Walau pun kondisi alam yang berat, tapi karena kekompakan semua stakeholder, semua teratasi dengan baik.

“Lokasinya sangat sulit karena biasanya kita bisa tempuh hanya dengan darat, tapi kali ini tidak bisa, sehingga apa yang kita butuh Alhamdulillah di Sulawesi Selatan sangat kompak,”kata Tri Rismaharini usai meninjau sejumlah lokasi di Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Jumat, 10 Mei 2024.

“Yang sebetulnya berat kalau lihat medannya, saya sudah beberapa kali ke tempat bencana, ini salah satunya juga yang paling berat,” sambungnya.

Menurut Risma, warga Sulsel tidak perlu takut dan khawatir terhadap kelaparan dan kebutuhan lainnya.

Pasalnya saat ini bantuan dari berbagai kalangan terus berdatangan, dan masyarakat bahu membahu membantu warga terdampak banjir dan longsor.

“Tidak perlu takut kelaparan. Bahkan tadi ngangkut air mineral harus dibawa dengan helikopter. Nah itu sekarang yang lagi kami siapkan. Jadi nanti Pak Gubernur sama Pak Bupati lagi mapping lokasi-lokasi daerah yang memang tempat untuk penduduk,” kata Risma.

Risma menyampaikan penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kepada Pemprov Sulsel, TNI, Polri dan seluruh pihak terkait yang sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam.

“Kalau tidak ada dari Polda, dari TNI, kita akan kesulitan mengevakuasi warga. Karena itu, penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kami dari Kementerian Sosial dan pemerintah pusat tentunya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah membantu meringankan beban masyarakat, dan juga tugas dari Kementerian Sosial,” pungkasnya. []

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membenarkan bahwa Presiden Jokowi tidak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden Jokowi akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) saat membagikan bansos.

“Karena terkait dengan cadangan pangan, maka ada Bulog dan Bapanas. Jadi lebih pada hal itu, sekaligus mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu yang berkaitan dengan itu,” jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Ari dengan tegas membantah, tidak dikutsertakannya Risma karena yang bersangkutan adalah kader PDIP.

“Enggak ada itu, enggak ada status kepartaian,” ujarnya.

Akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar.

Saat menyalurkan bansos-bansos tersebut, Jokowi tidak pernah didampingi Mensos Tri Rismaharini, melainkan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Seperti diketahui, Mensos Tri Rismaharini merupakan kader PDI-P yang saat ini mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Sementara, hubungan Jokowi dengan PDIP, partai yang membesarkannya sedang “perang dingin”.

Jokowi disinyalir lebih mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Majunya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo dinilai oleh beberapa kalangan cacat etika, karena dibantu oleh pamannya, Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

MK era Anwar Usman memutuskan, capres di bawah usia 40 tahun boleh menyalonkan diri di ajang kontestasi Pilpres 2024 asalkan pernah terpilih atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Belakangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan terjadi pelanggaran etika berat dalam putusan MK tersebut, dan Anwar Usman diturunkan dari jabatannya dan dikenai sanksi lainnya.

Meski begitu, putusan anulir MK yang dibuat hakim konstitusi di era Anwar Usman tidak bisa dianulir, dan Gibran tetap dinyatakan sah secara konstitusi sebagai cawapres. (*)

Risma mengatakan hal itu pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang digelar di 

Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Senin, 18 Desember 2023.

“Saya mendapat penjelasan bahwa ternyata kasus kebutaan di Indonesia tinggi. Kemudian saya sampaikan, kita harus turunkan jumlah kasusnya di seluruh Indonesia,” kata Risma.

Risma menjelaskan, persiapan untuk mengadakan operasi katarak gratis dilakukan kurang dari satu bulan untuk seluruh Indonesia. Pelaksanaan ini dibantu para dermawan, serta dokter-dokter yang mumpuni seperti Ketua Himpunan Bersatu Teguh dr Andreas Sofiandi dan Mayjen TNI (Purn) dr Daniel Tjen, Sp.S.

Begitu pula dengan peralatan operasi pun turut diboyong ke Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, Kabupaten Belu, NTT.

Risma mengaku dirinya mengajukan permohonan pertolongan kepada dr Daniel yang sempat menangani almarhum mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo ketika jatuh sakit, untuk bisa mengadakan operasi di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, Kemenkes juga harus mencari lokasi yang berada di tengah-tengah atau strategis agar bisa dijangkau oleh masyarakat.

