Menurut Josephine, besarnya anggaran tersebut seharusnya berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan sampah yang lebih baik di lapangan. Namun, fakta yang ia temui justru menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani secara serius.

“Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mengalokasikan sekitar Rp3 triliun untuk Dinas Lingkungan Hidup. Dengan anggaran sebesar itu, idealnya pengelolaan sampah Jakarta sudah jauh lebih tertata. Sayangnya, kondisi di lapangan masih membutuhkan banyak pembenahan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Salah satu sorotan utama Josephine adalah kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang disebutnya sudah mendekati batas kapasitas maksimal. Situasi tersebut dinilai berisiko, terutama di tengah musim hujan yang rawan memicu longsor.

“TPST Bantar Gebang menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah Jakarta masih bermasalah. Kapasitasnya hampir penuh, tapi belum terlihat terobosan signifikan dari Pemprov DKI untuk mengurangi volume sampah yang dikirim setiap hari,” jelasnya.

Josephine pun mendesak Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk lebih serius melakukan pembenahan dari hulu. Salah satu langkah penting yang menurutnya harus diperkuat adalah pemilahan dan daur ulang sampah sejak dari sumbernya.

“Upaya pemilahan dan daur ulang harus ditingkatkan. Dengan begitu, jumlah sampah yang dibuang ke TPST bisa ditekan sejak awal, bukan hanya bergantung pada pembuangan akhir,” katanya.

Namun demikian, Josephine juga mengkritik praktik di lapangan yang dinilai justru melemahkan semangat warga dalam memilah sampah. Ia mengungkapkan masih sering ditemui petugas kebersihan yang mencampur kembali sampah yang telah dipilah oleh masyarakat.

“Saat reses, banyak warga mengeluhkan hal ini. Mereka sudah memilah sampah dari rumah, tapi ketika diangkut, justru dimasukkan ke dalam satu truk yang sama. Ini jelas membuat warga kecewa,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan penerapan standar operasional di tingkat petugas lapangan. Ia menegaskan, tanpa pengelolaan yang disiplin dan konsisten, upaya pemilahan sampah akan menjadi sia-sia.

“Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan petugas di lapangan bekerja sesuai prosedur, bukan asal-asalan. Kalau tidak dibenahi, maka anggaran besar pun tidak akan memberikan dampak nyata,” pungkas Josephine.

Penanaman dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia ini difokuskan sebagai buffer alami untuk meredam bau dan menahan penyebaran polusi, juga menjaga kelestarian lingkungan di tengah semakin berkurangnya kawasan hijau.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengatakan bahwa penanaman pohon di sekitar TPST menjadi solusi ekologis untuk meminimalisasi dampak lingkungan dari aktivitas pengolahan sampah.

“Penanaman pohon di area TPST dilakukan sebagai bentuk optimalisasi lahan kosong sekaligus sebagai buffer alami. Pohon-pohon ini nanti akan membantu menyerap bau dan penahan agar polusi tidak menyebar,” ujar Wali Kota Aaf, sapaan akrab Achmad Afzan Arslan Djunaid kepada Eranasional.

Ia menambahkan, selain fungsi ekologis, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ruang hijau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

“Karena Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, namun luas hutan dan pohon semakin berkurang,” ungkapnya.

Menurutnya, gerakan menanam pohon harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim seperti banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem yang kerap terjadi.

“Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya Askarlo. Ke depan, saya berharap Dinas Lingkungan Hidup bisa menggandeng lebih banyak mitra agar semakin banyak yang peduli,” tuturnya.

Selain penanaman, edukasi lingkungan juga menjadi perhatian utama. Wali Kota Aaf menekankan pentingnya menanamkan kepedulian sejak dini kepada generasi muda.

