Di satu sisi, pemerintah memutuskan untuk menanggung Pajak Penghasilan (PPh) atas THR yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan Polri. Kebijakan tersebut membuat penerima THR dari kalangan aparatur negara mendapatkan tunjangan secara utuh tanpa potongan pajak.

Sementara itu, bagi pekerja swasta, pemotongan Pajak Penghasilan atas THR umumnya tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan diskusi di masyarakat, bahkan memicu perdebatan di media sosial mengenai keadilan kebijakan tersebut.

Guru Besar Ilmu Perpajakan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menjelaskan bahwa pemotongan pajak terhadap THR sebenarnya bukanlah kebijakan baru yang muncul belakangan ini. Menurutnya, aturan tersebut telah lama menjadi bagian dari sistem perpajakan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, setiap tambahan penghasilan yang meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang pada dasarnya dapat dikenai pajak.

Dalam kerangka hukum tersebut, THR dikategorikan sebagai penghasilan karena memberikan tambahan kemampuan finansial bagi penerimanya.

“Aturan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 atas THR sebenarnya sudah berlaku sejak lama, bahkan sejak Undang-Undang Pajak Penghasilan diberlakukan pada tahun 1983,” kata Haula dalam keterangannya kepada media.

Ia menambahkan bahwa dalam teori perpajakan modern terdapat konsep yang dikenal sebagai employment income atau penghasilan dari hubungan kerja. Dalam konsep ini, semua bentuk kompensasi yang diterima karyawan dari pemberi kerja dapat dikategorikan sebagai penghasilan.

Namun demikian, dalam praktik perpajakan terdapat pembedaan antara penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Gaji bulanan termasuk dalam kategori penghasilan teratur karena dibayarkan secara rutin setiap bulan.

]]> https://eranasional.com/99690/pajak-thr-2026-jadi-sorotan-guru-besar-ui-jelaskan-dasar-aturannya/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/88282/walkot-depok-tinjau-pelaksanaan-ckg-hari-pertama-di-kampus-ui https://daerah.eranasional.com/88282/walkot-depok-tinjau-pelaksanaan-ckg-hari-pertama-di-kampus-ui#respond Fri, 23 May 2025 10:22:34 +0000 https://daerah.eranasional.com/88282/walkot-depok-tinjau-pelaksanaan-ckg-hari-pertama-di-kampus-ui Depok, ERANAASIONAL.COM – Wali Kota Depok Supian Suri meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia (UI), Jumat (23/5/2025).

Tinjauan yang dilakukan bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono tersebut merupakan pelaksanaan CKG pertama dilingkup komunitas yang dalam hal ini dilakukan pada perguruan tinggi.

“Ini bagian dari ikhtiar dalam memaksimalkan program CKG termasuk salah satunya sudah menyasar kampus. Yang nantinya akan menjadi bagian dari penerimaan mahasiswa baru,” kata dia dikutip dari berita.depok.go.id.

Dikatakannya, perguruan tinggi dapat menjadikan CKG ini salah satu syarat saat penerimaan mahasiswa baru.

Sebab , program ini sudah digratiskan dan lebih mudah diakses, khususnya bagi kalangan mahasiswa.

Lebih lanjut, Supian Suri menambahkan, dengan CKG nantinya pihak perguruan tinggi akan memiliki database mahasiswanya.

“Sehingga pihak perguruan tinggi dapat mendorong mahasiswanya untuk rutin berolahraga dan menjaga kesehatan tubuhnya,” tutupnya.

Belakangan, Anggota TNI itu diketahui adalah Dandim 0508/Depok Kol Inf Imam Widhiarto.

Dalam postingan di Instagram, Imam bercerita saat itu datang karena diundang oleh mahasiswa yang menjadi sahabatnya yakni inisial F dan juga oleh Kepala Bagian Pengamanan (Kabagpam) UI inisial AR.

Dia datang pukul 20.00 WIB. Percakapan itu terjadi hingga larut, tepatnya pukul 00.30 WIB.

“Pada saat pulang pun, saya juga diantar oleh adik-adik mahasiswa tadi menuju parkiran mobil. Bersalaman dan berpamitan dengan baik, mengucapkan salam yang dijawab juga penuh keramahan dan persaudaraan,” kata Imam.