“Saya sampaikan kita harus cari tempat di tengah-tengah karena kalau terlalu jauh kasihan, karena rata-rata pasien katarak ini sudah lansia,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan operasi katarak gratis tidak diadakan serentak. Namun dia berusaha hadir di mana acara tersebut perlu mendapatkan dukungan lebih.

Usai dari NTT, Risma akan menuju Pulau Buru, Ambon untuk meninjau operasi katarak di sana.

“Harapannya minimal di Indonesia ini bisa terkurangi yang akan menderita kebutaan, sehingga mereka bisa lebih produktif dan tentunya akan lebih produktif,” pungkas Risma. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku menemukan data sekitar 500.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bergaji di atas Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, ditemukan juga 23.000 penerima bansos adalah Apartur Sipil Negara (ASN).

Risma mengungkapkan itu dalam rapat kerja anggaran dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (14/9) kemarin.

“Total ada 23.853 ASN, 13.369 orang di Ditjen AHU, dan 493.137 orang memiliki gaji di atas UMK yang menerima bansos,” kata Mensos Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

“Setelah kita padankan datang, ternyata ada 500.000 sekian penerima bansos gajinya di atas UMK. Ini seharusnya enggak boleh menerima bansos,” sambungnya.

Lanjut Risma, seandainya data itu tidak ditemukan oleh pihaknya, hal itu pasti akan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini yang membuat saya takut. Sebanyak 493.137 memiliki gaji di atas UMK menerima bansos. Ini yang membuat kami takut,” ujarnya.

Risma mengaku juga menemukan ada nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos dicoret oleh BPK. Hal itu dilakukan karena identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak.

“Saya enggak tidak tega mengetahui hal ini. Apalagi beberapa terakhir ini KPK mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos ini,” ucapnya.

“Ada orang yang bekerja sebagai cleaning service dicatatkan sebagai direktur perusahaan. Kami tahu persis setelah kita cek di lapangan. Tapi BPK meminta kami untuk menghapus dari data penerima bansos, karena dia direktur perusahaan. Namanya dicatut,” pungkas Risma.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (23/5). Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kemensos.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan itu.

“Benar, ada kegiatan seperti yang dimaksud,” kata Ali Fikri, Selasa (23/5/2023).

Namun, Ali Fikri tidak menjelaskan secara detail ruangan apa yang digeledah. Kata dia, penjelasan lebih lanjut akan disampaikan saat penggeledahan selesai.

6 Orang Jadi Tersangka

KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos beras di Kemensos. Para tersangka kini juga telah dicegah bepergian ke luar negeri.

“Sebagai rangkaian dari proses dan kebutuhan penyidikan, KPK mengajukan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terhadap enam orang yang diduga terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri, Rabu (15/3) lalu.

Dia menjelaskan, proses pencegahan dilakukan selama enam bulan. Pencegahan bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

“Saat ini adalah pengajuan cegah pertama selama 6 bulan ke depan sampai Juli 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan,” jelasnya.

Dari informasi yang didapat, satu dari enam tersangka berinisial KW, yang merupakan mantan petinggi BUMD transportasi di DKI Jakarta.

BATANG, Eranasional.com – Prihatin dengan banyaknya jumlah kasus asusila pencabulan di Kabupaten Batang, dengan korban rata – rata anak di bawah umur. Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini secara khusus memberikan motivasi dan bantuan kepada para korban pencabulan di Aula Rumah Makan Gayeng Kampus Dracik, Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kabupaten Batang, Senin (15/5/2023).

Kedatangan Tri Rismaharini memang cukup di rahasiakan, ia tiba di Batang pukul 15.30 WIB dan pulang pukul 17.30 WIB. Setibanya di lokasi, ia langsung menemui seorang anak dengan disabilitas ganda yang merupakan korban rudapaksa tukang cukur.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya sangat respon sekali ketika mendengar informasi dari beberapa berita.

“Respon cepat kami dengan para korban, yakni menurunkan para staf.  Dan hari ini kita melakukan evaluasi hasil pendampingan para korban,” kata Mensos.

