Para tamu spesial ini merupakan garda terdepan penjaga kebersihan kota, mulai dari penyapu jalan, kru angkutan sampah, tim penebang pohon, hingga pekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Romo Paroki Gereja Santo Petrus, Yohanes Suratman, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin sejak 2024 dengan sasaran kelompok masyarakat yang berbeda setiap tahunnya. Kali ini, petugas kebersihan dipilih sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

“Masalah lingkungan hidup kini jadi perhatian besar. Kami ingin memberi apresiasi kepada teman-teman petugas kebersihan yang bekerja keras menjaga kebersihan kota. Mereka adalah pahlawan lingkungan,” ujar Romo Yohanes di sela acara.

Tak hanya soal lingkungan, acara ini menjadi simbol kuat kerukunan antarumat beragama di Kota Batik. Hadir pula perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mempererat silaturahmi lintas iman.

Demi kenyamanan tamu yang muslim, pihak gereja pun menyediakan area khusus untuk menunaikan salat Magrib setelah berbuka.

“Kita hidup dalam masyarakat lintas agama. Kerukunan harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar masyarakat semakin damai dan sejahtera,” tambah Romo Yohanes.

Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian pihak gereja. Dari total 500 personel DLH, sekitar 300 orang bisa hadir merasakan kebersamaan ini.

Menurut Joko, momentum ini juga memperkuat kolaborasi edukasi pengelolaan sampah. Apalagi, Gereja Santo Petrus diketahui telah memiliki unit bank sampah sendiri.

“Keterlibatan komunitas keagamaan sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama dalam program pemilahan sampah dari rumah tangga,” kata Joko.

Kegembiraan pun terpancar dari wajah para petugas. Salah satunya M. Aris (39), seorang penyapu jalan yang sehari-hari bertugas di wilayah Jalan Dr. Wahidin mengaku tersentuh dengan undangan tersebut.

“Alhamdulillah senang sekali, kami merasa diperhatikan. Tadi dibagikan takjil dan nasi kotak untuk bekal berbuka,” pungkas Aris dengan senyum lebar. (em-aha)

TPST ini dibangun di Jalan Raya Simbang Wetan (sebelah Bank Sampah Induk), Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan diatas lahan seluas 900 meter persegi.

Pembangunan TPST tersebut dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim Kemitraan Indonesia, Eka Melisa, Senin, 22 Juli 2024.

“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan Groundbreaking pembangunan TPST Kota Pekalongan yang dibantu oleh Kemitraan Indonesia. Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek dalam mengurangi sampah yang menumpuk di TPA Degayu Kota Pekalongan,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota.

Pihaknya berharap, keberadaan TPST Kuripan Kertoharjo ini bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mulai menggiatkan pemilahan sampah dari rumah.

“Selain itu, bisa disinergikan dengan program-program penanganan sampah yang sudah digalakkan sebelumnya seperti Omah Pilah Sampah Mandiri dan Berekonomi (OOPS MAMI), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS-3R), bank sampah, dan sebagainya” ujarnya.

TPST ini juga diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di Kota Pekalongan. Mengingat, masih ada timbunan-timbunan sampah yang  diakibatkan dari ulah sejumlah oknum yang membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan, bantaran sungai, dan sebagainya.

“Kalau sudah ada TPST, sampah-sampah itu bisa ditampung disini dan diolah dengan baik. TPST ini juga nantinya mampu mengolah sampah dengan kapasitas 5-10 ton per harinya,” terang Aaf.

Adapun problem dalam pembangunan TPST atau TPS-3R biasanya ditolak warga, karena mereka menganggapnya disitu tempat pembuangan bukan pengolahan sampah. Dari Dinperpa juga menargetkan agar pengolahan sampah disini tidak menimbulkan bau tak sedap yang bisa mempengaruhi mobilitas warga.

“Kami berharap kepada masyarakat, jika ada pembangunan TPST maupun TPS-3R semacam ini bisa menerimanya dan jangan terburu-buru menolak program penanganan sampah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim pada Kemitraan Indonesia, Eka Melisa menyebutkan, total biaya pembangunan tahap I TPST ini diperkirakan mencapai Rp2,8 Milliar.

Adapun tahap I pembangunannya meliputi bangunan TPST, pengadaan kelengkapan mesin, dan sebagainya.

“Pembangunan TPST ini merupakan intervensi dari program Adaptation Fund yang didalamnya ada 3 komponen ini, yakni Melindungi-Membertahankan-Melestarikan (3M) Menuju Ketahan Iklim. TPST ini implementasi dari sisi komponen ketiga, yaitu Melestarikan,” ujar Eka.

Eka berharap, pembangunan TPST ini diharapkan bukan semata-mata hanya proyek fisik, tetapi lebih kepada simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendorong keberlanjutan TPST ini melalui ekonomi sirkular.

