Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Roy telah menyerang kehormatan dan nama baik Jokowi dengan menyatakan ijazah sarjana yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk Jokowi merupakan dokumen palsu.

Selain tudingan tersebut, Roy juga didakwa menyebarluaskan pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya kepada publik melalui sarana teknologi informasi.

“Yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu bertentangan dengan yang diketahuinya, dilakukan dengan sarana teknologi informasi,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9).

Jaksa menguraikan perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025. Saat itu, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah menunjukkan tiga unggahan media sosial yang dinilai memuat serangan terhadap kehormatan Jokowi terkait isu ijazah palsu.

Jokowi kemudian meminta Syarif berkoordinasi dengan tim penasihat hukum untuk mengumpulkan sejumlah unggahan yang beredar.

Tim kuasa hukum selanjutnya menggelar konferensi pers untuk memberikan tanggapan terhadap konten yang beredar.

Beberapa waktu kemudian, pada 15 April 2025, UGM juga menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, pihak kampus menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM dan telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi tersebut.

Namun, menurut jaksa, isu tersebut kembali muncul pada 22 April 2025. Syarif kembali menunjukkan 28 unggahan terkait tudingan ijazah palsu kepada Jokowi.

Dari puluhan unggahan tersebut, jaksa menyebut tujuh di antaranya berkaitan dengan pernyataan Roy Suryo yang pada intinya menuduh ijazah S1 Jokowi palsu.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan keyakinan tersebut didasarkan pada jalannya persidangan yang telah berlangsung hingga tahap penyampaian kesimpulan.

“Kami berharap permohonan ini dikabulkan sebagaimana putusan-putusan praperadilan sebelumnya. Kami menilai alasan hukum yang kami ajukan cukup kuat sehingga seharusnya permohonan ini dapat diterima,” kata Refly usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Refly, selama persidangan pihak Polda Metro Jaya selaku termohon belum mampu memperlihatkan alat bukti yang mendukung sangkaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Roy Suryo.

Ia menilai tidak ada keterangan ahli yang dapat menjelaskan adanya dugaan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, atau memindahkan data elektronik hingga menyebabkan informasi maupun dokumen elektronik tidak dapat diakses sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Refly menegaskan, pokok permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya bukan membahas substansi perkara pidana, melainkan menguji apakah penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka.

Karena itu, lanjut dia, ketidakmampuan termohon menghadirkan bukti yang dianggap relevan selama persidangan menjadi alasan bagi pihaknya untuk meyakini permohonan praperadilan layak dikabulkan.

Sementara itu, setelah seluruh tahapan pembuktian dan penyampaian kesimpulan selesai, sidang praperadilan akan memasuki agenda pembacaan putusan.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan menjadwalkan putusan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 20 Juli 2026.

“Pembacaan putusan sesuai jadwal akan kami laksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli,” ujar Hakim I Ketut Darpawan dalam persidangan. []

Dia memastikan, segala bentuk konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian akan langsung dihapus oleh Kemenkominfo.

“Kita melarang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan merendahkan martabat orang lain,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

“Pasti langsung kita take down,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU akan menggelar debat perdana antar capres pada hari Selasa, 12 Desember 2023 pukul 19.00 WIB, berlokasi di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol,  Jakarta Pusat.

“Rencananya dimulai pukul 19.00 WIB. Kalau penyiaran di masa prime time,” kata Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Desember 2023.

Rencananya, debat perdana Pilpres 2024 ini akan ditayangkan di TVRI dan RRI, dan mengangkat tema tentang hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi, serta pelayanan publik.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Kota Pekalongan, Nasron menerangkan bahwa Bawaslu membentuk relawan gugus tugas pengawasan konten internet pada Pemilu 2024.

“Harapannya setelah dibentuk, gugus tugas dapat melakukan pengawasan konten internet di masa Pemilu 2024. Ini bagian dari ikhtiar untuk menangkal berbagai informasi hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya,” kata Nasron.

Dijelaskan Nasron, pada dasarnya rekrutmen relawan untuk pengawasan konten ini dilakukan sebanyak-banyaknya, namun untuk kegiatan hari ini ada 25 orang yang turut dari berbagai stakeholder seperti aktivis mahasiswa, kepolisian, Diskominfo, dan lainnya.