Ia menuturkan, dari hasil evaluasi, ada beberapa para korban yang harus ditangani secara khusus. Para orang tua dan keluarga korban juga turut diberikan penguatan psikososial serta edukasi pendampingan terhadap anak.

“Tadi kita dengan Bu Pj Bupati, Pak Kapolres dan Pak Dandim sepakat menangani secara khusus anak-anak ini,” tuturnya.

Risma juga menyebutkan ada beberapa korban yang sudah dewasa, saat korban ditanya butuh apa, maka akan dibantu untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka.

“Mereka itu butuh apa, kita bantu alat usaha.  Ada yang belum dibantu karena ada yang belum ngomong. Tapi kita bantu alat usaha mereka agar bisa menyongsong melangsungkan kehidupannya. Sambil kita terapi, karena ada beberapa yang harus kita terapi,” ungkapnya.

Mensos Tri Rismaharini secara tertutup juga melakukan dialog dengan 13 korban asusila pencabulan yang dilakukan oknum guru ngaji, Tahyat (45) warga Desa Kedung Malang, Kecamatan Wonotunggal.

“Ya, macam-macam perasaan yang diceritakan para korban.  Ada yang marah, ada yang benci. Nah, trauma itu yang harus dihilangkan supaya mereka kembali normal dan maksimal dalam berpikirnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, akan ada psikolog yang akan mendampingi beberapa korban pencabulan. Mereka pun sudah mulai cerita yang menjadi kebutuhan untuk melanjutkan hidupnya.

“Bantuannya macam-macam, ada yang sudah kita berikan berupa mesin jahit, karena mereka bekerja di konveksi dan ingin buka sendiri. Dan alat-alat sudah kita siapkan,” tuturnya.

“Saya punya pengalaman di Surabaya, akhirnya seluruh para pendidik kita training, asesmen dan ada beberapa yang harus kita terapi. Itu memang agak berat tapi mudah-mudahan disini bisa. Karena saat itu saya tidak mengeluarkan biaya apapun dengan memanfaatkan rumah sakit dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada para korban dengan total sebesar Rp72.800.000,00.

JAKARTA, Eranasional.com – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi, masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Menanggapi itu Gibran mengaku dirinya yang paling cupu di antara kader PDIP lainnya.

“Saya nunggu perintah selanjutnya saja ya. Intinya dari empat nama itu, tiga itu senior-senior semua, punya pengalaman yang luar biasa. Menteri-menteri semua, dari ketiga itu cocok semua,” kata Gibran, Jumat (10/2/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menilai kinerja ketiga tokoh itu yang paling hebat. Sedangkan dirinya merasa paling minim pengalaman.

“Makanya kinerja tiga-tiganya hebat. Aku sing paling cupu. Beliau-beliau ajalah ya, aku tak ning Solo wae,” ucapnya.

Gibran mengaku dirinya masih harus banyak belajar. Terlebih pengalaman Risma, Hendi dan Azwar Anas sudah tidak perlu diragukan.

“Wis wis tiga itu aja, lebih senior, berpengalaman, menteri semua. Aku Wali Kota Solo saja, masih banyak belajar,” pungkas Gibran.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini merespons soal viral anggaran kemiskinan Rp500 triliun yang dipakai untuk rapat dan studi banding. Risma menegaskan, selama kepemimpinannya, ia melarang untuk mengadakan kegiatan di hotel.

“Bisa ditanya seluruh stafku, semenjak aku jadi Mensos, aku ngomong tidak boleh ada acara di hotel. Bahkan kemarin kalau teman-teman tahu saya ada tamu dari seluruh Asia-Pasifik, bahkan ada adviser-nya Presiden Joe Biden itu kami mengadakan di kantor saya,” kata Risma usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Risma menyebut pihaknya berusaha untuk menghemat sebisa mungkin supaya bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal. Ia menyinggung kegiatan turun ke lapangan yang kerap kali menggunakan transportasi darat.

“Memang sengaja kami menghemat, jadi misalkan saya perjalanan ke lokasi bencana, 14 jam saya tempuh pakai jalan darat, itu biasa bagi saya. Gorontalo ke Manado 14 jam, dari Medan ke Padang Lawas 9 jam, itu biasa,” ujarnya

“Oleh karena itu, saya klarifikasi yang di Kemensos. Jadi kami enggak ada, kami coba bagaimana sehemat mungkin. Bahkan sekarang ini kami adakan acara misalkan training di bale-bale kami. Di sana saya ngomong, kita cat, kita perbaiki dengan kita tidur di bale, sebegitunya kami berusaha menghemat,” sambung Risma.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menerbitkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindak fenomena pengemis online yang marak di aplikasi TikTok.

