dan TNI, serta instansi terkait lainnya.

“Memang kami belum mulai, karena kami masih konsentrasi ke kegiatan lain. InshaAllah, nantinya akan kami intensifkan selama 4 kali atau lebih selama Ramadan ini,” pungkasnya. (em-aha)

PAPUA, Eranasional.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Papua dalam rangka kunjungan kerja. Pada kesempatan itu kepada prajurit TNI-Polri Satgas Ops wilayah Sorong menyebutkan akan menambah Polda dan merekrut personel Kepolisian di seluruh wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kunjungan kerja yang dilakukan bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, pada Rabu (11/1/23).

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan jika konsep Polri pengembangannya menyesuaikan pengembangan kota pemerintahan. Sehingga, dengan adanya penambahan lima wilayah DOB tentunya Polri persiapkan untuk di wilayah pemekaran tersebut yang nantinya di ibu kota provinsi akan ada Polda Baru

“Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembentukan Polda baru di wilayah DOB, kami juga akan melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah personel untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat setempat,” jelas Kapolri dalam keterangannya, Rabu (11/2/2023).

Disisi lain, dengan adanya penambahan tersebut, Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa, hal itu juga dapat dijadikan kesempatan maupun ruang bagi seluruh personel kepolisian khususnya orang asli Papua untuk mendapatkan posisi yang strategis.

“Dan tentunya ini juga kesempatan bagi yang lain mengisi posisi-posisi di middle manager yang nanti kita siapkan. Semuanya nanti tentunya akan kita sesuaikan dengan proses dari pengembangan ibu kota provinsi itu sendiri,” kata Kapolri.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga dan mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

“Bahwa sinergitas TNI-Polri sudah tidak perlu diragukan dan mereka di bawah melaksanakan tugas harus bersinergi menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI, melindungi segenap bangsa, masyarakat, tumpah darah ini dari segala macam gangguan, rintangan, hambatan. Sehingga dengan TNI-Polri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir kedaulatan negara dapat bersama-sama menjaga dengan sinergi TNI-Polri,” tutur Panglima TNI dlama kesempatan yang sama.

Dengan TNI-Polri bersinergi, Laksamana Yudo menegaskan, semua program pembangunan maupun kebijakan di wilayah DOB akan berjalan dengan lancar.

“Sehingga, program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua khususnya dapat terlaksana dengan aman dan kondusif,” tandasnya. **

Awalnya Panglima TNI mendapat laporan terkait perkembangan kasus tersebut dari Oditur Jenderal TNI Marsda TNI Reki Irene Lumme saat rapat terbatas. Panglima merasa jalannya kasus lamban.

“Cukup lambat ini kemajuannya, coba sekarang telepon Pangdam,” kata Panglima, dikutip dari akun YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat 4 Maret.

Panglima lantas menelepon Pangdam Cenderawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono untuk segera mempercepat penanganan kasus tersebut. Panglima memerintahkan Pangdam Cenderawasih segera menandatangani Keppera.

“Mas Yogo abis ini panggil Kepala Hukum Kodam (Kumdam) surat keputusan penyerahan perkara itu harus segera ditandatangani paling lambat besok. Jadi minta Kumdam siapkan. Terima kasih,” tuturnya.

Bagi Panglima TNI dalam menindak perkara hukum militer, jajaran tim hukum TNI dari tiga matra dituntut untuk cepat serta teliti, demi memberikan hukuman sesuai untuk mereka yang terbukti melanggar.

Laporan berkala harus diberikan sesuai arahan Panglima TNI, setiap permasalahan akan di publikasikan ke khalayak umum sehingga transparan dalam menangani setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh oknum TNI.

“Kawal kasus perkelahian prajurit dengan anggota kepolisian di Papua. Penegakan hukum militer bagi siapa pun yang melanggar tanpa terkecuali demi memberikan keadilan secara menyeluruh,” ujar Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut.

