Kondisi ini memaksa sebagian besar warga Ibu Kota harus berjuang ekstra untuk bertahan. Ada yang mengambil pekerjaan tambahan, ada pula yang memilih menekan pengeluaran dengan memangkas kebutuhan nonprioritas.

Salah satu kisah datang dari Ardi Saputra (36), warga kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia bekerja sebagai staf penjualan di sebuah toko elektronik pusat perbelanjaan dengan penghasilan setara UMP. Namun, gaji tersebut nyaris tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ardi harus menanggung biaya hidup istri, anak berusia satu tahun, serta kedua orangtuanya yang tinggal bersamanya. Demi menambah pemasukan, ia pun bekerja sampingan sebagai pengemudi ojek online.

Rutinitas Ardi dimulai sejak dini hari. Usai salat Subuh, ia langsung mengaspal mencari penumpang hingga menjelang siang. Sekitar pukul 11.00 WIB, ia pulang untuk beristirahat sebelum kembali bekerja di toko pada sore hari. Jika mendapat jadwal kerja pagi, Ardi justru menarik ojek online selepas Maghrib hingga larut malam.

“Lumayan, dari ojek bisa nambah sekitar Rp 100.000 per hari,” ujar Ardi saat ditemui di Tebet, Selasa (6/1/2026).

Jika digabungkan, pendapatan bulanannya dari dua pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp 8,3 juta. Namun, angka itu tetap terasa pas-pasan karena tingginya biaya hidup di Jakarta.

Menurut Ardi, pengeluaran terbesar setiap bulan berasal dari kebutuhan makan dan tagihan rumah tangga.

“Kalau makan itu susah dihitung, kadang masak, kadang beli. Sebulan bisa sampai Rp 4 juta,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, biaya makan untuk dirinya dan sang istri minimal Rp 50.000 per orang per hari. Jika dikalikan sebulan, totalnya mendekati Rp 3 juta. Sementara sisa sekitar Rp 1 juta digunakan untuk kebutuhan anak, seperti susu, makanan tambahan, dan camilan.

Selain itu, Ardi juga harus membayar tagihan listrik sekitar Rp 400.000 per bulan, internet Rp 250.000, serta sewa kontrakan Rp 1,2 juta. Kondisi tersebut membuatnya hampir tidak memiliki ruang untuk menabung.

Tekanan biaya hidup juga dirasakan oleh Nadia Prameswari (26), karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan. Nadia mengaku hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 2,6 juta per bulan, jauh di bawah UMP Jakarta.

Di sisi lain, pendapatan suaminya sebagai kurir logistik juga tidak terlalu besar, yakni sekitar Rp 3,5 juta per bulan. Dengan dua sumber penghasilan tersebut, mereka harus membiayai satu orang anak, kontrakan, serta membantu orangtua.

“Kalau digabung, yang langsung habis itu kontrakan dan listrik sekitar Rp 2 juta. Terus ada jatah buat orangtua Rp 500.000,” kata Nadia saat diwawancarai, Senin (5/1/2026).

Agar tetap bertahan, Nadia dan suami memilih hidup sangat sederhana. Salah satu strategi utama adalah menghemat biaya makan dengan lebih sering memasak sendiri di rumah.

“Kalau bisa masak, masak saja. Soalnya makan enggak cuma sendiri, ada suami dan anak,” ujarnya.

Dengan memasak, biaya makan bisa ditekan hingga Rp 50.000 per hari. Sebaliknya, jika membeli makanan di luar, pengeluaran bisa melonjak hingga Rp 100.000 lebih per hari.

Nadia juga menunda berbagai kebutuhan pribadi, mulai dari jalan-jalan hingga membeli produk perawatan diri.

“Skin care diirit-irit, pilih yang murah saja. Yang penting anak dulu,” tuturnya.

Beban biaya hidup Jakarta ternyata juga dirasakan oleh warga dengan penghasilan di atas UMP. Putri Wulandari (30), karyawan swasta dengan gaji sekitar Rp 10 juta per bulan, mengaku tetap harus mengatur keuangan dengan ketat.

“Yang paling mahal itu makan dan tempat tinggal,” kata Putri.

Menurutnya, biaya makan untuk dua orang bisa mencapai Rp 2 juta per bulan, sementara sewa kontrakan sekitar Rp 1,5 juta. Saat ini, Putri juga tengah menanti kelahiran anak pertamanya dan membutuhkan dana tambahan untuk persalinan.

Karena itu, sekitar Rp 5 juta dari penghasilannya sengaja dialokasikan untuk tabungan darurat dan kebutuhan anak.

“Tabungan ini penting, soalnya kadang pengeluaran suka enggak terduga,” ujarnya.

Sementara itu, Dina Maharani (25), pekerja lapangan yang belum menikah, juga merasakan mahalnya biaya hidup di Jakarta meski tidak memiliki tanggungan keluarga.

Dari gaji sekitar Rp 5 juta per bulan, Dina menyisihkan Rp 1 juta hingga Rp 1,3 juta untuk membantu kebutuhan rumah, seperti listrik, internet, dan belanja harian.

