tunjangan hari raya – Daerah Eranasional.com

Pelanggaran THR Meningkat, Kemenaker Dorong Penindakan Tegas

Aditya — Sun, 29 Mar 2026 19:20:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan terus memproses ribuan aduan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang dilaporkan oleh para pekerja di berbagai daerah. Hingga 25 Maret 2026, tercatat sebanyak 1.461 kasus masih dalam tahap penanganan, sementara 173 kasus lainnya telah dinyatakan selesai. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan THR masih menjadi isu berulang yang muncul hampir setiap tahun menjelang hari raya keagamaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Ia meminta para gubernur untuk segera menginstruksikan pengawas ketenagakerjaan turun langsung ke lapangan guna memeriksa perusahaan yang dilaporkan. Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan agar hak pekerja dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut.

Ia juga menekankan bahwa Posko THR yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berfungsi optimal sebagai sarana pengaduan sekaligus penyelesaian masalah. Posko ini diharapkan menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan transparan. Dalam praktiknya, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga akhir Maret 2026, pemerintah telah menerbitkan ratusan dokumen hasil pemeriksaan, termasuk 200 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, tujuh Nota Pemeriksaan I, serta beberapa rekomendasi terkait pelanggaran yang ditemukan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa jumlah aduan yang masuk pada tahun ini tergolong tinggi. Dalam periode 21 hingga 25 Maret saja, tercatat ada lebih dari seratus laporan baru yang diterima. Secara keseluruhan, sejak posko pengaduan dibuka, jumlah laporan telah mencapai lebih dari dua ribu kasus, angka yang bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dewi Perssik Buka Suara Soal Kritik THR, Sebut Total Bantuan Fantastis

Aditya — Wed, 25 Mar 2026 22:24:46 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Aksi berbagi yang dilakukan oleh pedangdut Dewi Perssik pada momen Lebaran 2026 mendadak menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas di media sosial. Niat untuk menebar kebahagiaan di kampung halamannya di Jember justru berujung pada kritik dari sebagian warganet, terutama terkait nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan sosial tersebut, Dewi Perssik yang akrab disapa Depe membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ribuan warga. Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah penerima bantuan mencapai sekitar 8.400 orang, menjadikannya salah satu aksi berbagi dengan skala besar yang dilakukan oleh seorang figur publik di daerah tersebut.

Awalnya, aksi ini mendapatkan respons positif karena dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama dalam momentum Lebaran yang identik dengan berbagi. Namun, respons tersebut berubah menjadi polemik setelah muncul informasi mengenai nominal uang tunai yang diterima warga, yakni sebesar Rp15 ribu per orang.

Sejumlah warganet kemudian mempertanyakan jumlah tersebut dan membandingkannya dengan ekspektasi mereka terhadap figur publik dengan latar belakang ekonomi mapan. Kritik pun bermunculan di berbagai platform media sosial, memicu diskusi panjang mengenai standar kepantasan dalam kegiatan filantropi, khususnya yang melibatkan tokoh terkenal.

Menanggapi hal tersebut, Dewi Perssik tidak tinggal diam. Dalam beberapa kesempatan, termasuk melalui siaran langsung di media sosial, ia mengungkapkan rasa kecewanya terhadap reaksi publik yang dinilainya kurang proporsional. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk ketulusan untuk berbagi, bukan untuk mencari penilaian atau pujian.

Lebih lanjut, Depe juga membeberkan total dana yang telah ia keluarkan untuk kegiatan tersebut. Ia menyebut bahwa jumlah keseluruhan mencapai sekitar Rp900 juta, angka yang menurutnya tidak kecil dan merupakan hasil kerja kerasnya sebagai seorang artis.

Selain ASN dan TNI-Polri, Presiden dan Wapres Juga Terima THR

Aditya — Sat, 14 Mar 2026 05:33:07 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menerima tunjangan hari raya (THR) sebagaimana pejabat negara lainnya. Pemberian THR tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang juga diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan aparatur negara setiap menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR pada tahun 2026. Anggaran tersebut mengalami peningkatan sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dana tersebut diperuntukkan bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara yang terdiri dari berbagai kelompok penerima. Mereka meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta para pensiunan aparatur negara.

Airlangga menjelaskan bahwa komponen THR yang dibayarkan kepada aparatur negara mencakup gaji pokok serta berbagai tunjangan yang melekat sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen tersebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja.

