Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ini membawa lima poin tuntutan utama yang ditujukan kepada kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Namora Siahaan selaku Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, gelaran unjuk rasa ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan publik yang dinilai minim solusi dari pemerintah pasca-demonstrasi sebelumnya pada 20 Oktober lalu.

“Kami merangkum berbagai amarah serta kegelisahan masyarakat yang selama ini kerap diabaikan,” kata Namora, Selasa (27/10/2026).

Adapun kelima poin tuntutan tersebut meliputi desakan penanganan darurat karhutla, perbaikan tata kelola ekonomi, penurunan tarif pendidikan, pemberantasan praktik KKN, serta jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Terkait isu lingkungan, BEM UI mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pihaknya menilai landasan hukum untuk kebijakan tersebut sudah terpenuhi, namun pemerintah terkesan enggan mengambil tindakan.

Di sektor finansial, mahasiswa menuntut agar alokasi APBN lebih berpihak kepada rakyat kecil, sekaligus mendesak penghentian anggaran untuk program populis bernuansa politis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, dalam bidang pendidikan, mereka mendesak pemerataan fasilitas dasar serta penurunan biaya sekolah.

Di ranah hukum, mahasiswa menyoroti bahaya autocratic legalism melalui sejumlah regulasi kontroversial—seperti UU TNI, UU P2SK, dan KUHP—serta mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan rezim.

Poin terakhir berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Mahasiswa menuntut penghentian kriminalisasi pengkritik pemerintah, pembebasan tahanan politik, serta penolakan terhadap militerisasi yang merambah ruang sipil. []

Depok, ERANASIONAL.COM — Universitas Indonesia (UI) tengah memproses dugaan kekerasan seksual verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI.

Penegasan kasus ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UI degan pendekatan berperspektif korban.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah menegaskan pihaknya melakukan monitoring adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum (FH) kampus tersebut.

“Fakultas Hukum sudah merespons, nanti rektorat melakukan monitoring bagaimana penanganan di fakultas,” kata Rektor UI Heri Hermansyah di Kampus UI Depok, Senin (13/4/2026).

Dalam pernyataan di akun instagram FHUI @fakultashukumui, Rektor menjelaskan pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa.

Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual.

Fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.

Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan.

Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang.

Fakultas menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan seluruh sivitas akademika merupakan prioritas utama. Saluran pelaporan yang aman serta dukungan yang diperlukan tersedia bagi pihak yang membutuhkan.

Emryl ditemukan dalam keadaan selamat pada Minggu (28/9/2025) malam di sebuah unit apartemen di kawasan Margonda, Depok.

​Alih-alih menjadi korban tindak kriminal, Kompol Made Gede Oka, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Depok, mengungkapkan motif di balik menghilangnya Emryl selama dua hari tersebut tergolong unik: rasa malu terhadap keluarga.

​“Yang bersangkutan sudah kembali ke rumahnya. Alasannya, dia tidak mau pulang karena merasa malu dengan keluarganya. Teman-temannya sudah mulai mengerjakan tugas akhir, sementara yang bersangkutan belum memulai,” jelas Kompol Made kepada awak media pada Senin (29/9/2025).

​​Sebelumnya, Emryl diketahui menghilang usai menghadiri sebuah acara kampus di lingkungan FIB UI pada Jumat malam.

Kekasihnya, Nayya, menuturkan bahwa Emryl sempat berpamitan untuk pulang lebih awal sekitar pukul 22.41 WIB karena harus bekerja paruh waktu keesokan harinya di Ragunan, Jakarta Selatan.

​Namun, sejak jam tersebut, komunikasi terputus total. Telepon genggam Emryl tidak lagi aktif, dan lokasi terakhir yang dibagikannya (sekitar gedung FIB UI) tidak diikuti dengan kepastian ia tiba di rumah.

Atas hal tersebut, pihak keluarga yang khawatir, kemudian melaporkan kehilangan tersebut.

​Pencarian selama dua hari yang melibatkan pihak keluarga, rekan kampus, hingga kepolisian berakhir Minggu malam.

Emryl ditemukan di Apartemen Taman Melati, Margonda, Depok, dalam kondisi fisik yang sehat dan baik.

​Pihak Universitas Indonesia (UI) juga telah membenarkan kabar ditemukannya mahasiswa tersebut dan memastikan Emryl kini telah kembali berkumpul bersama keluarganya.

