Salah satu wilayah yang menjadi perhatian berada di Dusun Sumbercandik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk. Medan yang terjal dan jarak yang cukup jauh membuat sebagian warga kesulitan mengakses pelayanan kesehatan secara cepat.

Kepala Puskesmas Jelbuk, Machus Rovida, S.Tr.Keb., mengatakan setiap wilayah memiliki perawat dan bidan sebagai penanggung jawab pelayanan. Mereka bertugas memantau kondisi masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Untuk penanganan kasus rentan, di setiap wilayah ada perawat dan bidan wilayah. Sementara untuk jangkauan sulit, kami memberikan pelayanan home care dengan mendatangi pasien,” ujar Machus, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun yang mengalami kendala administrasi tetap difasilitasi melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Machus menjelaskan, tantangan serupa juga ditemukan di Dusun Tenap, Desa Sucopangepok. Bahkan, petugas harus berjalan kaki saat mengunjungi ibu hamil karena belum tersedia akses kendaraan roda dua.

“Meski lokasinya ekstrem, bidan wilayah tetap harus memantau ibu hamil. Kami juga menangani pasien penyakit kronis yang tidak bisa menjangkau Puskesmas,” katanya.

Kepala Dusun Sumbercandik, Abd. Hakim, mengapresiasi pelayanan yang diberikan Puskesmas Jelbuk. Menurutnya, layanan jemput bola sangat membantu masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan.

“Dulu kalau ada warga sakit harus kami antar ke Puskesmas atau rumah sakit. Jaraknya sekitar 10 kilometer dan masih ada warga yang tinggal lebih jauh dengan medan lebih ekstrem,” ujarnya.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang menandai mulai dioperasionalkannya gedung baru tersebut, Senin (17/3/2025). Kehadiran gedung baru ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut, Wawalkot Balgis melakukan hospital tour untuk melihat langsung berbagai fasilitas yang tersedia di gedung baru Rumah Sakit Hermina. Ia menyampaikan rasa bangga atas fasilitas yang kini semakin memadai.

“Luar biasa ruangan dan kamar-kamar di sini. Mudah-mudahan dengan adanya gedung baru ini, pelayanan kesehatan semakin meningkat, baik dari segi ruangan maupun pelayanan kesehatan dan personel tim medisnya,” ucapnya.

Selain itu, dengan adanya gedung baru juga bisa terus memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan rumah sakit dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta. Dimana, masyarakat yang ingin berobat cukup dengan KTP. Mereka akan dilayani gratis.

“Saat ini, 98 persen masyarakat Kota Pekalongan sudah tercover BPJS Kesehatan. Kami akan terus berkomunikasi dengan Rumah Sakit Hermina untuk memastikan program ini berjalan dengan baik,” tambahnya.

Direktur Rumah Sakit Hermina Pekalongan, dr Laela Khikmatul Khijjah menerangkan bahwa, peresmian gedung baru Rumah Sakit Hermina ini tidak hanya menambah kapasitas rumah sakit, tetapi juga memperluas layanan kesehatan yang diberikan.

“Baik poli klinik rawat jalan maupun rawat inap. Kami menambah 8 poli klinik spesialis dan 16 tempat tidur rawat inap, sehingga total kapasitas rumah sakit menjadi 80 tempat tidur dengan keseluruhan total tenaga medis kami berjumlah 172 orang,” katanya.

Menurutnya, Rumah Sakit Hermina juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan guna memastikan semua masyarakat, termasuk yang belum memiliki BPJS Kesehatan, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Rumah Sakit Hermina Pekalongan siap mendukung program UHC yang sudah digalakkan Kota Pekalongan, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan maupun sudah memiliki namun ada tunggakan pembayaran,

“Kami secara aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk menghadirkan UHC, dimana paling lambat 3×24 jam kepesertaan BPJS Kesehatan mereka bisa diaktifkan kembali dan digunakan untuk berobat gratis,” pungkasnya. (em-aha)

Hal ini disampaikan Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid usai membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang berlangsung di Ruang Buketan Setda setempat, Rabu siang, 5 Maret 2025.

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, bahwa banyaknya perolehan dana cukai ini selaras dengan banyaknya perokok aktif dan sebagai pembeli cukai terbesar.

“Meski begitu, kami berharap ada langkah untuk mencegah anak di bawah umur agar tidak menjadi generasi perokok, baik dari peran pemerintah, orang tua, guru dan lingkungan sekitarnya,” tutur Aaf.

Menurut Aaf, ketika dirinya saat mengikuti retret di Magelang, ia sudah saling berdiskusi dengan Wali Kota maupun Bupati dari daerah-daerah lain terkait perolehan dana cukai.

