Meski kobaran api di permukaan tampak mereda, ancaman bara api yang membara di bawah tumpukan sampah masih berpotensi menyala kembali.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) langsung bergerak cepat dengan menyiapkan bantuan peralatan pemadam khusus. Alat ini dirancang untuk dapat menembus dan menjangkau sumber titik api di lapisan dalam timbunan sampah.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono, memastikan bantuan darurat tersebut akan segera dikirim. Kepastian ini disampaikan Diaz usai meninjau langsung lokasi TPA Degayu pada Senin (2/11/2026) sore.

Sejumlah armada dan peralatan yang disiapkan mencakup selang pemadam, pompa jinjing, pompa air, hazmat, serta alat pemadam berteknologi injeksi. Seluruh paket bantuan tersebut dijadwalkan tiba di lokasi pada Selasa (3/11/2026).

Diaz menerangkan bahwa penanganan kebakaran TPA memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan musibah kebakaran di lahan gambut. Api yang terlihat sudah padam di bagian atas belum tentu sepenuhnya mati karena bara masih menjalar di bagian dalam.

“Pemadaman TPA seperti ini secara teknis mirip penanganan kebakaran lahan gambut. Meskipun bagian atas terlihat padam, di bawahnya masih ada api sehingga perlu alat khusus yang bisa menyuntikkan air ke bagian dalam,” terangnya kepada awak media.

Ia menambahkan, sistem pemadam injeksi menjadi kunci utama untuk menjangkau bara api yang tersembunyi. Dengan teknologi ini, proses pemadaman diyakini jauh lebih maksimal sekaligus mencegah munculnya titik api baru.

“Kita sangat menyayangkan kejadian ini dan saat ini fokus penanganan dahulu. Kami bantu beberapa unit alat pemadam, termasuk selang, pompa jinjing, dan alat pemadam injeksi bawah timbunan,” tegasnya.

Selain menyerahkan bantuan fisik, Wamen LH juga menggelar koordinasi bersama Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, terkait penataan sampah.

Tiga fokus utamanya yakni implementasi SE Menteri LH No. 11/2026, penyelesaian sanksi administratif, dan penyusunan peta jalan (road map) daerah.

Langkah penyusunan road map ini dinilai krusial untuk mendukung target nasional pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029 mendatang. Target tersebut sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

“Kami berikan pendampingan kepada Pemkot Pekalongan agar memiliki road map yang jelas. Harapannya, sinergi pusat dan daerah makin kuat sehingga Kota Pekalongan lebih bersih, indah, dan sehat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf) menegaskan bahwa Pemkot terus memangkas volume sampah masuk TPA. Salah satu strategi andalannya adalah mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R).

Menurut Aaf, pengoperasian TPS-3R sejauh ini terbukti ampuh menekan volume buangan sampah hingga 50 sampai 60 persen. Skema pengelolaan berbasis warga ini akan terus digenjot agar beban penampungan TPA Degayu berkurang drastis.

“Alhamdulillah, melalui TPS-3R sampah terkelola yang tidak masuk TPA sudah berkurang sekitar 50 sampai 60 persen. Ini akan terus kita maksimalkan,” ungkap Aaf.

Mengenai upaya pemadaman di lapangan, Aaf memaparkan bahwa seluruh unsur gabungan telah diterjunkan secara masif. Personel yang terlibat meliputi tim Damkar, TNI, Polri, BPBD, hingga gabungan relawan bencana.

Ia menyambut baik pasokan peralatan injeksi dari Kementerian LH yang diprediksi dapat menghentikan bara api di kedalaman TPA. Dukungan penuh pusat ini diharapkan menjadi momentum evaluasi agar musibah serupa tidak terulang di masa depan.

“Seluruh tim sudah turun membantu penanganan. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Wamen, khususnya pemadam sistem injeksi, kebakaran TPA ini bisa segera teratasi sepenuhnya,” pungkas Aaf. (em-aha)

Dengan disetujuinya perpanjangan selama enam bulan ke depan, hingga pertengahan tahun 2026, Pemkot memastikan akan “gaspol” menyelesaikan permasalahan persampahan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, menyampaikan kabar tersebut saat menjadi narasumber dalam Talk Show Layanan Publik bertema “Kota Pekalongan Menuju Kota Tanpa Sampah” di Studio Radio di Kota Pekalongan, Selasa siang (28/10/2025).

