Dana yang dikorupsi itu merupakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.

Satu dari empat tersangka itu adalah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Bekasi Yayan Yuliana.

Tersangka lainnya yaitu T selaku PPK atau PNS di DLH saat itu, DA selaku PPTK atau ASN di DLH Kota Bekasi, dan IP, pelaksana pekerjaan atau kontraktor.

“Tim penyidik menetapkan tersangka dan penahanan empat orang terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021 pada Dinas Lingkuhan Hidup Kota Bekasi,” kata Kasie Intel Kejari Yadi Cahyadi di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kamis, 4 Januari 2024 malam.

Yadi menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan korupsi ini dilakukan sejak 2022. Dan, penetapan empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi itu berdasarkan penyidikan yang dilakukan sejak 2022.

“Selama penyidikan satu tahun itu, ada sekitar 40 orang saksi yang dimintai keterangan dan melibatkan tiga saksi ahli,” terangnya.

Yadi mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan korupsi diambil dari dana hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp5.184.214.545.

Untuk diketahui, total dana hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp22.937.500.000.

Dana sebesar itu digunakan untuk penanganan sampah yang berasal dari Jakarta.

Kata Yadi lagi, para tersangka sudah mengembalikan uang yang mereka korupsi. Namun, hal itu tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

“Berdasarkan UU Tipikor, Pasal 4 jika ada pengembalian tidak akan menghapus menghentikan proses hukumnya, tetap berlanjut,” pungkas Yadi.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

“Wajib dilakukan pelaporan anggaran yang telah dikeluarkan. Dana yang didapat dari pajak warga Jakarta harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Pemkot Bekasi,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari, Jumat, 5 Desember 2024.

Menurut Eneng, Jakarta dan Bekasi selama ini menjalani berbagai kerja sama strategis, salah satunya dalam hal penanganan permasalahan sampah.

Menurut dia, Jakarta membutuhkan Bekasi sebagai penyangga pembangunan, terkhusus untuk isu penanganan sampah.

“Dengan begitu, dana hibah yang digelontorkan Pemprov DKI dalam kemitraan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bekasi,” ujarnya.

“Harus dijaga dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup warga penerima hibah,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Eneng, kasus korupsi dana hibah Pemprov DKI yang dilakukan oleh oknum pejabat di Kota Bekasi, perlu menjadi perhatian bersama sekaligus bahan evaluasi.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021. Satu dari empat tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Bekasi Yayan Yuliana.

“Tim penyidik menetapkan tersangka dan penahanan terhadap empat orang terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi,” kata Kasie Intel Kejari Kota Bekasi Yadi Cahyadi di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kamis, 4 Januari 2024.

Yadi mengungkapkan, sumber dana yang dikorupsi empat tersangka tersebut berasal dari bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp22,9 miliar. Namun, oleh empat tersangka dana tersebut dikorupsi sebesar kurang lebih Rp5,1 miliar.

“Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat daerah Kota Bekasi, kerugian negara yaitu sebesar Rp5.184.214.545,” paparnya.

Yadi mengatakan, Yayan Yuliana melakukan korupsi bersama-sama dengan dua tersangka lainnya yang juga bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

“Satu berinisial T selaku PPK atau PNS di DLH saat itu, dan satu lagi adalah DA selaku PPTK atau ASN di DLH Kota Bekasi,” ungkap Yadi.

Sementara tersangka lainnya yaitu berinisial IP selaku pelaksana pekerja atau kontraktor.

Penetapan keempat tersangka itu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan penyidikan yang dilakukan sejak 2022.

Selama penyidikan itu, sekitar 40 orang saksi yang dimintai keterangan dan melibatkan tiga saksi ahli.

Empat tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Para tersangka sudah mengembalikan uang senilai Rp5 miliar. Meski begitu, proses pidana akan tetap berjalan.

“Jadi berdasarkan UU Tipikor, Pasal 4 pun andai ada pengembalian tidak dapat menghentikan proses hukumnya,” tegas Yadi. (*)