Menurutnya, pemerintah memastikan bahwa pembayaran THR tahun ini diberikan secara penuh sesuai dengan komponen yang berlaku. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap daya beli masyarakat menjelang Hari Raya, sekaligus menjaga stabilitas konsumsi domestik.

Selain itu, Airlangga juga menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengan kebijakan gaji ke-13 yang biasanya diberikan kepada aparatur negara pada pertengahan tahun. Jika THR dibayarkan menjelang Lebaran, maka gaji ke-13 umumnya dicairkan sekitar bulan Juni sebagai bagian dari dukungan kebutuhan pendidikan keluarga aparatur negara.

“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Penyaluran THR tersebut menyasar sekitar 2,4 juta ASN pusat, termasuk anggota TNI dan Polri. Selain itu, terdapat sekitar 4,3 juta ASN daerah yang juga menjadi penerima manfaat kebijakan ini. Pemerintah juga menyalurkan THR kepada sekitar 3,8 juta pensiunan aparatur negara.

Proses pencairan THR mulai dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau bertepatan dengan pekan pertama bulan Ramadan. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pajak THR 2026 Jadi Sorotan, Guru Besar UI Jelaskan Dasar Aturannya

Aditya — Thu, 12 Mar 2026 07:44:50 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Perbincangan mengenai pengenaan pajak terhadap tunjangan hari raya (THR) kembali menjadi sorotan publik menjelang perayaan hari besar keagamaan pada 2026. Isu ini ramai diperbincangkan terutama setelah muncul perbandingan antara perlakuan pajak THR bagi aparatur negara dan pekerja sektor swasta.

Di satu sisi, pemerintah memutuskan untuk menanggung Pajak Penghasilan (PPh) atas THR yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan Polri. Kebijakan tersebut membuat penerima THR dari kalangan aparatur negara mendapatkan tunjangan secara utuh tanpa potongan pajak.

Sementara itu, bagi pekerja swasta, pemotongan Pajak Penghasilan atas THR umumnya tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan diskusi di masyarakat, bahkan memicu perdebatan di media sosial mengenai keadilan kebijakan tersebut.

Guru Besar Ilmu Perpajakan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menjelaskan bahwa pemotongan pajak terhadap THR sebenarnya bukanlah kebijakan baru yang muncul belakangan ini. Menurutnya, aturan tersebut telah lama menjadi bagian dari sistem perpajakan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, setiap tambahan penghasilan yang meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang pada dasarnya dapat dikenai pajak.

Dalam kerangka hukum tersebut, THR dikategorikan sebagai penghasilan karena memberikan tambahan kemampuan finansial bagi penerimanya.

“Aturan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 atas THR sebenarnya sudah berlaku sejak lama, bahkan sejak Undang-Undang Pajak Penghasilan diberlakukan pada tahun 1983,” kata Haula dalam keterangannya kepada media.

Ia menambahkan bahwa dalam teori perpajakan modern terdapat konsep yang dikenal sebagai employment income atau penghasilan dari hubungan kerja. Dalam konsep ini, semua bentuk kompensasi yang diterima karyawan dari pemberi kerja dapat dikategorikan sebagai penghasilan.

Namun demikian, dalam praktik perpajakan terdapat pembedaan antara penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Gaji bulanan termasuk dalam kategori penghasilan teratur karena dibayarkan secara rutin setiap bulan.

Posko THR 2026 Dibuka, Pekerja Bisa Lapor Perusahaan yang Ingkar Janji

Aditya — Wed, 11 Feb 2026 14:20:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menjelang Lebaran 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak pekerja dengan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko ini hadir sebagai sarana bagi pekerja atau buruh untuk melaporkan perusahaan yang tidak memberikan hak THR sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kebijakan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja. “Setiap tahun kita punya posko pengaduan THR, dan seperti tahun sebelumnya kalau ada perusahaan tidak bayar THR silahkan sampaikan pada kami,” ujarnya kepada awak media, Rabu (11/2/2026).

Yassierli menegaskan bahwa pemberian THR bukan sekadar tradisi, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, setiap pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Artinya, bahkan pekerja baru sekalipun berhak atas THR jika sudah bekerja minimal satu bulan.

Lebih lanjut, aturan tersebut juga mengatur kriteria utama penerima THR, yakni pekerja yang menerima upah sebagai imbalan dari pengusaha. Dengan demikian, seluruh pekerja yang memiliki hubungan kerja formal berhak atas THR, tanpa terkecuali. Yassierli menekankan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT,” tegasnya.