Sebelumnya, anggota TNI terlibat bentrok dengan anggota Polri di Tembagapura, Timika, Papua. Prajurit dan anggota kepolisian yang berselisih tersebut sama-sama tergabung dalam Operasi Satgas Nemangkawi.

Setelah pihak TNI dan Polri melakukan penyelidikan terhadap personelnya yang terlibat perselisihan, kasus yang bermula karena salah paham itu kemudian dinyatakan damai.

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan patroli tersebut bertujuan untuk mencegah meningkatnya penularan Omicron. Terlebih Bogor masuk PPKM Level 2.

“Patroli gabungan ini dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait PPKM Level 2 mengingat meningkatnya masyarakat yang terpapar COVID-19,” kata Iman lewat keterangannya, Minggu (6/2).

Selain itu selama patroli, Iman mengatakan, pihaknya masih menemukan baliho liar yang bertebaran di kawasan Puncak. Begitu juga dengan kafe yang masih melanggar jam malam. Mereka pun diberikan sanksi berupa teguran.

“Sejumlah tempat yang menjadi sasaran patroli gabungan TNI dan Polri salah satunya wilayah Puncak dan akan melakukan penurunan baliho-baliho liar yang berada di sekitaran Puncak,” ujar Iman.

Lebih lanjut, Iman menuturkan, patroli gabungan tersebut juga menyasar aksi tawuran. Diharapkan dengan patroli tersebut pelaku tawuran dapat dicegah.

“Patroli gabungan ini bertujuan untuk memberikan imbauan yang akhir-akhir ini sedang marak-maraknya kejadian tawuran antar pelajar dengan melakukan pencegahan dini terhadap tawuran tersebut,” tutup Iman.

Jakarta – Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat perlu dilakukan secara persuasif hingga koersif. Secara persuasif, upaya itu dapat diterapkan melalui komunikasi dengan publik dan stakeholder terdampak. Sedangkan secara koersif, upaya itu dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar kebijakan PPKM Darurat.

“Kita melihat pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali, pelaksanaannya memang memerlukan upaya sosialisasi yang persuasif dan upaya-upaya koersif untuk penegakkan hukum,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference yang dipimpin Menko Perekonomian dengan agenda ”Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat,” pada Jumat (9/7/2021).

Menurut Mendagri Tito, sosialisasi penting dilakukan, terutama kepada masyarakat dan stakeholder terdampak.

Apalagi, lanjut dikatakannya bagi yang berada pada sektor esensial dan kritikal, mereka perlu memiliki pemahaman tentang mekanisme pengaturan Work From Home dan Work Form Office sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021.

“Sosialisasi ini sangat penting sekali terutama kepada publik, komunikasi publik, penjelasan kepada masyarakat, kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan asosiasi-asosiasi yang terdampak,” ujar Mendagri.

Di samping sosialisasi yang bersifat persuasif, upaya koersif melalui penegakan hukum juga perlu dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, TNI/Polri maupun Kejaksaan untuk memberi sanksi terhadap pelanggar kebijakan PPKM Darurat. Apalagi, hal ini juga dikuatkan dengan Perda/Perkada yang memuat sanksi dan norma bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Untuk upaya koersif, dilakukan penegakkan secara tegas untuk menghindari, terutama untuk menekan mobilitas masyarakat serta ketaatan protokol kesehatan utamanya masker. Untuk upaya koersif ini pemerintah daerah dapat bekerja sama selain dengan Polri dan TNI, juga Kejaksaan dan Pengadilan,” pungkasnya.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan arahan dan motivasi kepada prajurit TNI-Polri yang bertugas dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Papua.

Kapolri, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, memberikan pesan khusus kepada Satgas Nemangkawi,selain bertugas melakukan pengamanan, juga untuk mengawal agenda pemerintah dalam membangun Papua.

“Tugas semua (prajurit) mengawal untuk memberitahu akan pembangunan yang sudah dilakukan. Petakan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Sigit.

Sigit menekankan bahwa pemerintah pusat sangat konsen dan fokus untuk membangun Papua agar lebih sejahtera.