Kepolisian menegaskan, tidak ada unsur pidana dalam kasus hilangnya mahasiswa angkatan 2023 ini.

Dimana dalam padal 69 huruf i UU Pilkada menyatakan, Dalam Kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan.

Kedua mahasiswa hukum tersebut menginginkan agar kampanye boleh dilakukan dalam lingkungan kampus.

“Sepanjang frasa tempat pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Sandy membacakan petitum pada sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024 dikutip Antara.

Keduanya meminta frasa tempat pendidikan dalam larangan kampanye Pilkada menjadi mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu.

Menurut mereka, perguruan tinggi merupakan ruang akademis untuk menguji gagasan yang ditawarkan kandidat pilkada dalam kampanye politiknya.

Mereka berpendapat, kehadiran ruang akademis dalam proses kampanye dapat melahirkan formulasi kampanye yang tidak minim gagasan.

Menurut mereka, hal ini bukan untuk mempolitisasi perguruan tinggi.

“Justru untuk memberdayakan perguruan tinggi sebagai institusi demokrasi yang netral dalam ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menguji dan melahirkan calon pemimpin yang benar-benar dibutuhkan,” jelas Stefanie.

Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor (P3CR) UI Prof Dr Ir Sigit Pranowo Hadiwardoyo, di Kampus UI Depok, Selasa, mengatakan bahwa hal yang perlu dicermati adalah persyaratan dan ketentuan terkait usia.

“Pelantikan Calon Rektor UI akan dilangsungkan pada 4 Desember 2024. Sehingga, jika pada tanggal tersebut dia sudah melewati usia 60 tahun, maka tentunya tidak bisa untuk mendaftar,” ujar Prof Sigit.

Ia mengatakan tahapan pemilihan diawali Sosialisasi Pilrek oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor (P3CR) pada 5 Juli-3 Agustus 2024, Masa Pendaftaran Bakal Calon Rektor UI pada 15 Juli-3 Agustus 2024.

Selanjutnya Pengecekan Berkas Administrasi pada 5-7 Agustus, Penyampaian Nama Bakal Calon Rektor 8 Agustus 2024, Pengumuman Calon Rektor Terjaring oleh Pansus Pilrek bersama Ketua MWA pada 9 Agustus, dan Proses Penyaringan Calon 20 Rektor oleh Tim P3CR pada 12-22 Agustus 2024.

Menurutnya banyak pejabat di sana masuk bui karena korupsi dana bantuan dari pemerintah.

Bahkan korupsinya berjenjang, mulai dari Gubernur hingga Bupati masuk bui atas keterlibatan kasus korupsi.

Akibatnya masyarakat sengsara karena tak menerima manfaat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan JK dalam Kuliah Umum bertajuk “Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka” di Auditorium Mochtar Riyadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI), Depok, Jawa Barat pada Kamis, 25 April 2024.

“Banyak anggaran di korupsi. Karena Gubernur, Bupati, Wali Kota banyak masuk penjara tetapi rakyatnya tidak menerima manfaat, ini persoalannya,” kata JK dihadapan mahasiswa.

JK menyebut bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp 20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ada niatan merampok hasil pendapatan Papua melainkan mensubsidi besar-besaran.

“Pendapatan gas, pendapatan freeport lebih dari Rp 20 triliun. Jadi kita kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp 35 triliun pada waktu itu,”beber JK

“Bukan merampok kita mensubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp 40 triliun tapi anggaran kita Rp 85 triliun jadi kita subsidi besar besaran bukan merampok, bukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua ingin merdeka tak lain karena merasa dianggap merampok hasil pendapatan.

“Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah, karena dulu kita dianggap merampok Papua,” jelasnya. []

DEPOK, Eranasional.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan “hadiah” kepada Pemkot Depok bertepatan HUT Kota Depok ke-24 yang jatuh tepat hari Kamis (27/4/2023) hari ini.

Hadiah tersebut adalah dua policy brief terkait dengan temuan-temuan permasalahan di kota pinggiran DKI Jakarta tersebut. Diharapkan, policy brief ini dapat membantu Pemkot Depok dalam membuat kebijakan dan keputusan terkait tata kelola Kota Depok.

Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI 2023 Kevin Wisnumurthi mengatakan, policy brief pertama bertajuk “Evaluasi dan Rekomendasi Sistem Tata Kelola Persampahan di Kota Depok”.

Kevin menyebutkan bahwa permasalahan utama yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Cipayung kini overload.

“Batas ideal daya tampung TPA Cipayung hanya 1,3 juta kubik, tetapi nyatanya kini telah mencapai 2,5 juta kubik. Kondisi ini jelas membawa permasalahan karena beberapa kali terjadi longsoran,” kata Kevin secara tertulis kepada Eranasionalcom, Kamis (27/4/2023).

“Terlebih, sampah yang menggunung ini dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare akibat banyaknya lalat, ISPA akibat tingginya kadar SO2 dan NH2 , serta demam berdarah yang disebabkan oleh maraknya tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti,” sambung Kevin.

Kevin mengingatkan Pemkot Depok tidak boleh terlalu bergantung pada pemindahan lokasi pengolahan akhir sampah dari TPA Cipayung ke TPPAS Nambo. Perlu ada langkah proaktif yang dilakukan dengan berprinsip pada hirarki pengelolaan sampah.

“Kalau bicara pengolahan sampah, langkah pertama dan utama yang harus dilakukan kan pengurangan (reduce), lalu dilanjut dengan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), baru di akhir kita bicara tentang pembuangan (disposal),” ucap Kevin.

JAKARTA, Eranasional.com – Yudo Andreawan, mahasiswa S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) mengaku dirinya mengidap gangguan mental disorder sehingga menyebabkan sering mengamuk. Untuk membuktikan kebenaran pengakuan tersebut, pihak kepolisian akan memanggil dokter yang menangani Yudo.

Kasubdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Kompol Yuliansyah mengatakan Yudo Andreawan menunjukkan surat keterangan dari dokter terkait masalah kejiwaannya tersebut. Namun, untuk memastikan hal itu, polisi akan memanggil dokter yang mengeluarkan surat terserbut.

“Sekarang sedang kita periksa, dan memang benar yang bersangkutan memperlihatkan adanya surat keterangan atau resep dokter terkait obat gangguan kejiwaan. Maaf, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam tentang itu, karena masih proses pemanggilan dari pihak dokternya,” kata Yuliansyah, Sabtu (15/4/2023).

Kepada polisi, Yudo Andreawan mengaku dirinya mengalami mental disorder, sehingga membuat dirinya kerap mengamuk ketika merasa panik atau tidak terima dengan keadaan.

“Ini masih keterangan dari pelaku, yang mana mental disorder itu ketika seseorang, mohon maaf kalau saya salah, ketika seseorang panik atau tidak terima dengan keadaan muncullah perbuatan-perbuatan yang di luar dari kesadarannya. Tapi nanti bukan dari kami yang bisa menjelaskan, harus dari pihak dokter,” ujarnya.

Kata Yuliansyah, penyidik akan mendalami masalah kejiwaan Yudo Andreawan ini kepada dokter yang menanganinya. Termasuk mendalami apakah perlu melakukan observasi kejiwaan terhadap Yudo Andreawan.

“Tentunya itu keputusan dari dokter. Kami akan panggil dokter kejiwaannya, kami sudah ada namanya. Apakah dokter itu menyatakan harus diobservasi atau proses hukum tetap bisa dillanjutkan, seperti apa nanti kita kabari lagi,” jelas Yuliansyah.

Ditetapkan Sebagai Tersangka

Yudo Andreawan harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan menyerang korban di mal di wilayah Jakarta Pusat. Yudo Andreawan pun kini ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Yuliansyah, Jumat (14/4).

Yudo Andreawan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dilaporkan temannya, Reinhard Richard, dengan kasus dugaan penganiayaan di salah satu mal di kawasan Jakarta Pusat.

“Sangkaannya Pasal 351 dan 335,” jelas Yuliansyah.

DEPOK, Eranasional.com – Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, telah menyelasaikan studi pascasarjana atau S2 di Universitas Indonesia pada program Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). Studi tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,91.

“Alhamdulillah, dengan berakhirnya masa kuliah saya di S2 atau pasca sarjana, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta’ala yang telah memberikan keberkahan dan kemudahan dalam meyelesaikan jenjang pendidikan ini,” tuturnya kepada berita.depok.go.id, usai acara di Balairung Universitas Indonesia, Jumat (10/03/23).