Posko pengaduan THR yang dibuka Kemenaker setiap tahun menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan hak pekerja terpenuhi. Melalui posko ini, pekerja dapat melaporkan perusahaan yang tidak membayar THR, membayar tidak sesuai ketentuan, atau menunda pembayaran tanpa alasan yang sah.

Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Kemenaker bersama dinas ketenagakerjaan di daerah. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pekerja tidak lagi ragu untuk memperjuangkan haknya.

Selain membuka posko pengaduan, Kemenaker juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar memahami kewajiban mereka. Yassierli menekankan bahwa pemberian THR bukan hanya bentuk penghargaan kepada pekerja, tetapi juga bagian dari menjaga hubungan industrial yang harmonis. Dengan memberikan THR tepat waktu, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi pekerja.

Sebaliknya, jika perusahaan mengabaikan kewajiban ini, hubungan kerja bisa terganggu dan menimbulkan konflik.

Program posko THR juga mendapat dukungan dari serikat pekerja. Mereka menilai langkah Kemenaker sebagai bentuk keberpihakan kepada buruh. Serikat pekerja berharap pemerintah tidak hanya membuka posko, tetapi juga menindak tegas perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Dengan adanya sanksi yang jelas, perusahaan diharapkan lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran THR.

Dukungan ini menunjukkan bahwa kebijakan posko THR menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Bagi pekerja, keberadaan posko THR memberikan rasa aman. Mereka memiliki saluran resmi untuk melaporkan jika haknya tidak dipenuhi. Hal ini penting karena banyak pekerja yang selama ini merasa takut atau ragu untuk menuntut haknya secara langsung kepada perusahaan. Dengan adanya posko, pekerja dapat melaporkan secara formal tanpa khawatir akan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak perusahaan.

Di sisi lain, pengusaha juga diingatkan untuk mempersiapkan pembayaran THR sejak dini. Kemenaker menekankan bahwa THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Dengan aturan ini, pekerja dapat menggunakan THR untuk kebutuhan Lebaran, seperti membeli kebutuhan pokok, pakaian, atau biaya perjalanan mudik.

THR menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran, sehingga keterlambatan atau ketidakpatuhan perusahaan bisa berdampak luas pada ekonomi.

Pengamat ketenagakerjaan menilai kebijakan posko THR sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja. Dengan adanya posko, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menegakkan aturan dan melindungi hak buruh. Selain itu, kebijakan ini juga membantu

Astaqfirullah, 432 Perusahaan di Jakarta Belum Kasih THR ke Karyawannya

Fyan Hadi — Thu, 27 Apr 2023 11:27:11 +0000

Ilustrasi uang THR. (Foto: Net)

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menerima 746 aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR). Diketahui, sebanyak 432 perusahaan di Ibu Kota belum membayarkan THR kepada karyawannya.

“Total pengaduan 746 dari 432 perusahaan, jadi biasanya dalam satu perusahaan ada yang mengadu satu hingga tiga, tapi jelas totalnya 432 perusahaan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).

Hari menjelaskan, dari ratusan aduan yang diterima oleh Disnakertrans, aduan di 43 perusahaan berhasil dituntaskan di tahap mediasi. Sementara 31 perusahaan belum diproses.

“Dikatakan tuntas jika sudah dibayarkan, jadi dari 432, sebanyak 358 berproses, tuntas 43, yang belum proses 31 terus akan dilakukan pemeriksaan,” paparnya.

Kata Hari, tim dari posko pengaduan THR telah bergerak sejak H-1 cuti Lebaran. Apabila proses mediasi gagal, pemeriksaan akan berlanjut, bahkan bisa sampai tahapan pengadilan.

Total ada tiga tahapan pemeriksaan sebelum berakhir di pengadilan. Hari menyebutkan umumnya perusahaan memutuskan membayar THR apabila memasuki di tahap kedua pemeriksaan.

“Ini baru pemeriksaan pertama, selama 14 hari dikasih waktu sebulan. Pemeriksaan selanjutnya 14 hari di waktu sebulan, nanti ada pemeriksaan lagi, begitu pemeriksaan ini tim turun penyelidikan berarti ada pelanggaran nanti kita langsung ke kejaksaan pengadilan,” terangnya.

“Biasanya kalau sudah pemeriksaan kedua itu mereka (perusahaan) akan membayar yang belum dibayarkan,” ungkapnya.

