Salah satunya yakni melalui Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran HKI Merk Usaha bagi para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pekalongan yang berlangsung di Aula Dinparbudpora Kota Pekalongan, Jumat, 24 Mei 2024.

Kepala Dinparbudpora, Sabaryo Pramono mengungkapkan, kegiatan fasilitasi HKI tahun 2024 ini baru sekali, harapannya rutin dilakukan setahun sekali.

“Salah satu sasaran kami ialah UMKM agar ikut mendaftarkan kekayaan intelektual,” katanya.

Menurut Sabaryo jika UMKM mendaftarkan HKI tentunya akan memperoleh perlindungan hukum bagu usaha atau produknya dalam hal ini yakni brand produk mereka.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Pekalongan, Inggit Soraya menuturkan, Dinparbupora telah melakukan sosialisasi sekaligus memfasilitasi para UMKM agar memiliki hak paten.

“Hari ini ada 26 UMKM yang mendapatkan fasilitas pendaftaran HKI, harapannya dapat digetoktularkan ke UMKM lainnya,” kata Inggit.

Inggit menekankan pentingnya hak paten agar tak ada plagiat karya karena ide sangat mahal. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Tegal menyelenggarakan kegiatan Seminar dan Diskusi Publik “Economic Contemplation 2023” dengan mengundang perwakilan pejabat daerah, pelaku UMKM, dan mahasiswa-mahasiswi se-eks karesidenan Pekalongan di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Senin (16/10/2023).

Kepala Kpw BI Tegal, Marwadi menjelaskan bahwa, sesuai dengan temanya,BI Tegal ingin membahas mengenai analisis kondisi terakhir ekonomi di Indonesia pada tahun 2023, dan prediksi kondisi ekonomi di tahun 2024 mendatang.

Dimana, semua lapisan masyarakat yang hadir ini mampu menyadari bahwa, ekonomi itu menjadi bagian yang penting bagi masyarakat.

“Dengan melihat kondisi ekonomi di tahun 2024 mendatang, kita bisa melihat peluang apa yang harus dipersiapkan,” kata Mawardi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah eks karesidenan Pekalongan cukup tinggi dan tingkat inflasinya terjadi penurunan. Sehingga, hal ini perlu disyukuri bersama.

Pasalnya, tingkat inflasi turun dari 3,76 persen menjadi 3,06 persen. Namun, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia lebih rendah dari wilayah eks karesidenan Pekalongan.

Lanjutnya, ketika terjadi eskalasi yang meningkat, dimungkinkan banyak pasokan pangan dari dunia akan terhambat (macet), karena distribusinya tidak lancar, dan rantai pasokannya akan terganggu.

Sehingga, ketika Indonesia masih tergantung dengan impor sejumlah komoditi seperti beras, kedelai, dan jagung, maka akan menimbulkan ancaman inflasi.

“Jadi, kita harus berjuang lagi supaya tingkat inflasi kita lebih rendah dan kompetitif lagi. Kita tidak bisa hindari faktor cuaca El-Nino dan peperangan Timur Tengah serta Eropa Timur yang cukup mempengaruhi pasokan beras,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Bank Indonesia Tegal bekerjasama dengan PT BULOG dan Pemda setempat melakukan operasi pasar murah di 56 titik lokasi eks-karesidenan Pekalongan.

“Kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berbelanja bijak. Artinya, jangan berbelanja berlebihan dan jangan berbelanja di luar kebutuhan, antara needs (kebutuhan) dan will (keinginan) bisa harus dipisahkan dari sekarang,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin mengaku bersyukur, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada saat pandemi Covid-19 sempat turun menjadi -1,7 persen. Namun, saat ini sudah kembali naik menjadi 5 persen.

Menurutnya, jumlah tersebut dinilai sudah tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah sekitar. Ia berharap, dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah semakin membaik, nantinya bisa mengurangi tingkat pengangguran dan memerangi angka kemiskinan.

“Sehingga, dengan perbaikan dan evaluasi di beberapa titik terutama mentalitas generasi muda Kota Pekalongan, mulai dari sisi kedisiplinan, keuletan bekerja, dan semangat bekerja meningkat, maka InshaAllah Kota Pekalongan akan menjadi lebih baik lagi. Termasuk anjuran untuk membeli produk lokal,” katanya.

Ia juga berharap, dengan semakin banyaknya investor yang masuk ke Kota Pekalongan mulai dari perhotelan dan kuliner bisa ikut berpotensi memajukan perekonomian Kota Pekalongan.

Anggota DPR RI komisi XI, Prof Dr. Hendrawan Supratikno menjelaskan, DPR RI saat ini sedang reses bertepatan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Hal tersebut menyusul adanya keluhan dari pada pedagang konvensional yang merasa dirugikan dengan kehadiran sosial commerce seperti TikTok Shop.

Oleh karena itu, pada saat masa sidang berikutnya di awal November 2023, maka komisi yang terkait, dalam hal ini Komisi VI bermitra dengan Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan, tentu akan meminta penjelasan dan klarifikasi terkait penggunaan media sosial sebagai social commerce ini diatur dengan cukup ketat.

Pasalnya, saat ini banyak pelaku UMKM yang memasarkan produknya bergantung melalui online marketing dan media sosial.

“Tujuan Pemerintah itu baik supaya semua ada keadilan (fairness). Memang, Saya lihat mereka yang beli di shopee, dan tiktok shop, sebagian besar merupakan produk-produk impor. Dimana, produk-produk tersebut melibas produk-produk dalam negeri,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, bahwa tantangan ekonomi  Indonesia ke depan berat sekali, karena harus mampu meningkatkan daya saing UMKM yang harus bersaing dengan produk negara-negara lain yang sudah lebih siap teknologinya.

“Kita berusaha menggunakan regulasi, selain melakukan proteksi juga memberikan ruang agar UMKM ini ruang geraknya tidak semakin sempit,” pungkasnya. (em-aha)