Surat edaran tersebut bernomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang memanfaatkan masyarakat yang lanjut usia (manula), anak-anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.

Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta perlu melindungi dan mencegah adanya kegiatan mengemis, baik secara offline maupun online di media sosial (medsos) yang mengeksploitasi para manula, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.

“Melindungi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dari eksploitasi yang dilakukan dengan kegiatan mengemis secara offline/online di media sosial,” tulis salinan SE yang dikutip Eranasional.com, Kamis (19/1/2023).

Surat edaran Mensos itu juga mengatur tindakan yang harus dilakukan jika menemukan kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud. Pemda dan masyarakat diminta melaporkan kepada polisi atau Satpol PP apabila menemukan kegiatan mengemis dan/atau eksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.

Tak hanya itu, Pemda juga diminta untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan kepada para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang telah menjadi korban eksploitasi melalui mengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial.

Pasalnya, kegiatan mengemis baik secara offline maupun online dikategorikan menggangu ketertiban umum.

“Kegiatan mengemis menyebabkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu menerbitkan surat edaran tentang Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya,”bunyi SE selanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengguna aplikasi Tiktok memanfaatkan para lansia untuk mandi lumpur atau diguyur air jika para penonton tayangan live yang dibuatnya memberikan hadiah atau gift.

Sebagai informasi, lansia adalah salah satu cluster yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga fenomena ini menjadi perhatian Mensos.

Dalam beberapa kesempatan, Mensos Risma mengatakan bahwa lansia berperan besar dalam membesarkan anak dan keturunannya. Oleh karena itu, lansia tidak boleh ditelantarkan, apalagi dieksploitasi.

Kemensos memiliki berbagai program untuk kesejahteraan lansia. Salah satu yang terbaru adalah bantuan permakanan bagi lansia tunggal.

Selain itu, Kemensos melalui Sentra dan Sentra Terpadu yang tersebar di daerah juga memberikan berbagai program perlindungan, jaminan, dan perlindungan serta layanan asistensi rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) mengaku tidak mempersiapkan apapun ketika ditanya soal peluangnya maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 mendatang. Risma mengaku tidak pernah melakukan persiapan untuk memangku jabatan, termasuk ketika ditunjuk sebagai Mensos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Persiapan apa? Saya itu enggak pernah siap apa-apa. Wong jadi menteri saja enggak tahu aku,” kata Risma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Dia pun enggan berandai-andai apakah akan ditugaskan oleh partainya, PDIP, untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2024. Sebab, hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus dengan pengurus PDIP mengenai pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Enggak ada. Kamu mancing terus,” kata mantan Wali Kota Surabaya ini dengan nada bercanda.

Beberapa waku lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ada sejumlah kader yang berpeluang dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2024.

Mereka yang dipertimbangkan oleh PDIP yaitu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Anas, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Hendra Prihadi.

“Kemarin ada yang mengusulkan Ibu Risma yang dicalonkan di Pilgub DKI 2023. Ada juga yang mengusulkan Pak Hendra dan Pak Azwar Anas,” ucap Hasto.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyoroti fenomena konten ‘mengemis online’ di media sosial TikTok. Risma akan mencari rujukan Undang-Undang untuk melarang hal itu.

Risma menyatakan dirinya akan mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah (Pemda) terkait fenomena mengemis online. Menurutnya, mengemis tidak diperbolehkan melalui platform apa pun.

“Saya imbau kepada seluruh Pemda, menggunakan cara apa pun, mengemis tidak boleh,” tegas RIsma saat ditemui di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/1/2023).

“Nanti akan saya surati seluruh Pemda. Enggak boleh orang ngemis, enggak boleh. Ada peraturan daerahnya (Perda),” sambungnya.

Belakangan ini publik dihebohkan live streaming di TikTok yang memperlihatkan seseorang mengharapkan hadiah usai melakukan suatu aktivitas. Terbaru, ada orang tua yang mandi lumpur untuk menarik perhatian pengguna TikTok lainnya.