“Kita melibatkan anak-anak sekolah agar mereka mendapat edukasi dan tumbuh menjadi pegiat lingkungan. Meskipun Pekalongan lahannya terbatas, kita tidak boleh kehilangan semangat untuk tetap menanam di lahan yang masih memungkinkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menegaskan bahwa pohon memiliki fungsi strategis sebagai buffer alami di sekitar TPST, terutama untuk menyerap bau dan menahan penyebaran polusi.

“Pohon memiliki peran penting sebagai penyerap bau dan penahan agar polusi tidak menyebar ke lingkungan sekitar,” jelasnya.

Penanaman ini juga menjadi bentuk optimalisasi lahan kosong di sekitar TPST agar lebih bermanfaat secara ekologis.

“Ada sekitar 90 batang pohon dengan berbagai jenis tanaman yang kita tanam di area TPST ini, seperti mahoni, pucuk merah, glodogan pecut, dan jenis lainnya,” jelas Joko.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran OPD, camat, lurah, direktur rumah sakit se-Kota Pekalongan, rutan, paguyuban lingkungan hidup, hingga insan pers.

“Harapannya, aksi ini bisa semakin menggaungkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan,” tambah Joko.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Askarlo, Indra Santika Maulana, menerangkan bahwa dukungan Askarlo merupakan bagian dari kontribusi sosial bagi Kota Pekalongan.

“Kami berkolaborasi dengan DLH dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia. Ini sejalan dengan visi Askarlo untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat,” terangnya.

Ia berharap gerakan ini dapat menjadi langkah besar bagi Kota Pekalongan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. (em-aha)

Dengan disetujuinya perpanjangan selama enam bulan ke depan, hingga pertengahan tahun 2026, Pemkot memastikan akan “gaspol” menyelesaikan permasalahan persampahan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, menyampaikan kabar tersebut saat menjadi narasumber dalam Talk Show Layanan Publik bertema “Kota Pekalongan Menuju Kota Tanpa Sampah” di Studio Radio di Kota Pekalongan, Selasa siang (28/10/2025).

“Pada 14 Oktober 2025 lalu, kami melakukan audiensi yang kedua kalinya dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Bapak Hanif Faisol Nurofiq bersama Bapak Rizal Bawazier, dan alhamdulillah permohonan perpanjangan penggunaan TPA Degayu disetujui oleh beliau,” terang Balgis.

Menurutnya, perpanjangan ini diajukan karena Pemkot masih dalam tahap penyelesaian berbagai fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle ( TPS-3R ), dan bank sampah yang memerlukan waktu pembangunan serta dukungan anggaran.

“Kami memohon tambahan waktu selama enam bulan, sebab secara kesiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun anggaran, kami belum bisa sepenuhnya siap jika TPA ditutup pada 30 November 2025,” katanya.

Ia berharap, pada masa Ramadhan hingga Lebaran nanti, Kota Pekalongan tetap bersih dan progres penanganan sampah terus berjalan.

Meski perpanjangan telah disetujui, Wawalkot Balgis menegaskan bahwa, Pemkot Pekalongan tidak akan berpangku tangan.

“Justru ini menjadi penyemangat kami untuk semakin gaspol menyelesaikan permasalahan sampah. Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian LH dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai arah kebijakan nasional,” tegasnya.

Dengan disetujuinya perpanjangan operasional TPA Degayu, dirinya berharap dapat menuntaskan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur persampahan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.

“Perpanjangan ini bukan waktu untuk bersantai, tapi kesempatan emas untuk berbenah total. Pemerintah akan terus hadir, berkoordinasi, dan memastikan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekalongan menjadi lebih modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,” kata Balgis.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian LH terus menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap Kota Pekalongan.

“Setiap bulan, kami menyampaikan laporan perkembangan dan pembenahan pengelolaan sampah. Kementerian pun rutin mengirimkan tim pendamping untuk memberikan arahan dan evaluasi lapangan. Ini bentuk sinergi yang nyata,” tambahnya.

Selain dukungan dari Kementerian LH, bantuan dari Kementerian PU juga terus mengalir dalam bentuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.