Disnaker: Pembayaran THR di Kota Bandung Relatif Lancar

Harfa Gandhi — Wed, 19 Apr 2023 09:26:31 +0000

Ilustrasi Uang THR. (Foto:ISTIMEWA)

BANDUNG, Eranasional.com – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di Kota Bandung secara umum berlangsung kondusif dan berjalan dengan baik.

Mediator Hubungan Industrial Sub Koordinator Pengupahan Disnaker Kota Bandung, Ahmad Mustofa mengatakan, sebagian besar perusahaan di Kota Bandung telah taat menunaikan kewajibannya membayar THR tepat waktu.

“Kalau melihat dari jumlah perusahaan yang jumlahnya ribuan akan tetapi yang konsultasi tidak terlalu banyak. Semoga Kota bandung kondusif dalam pelaksanaan pembayaran THR,” kata Ahmad, kepada Humas Bandung, Rabu 19 April 2023.

Namun, kata Ahmad, Disnaker masih mendapatkan aduan terkait THR. Berdasarkan data hingga 18 April 2023, ada 17 aduan yang masuk terkait persoalan THR.

“Dari data, perusahaan di Kota Bandung ada di antara 3.000-an. Sampai saat ini ada 17 pengaduan mengenai pembayaran THR,” katanya.

Ahmad menyebut aduan didominasi oleh kejelasan besaran THR, waktu pembayaran THR, dibayar pakai uang atau barang dan lainnya.

Dia mengatakan, seluruh aduan soal THR itu sudah diteruskan kepada Disnakertrans Provinsi Jabar.

Menurut dia, aduan itu ditindaklanjuti UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menindaklanjuti, dan melakukan penindakan.

Disnaker Kota Bandung bersifat menampung aduan dari masyarakat dan merekapnya, lalu meneruskannya kepada Disnakertrans Provinsi Jabar.

“Sesuai Permenaker 06 tahun 2016 tentang THR, kewenangan untuk pelaksanaan pembayaran THR dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan ada di Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Ahmad mengimbau kepada para pekerja yang belum mendapatkan haknya, untuk dapat melaporkan kepada pos pengaduan Disnaker Kota Bandung dan pos aduan lainnya.

Sedangkan untuk para pengusaha, segera membayar THR kepada pekerja karena merupakan hak normatif.

“Disnaker Kota Bandung tidak pernah menutup atau membuka posko konsultasi/pengaduan, karena tugas kami menerima konsultasi dan menerima pengaduan sepanjang tahun,” ujarnya.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang ingin mengadukan masalah terkait THR, dapat pula mengakses posko THR Kemnaker 2023 melalui tautan poskothr.kemnaker.go.id atau ke pos pengaduan Jawa Barat di tautan bit.ly/PengaduanTHR2023Jabar. **

Bupati Ampera Minta Kepala OPD dan Camat Segera Proses Pembayaran THR ASN

Fyan Hadi — Thu, 13 Apr 2023 05:27:18 +0000

Ilustrasi uang THR. (Foto: Net)

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur boleh tersenyum bahagia. Pasalnya, tak lama lagi tunjangan hari raya (THR) tahun 2023 segera cairkan. Dicarikannya THR di Kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah ini, menyusul keluarkannya surat Bupati Barito Timur Nomor: 900/086/BPKAD-BUD/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal pembayaran tunjangan hari raya tahun 2023.

Setelah dikeluarkan surat tersebut, Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se Kabupaten Barito Timur agar segera memproses pengajuan pemerintaan pembayaran THR tahun 2023.

“Agar Kepala OPD dan Camat agar segera memproses pengajuan THR sesuai surat. Pengajuan pembayaran THR diserahkan kepada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Barito Timur Bidang Pengelolaan Keuangan paling lambat hari Kamis 13 April 2023,” kata Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas kepada MMC Diskominfosantik, Kamis (13/04/2023).

Dijelaskan Bupati, pemberian THR tersebut sebagai tindak lanjut dari surat edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.6/1884/OTDA, tanggal 31 Maret 2023 perihal Percepatan Pembentuakan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Melalui kesempatan ini, Orang Nomor Satu di Kabupaten Barito Timur menyampaikan semoga THR yang diberikan ini dapat membantu ASN di lingkungan Kabupaten Barito Timur merayakan lebaran. Tak lupa Bupati Bartim dua periode ini juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur bagi yang merayakan.