“Kami ingin memperluas jaringan sebanyak-banyaknya agar masyarakat turut andil dalam melakukan pengawasan berbagai konten internet pemilu 2024,” ujar Nasron. 

Lanjut Nasron, di medsos perlu diwaspadai konten yang tidak benar. Pasalnya, konten yang tidak benar lebih cepat beredar daripada informasi yang benar.

“Kita gandeng content creator digital untuk menciptakan konten yang benar agar cepat beredar dan viral. Nantinya bantu kami sebarkan konten dan info yang benar dari Bawaslu sehingga info yang benar cepat beredar di masyarakat,” jelas Nasron.

Jika masyarakat menemukan pelanggaran, hoax, dan ujaran kebencian silakan dapat melapor ke Bawaslu atau dapat melalui gadget. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Aktivis politik Rocky Gerung akan diperiksa kembali oleh penyidik Bareskrim Polri Rabu (13/9) pekan depan. Hal itu dikatakan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.

Kata Djuhandhani, sebenarnya permintaan klarifikasi Rocky Gerung belum selesai.

“Sebenarnya belum selesai dimintai klarifikasinya, tapi yang bersangkutan ada alasan yang bisa kita terima. Kami akan periksa kembali Rabu (13/9) pekan depan,” kata Djuhandhani, Jumat (8/9/2023).

“Alasannya, dia ada agenda-agenda lainnya yang bisa kami terima,” sambungnya.

Djuhandhani mengungkapkan, Rocky Gerung dimintai keterangan terkait dengan laporan dugaan penyebaran berita bohong, penghasutan, dan ujaran kebencian. Kata dia, Rocky baru menjawab setengah dari daftar pertanyaan yang telah disiapkan penyidik.

“Ada 97 pertanyaan, tapi yang baru dijawabnya 47 pertanyaan,” jelasnya.

Penyidik, kata Djuhandhani, Rocky juga diminta menyiapkan dan melengkapi beberapa data dan dokumen yang saat penyidikan kemarin tidak dibawa.

Pada Rabu (6/9), Rocky Gerung diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Usai diperiksa, Rocky menyatakan dirinya akan menjalani seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

“Biasanya apa, gue enggak pernah kabur. Emang Harun Masuki yang kabur,” tukasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktivis media sosial yang juga dikenal sebagai politisi, Ferdinand Hutahaean melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya, Selasa, 1 Agustus 2023.

Ferdinand memposting foto dirinya dan laporan polisi di akun media sosial Xwitter pribadinya.

Tak hanya melaporkan Rocky Gerung, dia juga melaporkan pakar hukum tata negara Refly Harun.

“Saya baru saja selesai melaporkan Sdr Rocky Gerung dan Sdr Refly Harun ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian, penyebaran hoax, mentransmisikan informasi tidak akurat,” tulisnya.

“Kita percayakan polisi akan memproses laporan ini,” sambungnya seraya men-tag akun @DivHumas_Polri dan Kapolri @ListyoSigitP.

Aksi melaporkan Rocky Gerung juga dilakukan sejumlah pihak.

JAKARTA, Eranasional.com – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang, terancam dijerat tiga kasus pidana yaitu penistaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong (hoax) yang berujung terjadinya keonaran di publik.

Awalnya, Panji Gumilang dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan melakukan penistaan agama sesuai Pasal 156 A KUHP. Di kemudian hari, kasus ini dilimpahkan ke Mabes Polri.

Adapun bunyi dari pasal tersebut, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)’.

Untuk perkara ini Panji telah diperiksa Bareskrim Polri pada Selasa (4/7) lalu. Dan, penyidik telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka.

“Penyidik telah melaksanakan gelar perkara, dan kesimpulannya bahwa perkara ini dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mulai besok kami akan melaksanakan upaya-upaya penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (4/7).

Dalam perkembangannya, lanjut Djuhandhani, penyidik menemukan dugaan terjadinya pelanggaran di ini. Tidak tanggung-tanggung, penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait UU ITE, yakni Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melimpahkan kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan warga Muhammadiyah dengan tersangka eks peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Jawa Timur. Pelimpahan dilakukan, Kamis (22/3) kemarin.

Kasi Intelejen Kejari Jombang Denny Saputra Kurniawan mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka berserta barang buktinya.

“Selanjutnya tersangka AP (Andi Pangerang) ditahan di Rutan Kejari Jombang selama 20 hari ke depan,” kata Denny, Jumat (23/6/2023).