“Pada 14 Oktober 2025 lalu, kami melakukan audiensi yang kedua kalinya dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Bapak Hanif Faisol Nurofiq bersama Bapak Rizal Bawazier, dan alhamdulillah permohonan perpanjangan penggunaan TPA Degayu disetujui oleh beliau,” terang Balgis.

Menurutnya, perpanjangan ini diajukan karena Pemkot masih dalam tahap penyelesaian berbagai fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle ( TPS-3R ), dan bank sampah yang memerlukan waktu pembangunan serta dukungan anggaran.

“Kami memohon tambahan waktu selama enam bulan, sebab secara kesiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun anggaran, kami belum bisa sepenuhnya siap jika TPA ditutup pada 30 November 2025,” katanya.

Ia berharap, pada masa Ramadhan hingga Lebaran nanti, Kota Pekalongan tetap bersih dan progres penanganan sampah terus berjalan.

Meski perpanjangan telah disetujui, Wawalkot Balgis menegaskan bahwa, Pemkot Pekalongan tidak akan berpangku tangan.

“Justru ini menjadi penyemangat kami untuk semakin gaspol menyelesaikan permasalahan sampah. Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian LH dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai arah kebijakan nasional,” tegasnya.

Dengan disetujuinya perpanjangan operasional TPA Degayu, dirinya berharap dapat menuntaskan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur persampahan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.

“Perpanjangan ini bukan waktu untuk bersantai, tapi kesempatan emas untuk berbenah total. Pemerintah akan terus hadir, berkoordinasi, dan memastikan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekalongan menjadi lebih modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,” kata Balgis.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian LH terus menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap Kota Pekalongan.

“Setiap bulan, kami menyampaikan laporan perkembangan dan pembenahan pengelolaan sampah. Kementerian pun rutin mengirimkan tim pendamping untuk memberikan arahan dan evaluasi lapangan. Ini bentuk sinergi yang nyata,” tambahnya.

Selain dukungan dari Kementerian LH, bantuan dari Kementerian PU juga terus mengalir dalam bentuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.

“Selama tiga tahun terakhir, kita mendapatkan paket bantuan pembangunan TPS-3R di beberapa wilayah seperti Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, dan Pringrejo,” ujarnya.

Tahun ini, pembangunan TPS-3R kembali dilakukan di Kelurahan Banyurip, Krapyak, Poncol, Medono, Klego, Buaran Kradenan, dan Kalibaros.

Ia menegaskan bahwa, setelah pembangunan selesai, operasional TPS-3R akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemkot melalui pembiayaan APBD.

“Kami juga terus mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, terutama dari dapur. Pemilahan sampah rumah tangga bisa mengurangi hingga 60 persen volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu,” imbuhnya.

Dengan disetujuinya perpanjangan operasional TPA Degayu, dirinya berharap dapat menuntaskan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur persampahan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.

“Perpanjangan ini bukan waktu untuk bersantai, tapi kesempatan emas untuk berbenah total. Pemerintah akan terus hadir, berkoordinasi, dan memastikan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekalongan menjadi lebih modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menjelaskan bahwa, penanganan sampah di Kota Pekalongan dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

“Dari hulu, kami membangun TPST dan TPS-3R di sejumlah titik agar penyelesaian sampah bisa dilakukan di sumbernya. Di hilir, kami juga berbenah di TPA Degayu, dengan mengubah sistem dari open dumping menjadi controlled landfill,” paparnya.

Menurut Joko, DLH saat ini tengah mendatangkan alat berat seperti buldoser untuk meratakan gunungan sampah di TPA Degayu.

“Setelah diratakan, permukaannya tidak akan ditutup tanah, tetapi menggunakan lapisan biodegradable, semacam plastik ramah lingkungan sesuai arahan Kementerian LH. Dengan sistem ini, diharapkan TPA Degayu bisa tetap dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan,” katanya.

Joko menambahkan, pihaknya juga tengah menyelesaikan pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah di beberapa titik.

“Pembangunan TPS-3R di Banyurip, Pringrejo, dan Krapyak sudah selesai 100 persen. Sementara TPS-3R di Poncol, Medono, dan Klego masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Sedangkan untuk Buaran Kradenan dan Kalibaros, saat ini dalam tahap pengurukan lahan dan pengajuan ke Kementerian PU melalui Kementerian LH agar bisa mendapatkan pendanaan pembangunan dua TPS-3R baru berkapasitas 5–10 ton per hari.