Dengan adanya TPST ini, tidak hanya memberikan solusi konkret dalam ekonomi sirkular melalui pengolahan sampah, juga akan membuka peluang untuk menerapkan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam proses pengolahan limbah secara efisien dan ramah lingkungan.

“Kami menargetkan, pembangunan ini bisa selesai tiga 3 bulan. Jika sudah selesai dibangun, mari bisa manfaatkan dan pelihara TPST ini sebagai wujud kebanggaan atas upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui implementasi ekonomi sirkular sekaligus menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota yang berketahanan iklim,” harapnya.

Hal sama diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, TPST Kuripan Kertoharjo ini menjadi TPST pertama yang dibangun di Kota Pekalongan, dimana sebelumnya sudah ada TPST berskala kecil yang disebut dengan TPS-3R.

Meski TPST yang dibangun ini berskala mini, tetapi luasnya mencapai 3 kali lipat dari TPS-3R yang sudah ada sebelumnya.

“Kalau dilihat dari standar TPST, seharusnya luas 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Kendati demikian, dari segi kelengkapan dan kapasitas mesin pengolahannya sudah memenuhi standar sebagai TPST,” ujarnya.

Ia menambahkan, mesin-mesin ini akan melakukan pemilahan sampah organik maupun anorganik. Melalui ikhtiar ini, pihaknya berupaya mengolah sampah yang ada supaya tidak menimbulkan bau dan bisa sedikit mungkin residu yang dihasilkan. (em-aha)

Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan pengolahan sampah di Kota Pekalongan.

Salah satunya, rencana membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Komunal guna menggerakkan warga untuk mengelola sampah.

Hal ini dilakukan sebagai pola pendekatan pengelolaan sampah pada skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa, permasalahan sampah maupun limbah yang kian menumpuk terutama yang berada di sungai tidak hanya bisa diatasi sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Namun, juga melibatkan upaya kerja keras, koordinasi dan peran aktif antar kepala daerah sekitar serta seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Apaun program pemerintah dan biaya yang dikeluarkan, kalau masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya membuang sampah sembarangan. Maka ini akan sia-sia, semua pihak harus bersinergi baik pemerintah, forkopimda dan elemen masyarakat,” terangnya.

“Sedangkan untuk mengatasi sampah maupun limbah terutama yang ada di sungai ini tidak bisa kita lakukan sendiri, karena sungai Kota Pekalongan, hulunya berada di Kabupaten Batang dan hilirnya di Kota dan Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

“Tinggal kita komunikasi terus kepada dua daerah tetangga kita itu, mudah-mudahan bisa terwujud TPA Komunal yang melingkupi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang,” lanjut Aaf, sapaan akrab Walikota, Senin (14/3/2022).

Menurut Aaf, dengan komunikasi antar kepala daerah yang terus dilakukan ini diharapkan rencana pembangunan TPA Komunal bisa segera terwujud dalam waktu dekat.

Hal tersebut dikarenakan, agar upaya ini memberikan dampak positif untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir sampah, meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah rumah tangga.

“Yang menjadi problem adalah Kabupaten Batang ini pada Bulan Mei nanti sudah habis masa jabatan Pak Wihaji dan Pak Suyono, mudah-mudahan pejabat Plt nanti bisa lebih komunikatif dan meneruskan kebijakan,” katanya.

“Sebab, Pj itu kan tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis, tetapi apapun akan kami usahakan terus,” tandasnya. (em-aha).

eranasional.com – Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan lokasi perluasan daerah penyangga (buffer zone) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan akan digunakan sebagai daerah penyangga agar bau sampah tidak mengganggu masyarakat sekitar.

”Jadi perlu saya tegaskan pengadaan lahan seluas 7,9 hektar untuk daerah penyangga. Bukan untuk perluasan tempat pembuangan sampah,” kata Idris usai meninjau lokasi buffer zone, Jumat 17 Januari 2020. Idris sengaja datang ke lokasi itu untuk melihat posisi dan kontur tanahnya.

Selanjutnya walikota akan mengusulkan kepada pihak Provinsi Jawwa Barat dan pihak terkait agar lokasi tersebut dapat menjadi pusat taman hutan kota. ”Jadi, ini bukan untuk pembuangan sampah. Karena untuk pembuangan sampah kita sudah punya jatah di TPA Nambo yang ada di kawasan Gunung Leutik, Kabupaten Bogor,” kata dia.

Gambaran dari walikota, lahan buffer zone akan dibuat jogging track untuk masyarakat, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau penghalang lainnya agar bau sampah dapat terserap.

“Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa buffer zone ini bukan untuk pembuangan sampah tetapi sebagai daerah penyangga,” kata dia. (riki)