Tak lupa ia, juga mengucapkan terima kasih kepada istri, keluarga dan anak-anak. Kemudian, juga kepada Wali Kota Depok, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok dan seluruh dinas yang telah membantu, baik doa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan studinya.

“Semoga dengan ilmu yang didapat di Kajian Pengembangan Perkotaan bisa bermanfaat untuk pembangunan di Kota Depok,” kata dia.

Menurut Bang Imam, SKSG sangat cocok dengan masyarakat yang ingin membangun sebuah kota. Sebab, imbuhnya, sistem perkotaaan terbaik di seluruh Indonesia ataupun dunia dipelajari secara baik, mendetail dan dapat dijadikan contoh untuk perkembangan di Kota Depok.

Bang Imam menambahkan, dirinya akan kembali melanjutkan studinya pada jenjang S3 untuk mengambil gelar Doktor. Pasalnya, ia mendapatkan beasiswa pada program dan jurusan yang sama.

Sementara itu, istri Wakil Wali Kota Depok, Etty Maryati Salim mengungkapkan, ia dan keluarga sangat bersyukur Bang Imam telah menyelesaikan studinya. Menurutnya, sang Suami telah melewati masa-masa sulit mengerjakan tugas-tugas di sela kesibukannya menjadi Wakil Wali Kota Depok.

“Dengan rencana pak Imam melanjutkan ke jenjang S3 kami sekeluarga sangat mendukung. Terus lanjutkan sampai titik darah penghabisan,” pungkas dia.***

JAKARTA, Eranasional.com – Pihak keluarga mahasiswa Universitas Indonesia (UI), M Hasya Attalah Syahputra (18), terkejut dengan penetapan tersangka kecelakaan dengan purnawirawan polisi berinisial ESBW. Menurut keluarga, penetapan tersangka tak berselang lama setelah 100 hari meninggalnya Hasya.

“100 harinya itu tanggal 14 Januari. Tapi hari itu kami ada di Bogor, karena adik almarhum harus membawa nama Sumatera Selatan, Banyuasin, untuk turun di kejuaraan Art Taekwondo Championship Bogor,” kata Ira, ibu kandung Hasya, saat ditemui di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).

“Kemudian tanggal 17 saya ketemu dengan lawyer. Saat itu lawyer kami menerima telepon, dia bilang kasusnya Hasya sudah ditutup, SP3, karena tersangkanya meninggal dunia,” ucapnya.

Ira sempat mengira tersangka yang meninggal yang dimaksud adalah purnawirawan polisi, ESBW. Namun ternyata justru anaknya yang tewas dalam kecelakaan itu yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Di rumah saya lihat ada surat itu. Saya foto, saya kasih ke lawyer. Ternyata yang jadi tersangka adalah anak kami,” tuturnya.

Dia pun merasa bingung. Terlebih, lanjutnya, polisi tak memberitahukan perkembangan kasus tersebut.

“Suratnya sampai ke rumah kami tanggal 17 Januari, SP3. Malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, datang lagi SP2HP. Bingung dong, ini maksudnya bagaimana, kasusnya sampai mana,” tanya Ira.

Keluarga Mahasiswa UI Kecewa

Ira mengatakan keluarganya kecewa dengan penetapan tersangka terhadap anaknya, M Hasya Attalah Syahputra, yang meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan purnawirawan polisi berinisial ESBW. Dia ingin proses berjalan dengan transparan.

“Kecewa, sudah pasti. Marah, mau marah ke siapa,” ujarnya.

Dia pun menuntut peristiwa kecelakaan yang menyebabkan anaknya meninggal dunia berjalan dengan transpara. Ira ingin mengetahui siapa tersangka sebenarnya.

“Kami hanya ingin proses berjalan dengan transparan. Jikalau proses harus dimulai dari awal, kita siap. Asalkan transparan dan semuanya terlihat jelas. Jadi kami tahu siapa tersangka sebenarnya,” tegas Ira.

Ira menyatakan dirinya berencana akan menggugat penetapan tersangka ke Hasya melalui pengadilan. Dan, dia menyatakan siap menerima hasil keputusannya.