“Listrik bisa sampai Rp 600.000 sebulan, walaupun pakai token,” kata Dina.

Selain itu, biaya transportasi kerja juga menjadi beban tersendiri. Tanpa kendaraan pribadi, Dina harus mengeluarkan sekitar Rp 1 juta per bulan hanya untuk ongkos kerja.

“Transportasi umum memang lebih murah, tapi kalau mobilitas tinggi tetap saja mahal,” ujarnya.

Dina menilai, mahalnya biaya hidup Jakarta juga sangat dipengaruhi lokasi dan gaya hidup kawasan.

“Kawasan kayak Kemang, Pondok Indah, atau PIK itu beda banget. Makan jajanan yang sama, harganya bisa jauh lebih mahal dibanding daerah lain,” tuturnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan menggunakan besaran UMP tahun 2025 untuk tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian akibat kondisi pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, membenarkan hal tersebut.

“Hanya Aceh yang menggunakan UMP 2025 untuk tahun depan,” ujar Indah saat dihubungi, Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan data yang telah diumumkan, terdapat sejumlah provinsi dengan besaran UMP yang tergolong tinggi. DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia pada tahun 2026.

10 Provinsi dengan UMP 2026 Tertinggi di Indonesia

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi, berdasarkan pengumuman resmi pemerintah daerah:

1. DKI Jakarta
   Rp5.729.876 (naik 6,17%)

2. Papua Pegunungan
   Rp4.508.714 (naik 5,2% – belum diumumkan resmi)

3. Papua Selatan
   Rp4.508.100 (naik 5,19%)

4. Papua
   Rp4.436.283 (naik 3,51%)

5. Papua Tengah
   Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung
   Rp4.035.000 (naik 4,09%)

7. Sulawesi Utara
   Rp4.002.630 (naik 6,02%)

8. Sumatra Selatan
   Rp3.942.963 (naik 7,1%)

9. Sulawesi Selatan
   Rp3.921.088 (naik 7,21%)

10. Kepulauan Riau
    Rp3.879.520 (naik 7,06%)

Daftar UMP 2026 Provinsi Lainnya

Berikut besaran UMP 2026 di provinsi lainnya yang telah diumumkan:

11. Papua Barat: Rp3.841.000 (naik 6,25%)

12. Riau: Rp3.780.495 (naik 7,74%)

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243 (naik 5,45%)

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000 (naik 4,2%)

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431 (naik 5,12%)

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000 (naik 6,54%)

17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138 (naik 6,12%)

18. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

19. Maluku Utara: Rp3.510.240 (naik 3%)

20. Jambi: Rp3.471.497 (naik 7,32%)

21. Gorontalo: Rp3.405.144 (naik 5,69%)

22. Maluku: Rp3.334.490 (naik 6,14%)

23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934 (naik 6,81%)

24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496 (naik 7,58%)

25. Sumatra Utara: Rp3.228.949 (naik 7,9%)

26. Bali: Rp3.207.459 (naik 7,04%)

27. Sumatra Barat: Rp3.182.955 (naik 6,3%)

28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565 (naik 9,08%)

29. Banten: Rp3.100.881 (naik 6,74%)

30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552 (naik 6,12%)

31. Lampung: Rp3.047.734 (naik 5,35%)

32. Bengkulu: Rp2.827.250 (naik 5,89%)

33. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861 (naik 2,73%)

34. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898 (naik 5,45%)

35. Jawa Timur: Rp2.446.881 (naik 6,11%)

36. DI Yogyakarta: Rp2.417.495 (naik 6,78%)

37. Jawa Tengah: Rp2.327.386 (naik 7,28%)

38. Jawa Barat: Rp2.317.601 (naik 5,77%)

UMP menjadi acuan minimum upah bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih lama, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kenaikan UMP 2026 di sejumlah daerah mencerminkan upaya pemerintah menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional dan regional.

Yassierli menyebutkan sangat cukup bagi kepala daerah untuk menyusun besaran kenaikan UMP dalam sepekan ke depan. Sebab, formulasinya tidak berubah dan sudah diberikan bocoran sejak bulan lalu.

“Masing-masing Gubernur mengumumkan batas waktu 24 Desember 2025. Tadi formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (17/12).

Dalam aturan baru, rumus kenaikan UMP 2026 menggunakan rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 – 0,9. Hal ini berbeda dengan tahun lalu, di mana alfa menggunakan besaran jarak 0,1 sampai 0,3 poin.

“Satu minggu (cukup menyusun besaran) karena prosesnya itu sebenarnya bukan mulai dari sekarang nolnya. Jadi, sudah lebih dari satu bulan kami itu sudah berkoordinasi, kita sudah berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dan beberapa estimasi-estimasi itu juga sudah ada sebelumnya,” jelasnya

Aturan UMP 2026 akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru dan sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, beleid itu tengah menunggu diundang oleh Kementerian Hukum.

“Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh dengan juga memperhatikan, mempertimbangkan masukan-masukan dari industri dan kami berharap inilah yang terbaik dan bisa kita jadikan sebagai patokan,” tutupnya.