Jika pembangunan selesai, DLH akan melengkapi setiap TPS-3R dengan berbagai peralatan seperti conveyor, mesin pemilah, alat press, serta pencacah sampah organik dan anorganik menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF).

“Akhir November nanti alat-alat itu akan kita pasang, dan pada Desember sudah mulai kita uji coba. Kami instruksikan kepada seluruh KSM pengelola TPS-3R agar memastikan setiap hari sampah bisa terselesaikan di sumbernya, tanpa ada penumpukan,” pungkasnya. (em-aha)

Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Bambang Sugiharto, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/7/2025), menjelaskan bahwa,  pembangunan TPS-3R tahun ini akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Tugas DPUPR adalah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sementara pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” jelasnya.

Adapun tiga lokasi yang akan dibangun TPS-3R meliputi di Kelurahan Degayu (Jalan Labuhan), dimana akan dilokasi itu dibangun untuk mendukung pengolahan sampah di sekitar wilayah Degayu yang saat ini sudah cukup padat dan dekat dengan TPA.

Lokasi selanjutnya di dekat Rusunawa Panjang (melayani Panjang Wetan, Kandang Panjang, Panjang Baru).

“Lokasi ini dipilih karena selama ini sampah dari wilayah tersebut dikumpulkan sementara di lahan dekat kantor Kecamatan Pekalongan Utara, sebelum diangkut ke TPA Degayu,” kata Bambang.

Selain itu, TPS-3R juga dibangun di Kelurahan Padukuhan Kraton (sebelah parkir RSUD Kraton). TPS-3R ini akan melayani wilayah Bandengan, Pabean, Kraton, Kramatsari, dan Pasirsari yang memiliki volume sampah tinggi dan minim fasilitas pengolahan.

Bambang menyebut, masing-masing TPS-3R akan dilengkapi dengan hanggar, conveyor, dan mesin pemilah sampah, serta ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp1,4 miliar. Proses pengadaan ditargetkan mulai minggu depan setelah melalui tahapan perencanaan dan sosialisasi.

“Apakah ini menyelesaikan masalah secara keseluruhan? Tentu belum. Tapi ini langkah konkret dalam progres penanganan sampah di Kota Pekalongan, terutama dengan anggaran yang terbatas,” ujar Bambang.

Untuk menyamakan persepsi dan membangun kesadaran kolektif, nantinya akan digelar sosialisasi pada Jumat, 4 Juli 2025 di Kecamatan Pekalongan Utara. Sosialisasi ini akan melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari masing-masing kelurahan, perangkat RT/RW, dan para lurah.

Diharapkan forum ini dapat menyelaraskan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga dan pembangunan TPS-3R tersebut untuk membantu mengatasi persoalan sampah.

“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya dari pemerintah, tetapi harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu, sejak awal, lurah sudah diminta untuk mencari lahan dan berdiskusi dengan warga setempat,” imbuhnya.

Pembangunan TPS-3R ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah Kota Pekalongan menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

“Pembangunan TPS-3R ini sekaligus sebagai upaya antisipatif menjelang penutupan TPA Degayu,” tukasnya. (em-aha)

“Hari ini, kami tetapkan status darurat pengelolaan sampah di Kota Pekalongan sampai 6 bulan kedepan. Selama masa darurat itu, kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah untuk percepatan penuntasan pengelolaan sampah,” kata Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid.

Pertama, lanjut dia, mengoptimalkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi terkait kondisi status darurat pengelolaan sampah dan pedoman pengelolaan sampah selama masa status darurat sampah.

“Percepatan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Optimalisasi pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penguatan, pembangunan dan operasional sarana prasarana pengolahan sampah non TPA berbasis masyarakat,” bebernya.

Kemudian peningkatan koordinasi, sinergitas dan percepatan efektivitas pengelolaan sampah melalui pembentukan satuan tugas darurat pengelolaan sampah dengan melibatkan Forkopimda, OPD dan stakeholder terkait.

“Dan terakhir, percepatan pembentukan lembaga pengelola sampah atau kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah,” katanya saat konferensi pers di ruang Terang Bulan, Jumat 21 Maret 2025.