“Kalau harus dibuktikan di pengadilan, ayo dibuktikan di pengadilan. Apapun keputusannya di pengadilan,” katanya.

Polisi 3 Kali Gelar Perkara

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan pihaknya telah melakukan tiga kali gelar perkara. Dia menceritakan, pasca peristiwa itu sempat dilakukan upaya mediasi antara pihak keluarga Hasya dengan ESBW. Namun, mediasi tidak menghasilkan titik temu.

“Kami dari tim TKP melakukan pemeriksaan sampai gelar perkara sebanyak tiga kali. Dihadiri dari Propam Polri, Irwasum, dan Bidang Hukum,” kata Usman, Jumat (27/1/2023).

Latif mengakui penyidikan kasus ini memakan waktu sebelum akhirnya polisi memutuskan untuk menghentikan penyidikan. Kasus ini dihentikan lantaran tersangka dalam kasus ini adalah mahasiswa UI, M Hasya Attalah Syahputra, tewas dalam kecelakan tersebut.

“Kami menghentikan penyidikan karena setelah dari proses penyelidikan penyidikan sampai dengan gelar perkara, sampai dengan giat sketch TKP, karena kelalaian dia (Hasya) sendiri yang mengakibatkan nyawanya dia sendiri,” jelasnya.

“Kami menghentikan proses penyidikan untuk memberikan kepastian hukum,” sambungnya.

Kronologi Kecelakaan Versi Polisi

Penyidik Dirlantas Polda Metro Jaya menggambarkan detik-detik kecelakaan itu terjadi.

Peristiwa kecelakaan itu digambarkan dalam sketsa-sketsa. Di sana ditunjukkan posisi awal kendaraan Hasya dan juga kendaraan ESBW sebelum terjadinya kecelakaan.

Gambar menunjukkan sepeda motor yang dikendarai Hasya melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dalam posisi lainnya diperlihatkan juga ketika Hasya terjatuh ke kanan dan terbentur ke kanan sehingga tertabrak mobil yang dikendarai ESBW hingga menyebabkan mahasiswa UI itu meninggal dunia.

Dari keterangan sketsa, diperlihatkan juga posisi Hasya terkapar di dekat ban belakang mobil sebelah kanan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan saat itu Hasya tengah melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan 60 KM/jam. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan temannya korban, menjelaskan bahwa ada sebuah kendaraan yang tiba-tiba berbelok.

Saat itu korban menghindari hal tersebut dengan menghentikan kendaraannya secara mendadak. Akibatnya, korban tergelincir dan memasuki ruas jalan lainnya.

“Jadi temannya menerangkan, bahwa pada saat itu tiba-tiba ada kendaraan di depan korban berbelok ke kanan sehingga si korban melakukan pengereman mendadak,” kata Latif, Jumat (27/1/2023).

Dari arah berlawanan, datang mobil Pajero dikemudikan ESBW yang disebut melaju dengan kecepatan 30 KM/jam. ESBW tak bisa menghindari kecelakaan hingga mengakibatkan Hasya tertabrak.

“Nah, Pak Eko (ESBW) dalam waktu ini sudah tidak bisa menghindari karena sudah dekat. Jadi memang bukan terbentur dengan kendaraan Pajero, tapi jatuh ke kanan dan ada Pajero, sehingga terjadilah kecelakaan,” tuturnya.

Kronologi Kecelakaan Versi Keluarga

Kecelakaan terjadi pada Kamis (6/10/2023) malam di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasya saat itu diketahui baru pulang dari kampus UI Depok hendak menuju rumah temannya.

“Alamarhum Hasya pada malam kejadian hendak pergi ke kos salah satu temannya. Dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah motor di depannya melaju lambat,” ujar tim kuasa hukum keluarga korban, Gita Paulina, Jumat (27/1/2023).

Secara refleks, Hasya menghindar, kemudian mengerem mendadak. Motor Hasya kemudian terjatuh ke sisi kanan.

“Tidak lama setelah terjatuh, dari arah berlawanan, sebuah mobil SUV yang dikemudikan oleh seorang pensiunan aparat penegak hukum (terduga pelaku) pun melintas, dan melindas Hasya,” terangnya.

Gita menambahkan, seusai kecelakaan tersebut, Hasya kemudian dibawa ke rumah sakit. Gita mengatakan ESBW sempat diminta membantu membawa Hasya, namun menolak.