“Selama tiga tahun terakhir, kita mendapatkan paket bantuan pembangunan TPS-3R di beberapa wilayah seperti Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, dan Pringrejo,” ujarnya.

Tahun ini, pembangunan TPS-3R kembali dilakukan di Kelurahan Banyurip, Krapyak, Poncol, Medono, Klego, Buaran Kradenan, dan Kalibaros.

Ia menegaskan bahwa, setelah pembangunan selesai, operasional TPS-3R akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemkot melalui pembiayaan APBD.

“Kami juga terus mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, terutama dari dapur. Pemilahan sampah rumah tangga bisa mengurangi hingga 60 persen volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu,” imbuhnya.

Dengan disetujuinya perpanjangan operasional TPA Degayu, dirinya berharap dapat menuntaskan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur persampahan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.

“Perpanjangan ini bukan waktu untuk bersantai, tapi kesempatan emas untuk berbenah total. Pemerintah akan terus hadir, berkoordinasi, dan memastikan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekalongan menjadi lebih modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menjelaskan bahwa, penanganan sampah di Kota Pekalongan dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

“Dari hulu, kami membangun TPST dan TPS-3R di sejumlah titik agar penyelesaian sampah bisa dilakukan di sumbernya. Di hilir, kami juga berbenah di TPA Degayu, dengan mengubah sistem dari open dumping menjadi controlled landfill,” paparnya.

Menurut Joko, DLH saat ini tengah mendatangkan alat berat seperti buldoser untuk meratakan gunungan sampah di TPA Degayu.

“Setelah diratakan, permukaannya tidak akan ditutup tanah, tetapi menggunakan lapisan biodegradable, semacam plastik ramah lingkungan sesuai arahan Kementerian LH. Dengan sistem ini, diharapkan TPA Degayu bisa tetap dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan,” katanya.

Joko menambahkan, pihaknya juga tengah menyelesaikan pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah di beberapa titik.

“Pembangunan TPS-3R di Banyurip, Pringrejo, dan Krapyak sudah selesai 100 persen. Sementara TPS-3R di Poncol, Medono, dan Klego masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Sedangkan untuk Buaran Kradenan dan Kalibaros, saat ini dalam tahap pengurukan lahan dan pengajuan ke Kementerian PU melalui Kementerian LH agar bisa mendapatkan pendanaan pembangunan dua TPS-3R baru berkapasitas 5–10 ton per hari.

Jika pembangunan selesai, DLH akan melengkapi setiap TPS-3R dengan berbagai peralatan seperti conveyor, mesin pemilah, alat press, serta pencacah sampah organik dan anorganik menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF).

“Akhir November nanti alat-alat itu akan kita pasang, dan pada Desember sudah mulai kita uji coba. Kami instruksikan kepada seluruh KSM pengelola TPS-3R agar memastikan setiap hari sampah bisa terselesaikan di sumbernya, tanpa ada penumpukan,” pungkasnya. (em-aha)

“Hari ini, kami tetapkan status darurat pengelolaan sampah di Kota Pekalongan sampai 6 bulan kedepan. Selama masa darurat itu, kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah untuk percepatan penuntasan pengelolaan sampah,” kata Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid.

Pertama, lanjut dia, mengoptimalkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi terkait kondisi status darurat pengelolaan sampah dan pedoman pengelolaan sampah selama masa status darurat sampah.

“Percepatan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Optimalisasi pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penguatan, pembangunan dan operasional sarana prasarana pengolahan sampah non TPA berbasis masyarakat,” bebernya.

Kemudian peningkatan koordinasi, sinergitas dan percepatan efektivitas pengelolaan sampah melalui pembentukan satuan tugas darurat pengelolaan sampah dengan melibatkan Forkopimda, OPD dan stakeholder terkait.

“Dan terakhir, percepatan pembentukan lembaga pengelola sampah atau kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah,” katanya saat konferensi pers di ruang Terang Bulan, Jumat 21 Maret 2025.

