UMP DKI – Daerah Eranasional.com

Resmi, Anies Naikan UMP Jakarta Jadi Rp 4,64 Juta

Redaksi Era — Mon, 27 Dec 2021 05:45:41 +0000

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Eranasional.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022. Dengan begitu, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 resmi naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan pada tahun depan.

“Menetapkan UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan,” tulis putusan kesatu aturan yang ditetapkan pada 16 Desember 2021, Senin (27/12/2021).

Anies menyatakan ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Upah bisa digunakan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP,” ungkap putusan keempat.

Sementara pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022 dilarang mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja.

Sedangkan besaran upah untuk pekerja dengan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan ketentuan struktur dan skala upah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan.

Bila ada perusahaan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, ketentuan besaran UMP DKI 2022 ini disebutnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan UMP selama pandemi covid-19.

“Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta,” jelas putusan ketujuh.

Sebelumnya, Anies sudah sempat menetapkan besaran UMP 2022 naik Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan. Namun kini udah diubah menjadi Rp4.641.854 per bulan sesuai aturan yang baru diterbitkan.

UMP 2022 Naik Rp 225 Ribu Setelah Anies Baswedan Lakukan Revisi

Redaksi Era — Sat, 18 Dec 2021 02:42:16 +0000

Eranasional.com – Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta. Anies menaikkan UMP DKI 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu.

“Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

“Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua”, tutur Anies.

UMP DKI Akan Segera Diumumkan, Wagub Riza : Tunggu Sebentar

Redaksi Era — Sun, 21 Nov 2021 10:59:25 +0000

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2022 segera dilakukan.

“UMP nanti akan diumumkan. Tunggu ya sebentar, nggak lama lagi akan segera disampaikan,” ujar Riza Patria usai acara Bakti Sosial Donor Darah di Kramat Jati, Minggu, 21 November.

Sementara, Gubernur Anies enggan berkomentar saat ditanya terkait UMP DKI.

“Oke sudah ya,” kata Anies dalam acara yang sama.

Sejumlah provinsi sudah mengumumkan UMP 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp1.812.935 atau naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya.

Penetapan UMP itu termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

“UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis dikutip Antara, Minggu, 21 November.

Sedangkan untuk UMP Bali pada 2021 sebesar Rp2.494.000 dan tahun 2020 menjadi Rp2.516.971. Kenaikan UMP berdasarkan keputusan Gubernur Bali Nomor 779/03-M/HK/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi.

Angka Rp22.971 itu sambung Arda sudah disepakati oleh pekerja dan pengusaha. Semua sepakat tak ada yang menolak. Menurutnya UMP 2022 ini lebih baik daripada tahun 2021 yang tak ada kenaikan.