Proyek tersebut diproyeksikan menjadi SNT pertama di Provinsi Lampung.

Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah (BAST) yang berlangsung di Ballroom Hotel Episode BSD, Tangerang, Kamis (30/7/2026).

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, bersama Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.

Lahan yang dihibahkan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan berada di kawasan belakang Universitas Muhammadiyah (UM) Tulang Bawang.

Lokasi itu telah disiapkan sebagai area pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Pengelolaan Lahan Resmi Menjadi Kewenangan Kemendikdasmen

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, M. Ami Iswandi Ismed Balaw, menjelaskan bahwa setelah penandatanganan BAST, seluruh kewenangan terkait pengelolaan aset, mulai dari administrasi, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pemeliharaan lahan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen.

Ia mengatakan, pemerintah daerah kini tinggal menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi tambahan, yakni dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), sebelum proses pembangunan dimulai.

“Insya Allah SNT akan hadir di Tulang Bawang. Saat ini kami tinggal menyelesaikan dokumen AMDAL dan ANDALALIN. Targetnya pembangunan dimulai pada Oktober 2026 dan selesai pada Juli 2027,” ujar Ami.

Ia juga mengajak masyarakat Tulang Bawang untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut agar pemerataan akses pendidikan berkualitas di daerah dapat segera terwujud.

Menurutnya, SNT merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Kabupaten Tulang Bawang akan menjadi daerah pertama di Lampung yang memiliki Sekolah Nasional Terintegrasi.

Seleksi Khusus bagi Siswa Berprestasi

Sekolah Nasional Terintegrasi di Tulang Bawang dirancang sebagai sekolah unggulan yang hanya menerima peserta didik berprestasi dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang.

Pendaftaran tidak dibuka bagi calon siswa dari luar daerah.

Penerimaan peserta didik direncanakan dimulai pada tahun 2027 dengan jenjang awal SMP dan SMA. Masing-masing jenjang akan menerima 40 siswa atau dua rombongan belajar (rombel).

Sementara itu, pembukaan jenjang SD akan dilakukan pada tahap berikutnya.

SNT mengusung pendekatan pembelajaran berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang dipadukan dengan pengembangan olahraga (Sports).

Konsep tersebut didukung fasilitas pendidikan bertaraf internasional guna mencetak lulusan yang unggul di bidang akademik maupun nonakademik.

“Kami mengajak seluruh insan pendidikan di Tulang Bawang untuk mulai memperkuat fondasi pembelajaran STEAM. Semoga semakin banyak putra-putri daerah yang mampu bersaing dan menjadi bagian dari SNT Tulang Bawang,” kata Ami.

Melalui pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berharap dapat melahirkan generasi muda yang unggul, berkarakter, serta memiliki daya saing global untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah di masa depan. []

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (28/7/2026).

Rapat dihadiri oleh anggota Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertugas menyusun perencanaan anggaran daerah.

Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama DPRD menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

Sekda Ferli Yuledi menyampaikan bahwa penyusunan anggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memastikan setiap program yang dirancang memiliki manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan warga.

“Pembahasan ini merupakan bagian penting untuk memastikan program yang disusun tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Tulang Bawang,” kata Ferli.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen menghadirkan perencanaan anggaran yang transparan, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian utama meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan penanganan kemiskinan dan stunting.

Dalam rapat tersebut, jajaran Pemkab dan DPRD turut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari perkiraan pendapatan daerah tahun 2027, arah kebijakan belanja, hingga program pembangunan yang akan menjadi prioritas.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan dokumen KUA-PPAS yang berkualitas dan menjadi landasan kuat dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2027.

“Dengan perencanaan yang dilakukan secara matang dan bersama-sama sejak awal, kami berharap pelaksanaan APBD 2027 dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujar Ferli.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama DPRD akan terus melanjutkan pembahasan hingga seluruh agenda memperoleh kesepakatan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan merata. []

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan publik yang berbasis data dan hasil penelitian.

Dalam sambutannya, Sekda Ferli Yuledi menyampaikan apresiasi kepada para dosen IPDN yang menjadikan Kabupaten Tulang Bawang sebagai lokasi penelitian.

Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting untuk mendapatkan masukan ilmiah dalam pengambilan kebijakan.

“Kami menyambut baik kegiatan ini. Data dan rekomendasi dari hasil penelitian akademik akan sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Ferli.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.

Hal ini dilakukan agar setiap program dan kebijakan yang dijalankan memiliki landasan kajian yang kuat serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis dari para dosen IPDN yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang.

Beberapa fokus kajian yang diharapkan dapat dikaji lebih dalam antara lain terkait optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, penguatan kapasitas aparatur kampung, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Sekda juga menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan tim peneliti, sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan lancar dan hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan.

