Tunjangan – Daerah Eranasional.com

5 Anggota DPR yang Dinonaktifkan Tak Dapat Hak Keuangannya

Angie — Fri, 05 Sep 2025 15:38:37 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota DPR nonaktif tidak akan mendapat hak keuangan. Dari gaji hingga tunjangan. Hal ini diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Anggota DPR RI yang dinonaktifkan parpol tidak dibayarkan hak-hak keuangannya, ” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

Nama-nama yang telah dinonaktifkan oleh parpolnya di DPR adalah sebagai berikut:

Ahmad Sahroni (NasDem)
Nafa Urbach (NasDem)
Eko Patrio (PAN)
Uya Kuya (PAN)
Adies Kadir (Golkar)

Kata dia, pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti juga calon pengganti mereka. Mekanismenya sudah tertera di UU MD3.

“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota yang telah dilakukan parpol melalui mahkamah parpol masing-masing dengan meminta mahkamah DPR untuk berkoordinasi dengan mahkamah parpol masing-masing yang telah memulai pemeriksaan,” kata Dasco.

DPR Hapus Sejumlah Tunjangan Mulai Listrik Hingga Transportasi

Angie — Fri, 05 Sep 2025 15:20:30 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah tunjangan yang berkategori langganan disepakai DPR untuk dipangkas. Keputusan tersebut diambil dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada Kamis (4/5/2025).

“DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025) malam.Tunjangan yang akan disunat itu meliputi tunjangan listrik dan jasa telepon. Termasuk biaya tunjangan transportasi.

“Biaya daya listrik dan jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco.

Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR menindaklanjuti 17 tuntutan mereka yang disuarakan lewat gelombang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Tuntutan itu diberikan deadline per hari ini, 5 September 2025.

Dari 17 tuntutan, beberapa diantaranya ditagih ke DPR. Yakni, meliputi bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Lalu, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Sebelum Pensiun, Jokowi Tandatangani Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim

Angie — Tue, 22 Oct 2024 13:07:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan salinan yang diterima di Jakarta, Selasa, Jokowi menandatangani PP tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024. Hal ini berarti Jokowi meneken PP perubahan gaji dan tunjangan hakim itu dua hari menjelang purna-tugas sebagai Presiden RI.

“Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan hakim,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2024.

Pada bagian menimbang PP tersebut, disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi hakim, selaku pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.

Hal tersebut dilakukan guna menjaga kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

“Besaran gaji pokok hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini,” petikan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran I PP Nomor 44 Tahun 2024, gaji pokok hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara ditentukan berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan.

Gaji pokok terendah adalah hakim Golongan III a masa kerja 0 tahun, yakni sebesar Rp2.785.700. Sementara itu, gaji pokok tertinggi adalah hakim Golongan IV e masa kerja 32 tahun, yaitu sebesar Rp6.373.200.

Gaji pokok tersebut meningkat jika dibandingkan PP Nomor 94 Tahun 2012. Sebelumnya, gaji pokok hakim Golongan III a masa kerja 0 tahun adalah Rp2.064.100 dan hakim Golongan IV e masa kerja 32 tahun hanya Rp4.978.000.

Selain itu, tunjangan jabatan hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan Lampiran II PP Nomor 44 Tahun 2024, hakim madya muda/letnan kolonel di tingkat banding mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp38.200.000 yang sebelumnya hanya Rp27.200.000.

Sementara itu, hakim pratama di tingkat pertama Pengadilan Kelas IA Khusus mendapat tunjangan jabatan Rp19.600.000. Sebelumnya, tunjangan untuk hakim pada tingkatan tersebut hanya Rp14.000.000.

Pedas, Kritik Ahok Terkait Wacana RKT Anggota DPRD DKI Jakarta

Agung Nugroho — Mon, 07 Dec 2020 07:53:50 +0000

Eranasional.com – Wacana Rencana Kenaikan Tunjangan (RKT) menuai kritik tajam. Salah satunya datang dari Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dengan tegas menyuarakan tidak suka dengan wacana tersebut. Pasalnya, pandemi membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI turun, hingga tunjangan ASN/ PNS dipotong 50%

“Kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya tidak suka,” katanya lewat Channel Youtube Panggil Saya BTP, dikutip pada Senin (07/12/2020).

Pada kesempatan itu, Ahok menilai tunjangan yang didapat anggota DPRD DKI sudah cukup. Misal tunjangan perumahan Rp 60 juta, dan kendaraan Rp 21,5 juta. Ia menerangkan, sewa rumah di Menteng itu sekitar Rp 350 – 400 juta pertahun.

“Kalau kamu sewa rumah di Menteng, sewa rumah di Menteng juga bukan di jalan jalan Imam Bonjol, Teuku Umar yang gede-gede gitu lho. Ini ada asas kepatutan ukuran rumah dinas DPRD yang disediakan itu berapa. Kalau ukurannya 200 meter atau 400 meter, saya sewa rumah di Menteng perasaan cuma Rp 350 juta-400 juta, rumah tua 1 tahun,” terangnya.

Sementara tunjangan kendaraan, Ahok mengatakan, biaya sewa mobil sebulan juga tidak sampai Rp 21,5 juta. Ahok menekankan, coba cek saja harga sewa mobil di rental. “Belasan juta saja rental mobil waktu itu. Jadi, harusnya kita memberikan uang tunjangan transport kepada dewan senilai harga dia sewa mobil dari perusahaan rental. Ini dimaksud ayat atau pasal mengatakan asas kepatutan kelayakan,” tegasnya.

Dengan demikian, seandainya Ahok yang berada di posisi Gubernur DKI, ia tidak setuju dengan tunjangan yang tidak realistis tersebut. “Makanya jujur saja kalau saya jadi gubernur nggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 Rp 60 juta, mobil Rp 21,5 juta, saya tidak pernah setuju,” tandasnya. (Nur Cahyono)

THR PNS, Polri, TNI dan Pensiunan Cair Hari Ini, Cek Rekening Buruan!

Redaksi Era — Fri, 15 May 2020 03:36:23 +0000

Eranasional.com – Hari ini mungkin menjadi salah satu hari yang ditunggu-tunggu oleh pegawai negeri sipil (PNS) pusat, daerah, prajurit TNI, anggota Polri dan para pensiun. Sebab, tunjangan hari raya (THR) cair hari ini, Jumat (15/5/2020).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, dirinya mengaku sudah menyiapkan anggaran Rp 29,38 triliun.

Dana tersebut diperuntukkan kepada PNS pusat termasuk TNI dan Polri sebesar Rp 6,77 triliun, pensiunan sebesar Rp 8,70 triliun, dan PNS daerah sebesar Rp 13,89 triliun.