Kanal ini sebagai wadah untuk masyarakat bisa memberikan aduan dan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Pekalongan sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kanal Aduan Lapor Ajib sendiri merupakan akronim yang diambil dari nama kedua pemimpin Kota Pekalongan, Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan (Afzan Arslan Djunaid) dan wakilnya, Balgis Diab.

Menurut Aaf, kanal ini dirancang sebagai Layanan Aspirasi Masyarakat dan Pengaduan Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memberikan akses mudah bagi warga dalam menyampaikan keluhan, kritik, dan saran terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pekalongan.

“Terkait alur penyampaian aduan melalui Lapor Ajib, pengadu bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor 081 6644 000,” kata Aaf.

Ia menambahkan bahwa, laporan yang dapat diajukan meliputi berbagai ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan publik, kritik konstruktif, hingga saran untuk perbaikan kebijakan layanan publik.

“Laporan harus memuat identitas pengadu, substansi atau isi pengaduan, pihak yang terlibat, waktu, tempat, dan kronologi kejadian. Lalu, bukti pendukung (foto dan/atau video jika tersedia) serta aduan harus disampaikan dengan bahasa yang baik, benar, sopan, dan santun,” imbuhnya.

Aaf mengupayakan pengaduan bisa di respon cepat dan dijawab langsung melalui koordinasi dengan OPD terkait. Jika dalam waktu 10 hari kalender pengadu tidak melengkapi informasi yang diperlukan, pengaduan dapat diarsipkan.

“Lapor Ajib akan menindaklanjuti pengaduan paling lama dalam 14 hari kerja sejak aduan tersebut diterima. Pengadu dapat memberikan tanggapan atas tindak lanjut yang dilakukan,” tuturnya.

Jika pengadu tidak memberikan tanggapan dalam 10 hari kalender setelah tindak lanjut diberikan, lanjut dia, maka aduan akan dianggap selesai dan ditutup.

“Peluncuran Lapor Ajib ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya kanal aduan Lapor Ajib ini, Pemkot Pekalongan juga tetap mengoperasikan Call Center 112, yang merupakan pusat layanan kegawatdaruratan yang siap siaga selama 24 jam.

Lanjutnya, Call Center ini melayani berbagai keadaan darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, masalah kesehatan, kriminal, bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban, serta kerusuhan.

Masyarakat dapat mengakses layanan ini secara gratis dan bebas pulsa di semua operator hanya dengan menghubungi 112.

“Kami berharap, kanal ini dapat menjadi solusi cepat dan efektif dalam menampung serta menindaklanjuti berbagai keluhan warga guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Jakarta- Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry meminta kepolisian dapat transparan dalam mengungkap kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Lanjut ia mengatakan, langkah tersebut diperlukan oleh kepolisian bukan hanya untuk memulihkan kepercayaan dari publik saja. Akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak.

“Saya berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur ini jika ditemukan bukti baru,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (9/10).

Ia juga meminta agar kepolisian dapat melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan sesuai prosedur yang benar guna mengungkap kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak tersebut.

Herman menilai, kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh aparat penegak hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada ruang sekecil apapun bagi pelaku untuk dapat lolos dari jeratan hukum usai melakukan tindakan keji tersebut.

“Kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, harus diselesaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pastikan pelakunya mendapat hukuman, namun di saat yang sama juga lindungi identitas korban serta anak dan utamakan kepentingan terbaik mereka,” ungkapnya.

Herman meminta agar petugas kepolisian dapat menyelesaikan kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur ini secara profesional. Ia juga berharap apabila nantinya kasus ini kembali dibuka, maka masyarakat dapat terus mengawal jalannya penyelidikan hingga ditemui titik terang perkara sebenarnya.

“Di sisi lain, saya memberi apresiasi kepada masyarakat yang telah bersuara lewat media sosial hingga kasus ini mengemuka kembali. Bila kasus ini dibuka kembali saat ada bukti baru, mari bersama-sama kawal perkembangannya hingga ditemukan kejelasan atas kejadian sebenarnya,” tuturnya.

Polisi pada Oktober 2019 diketahui sempat menghentikan kasus dugaan pencabulan seorang bapak terhadap tiga anaknya di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Korban sempat ditangani di Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar pada bulan Desember 2019. Polisi kala itu mengatakan bahwa penyidik tak menemukan bukti fisik ataupun tanda-tanda kekerasan seksual.

Kejadian itu terungkap setelah ibu tiga anak itu menerima berbagai keluhan dari tiga anaknya. RA yang merupakan mantan istri SA, diduga pelaku, kemudian melaporkan kasus tersebut.

Kasus ini mencuat di media sosial dan menjadi polemik. Ketua Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Resky Prastiwi menilai bahwa penanganan kasus tersebut sejak awal sudah cacat.

Para korban, kata dia, tidak mendapatkan pendampingan dari pihak orang tua atau pendamping lainnya saat menjalani pemeriksaan. Pelapor juga saat itu tidak mendapatkan pendampingan dari pengacara.