Namun, Imam pun merasa aneh karena sehari setelahnya, mendapatkan isu adanya mengintimidasi dan mengintervensi kebebasan akademik.

Yakni postingan di akun @pantauaparat yang dinilainya menarasikan hal negatif. Ada kalimat: Kenapa TNI Jadi Horor Gini di Kampus? Datang Tak Diundang Pulang Tak Diantar.

Kepuasan ini terdiri atas, sangat puas tiga persen, puas sembilan persen dan cukup puas 46 persen, sedangkan tidak puas 34 persen dan sangat tidak puas delapan persen.

Peneliti Puskapol UI Muhammad Imam menjelaskan salah satu temuan penting survei mengenai tingkat kepuasan warga Kota Depok terhadap kinerja Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

Berdasar sektor pembangunan yang dinilai warga memuaskan itu pada bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Sementara itu, warga tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada aspek kemacetan dan pelayanan transportasi umum, serta sektor lingkungan.

Urgensi isu pembangunan, berdasar pengelompokan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024, yang paling disorot warga adalah soal pengangguran, sampah dan banjir, kemiskinan, transportasi, dan UMKM.

Di bahwa bidang di atas adalah soal stunting, ketahanan keluarga, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta ketahanan pangan.

Ditanya apakah survei mencari tahu arah pilihan warga Kota Depok pada Pilkada 2024?

JAKARTA, Eranasional.com –Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyatakan akan terus mengawal proses advokasi kasus tewasnya M Hasya Athalah, mahasiswa FISIP UI Program Sarjana Departemen Sosiologi Angkatan 2022 yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022, lalu.

Rian Hidayat, selaku Tim Advokasi ILUNI UI atas korban Hasya menegaskan, pihaknya terus mengawal hingga almarhum Hasya mendapatkan keadilan.

“Kita ingin ini diproses, agar ada keadilan dan transparansi. Mengenai salah atau benar biar nanti keputusan pengadilan. Karena yang kita dapatkan informasi terakhir adanya SP3 itu karena almarhum Hasya sudah meninggal,” kata Rian di Sekretariat ILUNI UI, Gedung Rektorat Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, (27/1).

ILUNI UI juga mempertanyakan sikap terhadap Kepolisian terkait penetapan terhadap tersangka terhadap Hasya

“Kita jadi bertanya-tanya kenapa pihak yang sudah meninggal malah dijadikan tersangka. Kita akan menuntut keadilan,” ujarnya.

Saat ini, ILUNI UI masih melakukan pengkajian secara bersama terkait rencana akan adanya praperadilan.

“(praperadilan) Lagi kita kaji bersama tim, tapi sudah kita upayakan, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Yang jelas pertama kita mempertanyakan mengenai SP3 ini. Kok bisa, tersangka ini adalah korban yang mana SP3-nya karena meninggal,” katanya.

Sebelumnya, polisi mengaku tak punya cukup bukti untuk menetapkan AKBP Purnawirawan Eko Setia BW sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Muhammad Hasya Atallah Syahputra.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan, untuk Eko ini juga secara dari keterangan-keterangan saksi juga tidak bisa dijadikan tersangka, karena dia dalam posisi hak utama pengguna jalan.

Latif menyebut bahwa pada saat kejadian, Eko justru berada di jalur yang benar dan sesuai peruntukannya.

“Pak Eko ada di jalan utamanya dia. Jadi dia istilahnya tidak merampas hak pengendara lain, karena pak Eko berada di lajurnya,” ujar Latif

DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dipanggil Rektorat gara-gara ada postingan yang menyebut Presiden Joko Widodo ‘The King of Lip Service’.

“Atas pemuatan meme tersebut di media sosial, Universitas Indonesia mengambil sikap tegas dengan segera melakukan pemanggilan terhadap BEM UI pada sore hari Minggu, 27 Juni 2021,” kata Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia dalam keterangan tertulisnya, Minggu 27 Juni 2021.

Dikatakan, pemanggilan terhadap BEM UI karena adanya urgensi dari masalah yang sudah ramai sejak postingan yang dibuat di akun sosial media BEM UI. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI.

