Berdasarkan data kepolisian, aksi unjuk rasa oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama beberapa elemen massa lainnya berpusat di kawasan Monas.

Sementara itu, demonstrasi dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN KNARA) dan elemen massa lainnya berlangsung di depan Gedung DPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung, menyatakan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan sekaligus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami menyiapkan personel untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Kami mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan,” ujar Reynold dalam keterangannya, Senin (22/6).

Reynold juga menginstruksikan seluruh personel yang bertugas untuk selalu menjaga profesionalitas, tidak mudah terpancing oleh situasi di lapangan, serta dilarang keras membawa senjata api maupun senjata tajam.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Layani masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan baik sesuai prosedur, serta tetap menjaga soliditas dalam pelaksanaan pengamanan,” tegasnya.

Di sisi lain, Reynold mengimbau para peserta aksi agar menyampaikan pendapat mereka secara tertib dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ia mengajak korlap dan massa aksi untuk saling bekerja sama menjaga kondusivitas.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak anarkis, dan mematuhi aturan yang berlaku,” tutur Reynold.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi unjuk rasa, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi agar mencari jalur alternatif. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional melihat perkembangan di lapangan,” ucapnya menambahkan.

Polres Metro Jakarta Pusat memastikan bahwa pengamanan akan terus dilakukan pengawalan ketat hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai demi memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. []

Keenam pelaku keseluruhan diidentifikasi merupakan warga Kota Pekalongan. Namun mereka dijerat dengan dua tindak kejahatan berbeda.

Tiga orang tersangka ditetapkan sebagai pelaku yang melakukan perusakan mesin ATM oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota.

“IR alias E bin M (21 tahun), warga Jl Kalimantan, Kelurahan Podosugih (Pekalongan Barat), RARS alias A bin RBW (34 tahun) dan MA bin R (25 tahun), warga Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Tirto (Pekalongan Barat),” terang Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setiyanto, Kamis (30/10).

Sementara tiga orang lainnya menjadi tersangka karena turut serta melakukan penjarahan uang yang ada di mesin ATM tersebut.

“Mereka yaitu MIN (21 tahun) dan MM alias S (24 tahun), warga Jl Karya Bakti, Kelurahan Medono (Pekalongan Barat), serta WAF (27 tahun), warga Kelurahan Jenggot (Pekalongan Selatan),” imbuhnya saat konferensi pers di Serambi Mapolres Pekalongan Kota.

Ia menyampaikan kronologi kejadian mengatakan aksi unjuk rasa yang terjadi di Kompleks Kantor Setda Pemerintah Kota Pekalongan dan Gedung DPRD itu kemudian berlanjut dengan terjadinya pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan.

”Salah satunya yakni perusakan mesin ATM Merk Hyosung milik Bank Jateng, yang posisinya di depan pintu gerbang masuk di samping pos Satpol PP Kota Pekalongan,” ujarnya.

Modus para pelaku yaitu dengan cara merusak dan mencongkel mesin ATM menggunakan linggis, untuk mengambil uang di dalamnya.

“Setelah terbongkar, sebagian besar uang di dalam mesin sudah terbakar akibat panas dari kebakaran yang terjadi saat kerusuhan berlangsung,” paparnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Bank tersebut mengalami total kerugian sekitar Rp596,4 juta dari isi uang di mesin ATM, ditambah kerusakan fisik mesin ATM senilai Rp70 juta.

Menurut AKP Setiyanto, dari total uang tersebut, para pelaku hanya berhasil mengambil sekitar Rp6 juta, namun sebagian besar uang yang didapatkan sudah rusak atau terbakar.

”Para pelaku membawa uang hasil curian tersebut yang dimasukkan dalam karung, lalu dibawa ke Lapangan Mataram. Saat karung dibuka, uangnya sempat dijarah sebagian pelaku kerusuhan lainnya. Sehingga mereka hanya dapat uang Rp6 juta dalam kondisi rusak atau terbakar,” kata Kasatreskrim.

Uang yang rusak itu kemudian ditukarkan melalui media sosial oleh para pelaku, dengan nilai tukar sekitar Rp2,6 juta untuk setiap Rp3 juta uang rusak yang dimiliki mereka.

”Ketiga pelaku perusakan mesin ATM berhasil diamankan pada Rabu 24 September 2025, setelah tim penyidik berhasil mengidentifikasi keberadaan mereka berdasarkan alat bukti dan rekaman CCTV di lokasi kejadian,” lanjutnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari para pelaku yakni linggis besi baju berwarna biru, kaos berwarna hitam, jaket berwarna hijau hitam, topi berwarna hitam, dan HP merk VIVO Y03 warna hitam.