“Pemerintah sangat konsen membangun Papua seperti pembangunan infastruktur. Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua,” ujarnya.

Oleh karena itu, mantan Kapolda Banten itu mengingatkan anggota Satgas Nemangkawi untuk menyampaikan kepada masyarakat, bahwa kehadiran mereka untuk mendukung program pemerintah di Papua.

Kapolri dan Panglima TNI melakukan kunjungan kerja bersama di Papua. Dalam kunjungan kerja tersebut digelar pertemuan dengan tokoh masyarakat yang ada di Bumi Cendrawasih, Rabu (26/5).

Pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat Papua itu berlangsung tertutup. Dalam pertemuan tersebut juga disinggung soal RUU Otonomi Khusus atau Otsus.

Terkait RUU Otonomi khusus, Sigit menegaskan agar betul-betul dikawal sehingga upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tepat sasaran.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menghimbau kepada seluruh personel yang bertugas di Bumi Cendrawasih agar memiliki formula khusus bagaimana merebut hati rakyat Papua agar tetap teguh mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Panglima juga meminta semua unsur personel yang bertugas meningkatkan sinergitas sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dirasakan lebih cepat.

“TNI dan Polri bermanunggal dengan rakyat. Dengan Binmas Noken dan teritorial. Bangun sinergi dengan baik antar lintas satuan,” kata Hadi.

ILAGA, PAPUA – TNI Polri Satgas Operasi Nemangkawi dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) baku tembak di Jembatan Mayuberi Ilaga, Papua, Minggu (16/5/2021).

Dari keterangan resmi Humas Nemangkawi, pada pukul 04.12 WIT, TNI-Polri berhasil menembak tiga teroris anggota kelompok teroris Lekagek Talenggang. Saat kontak senjata tersebut, dua orang meninggal dan satu orang melarikan diri dengan kondisi tertembak.

Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal mengatakan saat ini TNI Polri masih melakukan penyisiran di sekitar TKP kontak tembak.

“Hari ini Satgas Gakkum Nemangkawi akan melakukan olah TKP di Mayuberi,” katanya.

Dalam penyisiran pasca penembakan, petugas menemukan barang bukti berupa 2 mayat teroris, 1 pucuk senjata organik jenis moser 7,62, 1 buah HT, dan amunisi 17 butir, serta 4 selongsong peluru.

Iqbal mengaku pihaknya tengah melakukan pengejaran satu orang KKB yang melarikan diri dengan membawa 1 AK 47 milik teroris yang meninggal dunia.

“Camp Mayuberi dikuasai TNI-Polri, kami akan terus mengejar dan melakukan penegakan hukum kelompok teroris yang saat ini berada pada zona Mini (Mimika, Intanjaya, Nduga dan Ilaga/Puncak)” imbuh Humas Satgas Nemangkawi dalam pernyataan resminya.

Paska baku tembak, Situasi di kota Ilaga saat ini sangat kondusif. Aktivitas warga seperti biasa, baik kegiatan ibadah gereja maupun kios-kios di pasar ramai penjual dan pembeli.

Ada delapan wilayah Kabupaten yang menjadi titik pengawasan Satgas Nemangkawi karena dikuasai oleh KKB. Lokasi tersebut berada di wilayah pegunungan.

Sebagai informasi, wilayah Ilaga sedan memanas belakangan ini. Setidaknya, ada empat peristiwa penembakan yang dilakukan oleh KKB sejak awal April. Mereka pun turut melakukan pembakaran gedung sekolah.

Editor: Redaksi

PUNCAK – Warga Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua sejak Senin pagi menggelar ritual adat bakar honai perang suku yang terjadi pada 12 tahun silam.

Saat itu terjadi perang suku antara kubu Elvis Tabuni dan Simon Alom yang bermula dari konflik Pilkada.

Prosesi adat bakar honai perang suku itu dipimpin langsung Kepala Suku Ilaga Nicolas Alom.

Nicolas Alom menyebut pembakaran honai (rumah adat suku pegunungan Papua) itu menandai telah berakhirnya permasalahan atau konflik antara Simon Alom dengan Elvis Tabuni secara adat.