“Rata-rata mereka hanya kisaran Rp7 Miliar hingga Rp 15 Miliar, tapi Kota Pekalongan bisa mencapai Rp21,5 Miliar dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Ini memang mengagetkan Saya dan daerah-daerah lain, karena tahun lalu hanya di angka Rp14 Miliar,” ucapnya.

Ia mengaku bersyukur, di Kota Pekalongan belum ada pabrik rokok ilegal dan berharap seterusnya tidak ada.

Sebelumnya, jajaran Pemkot Pekalongan juga sudah memusnahkan 50 ribu batang rokok ilegal hasil temuan operasi cukai selama tahun 2024 dengan bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Tegal beberapa waktu lalu.

“Perolehan dana cukai ini kami manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pekalongan. Seperti mengcover BPJS Kesehatan untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC),” terangnya.

Lalu, BPJS Ketenagakerjaan, pemberian bantuan sosial, sosialisasi hingga fasilitasi pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinperinaker setempat.

“Alhamdulillah sekarang sangat minim ditemukan rokok ilegal di warung maupun di pasar, kita sosialisasikan terus gempur rokok ilegal kepada pedagang maupun generasi muda. Sebab, rokok ilegal ini tentu sangat merugikan negara karena tidak ada pemasukan cukai,” pungkasnya. (em-aha)

Hal ini sehubungan dengan Kota Depok yang sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Desember 2023.

SE itu bernomor 003/9173 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok tentang implementasi UHC JKN di Kota Depok. SE tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), dan Masyarakat.

Berikut ketentuan implementasi UHC JKN.

1. Masyarakat yang sedang sakit:

a. Dirawat di Rumah Sakit Kota Depok

– Pasien menunjukkan KTP dan KK

– Pihak Rumah Sakit melaporkan ke Dinkes dengan dilampiri surat keterangan rawat

– Dinkes mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD) maksimal 3 x 24 jam

b. Membutuhkan rawat jalan ke rumah sakit

– Pasien datang ke Puskesmas sesuai tempat tinggal dan mendaftar sebagai pasien umum dengan membawa KTP dan KK

BANDUNG, Eranasional.com – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian cakupan kesehatan semesta jaminan kesehatan di Kota Bandung dan secara konsisten mempertahankan predikat UHC.

Hal ini berkat kolaborasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandung yang telah terjalin selama ini agar masyarakat Kota Bandung bisa terjamin dalam Program JKN.

“Terima kasih atas penghargaan UHC yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Bandung. Capaian UHC ini sudah 6 tahun berturut-turut sejak 1 Januari 2018,” ungkap Yana

“Pemkot Bandung mendukung program JKN dalam mencapai UHC salah satunya dengan mendaftarkan penduduk yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bandung,” imbuhnya.

Yana mengatakan, Pemkot Bandung akan terus berkomitmen dalam mempertahankan UHC agar masyarakat Kota Bandung mendapatkan kepastian jaminan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Menurutnya, akses pelayanan kesehatan yang cepat, adil, dan merata, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sudah menjadi hak masyarakat.

“Kami terus mendorong berbagai pihak terkait serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi/Lembaga lainnya untuk terus berkontribusi dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan Program JKN di Kota Bandung,” ujarnya.

Berdasarkan data per 1 Maret 2023, cakupan kepesertaan JKN Kota Bandung sudah lebih dari 98 persen atau sebanyak 2.488.329 jiwa penduduk sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Dari total tersebut, Pemkot Bandung telah mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi 616.218 jiwa penduduk Kota Bandung.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Muhammad Fakhriza menyampaikan, terima kasih dan apresiasinya atas komitmen serta dukungan penuh dari Pemkot Bandung terhadap penyelenggaraan program JKN, khususnya dalam mempertahankan UHC untuk wilayah Kota Bandung melalui berbagai upaya strategis yang melibatkan semua pihak.

“Melalui UHC, Pemkot Bandung telah memberikan jaminan bagi masyarakatnya dalam mengakses pelayanan kesehatan,” ungkap Fakhriza.

“Seiring dengan pencapaian UHC, kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui transformasi mutu layanan di fasilitas kesehatan baik tingkat primer maupun lanjutan,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan sistem antrean online Aplikasi Mobile JKN, display Ketersediaan Tempat Tidur, display Jadwal Operasi, dan simplifikasi alur pada layanan tertentu.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan peserta terhadap pelayanan kesehatan.
Untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kepada peserta JKN, BPJS Kesehatan Cabang Bandung telah bekerja sama dengan 203 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) antara lain 80 Puskesmas, 101 Klinik Pratama, 11 Klinik TNI/Polri, 10 Dokter Praktek Perorangan (DPP) dan 1 Dokter Gigi.

Selain itu, di fasilitas kesehatan rujukan juga telah bekerja sama dengan 48 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang terdiri dari 32 Rumah Sakit dan 16 Klinik Utama, serta 5 Apotek dan 7 Optik. **