Ia menambahkan, meski permasalahan sampah di Kota Pekalongan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam hal ini, Pemkot Pekalongan tidak bisa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan dan kerja sama dari seluruh masyarakat.

“Kita harus mengubah pola hidup dan mindset tentang sampah. Kita mulai pengelolaan sampah dari rumah,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun pedoman operasional untuk membantu masyarakat mengelola sampah selama masa darurat.

“Pengurangan sampah dari hulu wajib dilakukan oleh semua pihak. Mulai dari kantor, lembaga pendidikan, rumah sakit, pengelola industri, pelaku usaha, dan rumah tangga. Kami juga mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik guna mendukung pengolahan sampah mandiri,” ujarnya.

Kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMD/instansi swasta, pimpinan lembaga pendidikan, camat dan lurah wajib melaksanakan kegiatan pengurangan sampah.

“Meniadakan sistem penyajian snack, makan, dan minum pada rapat dengan menggunakan kemasan atau wadah sekali pakai. Jamuan snack, makan dan minum disajikan dengan sistem prasmanan menggunakan kemasan atau wadah bisa diguna ulang,” jelas Balgis.

Selain itu, meniadakan pemakaian kemasan plastik pada makanan atau menggunakan jenis kemasan yang dapat didaur ulang. Dan, menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan/ruang rapat/ruang kerja, serta membawa tumbler atau botol minum pada saat melaksanakan kegiatan.

“Untuk pelaku usaha, pedagang, bidang ritel dan jasa makanan/minuman wajib melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian plastik sekali pakai melalui media visual, misal banner dan sejenisnya,” tegasnya.

Lalu, tidak menyediakan kantong plastik untuk kemasan barang yang dijual/dibawa pulang/take-away dan menyediakan kantong/tas belanja berbayar yang ramah lingkungan serta dapat digunakan kembali.

“Sedangkan untuk rumah tangga, wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik hasil pemilahan diolah secara mandiri di masing- masing rumah tangga,” lanjut Balgis.

Sampah organik diolah menjadi kompos dengan metode bunker/sumur/kluwung/blumbang sampah, komposter individual, dan komposter komunal. Sampah anorganik hasil pemilahan dikelola oleh TPS 3R atau Bank Sampah Unit (BSU) di wilayah masing-masing.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu yang berada di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara pada 20 Maret 2025 lalu.

Usai ditutupnya TPA Degayu yang dinilai mendadak, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 600.4.15/0556 tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Status ini berlaku 21 Maret hingga 21 September 2025 atau 6 bulan.

Wali Kota Aaf menjelaskan, status darurat pengelolaan sampah ditetapkan untuk mencairkan dana darurat bencana yang nantinya akan digunakan untuk membeli incinerator.

Incinerator ini akan dioperasionalkan di 22 TPS 3R (Tempat Pembuangan Sampah Sementara Reduce, Reuse, Recycle) dan 1 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di Kota Pekalongan. (em-aha)

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, secara resmi menetapkan masa darurat sampah selama enam bulan, dari 21 Maret hingga 21 September 2025 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini mengungkapkan bahwa, kebijakan KLH menutup 343 TPA open dumping di Indonesia sangat berdampak bagi Kota Pekalongan.

Dimana, sebanyak 40 TPA ditutup lebih awal, dan Kota Pekalongan termasuk di dalamnya. Menurutnya, masalah sampah adalah tanggung jawab pemerintah, tapi harus ada campur tangan dari seluruh masyarakat.

“Dengan adanya penutupan TPA, mau tidak mau, kita harus mengubah pola hidup, mindset tentang sampah, dan pengelolaan sampah dari rumah (hulu),” katanya saat jumpa pers di Ruang Terang Bulan, Jumat siang (21/3/2025).