Denny menyebutkan, kondisi Andi Pangerang dalam kondisi sehat sehingga layak ditahan.

Dia mengungkapkan, perkara yang menjerat Andi akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Senin (26/6) pekan depan. Andi dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan atau Pasal 45B juncto Pasal 29 UU RI No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” terang Denny.

Menurut Denny, ada 14 jaksa yang ditugaskan menangani perkara ini. Terdiri dari 8 jaksa dari Kejaksaan Agung dan 6 dari Kejari Jombang. “Nanti yang pimpin Pak Kajari Jombang,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah melaporkan peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanudin (APH) ke Bareskrim Polri.

Andi dilaporkan buntut dari komentarnya yang ‘menghalalkan’ darah semua warga Muhammadiyah.

“Tadi di SPKT, kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saudara AP Hasanuddin di akun Facebook-nya. Dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri,” kata Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2023).

Laporan PP Pemuda Muhammadiyah itu teregister dengan Nomor LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 25 April 2023. Nasrullah menyebut komentar Andi telah menyakiti hati warga Muhammadiyah.

“Untuk pengembangan di penyelidikan atau penyidikan nanti kita serahkan ke penyidiklah terkait hal tersebut. Intinya kan beberapa hari viral dan cukup menyakitkan bagi warga Muhammadiyah sehingga mau tidak mau kami harus mengambil langkah hukum untuk hal tersebut,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya membawa sejumlah barang bukti dalam laporannya tersebut, di antaranya tangkapan layar komentar Andi Pangerang yang berisi ancaman kepada warga Muhammadiyah.

“Untuk bukti kami menyampaikan screenshot atau tangkapan layar dari komentar yang bersangkutan di Facebook Pak Thomas Djamaluddin, tangkapan layar itu. Itu yang kami serahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah, Sedek Bahta, berharap Andi Pengareng dipecat dari BRIN. Menurutnya, komentar yang dilontarkan Andi telah mencederai wibawa pegawai ASN.

“Kalau proses pidananya berlanjut sampai ada putusannya dan dinyatakan bersalah pasti dia (APH) akan dipecat. Karena itu, sebelum dipidana harapannya majelis etik merekomedasikan untuk pemecatan kepada saudara APH,” ucap Sedek.

“Jadi siapapun yang itu namanya ASN jika melakukan tindakan-tindakan serupa ataupun yang lain yang itu mencederai wibawa pegawai negeri sipil, tak pantas untuk dipertahankan, pecat itu jalan paling toleran. Ini juga jadi pembelajaran bagi seluruh pegawai negeri tidak boleh berperilaku seperti itu,” imbuhnya.

LBH PP Pusat Muhammadiyah Juga Berharap Thomas Djamaluddin Dipecat

LBH PP Muhammadiyah juga berharap peneliti BRIN lainnya, Thomas Djamaluddinn juga dipecat.

“Sebetulnya ada dua nama ini. selain Andi Pangerang, ada juga Profesor Thomas Djamaluddin agar dipecat dari BRIN. Kita minta agar dia dipecat tidak hormat a sebagai pegawai ASN,” tegas Ketua Bidang Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH PP Muhamadiyah, Gufron di Bareskrim Polri, Selasa (25/4/2023).

Gufron mengatakan unggahan mantan anggota Lembaga Penerbangan Antarika Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin terkait ujaran kebencian kepada Muhammadiyah sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dia berharap Andi dan Thomas mendapat sanksi sesuai aturan etik yang berlaku.

“Karena kalau saudara melihat membaca status-status Facebooknya saudara Thomas Djamaluddin itu memang sangat tendensius dan sangat subyektik dan lebih banyak menyerang Muhammadiyah,” ujarnya.

“Begitu kita telususuri dari tahun 2013, ada status yang menyerang Muhammadiyah,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menetapkan barang bukti dalam kasus ujaran kebencian yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berupa akun Twitter @KRMTRoySuryo2 akan dimusnahkan.

“Menetapkan barang bukti satu buah akun Twitter dengan nama @KRMTRoySuryo2 dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus atau diblokir sehingga tidak dapat digunakan lagi,” kata anggota Majelis Hakim saat membacakan keputusan di PN Jakbar, Rabu (28/12/2022).

Penetapan itu menyusul putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa Roy Suryo bersalah karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang berisi ujaran kebencian dan permusuhan individu berdasarkan SARA.