“Kami berharap, dari kegiatan ini akan muncul gagasan-gagasan baru yang bisa kita implementasikan bersama. Tujuannya satu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang,” tegasnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan seperti IPDN, Pemkab Tulang Bawang optimis dapat terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. []

Acara pelepasan yang berlangsung di Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Tulang Bawang Barat ini menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program nasional berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.

Pemerintah menunjuk Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Bupati Qudrotul Ikhwan menyampaikan bahwa program tersebut bukan hanya soal distribusi logistik, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat, terutama pangan.

“Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan terus hadir dan bekerja memastikan bahwa tidak ada masyarakat kita yang terlewat dari bantuan Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung ketahanan pangan, menekan kerawanan sosial, dan menjaga stabilitas di tengah tantangan ekonomi,” ujar Qudrotul.

Sebanyak 25.154 Penerima Bantuan Pangan dari 151 kampung/kelurahan di 15 kecamatan akan menerima bantuan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan, sesuai dengan standar nasional.

Dia mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat agar menjaga integritas dan transparansi dalam proses distribusi.

Dia berharap bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Saya instruksikan agar proses penyaluran ini berjalan cepat, tertib, dan tepat sasaran. Jangan ada penyimpangan, dan pastikan masyarakat kita menerima haknya dengan baik,” tegasnya.

Penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap mulai 22 hingga 31 Juli 2025, dari gudang Bulog ke titik distribusi di seluruh kecamatan. Distribusi logistik dilakukan oleh PT. Jasa Prima Logistik (JPLB), bekerja sama dengan Petugas Lapangan Bulog yang bertugas di masing-masing kampung dan kelurahan.

Reporter: Dian Aria

TULANG BAWANG – Peredaran minuman beralkohol atau miras masih marak di sejumlah lokasi di sepanjang Jl. Lintas Timur Tulang Bawang, pejabat terkait seperti Satpol PP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat tampak menutup mata.

Peredaran minuman berbahaya ini masih terjadi dan terus berkembang. Padahal terkait alkohol sudah ada sejak beberapa tahun lalu, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras (Miras).

Berdasarkan BAB 2 pasal 4 Perda Tuba Nomor 5 Tahun 2004 yang berbunyi: setiap orang atau badan hukum atau perusahaan dilarang keras menjual minuman keras di warung, warung minuman, kantin, rumah, panti pijat, pedagang kaki lima, terminal, hotel, tempat keramaian Berdasarkan Bab 4 pasal 6 Perda Nomor 5 Tahun 2004 yang berbunyi; Barang siapa yang melanggar pasal 2,3,4 dan 5 peraturan daerah ini diancam dengan pidana penjara 6 bulan dengan denda 5 juta.

Adanya Perda Tuba No. 5/2004 tidak menghalangi pelaku untuk mencari uang haram dari usaha penjualan minuman beralkohol / alkohol. Diperkirakan maraknya klub malam atau tempat hiburan malam (THM) seperti tempat karaoke atau warung remang-remang menjadi alternatif dari maraknya peredaran alkohol dan peluang kegiatan prostitusi terselubung. Ironisnya, keberadaan tempat-tempat tersebut, tanpa pengawasan intensif dari DPRD Tulang Bawang dan tindakan tegas dari Pemerintah Daerah setempat.

Maraknya peredaran minuman alkohol dan prostitusi diduga sengaja diabaikan oleh Pemerintah Daerah Tulang Bawang.

Bahkan Komisi IV DPRD Tulang Bawang yang berkonsentrasi mengawasi pariwisata dan hiburan terkesan tidak memperhatikan.

Kepada eranasional.com, warga Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang yang enggan disebutkan namanya Jumat (12/03) menilai maraknya peredaran miras karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah,  pihak berwenang yang terlibat dalam menghukum para pelakunya.

“Marak peradaran miras dan THM serta sejumlah kafe-kafe yang berkedok Rumah Makan yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung di sepanjang Jl. Lintas Timur Tulang Bawang terjadi karena Pemerintah setempat saya duga tidak memberikan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku bisnis usaha tersebut meskipun sudah banyak korban yang meninggal karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan, dan saya selaku warga berharap ada tindakan tegas kalau memang sudah ada Perda nya yang mengatur terkait larangan peredaran minuman keras (Miras)”. Pungkasnya.

Dengan pemberitaan ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan instansi terkait lainnya dapat segera mengambil sikap tegas dan menindaklanjuti maraknya peredaran minuman beralkohol dan prostitusi terselubung yang kian marak beroperasi, disaat pandemi Covid-19.

Pewarta : Chandra F. Simatupang