“Ini saya punya adat. Mulai hari ini sampai esok (Selasa 4/5). Selama kegiatan dimulai situasi sudah aman, hingga selesainya kegiatan ini pasti aman juga,” ujar Nicolas.

Persiapan ritual adat bakar honai perang suku itu turut dihadiri oleh Waka Satgas Humas Nemangkawi AKBP Dr Fajar Satria bersama Pejabat Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia.

AKBP Fajar mengatakan kehadiran pihak kepolisian untuk memastikan kegiatan tradisi adat tersebut bisa berjalan aman dan kondusif.

“Masyarakat antusias menyambut kedatangan personel Polri dalam tradisi adat tersebut. Mereka mengapresiasi dan berterima kasih atas kesigapan dan kerja keras aparat gabungan TNI-Polri yang telah mendesak mundur KKB, hingga wilayah Kabupaten Puncak kini sudah kembali kondusif,” ujar AKBP Fajar.

AKBP Fajar menyebutkan situasi keamanan di wilayah Ilaga dan Kabupaten Puncak pada umumnya kini sudah kembali kondusif, pasca-kontak tembak antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan KKB beberapa waktu lalu.

Untuk mengatasi gangguan KKB, aparat gabungan TNI-Polri terus diterjunkan ke Ilaga untuk memastikan situasi keamanan di wilayah itu benar-benar kondusif dan pulih seperti tahun-tahun sebelumnya.

Saat ini, katanya, mobilitas masyarakat di Kabupaten Puncak sudah kembali normal. Pasar Ilaga, salah satu fasilitas umum yang biasanya ramai disambangi oleh warga masyarakat untuk berjualan maupun membeli bahan kebutuhan pokok sehari-hari, kini kondisi dan suasananya sudah kembali ramai.***

JAKARTA – Hari Raya Idul Fitri 2021 akan datang beberapa hari lagi. THR bagi TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil juga akan segera cair.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah menyetujui pembayaran THR Pensiunan 2021, PNS dan TNI-Polri akan dimulai H-10 hari raya Idul Fitri.

Untuk pencairan THR PNS 2021 dan para abdi negara lainnya tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar Rp 30,6 triliun.

Lebih rinci, alokasi pembayaran THR untuk ASN di lingkungan K/L dan TNI/Polri Rp 7 triliun, ASN daerah dan PPPK Rp 14,8 triliun, serta pensiunan Rp 9 triliun.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Lalu berapa jumlah nominal THR yang diterima untuk anggota TNI atau THR TNI?

Sebagaimana THR PNS 2021, tunjangan Lebaran untuk anggota TNI terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel ‘Intip Nominal THR untuk Prajurit TNI yang Cair Tahun Ini. Komponen pertama THR TNI yakni berasal dari gaji pokok per bulan.

Gaji pokok TNI berlaku sama untuk tiga matra antara lain TNI AL, TNI AU, dan TNI AD. Gaji pokok terbaru TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua belakangan ini disebut sebagai aksi terorisme.

Aksi kelompok tersebut memenuhi definisi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris,” ucap Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Dijelaskan Mahfud, pengertian teroris ialah siapa pun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban atau kerusakan.

Pemerintah telah meminta Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan aparat terkait bertindak cepat dan tegas. Namun, seluruh tindakan tegas harus tetap terukur dan sesuai koridor hukum.

“Dalam arti, jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” kata Mahfud.

Kebrutalan KKB menembak dua orang guru di Beoga dan seorang pelajar di Ilaga hingga meninggal. Mereka juga membakar rumah guru, sekolah, dan rumah kepala suku. Kemudian Kabinda Papua Brigjen TNI Putu Dani ditembak oleh KKB di Dambet, Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021) lalu.

Terakhir, tiga anggota Polri menjadi korban saat kontak tembak dengan  KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Bharada Komang meninggal. Bripka M Syaifudin tertembak di perut dan Ipda Anton Tonapa di punggung atas. (IP)