Akun Twitter tersebut digunakan Roy Suryo untuk mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang bagian wajahnya diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pembacaan vonis keputusan sidang, Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam perkara penistaan agama unggahan meme stupa Borobudur mirip Jokowi. Selain itu, Roy Suryo juga divonis membayar administrasi perkara sebesar Rp5.000.

Putusan vonis Roy Suryo dilayangkan setelah adanya pemeriksaan terhadap 10 saksi fakta, lima saksi ahli, dan lima saksi yang meringankan selama proses persidangan.

Vonis atas Roy Suryo tersebut lebih rendah dari tuntutan tim JPU yang menuntut dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara dalam sidang tuntutan di PN Jakbar, Kamis (15/12).

Dalam tuntutannya, JPU menilai Roy Suryo terbukti secara sah melanggar pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 A UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan golongan atau individu tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA),” katanya.

Atas tuntutan tersebut, Roy Suryo pun mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Dalam pledoinya, Roy memohon agar Majelis Hakim membebaskan dirinya dari hukuman.

“Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari segala pasal dakwaan dan membebaskan saya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” kata Roy dalam sidang pada Kamis (22/12/2022).

Selain membebaskan dari hukuman, Roy juga meminta Majelis Hakim memulihkan nama baiknya akibat terseret kasus ini.

JAKARTA, eranasional.com –Marcel Radhival alias Pesulap Merah bersama pengacara,mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat (23/12).Marcel mengatakan kehadirannya kali ini adalah untuk memenuhi panggilan penyidik.

“Ketika diundang, ketika dipanggil pasti datanglah,” kata Pesulap Merah di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat (23/12).

Namun saat ditanya soal kasus apa yang membuatnya dipanggil, Marcel mengaku atas dugaan ujaran kebencian. Dia mengatakan pelaporan ini berasal dari seseorang berinisial R yang pernah kalah pembuktian soal ilmu perdukunan.

“Laporan yang ini dari yang dukun tua itu inisial R yang koar-koar terus, tapi sayangnya dia gak berani pakai nama pribadi untuk laporin saya,” ujarnya.

Laki-laki berambut merah itu menganggap kalau pelapor memakai nama pribadi, justru akan secara langsung menghadapi. Namun seorang laki-laki tua berinisial R itu diduga menggunakan muridnya sebagai pelapor.

Selama pemeriksaan, Marcel mendapatkan 43 pertanyaan dari penyidik kepolisian. Persoalan yang dijelaskan adalah unggahan di Instagram pribadi Pesulap Merah yang menjelaskan soal definisi dukun.

Menurut Marcel, definisi versinya adalah dukun cabul, berkedok agama, dan tukang tipu. Selain itu adalah mereka yang menggunakan alat-alat atau trik untuk mengelabui pasiennya

Dia membantah definisi itu merujuk pada suatu istilah dukun lain, seperti dukun beranak atau dukun pijat. Justru menurutnya orang yang dengan istilah seperti itu adalah pelaku pengobatan secara tradisional dan tidak manipulatif.

“Karena semua orang saya yakin paham tentang hal tersebut. Ini ada orang-orang yang seolah-olah menggeneralisir dukun yang saya maksud dukun pijat, dukun beranak, dukun gigi, dan sebagainya,” katanya.

Marcel merasa heran laporan ujaran kebencian ini malah ditujukan kepadanya. Karena dia tidak merasa memberi pernyataan yang menyerang suatu pihak, dan hanya mengedukasi.

Karena persoalan ini, dia merasa dirugikan secara materiil akibat banyak pekerjaan dan waktu yang tertunda. Namun dia tidak ingin menyebut nominal rupiah yang dirasa melayang.

“Sangat mengganggu, menjengkelkan juga. Merugikan dari waktu, banyak yang harus di-cancel, terus juga banyak brand-brand yang membuat saya itu dianggap kontroversi, padahal edukasi,” tuturnya.

Pesulap Merah ini dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE juncto Pasal 45 ayat (2). Ancaman maksimal jeratan ini hukuman di atas empat tahun penjara.

Eranasional.com – Direktorat Reserse Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa Ferdinand Hutahaean terkait kasus dugaan ujaran kebencian pada hari ini, Senin (10/1/2022). Pemeriksaan bakal dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengonfirmasi hal tersebut. Pemeriksaan dilakukan seiring naiknya status penyelidikan ke penyidikan.