Diduga, adegan live streaming lansia mandi lumpur itu dilakukan demi kontennya menduduki posisi For Your Page. Publik menilai pembuat konten itu sedang mengemis online.

Eranasional.com – Sekjen Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Tri Rismaharini berpeluang diajukan partainya maju ke DKI 1.

Hal tersebut ditanggapi oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando.

Dikutip dari Wartaekonomi–jaringan Suara.com, Fernando mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Hasto Kristiyanto.

“Bukan sesuatu yang mengejutkan soal apa yang disampaikan oleh Hasto selaku Sekjen PDIP mengenai nama kader PDIP yang berpeluang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta,” kata Fernando.

Pasalnya, Gibran dan Risma selama ini selalu dimunculkan untuk dipersiapkan mengikuti Pilkada DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Fernando meyakini dari dua nama tersebut PDIP akan lebih memilih Gibran.

“Sejak menjadi wali kota Solo, Gibran sudah dipersiapkan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta sehingga tim Gibran sampai saat ini selalu bekerja untuk memuluskan rencana tersebut,” jelasnya

Menurutnya, apabila Gibran maju pada Pilkada DKI Jakarta, masa depan cerah akan menantinya.

Dia berpendapat bahwa saat ini Gibran seperti sedang dipersiapkan untuk ikut kontestasi Pilpres 2029.

“Jangan sampai kepentingan Jokowi dalam mempersiapkan Gibran membuat di bawah tekanan PDIP,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila hal tersebut benar maka Jokowi disarankan untuk mendirikan partai politik sehingga akan leluasa mendukung anaknya.

JAKARTA- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sebanyak 24,7 keluarga akan menerima manfaat Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2022 karena ada penambahan 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan daerah.

“Insya Allah sudah sepengetahuan Ibu Menkeu, sudah ditotal bahwa yang BPNT itu bukan hanya 18,8 juta KPM namun ada penambahan 5,9 juta KPM usulan daerah,” kata Mensos Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (25/8)

Mensos dalam rapat dengan Agenda Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 mengatakan, pagu anggaran tambahan yang diajukan untuk Program Sembako/BPNT untuk 5,9 juta KPM selama 12 bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran Rp14,1 triliun.

Sebelumnya pada 2021, jumlah KPM Program Sembako/BPNT sebanyak 18,8 juta keluarga dengan nilai bantuan Rp200 ribu per bulan.

Kemensos juga mengajukan anggaran tambahan untuk Program Atensi Anak untuk anak yatim selama 12 bulan sebesar Rp11,1 triliun lebih.

Kementerian Sosial memperoleh pagu anggaran sebesar Rp78,2 triliun untuk tahun anggaran 2022 yang turun 26,79 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp106 triliun.

“Kalau kita bandingkan pada tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran 2022, memang terjadi penurunan kurang lebih 26,79 persen. Semula adalah Rp106 triliun kemudian pagu anggaran tahun 2022 Rp78,2 triliun,” kata Risma.

Lebih lanjut Risma menjelaskan, rincian pagu anggaran 2022 untuk masing-masing satuan kerja yaitu Sekretariat Jenderal lebih dari Rp386 miliar, Inspektorat Jenderal Rp36 miliar lebih, Direktorat Pemberdayaan Sosial Rp413 miliar lebih, Direktorat Rehabilitasi Sosial Rp1,09 triliun lebih, Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp30,6 triliun lebih, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Rp45,4 triliun lebih dan Badiklit Pensos sebesar Rp305 miliar lebih.

Dari pagu anggaran tersebut, sebesar Rp76,9 triliun lebih untuk program prioritas nasional dan Rp1,2 triliun lebih untuk program nonprioritas nasional.

Dirincikan, untuk PKH sebesar Rp28,7 triliun lebih dengan target 10 juta KPM dan Rp45,1 triliun lebih untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM.

Anggota Komisi VIII yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual dalam rapat tersebut menyayangkan penurunan pagu anggaran 2022.

“Saya lihat anggaran turunnya luar biasa tahun kemarin dengan tahun ini, namun mestinya nanti ada diposkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Muhammad Ali Ridho dari Fraksi Partai Golkar.

Begitu pula dengan MF Nurhuda Yusro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyayangkan penurunan anggaran Kemensos di saat pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan.