Ia menambahkan, meski permasalahan sampah di Kota Pekalongan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam hal ini, Pemkot Pekalongan tidak bisa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan dan kerja sama dari seluruh masyarakat.

“Kita harus mengubah pola hidup dan mindset tentang sampah. Kita mulai pengelolaan sampah dari rumah,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun pedoman operasional untuk membantu masyarakat mengelola sampah selama masa darurat.

“Pengurangan sampah dari hulu wajib dilakukan oleh semua pihak. Mulai dari kantor, lembaga pendidikan, rumah sakit, pengelola industri, pelaku usaha, dan rumah tangga. Kami juga mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik guna mendukung pengolahan sampah mandiri,” ujarnya.

Kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMD/instansi swasta, pimpinan lembaga pendidikan, camat dan lurah wajib melaksanakan kegiatan pengurangan sampah.

“Meniadakan sistem penyajian snack, makan, dan minum pada rapat dengan menggunakan kemasan atau wadah sekali pakai. Jamuan snack, makan dan minum disajikan dengan sistem prasmanan menggunakan kemasan atau wadah bisa diguna ulang,” jelas Balgis.

Selain itu, meniadakan pemakaian kemasan plastik pada makanan atau menggunakan jenis kemasan yang dapat didaur ulang. Dan, menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan/ruang rapat/ruang kerja, serta membawa tumbler atau botol minum pada saat melaksanakan kegiatan.

“Untuk pelaku usaha, pedagang, bidang ritel dan jasa makanan/minuman wajib melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian plastik sekali pakai melalui media visual, misal banner dan sejenisnya,” tegasnya.

Lalu, tidak menyediakan kantong plastik untuk kemasan barang yang dijual/dibawa pulang/take-away dan menyediakan kantong/tas belanja berbayar yang ramah lingkungan serta dapat digunakan kembali.

“Sedangkan untuk rumah tangga, wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik hasil pemilahan diolah secara mandiri di masing- masing rumah tangga,” lanjut Balgis.

Sampah organik diolah menjadi kompos dengan metode bunker/sumur/kluwung/blumbang sampah, komposter individual, dan komposter komunal. Sampah anorganik hasil pemilahan dikelola oleh TPS 3R atau Bank Sampah Unit (BSU) di wilayah masing-masing.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu yang berada di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara pada 20 Maret 2025 lalu.

Usai ditutupnya TPA Degayu yang dinilai mendadak, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 600.4.15/0556 tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Status ini berlaku 21 Maret hingga 21 September 2025 atau 6 bulan.

Wali Kota Aaf menjelaskan, status darurat pengelolaan sampah ditetapkan untuk mencairkan dana darurat bencana yang nantinya akan digunakan untuk membeli incinerator.

Incinerator ini akan dioperasionalkan di 22 TPS 3R (Tempat Pembuangan Sampah Sementara Reduce, Reuse, Recycle) dan 1 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di Kota Pekalongan. (em-aha)

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, secara resmi menetapkan masa darurat sampah selama enam bulan, dari 21 Maret hingga 21 September 2025 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini mengungkapkan bahwa, kebijakan KLH menutup 343 TPA open dumping di Indonesia sangat berdampak bagi Kota Pekalongan.

Dimana, sebanyak 40 TPA ditutup lebih awal, dan Kota Pekalongan termasuk di dalamnya. Menurutnya, masalah sampah adalah tanggung jawab pemerintah, tapi harus ada campur tangan dari seluruh masyarakat.

“Dengan adanya penutupan TPA, mau tidak mau, kita harus mengubah pola hidup, mindset tentang sampah, dan pengelolaan sampah dari rumah (hulu),” katanya saat jumpa pers di Ruang Terang Bulan, Jumat siang (21/3/2025).

Dirinya mengakui bahwa penutupan itu membuat pemerintah Kota Pekalongan hingga masyarakat kaget. Bahkan, ia menerima banyak pesan terkait sampah yang berserakan di jalanan hingga memantau ramainya media sosial.

“Pada tanggal 10 Maret  2025, menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq)  menyatakan ada 343 TPA yang open dumping harus ditutup. Ada 40 TPA ditutup operasionalnya lebih awal, ternyata Kota Pekalongan kena,” tuturnya.