Dirinya mengakui bahwa penutupan itu membuat pemerintah Kota Pekalongan hingga masyarakat kaget. Bahkan, ia menerima banyak pesan terkait sampah yang berserakan di jalanan hingga memantau ramainya media sosial.

“Pada tanggal 10 Maret  2025, menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq)  menyatakan ada 343 TPA yang open dumping harus ditutup. Ada 40 TPA ditutup operasionalnya lebih awal, ternyata Kota Pekalongan kena,” tuturnya.

Disampaikan Mas Aaf, penutupan TPA Degayu yang selama ini menampung 120-130 ton sampah per hari membuat Pemkot Pekalongan harus mencari solusi cepat.

“Penanganan sampah ini tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif. Pola hidup dan mindset tentang sampah harus berubah. Pengelolaan sampah dari rumah menjadi solusi yang harus kita laksanakan bersama,” tegas Aaf.

Sebagai langkah awal, Pemkot akan memanfaatkan dana darurat bencana untuk membeli incinerator yang akan ditempatkan di 23 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan diperkuat melalui penyediaan fasilitas pendukung di pasar dan perkantoran.

“Kedepan, pasar-pasar di Pekalongan juga diwajibkan memiliki pengelolaan sampah sendiri. Bahkan, kalau perlu peresmian pasar Banjarsari kita tunda untuk membangun infrastruktur pengelola sampah,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota, Balgis Diab menambahkan bahwa pemerintah telah menyusun pedoman operasional bagi masyarakat dalam menghadapi masa darurat sampah.

Ia menyebutkan, dalam Surat keputusan masa Tanggap darurat sampah mencakup lima kebijakan utama yaitu memaksimalkan sosialisasi edukasi penanganan sampah, penyediaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Lalu, alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan sampah, Pembentukan Satgas Pengelolaan Sampah dengan melibatkan Forkopimda dan mempercepat pembentukan lembaga swadaya pengelolaan sampah di masyarakat.

“Kami mendorong semua pihak untuk memilah sampah organik dan anorganik, serta melakukan pengelolaan mandiri,” ujarnya.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Kota Pekalongan yang telah lama menghadapi permasalahan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sri Budi Santoso memaparkan kondisi overload di TPA Degayu sudah lama disadari baik pemerintah Provinsi Jateng hingga Pemerintah Pusat pada 2012.

Kota Pekalongan sudah menjadi perhatian dengan rencana pembangunan TPA regional wilayah Pekalongan dari Pemerintah Provinsi Jateng, tetapi ada banyak kendala, termasuk penolakan warga dan masalah izin AMDAL.

“Sehingga, ketika TPA Degayu sudah tidak mampu menampung bisa dialihkan kesana,” ucap pria yang akrab disapa SBS ini.

SBS menegaskan, solusi utama dalam jangka pendek adalah memaksimalkan TPS3R, TPST, dan bank sampah yang selama ini hanya mampu menangani 20 persen dari total produksi sampah harian.

Dengan adanya tambahan incinerator, maka pengelolaan sekitar 120-130 ton sampah akan dibagi ke 23 TPS3R tersebut. Selain itu, Pemkot Pekalongan juga memikirkan dampak sosial dari penutupan TPA terhadap pemulung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan solusi agar pemulung tetap mendapatkan penghasilan, termasuk dengan menggandeng perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari sektor pengelolaan sampah.

“Kami juga telah menyurati kepala OPD untuk merealokasikan anggaran infrastruktur guna mendukung pengelolaan sampah. Dalam waktu dekat, Pemkot Pekalongan berencana bertemu KLH dan DPR RI guna membahas solusi jangka panjang permasalahan sampah di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

TPST ini dibangun di Jalan Raya Simbang Wetan (sebelah Bank Sampah Induk), Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan diatas lahan seluas 900 meter persegi.

Pembangunan TPST tersebut dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim Kemitraan Indonesia, Eka Melisa, Senin, 22 Juli 2024.