“Tidak lama setelah kejadian, salah satu orang yang berada di TKP mendatangi terduga pelaku pelindasan dan meminta agar terduga pelaku membantunya untuk membawa Hasya ke rumah sakit, namun terduga pelaku menolaknya, sehingga Hasya tidak bisa cepat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan,” paparnya.

Setiba di rumah sakit, Hasya dinyatakan meninggal dunia. Keluarga kemudian melakukan visum, namun pihak rumah sakit tak memberi bukti pembayaran.

“Tidak lama setelah Hasya tiba di rumah sakit, Hasya dinyatakan meninggal dunia. Orang tua Hasya kemudian membawa Hasya ke rumah sakit lain untuk dilakukan visum dan membayar sebesar hampir Rp3 juta,” ungkap Gita.

“Namun pihak rumah sakit tidak mau memberi kuitansi atas pembayaran biaya visum tersebut. Hingga hari ini, hasil visum juga tidak diberikan ke keluarga, meski visum dilaksanakan atas permintaan keluarga,” jelas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menilai langkah pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai keputusan yang tepat.

“Sudah tepat melihat kondisi saat ini. Keputusan pencabutan PPKM sudah didiskusikan dengan para epidemiolog,” kata Iwan Ariawan dilansir ANTARA, Jumat, 30 Desember.

Ahli epidemiologi UI ini sepakat, penularan COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali berdasarkan sejumlah indikator, ditandai dengan laju kasus di bawah 1.000 dan dalam bulan ini tidak lonjakan yang sangat signifikan, termasuk angka hospitalisasi dan kematian.

Selain itu, antibodi masyarakat terhadap virus corona berdasarkan zerosurvei sudah mencapai rata-rata 98,5 persen. Indikator itu menunjukkan bangsa Indonesia sudah memiliki kekebalan melalui vaksinasi dan infeksi.

“Menurut data yang kami analisa, transmisi COVID-19 di Indonesia sudah terkendali, tingkat kematian bulanan sudah di bawah 1 persen,” katanya.

Iwan mengatakan, vaksinasi dosis 1 sampai 3 atau booster sudah terbukti efektif mencegah kematian akibat COVID-19. “Kadar antibodi di masyarakat sudah tinggi,” ujarnya.

Dia mengatakan, pencabutan PPKM bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada. Potensi lonjakan kasus tetap ada karena varian baru.

Karena itu, pemerintah tidak mencabut status COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang diatur melalui keputusan Presiden, kata Iwan.

“Sehingga kita harus mencegah dengan cara pakai masker pada lokasi yang berisiko tinggi penularan COVID-19, seperti di fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan kerumunan orang. Masyarakat juga perlu ikut vaksinasi sampai dengan booster,” katanya.

Menurut dia, pemerintah juga perlu terus memantau indikator transmisi, serta penerapan peraturan perjalanan luar negeri seperti wajib vaksinasi booster. **

Eranasional.com- Keberadaan bus Listrik UI juga menjadi kendaraan listrik pertama yang dioperasikan di jalur Transportasi Jakarta (Transjakarta), setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Mobil Anak Bangsa (MAB) selaku produsen Bus Listrik UI dan PT Transjakarta.

“Inovasi karya anak bangsa diharapkan mampu menggantikan peran kendaraan umum yang tidak ramah lingkungan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, di Jakarta, Senin.

Menurut dia keberadaan Bus Listrik UI ini semoga dapat segera direalisasikan secara merata, khususnya di pinggiran Ibu Kota Jakarta yang tingkat polusinya luar biasa akibat padatnya kendaraan tidak ramah lingkungan.

Bus Listrik UI akan diujicobakan pada lintasan Transjakarta selama tiga bulan, yaitu dari 1 Agustus hingga akhir Oktober 2022 dengan rute Dukuh Atas 2–Ragunan (Koridor 6).

Uji coba ini sekaligus menjadi uji coba bus listrik lokal pertama yang mengaspal di jalur Transjakarta. Bus listrik akan melayani pelanggan di koridor atau bus rapid transit (BRT) pada pukul 05.00–22.00 WIB dengan harga tiket sebesar Rp3.500,00.