Amelita menyatakan UI pada prinsipnya menghormati kebebasan berpendapat. Namun ada aturan hukum yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” kata Amelita.

Dia menilai postingan BEM UI soal Jokowi ‘The King of Lip Service’ itu melanggar aturan. Cara BEM UI melemparkan kritik dinilai tidak tepat.

“Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, juga meme lainnya dengan teks “Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?”, “UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)”, “Demo Dulu Direpresi Kemudian” bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada,” ujar Amelita.

Sebelumnya, kritikan terhadap Presiden Jokowi itu disampaikan BEM UI lewat akun Twitternya, @BEMUI_Official pada Sabtu 26 Juni 2021. Dalam cuitannya, BEM UI mengunggah foto Jokowi yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja.

“JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE,” tulis BEM UI dalam caption unggah tersebut.

BEM UI menilai Jokowi kerap mengobral janji manis. Namun, menurutnya, janji Jokowi seringkali tak selaras dengan kenyataan.

“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” ungkapnya.

DEPOK – Seleksi Masuk Universitas Indonesia atau SIMAK UI kembali dibuka. Berikut ini informasi terbaru tentang SIMAK UI mulai dari tata cara ujian dan peraturan yang wajib diketahui peserta.

SIMAK UI adalah ujian seleksi terpadu masuk Universitas Indonesia (UI) yang diselenggarakan bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di UI. Ujian ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk semua program pendidikan yang ada di UI. Mulai Program Vokasi (D3), Sarjana Reguler, Sarjana Kelas Paralel, Profesi, Magister, hingga Doktor.

Perlu diketahui, bahwa ujian SIMAK UI dilaksanakan tanggal 19 dan 20 Juni 2021. Sebelum mengikuti seleksi masuk UI, sebaiknya calon peserta mengetahui informasi lengkap, termasuk tata cara ujian SIMAK UI. Berikut ini kami rangkum ulasannya khusus buat kamu. Jangan lupa dicatat, ya!

Tata Cara Ujian SIMAK UI

Dilansir dari akun Instagram Universitas Indonesia, ada beberapa tata cara ujian SIMAK UI yang perlu diperhatikan demi mendukung kelancaran ujian. Berikut ini tata cara ujian SIMAK UI yang wajib dipatuhi peserta:

1. Perangkat ujian

Perangkat yang dapat digunakan untuk ujian SIMAK UI adalah laptop dengan kamera atau komputer desktop dengan webcam atau tablet atau HP dengan resolusi minimal 1.280×720. Pastikan perangkat ujian yang digunakan memiliki kamera yang berfungsi dengan baik, dan diarahkan langsung ke peserta ujian.

JAKARTA – Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Ari Kuncoro mengatakan UI memiliki kewajiban moral untuk memimpin perubahan riset dan pendidikan termasuk industri kesehatan.

“Dengan demikian kami akan memperbaiki akses serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia,” katanya saat memberikan kata pembukaan dalam webinar series seri ke-2 bertajuk “Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Indonesia” pada Kamis (25/3/2021).

Diakui UI telah berkiprah menghasilkan berbagai inovasi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Semua produk inovasi itu merupakan hasil kolaborasi lintasdisiplin antara rumpun ilmu kesehatan, sains teknologi dan sosio-humaniora.

Sebagai negara besar, lanjut dia Indonesia memanfaatkan ketahanan dan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Hal ini untuk kemajuan riset khususnya masalah ketahanan dan kemandirian kesehatan di Tanah Air.

Sementara Ketua Majelis Wali Amanat UI, Saleh Husin mengatakan, webinar ini bertujuan agar para pemateri dapat berdiskusi masalah kesehatan termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Nantinya hasil diskusi dari para narasumber ini akan menghasilkan pemahaman atau usulan untuk membangun ketahanan dan kemandirian kesehatan Indonesia.

“Nantinya hasil webinar ini akan dirangkum oleh FK UI menjadi naskah akademik yang bisa dijadikan kebijakan. Semua ini akan kami serahkan sebagai suatu sumbangan pemikiran dari UI untuk pemerintah. Kami berharap hasilnya nanti bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tutup Saleh Husin.

SUMBER : BERITASATU TV