Disampaikan Mas Aaf, penutupan TPA Degayu yang selama ini menampung 120-130 ton sampah per hari membuat Pemkot Pekalongan harus mencari solusi cepat.

“Penanganan sampah ini tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif. Pola hidup dan mindset tentang sampah harus berubah. Pengelolaan sampah dari rumah menjadi solusi yang harus kita laksanakan bersama,” tegas Aaf.

Sebagai langkah awal, Pemkot akan memanfaatkan dana darurat bencana untuk membeli incinerator yang akan ditempatkan di 23 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan diperkuat melalui penyediaan fasilitas pendukung di pasar dan perkantoran.

“Kedepan, pasar-pasar di Pekalongan juga diwajibkan memiliki pengelolaan sampah sendiri. Bahkan, kalau perlu peresmian pasar Banjarsari kita tunda untuk membangun infrastruktur pengelola sampah,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota, Balgis Diab menambahkan bahwa pemerintah telah menyusun pedoman operasional bagi masyarakat dalam menghadapi masa darurat sampah.

Ia menyebutkan, dalam Surat keputusan masa Tanggap darurat sampah mencakup lima kebijakan utama yaitu memaksimalkan sosialisasi edukasi penanganan sampah, penyediaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Lalu, alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan sampah, Pembentukan Satgas Pengelolaan Sampah dengan melibatkan Forkopimda dan mempercepat pembentukan lembaga swadaya pengelolaan sampah di masyarakat.

“Kami mendorong semua pihak untuk memilah sampah organik dan anorganik, serta melakukan pengelolaan mandiri,” ujarnya.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Kota Pekalongan yang telah lama menghadapi permasalahan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sri Budi Santoso memaparkan kondisi overload di TPA Degayu sudah lama disadari baik pemerintah Provinsi Jateng hingga Pemerintah Pusat pada 2012.

Kota Pekalongan sudah menjadi perhatian dengan rencana pembangunan TPA regional wilayah Pekalongan dari Pemerintah Provinsi Jateng, tetapi ada banyak kendala, termasuk penolakan warga dan masalah izin AMDAL.

“Sehingga, ketika TPA Degayu sudah tidak mampu menampung bisa dialihkan kesana,” ucap pria yang akrab disapa SBS ini.

SBS menegaskan, solusi utama dalam jangka pendek adalah memaksimalkan TPS3R, TPST, dan bank sampah yang selama ini hanya mampu menangani 20 persen dari total produksi sampah harian.

Dengan adanya tambahan incinerator, maka pengelolaan sekitar 120-130 ton sampah akan dibagi ke 23 TPS3R tersebut. Selain itu, Pemkot Pekalongan juga memikirkan dampak sosial dari penutupan TPA terhadap pemulung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan solusi agar pemulung tetap mendapatkan penghasilan, termasuk dengan menggandeng perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari sektor pengelolaan sampah.

“Kami juga telah menyurati kepala OPD untuk merealokasikan anggaran infrastruktur guna mendukung pengelolaan sampah. Dalam waktu dekat, Pemkot Pekalongan berencana bertemu KLH dan DPR RI guna membahas solusi jangka panjang permasalahan sampah di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Hal ini terkait dengan kondisi TPA Sampah di Degayu yang sudah berusia 30 tahun, dimana saat ini dalam kondisi kritis. Kota Pekalongan perlu bersiap melakukan antisipasi potensi ancaman bencana sampah.

“Jika pada awal tahun 2024, truk sampah masih bisa masuk 20-30 meter ke dalam TPA untuk membuang sampah. Pada bulan Mei ini, hanya bisa membuang sampah persis di depan pintu gerbang,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sri Budi Santoso, Jumat, 31 Mei 2024.

Bahkan, lanjut dia, kepala truk kadang sebagian berada di badan jalan saat menumpah sampah. Padahal, setiap hari TPA Degayu menerima kiriman sampah sekitar 130 sampai dengan 140 ton sampah.

“Pengelolaan sampah di TPA Degayu saat ini mengandalkan 3 alat berat (excavator), 1 excavator untuk menarik sampah dari depan pintu gerbang ke tengah. 1 lagi untuk menarik dari tengah bawah ke atas, kemudian 1 lagi menata di atas,” katanya.