Direktur Utama PT MAB, Kelik Irwantono menyambut baik kerja sama ini yang merupakan bentuk komitmen PT MAB dan UI untuk menjadikan Kota Jakarta lebih hijau dan rindang.

Bus Listrik UI tipe MD12E NF diujicobakan dengan daya tampung 48 penumpang. Dengan kekuatan baterai 315,85 kWh, Bus Listrik UI mampu menempuh jarak 250 km dengan hanya membutuhkan pengisian daya baterai selama 1,5–2 jam.

Mengacu pada Peraturan Presiden no.55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi Jalan.

Hal itu juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk “Recover Together, Recover Stronger” pada G20 serta kebijakan pemerintah yang mendorong industri otomotif untuk menuju era elektrifikasi melalui roadmap Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), PEVS bertujuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan knowledge mengenai BEV pada masyarakat.

Turut hadir dalam penandatanganan kerja sama ini, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo; Komisaris Utama PT Transjakarta, Sudirman Said, Direktur Utama PT Transjakarta, M. Yana Aditya; Direktur Utama PT MAB, Kelik Irwantono; dan Direktur Teknik PT MAB, Bambang Tri Soepandji. (nn)

DEPOK – Seleksi Masuk Universitas Indonesia atau SIMAK UI kembali dibuka. Berikut ini informasi terbaru tentang SIMAK UI mulai dari tata cara ujian dan peraturan yang wajib diketahui peserta.

SIMAK UI adalah ujian seleksi terpadu masuk Universitas Indonesia (UI) yang diselenggarakan bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di UI. Ujian ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk semua program pendidikan yang ada di UI. Mulai Program Vokasi (D3), Sarjana Reguler, Sarjana Kelas Paralel, Profesi, Magister, hingga Doktor.

Perlu diketahui, bahwa ujian SIMAK UI dilaksanakan tanggal 19 dan 20 Juni 2021. Sebelum mengikuti seleksi masuk UI, sebaiknya calon peserta mengetahui informasi lengkap, termasuk tata cara ujian SIMAK UI. Berikut ini kami rangkum ulasannya khusus buat kamu. Jangan lupa dicatat, ya!

Tata Cara Ujian SIMAK UI

Dilansir dari akun Instagram Universitas Indonesia, ada beberapa tata cara ujian SIMAK UI yang perlu diperhatikan demi mendukung kelancaran ujian. Berikut ini tata cara ujian SIMAK UI yang wajib dipatuhi peserta:

1. Perangkat ujian

Perangkat yang dapat digunakan untuk ujian SIMAK UI adalah laptop dengan kamera atau komputer desktop dengan webcam atau tablet atau HP dengan resolusi minimal 1.280×720. Pastikan perangkat ujian yang digunakan memiliki kamera yang berfungsi dengan baik, dan diarahkan langsung ke peserta ujian.

JAKARTA – Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Ari Kuncoro mengatakan UI memiliki kewajiban moral untuk memimpin perubahan riset dan pendidikan termasuk industri kesehatan.

“Dengan demikian kami akan memperbaiki akses serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia,” katanya saat memberikan kata pembukaan dalam webinar series seri ke-2 bertajuk “Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Indonesia” pada Kamis (25/3/2021).

Diakui UI telah berkiprah menghasilkan berbagai inovasi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Semua produk inovasi itu merupakan hasil kolaborasi lintasdisiplin antara rumpun ilmu kesehatan, sains teknologi dan sosio-humaniora.

Sebagai negara besar, lanjut dia Indonesia memanfaatkan ketahanan dan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Hal ini untuk kemajuan riset khususnya masalah ketahanan dan kemandirian kesehatan di Tanah Air.

Sementara Ketua Majelis Wali Amanat UI, Saleh Husin mengatakan, webinar ini bertujuan agar para pemateri dapat berdiskusi masalah kesehatan termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Nantinya hasil diskusi dari para narasumber ini akan menghasilkan pemahaman atau usulan untuk membangun ketahanan dan kemandirian kesehatan Indonesia.

“Nantinya hasil webinar ini akan dirangkum oleh FK UI menjadi naskah akademik yang bisa dijadikan kebijakan. Semua ini akan kami serahkan sebagai suatu sumbangan pemikiran dari UI untuk pemerintah. Kami berharap hasilnya nanti bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tutup Saleh Husin.

SUMBER : BERITASATU TV