“Kami menyesal dengan keputusan ini. Kemensos ini menjadi koor untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Nurhuda.

Namun semuanya menyatakan paham dengan usulan pagu anggaran 2022 dari Kemensos bahkan mendukung adanya anggaran tambahan terutama untuk penanganan anak yatim.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto tersebut mereka juga meminta Kemensos untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Komisi VIII antara lain mendukung pengalihan dan dekonsentrasi dinas sosial di lingkungan pemerintah daerah provinsi Tahun 2022 untuk mendukung program prioritas .

Selain itu juga meningkatkan program tahun 2022 untuk diarahkan pada pemberdayaan sosial dampak COVID-19 guna mempercepat kemandirian sosial ekonomi masyarakat dan penyaluran program rumah tidak layak huni harus dipadukan dengan program pemberdayaan sosial lainnya.

JAKARTA- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi dan menyambut baik langkah Polres Malang mengungkap korupsi dana bantuan sosial (bansos). Hari ini, Polres Malang mengumumkan kasus korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang pendamping.

“Saya mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus ini. Kemensos akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini, ” kata Mensos (08/08).

Langkah tegas ini juga merupakan pesan kepada semua pihak untuk tidak main-main. “Jangan main-main dengan tugas dan amanat yang sudah diberikan. Bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin yang beban hidupnya berat, apalagi di masa pandemi. Jangan lagi dikurangi dengan cara melanggar hukum,” katanya.

Mensos menyatakan tidak ada alasan bagi pendamping mengurangi hak penerima bantuan. “Pendamping kan sudah mendapatkan honor. Jadi tidak ada alasan apapun memotong bantuan untuk orang tidak mampu,” kata Mensos.

Mensos terus mendorong aparat penegak hukum lainnya untuk tidak ragu bertindak. “Aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjalankan tugasnya. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan segan untuk bertindak supaya ada efek jera, ” kata Mensos.

Sebelumnya, pengungkapan kasus juga sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Tangerang (Kejari) terhadap pendamping PKH. Kejari Tangerang telah menetapkan 2 orang pendamping PKH menjadi tersangka.

Dalam jumpa pers hari ini, Polres Malang menetapkan seorang perempuan pendamping PKH bernisial PT (28) sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos. Warga Perum Joyogrand, Lowokwaru, Kota Malang ini, melakukan tindak pidana dengan modus tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada sekitar 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Malang.

Rinciannya yakni, 16 KPM tidak pernah diberikan KKS. Serta, 17 KKS tetap aktif padahal KPM tidak ada di tempat atau meninggal dunia. Sementara 4 KKS, bantuannya dicairkan, tapi dana hanya diberikan sebagian kepada KPM.

Dalam jumpa pers, Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono menyatakan, seluruh dana bansos yang dikuasai tersangka, sebagian besar dibelanjakan untuk kepentingan sendiri.

“Dana bansos dipakai sendiri oleh tersangka untuk membeli laptop, televisi, mesin printer, lemari es, kompor dan dispenser. Sebagian lagi untuk membantu biaya pengobatan ibu kandungnya yang sakit,” kata Bagoes. Total sebanyak 37 KPM PKH menjadi korban.

Dalam pengakuannya kepada penyidik, aksi kejahatan diperkirakan berlangsung mulai tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020. Tersangka menjabat sebagai pendamping sosial PKH Kabupaten Malang sejak tanggal 12 September 2016 sampai 10 Mei 2021. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp450 juta.

Pelaku disangka melanggar peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomer 02/3/KP/.05.03/10/2020 tentang Kode Etik SDM PKH. Pelaku juga dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 UU nomer 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Polres Malang gelar pressconpers pengungkapan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Mapolres Malang, Jawa Timur

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan setiap penerima bantuan sosial tunai (bansos tunai) atau BST dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kilogram.

“BST dan PKH disalurkan masing-masing bagi 10 juta penerima plus menerima beras sebanyak 10 kilogram,” kata Mensos di Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Mensos mengatakan bahwa beras sebanyak 10 kilogram tersebut akan disalurkan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), mengingat jaringan Bulog terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog dan mereka menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Mensos, pembaruan data penerima bansos tunai di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah selesai sejak akhir pekan lalu dan siap digunakan dalam penyaluran.