“Selain itu uang tunai senilai Rp2.250.000, HP merk Redmi Note 10 berwarna putih, HP merk Vivo Y21 warna Siera Blue, dan HP merk Oppo A12 warna Biru,” jelasnya.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan turut serta melakukan pencurian.

”Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan jangan mudah terpancing provokasi yang tidak jelas sumbernya. Mari bersama-sama kita jaga Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Bahkan, katanya, beberapa WA rekannya di-hack, tidak bisa dibuka.

Rafly mengungkapkan itu dirinya bersama anggota BEM SI lainnya berunjuk rasa di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Januari 2024.

“Kami pastikan, kami tidak akan berhenti menyuarakan suara rakyat kecil dan ketidakadilan,” ucap Rafly.

Menurut dia, jika anggota BEM SI takut, maka orang-orang di sekitarnya akan ikut ketakutan.

“Mengutip apa yang disampaikan oleh seorang tokoh perjuangan HAM bernama Munir Said Thalib, beliau mengatakan, ‘jika seandainya saya takut, saya harus berusaha untuk tidak takut agar orang-orang di sekitar saya tidak takut’. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman supaya jangan takut menghadapi ini,” ujarnya.

Rafly kembali menegaskan, apa yang dialami beberapa anggota BEM SI ini tidak dapat menghentikan para mahasiswa untuk mengkritik pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami akan terus menggaungkan dan akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat jika tuntutan-tuntutan kami tidak didengarkan,” kata Rafly.

“Hari ini kami melakukan aksi di depan KPU RI dengan membawa sejumlah pesan. Salah satunya, kami menuntut kepada setiap pejabat negara, baik Presiden maupun Wakil Presiden, TNI, Polri, sampai perangkat desa di tingkat bawah bertindak netral di Pemilu 2024 ini,” pungkasnya.

Dalam aksi demonstrasi di depan kantor KPU, massa BEM SI membawa spanduk bergambar wajah mirip Presiden Jokowi.

Spanduk itu kemudian dibentangkan di tengah jalan raya, sehingga dilindas oleh pengendara kendaraan bermotor.

Tak hanya gambar mirip Jokowi saja. Di dua spanduk juga ada tulisan yang berbunyi ‘Tahanan rakyat, Jokowi penjahat demokrasi’.

Begitu kendaraan yang melintas di depan Gedung KPU melindas spanduk-spanduk tersebut, massa BEM SI bersorak kegirangan. Mereka sangat senang karena pengendara yang melintas tidak ragu-ragu untuk melindas spanduk yang sengaja dibuat untuk aksi ini.

“Injak, injak, injak,” ucap massa aksi serentak.

Menyadari akan banyak pengendara melindas spanduk bergambar mirip Jokowi, polisi yang berjaga-jaga menutup jalan raya yang berada persis di depan Kantor KPU RI.

Aparat kepolisian menutup Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia (HI). (*)

Para sopir melempari kantor Gubernur Jambi dengan batu. Akibatnya, sejumlah fasilitas rusak salah satunya kaca gedung Kantor Gubernur Jambi pecah.

Selain itu, kaca di ruangan Wakil Gubernur Jambi, ruangan Asisten 1 dan Asisten 2 juga pecah akibat terkena lemparan batu.

Begitu juga dengan 2 unit mobil yang terparkir di area kantor Gubernur Jambi turut rusak.

Karena situasi yang tidak terkendali memaksa aparat kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Para sopir angkutan batubara berunjuk rasa karena tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Gubernur Jambi Al Haris.

Mereka meminta Gubernur Al Haris mencabut Instruksi Gubernur (Ingub) tentang larangan angkutan batubara melewati jalan nasional yang diberlakukan sejak 3 Januari 2024 lalu.

Menurut mereka, larangan itu membuat mereka kesulitan mencari penghasilan. Apalagi, sebagian di antara mereka masih harus mengangsur pembayaran kredit truk.

Dalam rapat terbatas dengan Forkopimda dan perwakilan sopir angkutan batubara, Gubernur Al Haris menyatakan menolak mencabut Ingub tersebut.

“Hasil rapat tidak sesuai dengan permintaan kami. Kami menginginkan diperbolehkan melintas di jalan nasional. Jika tetap tidak diperbolehkan, tutup juga dong pengangkutan jalur air, biar adil pihak perusahaan juga merasakan,” ucap Ketua Komunitas Sopir (KS) Bara Provinsi Jambi Tursiman.

Dalam Ingub tersebut, rute angkutan Batubara dialihkan dari tambang menuju pelabuhan melalui Desa Jebak, Kabupaten Batanghari.

Para sopir menilai, pengalihan rute itu tidak sesuai dengan upah yang diterimanya.