“Ya betul, infonya Senin (hari ini) diperiksa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada pekan lalu.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menaikkan status penanganan perkara cuitan Ferdinand Hutahaean dari penyelidikan ke penyidikan.

“Tentunya penyidik rencana tindak lanjut akan melayangkan surat panggilan kepada Saudara FH (Ferdinand Hutahaean). Sampai saat ini meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Melayangkan surat panggilan sebagai saksi. Sudah dipastikan penyidik akan melayangkan surat panggilan terhadap Saudara FH sebagai saksi,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers, Kamis (6/1/2022).

Eranasional.com – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan, telah menaikkan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang diduga dilakukan Bahar Smith ke tahap penyidikan.

”Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana seperti dilansir dari Antara di Bandung.

Penyidik Polda Jawa Barat, kata Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa (28/12).

Penyerahan SPDP itu beredar dalam rekaman video yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut polisi dari reserse kriminal memberikan secara langsung SPDP kepada Bahar.

Namun Suntana belum menyebutkan secara rinci ujaran kebencian yang dilakukan Bahar. Dengan dimulainya penyidikan, artinya polisi telah menemukan unsur pidana terhadap Bahar.

”Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor,” ujar Suntana.

Dalam kasus itu, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasar SARA. Dengan naiknya kasus itu ke penyidikan, polisi menerapkan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

JAKARTA – Twitter meluncurkan fitur keamanan baru yang diberi nama Safety Mode. Fitur ini bisa dimanfaatkan pengguna untuk memblokir akun yang mengirimkan pelecehan dan ujaran kebencian secara otomatis.

Saat ini fitur Safety Mode masih diuji coba secara terbatas melibatkan ‘feedback group’ di iOS, Android, dan Twitter.com.

Sistem Twitter ini akan memblokir akun secara otomatis selama tujuh hari. Tapi perusahaan mengatakan pengguna dapat membatalkan pemblokiran otomatis jika dibuat karena kesalahan.

“Ketika fitur diaktifkan di Settings, sistem kami kan menilai kemungkinan engagement negatif dengan mempertimbangkan konten Tweet dan hubungan antara penulis Tweet dan akun yang membalas,” kata Senior Product Manager Twitter Jarrod Doherty dalam blog Twitter, dikutip dari The Verge.

“Teknologi kami akan mempertimbangkan hubungan yang sudah ada, jadi akun yang kalian ikuti atau sering berinteraksi tidak akan diblokir secara otomatis,” sambungnya.

Twitter pertama kali memamerkan Safety Mode pada Februari lalu. Tapi saat itu mereka tidak mengungkap kapan fitur ini akan diluncurkan.

Fitur ini akan melengkapi fitur keamanan Twitter lainnya seperti menyembunyikan balasan, membatasi akun yang boleh membalas cuitan, dan mengeluarkan peringatan jika pengguna berencana mengirimkan cuitan yang berpotensi berbahaya.

JAKARTA – Polisi menyatakan masih menyelidiki motif ujaran kebencian dan rasial Ustadz Maaher At-Thuwailibi alias Sonia Eranat di media sosial Twitter @ustadzmaaher_.

“Motifnya masih diperdalam,” kata Karo Penmas, Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Sementara itu, Polri menyebut dalam kasus Maaher kata kuncinya adalah ‘cantik’ dan ‘cadar’. Maaher diduga telah menghina Kyai NU, Habib Luthfi bin Yahya.

“Jadi, rekan-rekan perlu tahu bahwa kata kunci dalam hal ini adalah kata-kata ‘cantik’ dan ‘jilbab’. Karena di sini dipastikan dalam postingannya ‘dia lebih cantik memakai hijab seperti kiai Banser’,” tuturnya. Awi.

Sebelumnya, Polri menyatakan telah menetapkan Ustadz Maaher sebagai tersangka. Maaher sendiri ditangkap di kediamannya di Cimanggu Wates, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis 3 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB dini hari.

Berdasarkan surat penangkapan bernomor SP.Kap / 184 / XII / 2020 / Dittipidsiber, Ustadz Maaher ditangkap atas dasar laporan Waluyo Wasis Nugroho pada 27 November lalu.

Atas perbuatannya, Maaher diduga melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana penjara 6 tahun dan / atau denda paling banyak 1 Miliar rupiah. (red)