Jadi, masih menurut dia, hampir dapat dipastikan potensi bencana atau darurat sampah akan menjadi kenyataan, apabila satu-satunya TPA yang ada, yakni TPA Degayu sudah tidak bisa menampung atau menerima sampah lagi.

“Sementara, kemampuan mengolah (Reduce, Reuse, Recyle) atau mengurangi sampah oleh masyarakat belum sebanding dengan produksi sampah,” ucap SBS, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, SBS menjelaskan bahwa, kondisi pengelolaan sampah di Kota Pekalongan saat ini masih sangat dominan di sisi hilir atau paradigma Kumpul-Angkut Buang (KAB), di mana seolah menangani hanya persoalan bagaimana mengumpulkan, mengangkut dan membuang ke TPA.

Paradigma di sisi hulu atau pengolahan (pengurangan) sampah masih sangat lemah. SBS menyebutkan, dari total produksi sampah selama ini hanya diolah sekitar 10%, sisanya 90% dikirim ke TPA.

“Berbagai fasilitas dan stakeholder yang berperan dalam pengolahan untuk pengurangan sampah di Kota Pekalongan, seperti keberadaan TPS3R (Reduce, Reuse, Recyle), bank sampah, pemulung, usaha informal sampah saat ini kinerja dalam mengurangi sampah masih terbatas,” ujarnya.

Secara umum, baru mampu mengurangi sampah sekitar 7 sampai dengan 10 ton per hari, baik menjadi kompos, pilah anorganik, budidaya maggot dan atau lainnya.

Terkait kemungkinan potensi bencana sampah dan antisipasinya ke depan, SBS menjelaskan, DLH saat ini sedang menyiapkan draf regulasi tentang Sistem Tanggap Darurat apabila terjadi bencana sampah, utamanya kondisi berhentinya layanan TPA.

Sebab, TPA bisa berhenti kapan saja jikalau terjadi hal-hal yang tidak terduga, misal kerusakan alat-alat berat seperti excavator atau sebab lainnya.

“Konsep sistem tanggap darurat merupakan konsep semacam “mode darurat” tentang siapa melakukan apa. Bagaimana caranya, kapan dilakukan dan di mana tentang pengelolaan sampah dalam TPA tidak bisa lagi menampung maupun menerima sampah,” lanjutnya.

Misal, semua dunia usaha skala menengah dan besar wajib membuat fasiitasi pengolahan sampah atau mengelola sampah secara mandiri, komunitas masyarakat (kelurahan, RW atau RT) membentuk KSM untuk membuat fasilitas pengolahan sampah.

“Kantor OPD juga harus menjadi teladan mengelola sampah, usaha skala kecil dalam satu kawasan bekerja sama mengelola sampah dan lain-lain. Nanti kita adakan konsultasi publik, sehingga ketika terjadi darurat sampah, kita sudah punya panduan atau antisipasi untuk bertindak,” tuturnya.

Untuk saat, ini fasilitas pengolahan untuk pengurangan sampah yang hampir ada di semua kelurahan adalah TPS3R yang saat ini berjumlah 22 buah. Rata-rata kemampuan TPS3R melakukan pengolahan untuk pengurangan sampah  masih terbatas sekitar 10%.

Namun demikian, SBS menjelaskan bahwa, dari 22 ini ada 4 unit TPS3R telah dilengkapi dengan mesin pilah dan melakukan budidaya maggot, yang kemampuan pengolahan/ pengurangan sampahnya sangat signifikan bisa mencapai 50 sampai dengan 70%.

“Sementara itu, 18 lainnya karena pemilahan manual dan tidak melakukan budidaya kemampuan pengolahan/pengurangan, sampahnya sangat terbatas. Kami juga menghimbau kepada dunia usaha untuk ikut peduli dan membantu dalam pengelolaan sampah,” imbaunya.

Menurut SBS, sebenarnya Kota Pekalongan sudah punya contoh inovasi yang baik dalam pengolahan dan pengurangan sampah di TPS3R ini.

“Yang sangat baik misal di TPS3R Banyuurip, TPS3R Rusunawa Krapyak, Grogolan. Ini bisa kita jadikan model untuk langkah pengelolaan sampah yang baik di masa mendatang agar sampah bisa diolah sepenuhnya dan sesedikit mungkin yang dibawa ke TPA sebagai residu,” pungkasnya. (em-aha)