“Opsi yang kami tawarkan truk yang beroperasi hanya 500 unit, tidak seluruhnya. Tapi tetap tidak disetujui,” ujarnya.

“Ini masalah perut. Seharusnya pemerintah memikirkan nasib kami. Sudah sebulan lebih kami tidak beroperasi. Dari mana kami bisa memenuhi kebutuhan hidup,’” sambungnya.

Merasa dirugikan, pihak Pemprov Jambi melaporkan perusakan fasilitas kantor Gubernur Jambi yang dilakukan oleh para sopir angkutan batubara itu ke Mapolda Jambi, Senin, 23 Januari 2024.

Dalam daftar inventaris kerusakan yang ditujukan kepada Kapolda Jambi, Pemprov Jambi menyebutkan secara rinci, yakni kaca utama Gedung Utama Kantor Gubernur Jambi sebanyak kurang lebih 137 keping, 30 buah lampu tembak 500 Watt, 25 buah lampu hias, dan 5 buah lampu gantung besar.

Inventaris lainnya yang mengalami kerusakan akibat perilaku anarkis para sopir angkutan batubara yaitu 2 buah AC standing, 12 buah AC split, dan 2 unit mobil.

Nilai total keseluruhan kerusakan inventaris Pemprov Jambi itu mencapai ratusan juta rupiah.

“Kita laporkan ke Polda Jambi,” kata Plt Karo Hukum Setda Provinsi Jambi Ali Zaini, Senin, 22 Januari 2024. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin (6/2/2023). Apa saja tuntutan mereka kali ini?

Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja.

Mereka juga mendesak DPR untuk mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perpu No 2 Tahun 2022 terkait omnibus law Cipta Kerja. Setidaknya ada sembilan poin yang dipermasalahkan dalam omnibus law Cipta Kerja, meliputi upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Selain itu, para buruh juga menyoroti RUU Kesehatan, yakni mengenai revisi beberapa pasal di Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau UU BPJS. Dalam revisi ini, Dewan Pengawas dari unsur buruh dikurangi menjadi satu.

“Yang membayar BPJS itu buruh, kok wakil kami dikurangi? Kok malah unsur buruh dan pengusaha yang dikurangi? Harusnya yang dikurangi itu gaji DPR itu,” ujar Said.

Masih mengenai UU BPJS, kewenangan BPJS yang semula di bawah Presiden menjadi di bawah Menteri Kesehatan juga disoroti.

Said Iqbal mengatakan, pengelola jaminan sosial di seluruh dunia mayoritas di bawah Presiden, bukan kementerian.

Menurutnya, BPJS adalah lembaga yang mengumpulkan uang dari rakyat dengan jumlah yang terus membesar, sehingga harus berada di bawah presiden.

Partai Buruh juga memberikan dukungan terhadap organisasi tenaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI.

Surat izin praktik dokter tidak boleh dikeluarkan sembarangan, karena pelayanan kesehatan mempertaruhkan hidup mati pasien.

“Secara bersamaan dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, Partai Buruh mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan. Hal ini sebagaimana yang diminta presiden,” ujarnya.

Said Iqbal melanjutkan, rancangan undang-undang terkait kepentingan bisnis terkesan cepat sekali disahkan, tetapi giliran RUU PPRT yang bersifat perlindungan tak kunjung disahkan.

“Jangan-jangan ada kepentingan industri farmasi, rumah sakit swasta besar, dan membuka ruang komersialisasi kesehatan dalam RUU Kesehatan sehingga pembahasannya terkesan cepat? Sedangkan yang bersifat perlindungan, seperti halnya RUU PPRT yang sudah 19 tahun tak kunjung disahkan,” ujar Said Iqbal.

Sementara itu, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz juga meminta agar Pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di sektor industri pertambangan diperketat. Dia pun menyinggung soal K3 yang menyebabkan konflik PT PT Gunbuster Nickel Industri (GNI).

“Karena persoalan K3 inilah yang salah satunya memicu konflik di perusahaan GNI,” kata dia lewat keterangan tertulis.

Selain itu, hal lain yang disoroti adalah perlindungan buruh perkebunan dan perlindungan buruh outsourcing perusahaan BUMN, misalnya berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan outsourcing di lingkungan PT PLN (Persero). Selain itu, buruh juga menolak ERP atau kebijakan bayar berjalan elektronik.

Aksi hari ini akan dipusatkan di depan gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta dengan melibatkan ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Di Jakarta ditargetkan 5 ribu (peserta unjuk rasa hari ini),” kata Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono.

Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa dilakukan serempak di berbagai kota industri, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan lain-lain. Di masing-masing kota, peserta aksi unjuk rasa hari ini berkisar ratusan hingga ribuan pekerja/buruh.