“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan Groundbreaking pembangunan TPST Kota Pekalongan yang dibantu oleh Kemitraan Indonesia. Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek dalam mengurangi sampah yang menumpuk di TPA Degayu Kota Pekalongan,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota.

Pihaknya berharap, keberadaan TPST Kuripan Kertoharjo ini bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mulai menggiatkan pemilahan sampah dari rumah.

“Selain itu, bisa disinergikan dengan program-program penanganan sampah yang sudah digalakkan sebelumnya seperti Omah Pilah Sampah Mandiri dan Berekonomi (OOPS MAMI), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS-3R), bank sampah, dan sebagainya” ujarnya.

TPST ini juga diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di Kota Pekalongan. Mengingat, masih ada timbunan-timbunan sampah yang  diakibatkan dari ulah sejumlah oknum yang membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan, bantaran sungai, dan sebagainya.

“Kalau sudah ada TPST, sampah-sampah itu bisa ditampung disini dan diolah dengan baik. TPST ini juga nantinya mampu mengolah sampah dengan kapasitas 5-10 ton per harinya,” terang Aaf.

Adapun problem dalam pembangunan TPST atau TPS-3R biasanya ditolak warga, karena mereka menganggapnya disitu tempat pembuangan bukan pengolahan sampah. Dari Dinperpa juga menargetkan agar pengolahan sampah disini tidak menimbulkan bau tak sedap yang bisa mempengaruhi mobilitas warga.

“Kami berharap kepada masyarakat, jika ada pembangunan TPST maupun TPS-3R semacam ini bisa menerimanya dan jangan terburu-buru menolak program penanganan sampah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim pada Kemitraan Indonesia, Eka Melisa menyebutkan, total biaya pembangunan tahap I TPST ini diperkirakan mencapai Rp2,8 Milliar.

Adapun tahap I pembangunannya meliputi bangunan TPST, pengadaan kelengkapan mesin, dan sebagainya.

“Pembangunan TPST ini merupakan intervensi dari program Adaptation Fund yang didalamnya ada 3 komponen ini, yakni Melindungi-Membertahankan-Melestarikan (3M) Menuju Ketahan Iklim. TPST ini implementasi dari sisi komponen ketiga, yaitu Melestarikan,” ujar Eka.

Eka berharap, pembangunan TPST ini diharapkan bukan semata-mata hanya proyek fisik, tetapi lebih kepada simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendorong keberlanjutan TPST ini melalui ekonomi sirkular.

Dengan adanya TPST ini, tidak hanya memberikan solusi konkret dalam ekonomi sirkular melalui pengolahan sampah, juga akan membuka peluang untuk menerapkan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam proses pengolahan limbah secara efisien dan ramah lingkungan.

“Kami menargetkan, pembangunan ini bisa selesai tiga 3 bulan. Jika sudah selesai dibangun, mari bisa manfaatkan dan pelihara TPST ini sebagai wujud kebanggaan atas upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui implementasi ekonomi sirkular sekaligus menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota yang berketahanan iklim,” harapnya.

Hal sama diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, TPST Kuripan Kertoharjo ini menjadi TPST pertama yang dibangun di Kota Pekalongan, dimana sebelumnya sudah ada TPST berskala kecil yang disebut dengan TPS-3R.

Meski TPST yang dibangun ini berskala mini, tetapi luasnya mencapai 3 kali lipat dari TPS-3R yang sudah ada sebelumnya.

“Kalau dilihat dari standar TPST, seharusnya luas 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Kendati demikian, dari segi kelengkapan dan kapasitas mesin pengolahannya sudah memenuhi standar sebagai TPST,” ujarnya.

Ia menambahkan, mesin-mesin ini akan melakukan pemilahan sampah organik maupun anorganik. Melalui ikhtiar ini, pihaknya berupaya mengolah sampah yang ada supaya tidak menimbulkan bau dan bisa sedikit mungkin residu yang dihasilkan. (em-aha)