Padahal pemerintah sudah menetapkan Covid-19 dengan status andemi.

Namun masyarakat diimbau untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Di tengah kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini, apakah masyarakat perlu melakukan vaksin booster kembali?

Pakar Paru Prof Erlina Burhan menjelaskan, pada dasarnya, kekuatan antibodi yang dihasilkan vaksin Covid-19 akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu.

Prof Erlina menyebut, kekuatan antibodi pada vaksin Covid-19 itu akan semakin berkurang dalam kurun waktu enam hingga 12 bulan.

JAKARTA, Eranasional.com – Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman menyebut dunia, termasuk Indonesia berisiko mengalami hiperendemi (hyperendemic) COVID-19. Fenomena ini memunculkan kemungkinan kasus COVID-19 akan naik lagi, utamanya jika tidak tahan melalui penerapan protokol kesehatan (prokes) dan akselerasi vaksin hingga dosis ketiga (booster).

Untuk diketahui, hiperendemi merupakan kondisi saat suatu penyakit muncul terus-menerus di wilayah geografis dan dalam intensitas yang lebih tinggi dibanding endemi.

“Kemungkinan COVID-19 akan naik lagi, ya mungkin. Ada kecenderungannya selain masih belum terkendali, sekarang ke arah hiperendemi. Dan ini yang terjadi di dunia, yang artinya tentu akan bisa terjadi dan berdampak ke Indonesia,” kata Dicky, Jumat (6/1/2023).

Dicky menuturkan, hiperendemi mungkin terjadi menyusul fakta bahwa wabah SARS CoV-2 sulit diatasi jika hanya bergantung pada penerapan prokes sebagai upaya, seperti 3T, 5M, dan lain-lain.

Faktor lain yang membuat virus mudah bermutasi adalah biologis dari virus yang makin menentukan seberapa cepat ia mampu bermutasi.

Mutasi varian baru ini kemudian lebih menginfeksi dan menimbulkan kesakitan. Bahkan, mampu menembus antibodi jika akselerasi vaksinasi masih begitu rendah. Beberapa varian baru, kata Dicky, sudah mampu menyebabkan permasalahan jangka panjang di dalam tubuh.

“Saat ini XBB sudah jauh lebih ke arah penyakit yang membawa permasalahan jangka panjang, infeksi kronik, kerusakan organ, menurunkan imunitas. Tantangannya jadi lebih kompleks,” tuturnya.

“Jadi bukan hanya masalah kematian keparahan, tetapi pola hiperendemi saat ini kecenderungannya akan terjadi kasus infeksi yang tinggi. Tidak bisa diprediksi tapi tinggi. Karena itu, akselerasi vaksinasi harus terus digencarkan,” sambung Dicky.

Hingga Kamis (5/1/2023) pukul 18.14 WIB, baru 174.825.069 atau 74,50 persen rakyat Indonesia yang mendapat vaksinasi dosis kedua. Sementara itu, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) mencapai 68.695.826 atau 29,27 persen.

Dicky pun menyarankan agar masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan protokol-protokol kesehatan. Menurut dia, lebih baik mencegah dari pada mengobati.

“Pokoknya sampaikan saja masker tetap harus dipakai, jangan buat masyarakat bingung. Kalau dikatakan enggak pakai masker, ya enggak usah pakai masker. Kita ambil risiko yang paling kecil,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah diminta melakukan uji klinis terhadap vaksin dalam negeri, Indovac dan Inavac, untuk menambah stok vaksin, khususnya vaksin anak-anak usia 6-11 tahun yang ternyata sudah lama kosong.

Hal ini dilakukan sembari menunggu rekomendasi dari WHO dan kajian dari ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) serta IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) untuk ke depan menggunakan vaksin Pfizer pada anak usia di atas 6 tahun.

“Memang vaksin anak-anak masih belum, masih menunggu dari WHO. Saya kira sambil menunggu, kita dorong pemerintah mempersiapkan diri agar vaksin anak bangsa Indovac dan Inavac dari yang dihasilkan Unair dan Bio Farma untuk dilakukan uji klinis, khususnya untuk anak-anak dalam rangka menambah perbendaharaan stok vaksin anak dan booster anak, segera itu,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, kepada wartawan, Senin, 2 Januari.

Namun, setelah dibuat satu penelitian uji klinis terhadap kedua vaksin anak bangsa itu, pemerintah juga harus berkomitmen membeli untuk digunakan sebagai vaksin yang akan disuntikan ke masyarakat.

“Selama ini kan yang dibeli pemerintah terbatas, hanya sebatas Indovac 5 juta, Inavac 5 juta. Jadi harus ada konsesus dari pemerintah untuk membeli karena hasil uji klinis tidak mudah, mahal dan membutuhkan relawan dari anak anak,” kata legislator PDIP itu.

Kemudian setelah ada rekomendasi dari WHO terkait vaksin Pfizer untuk anak usia 6 tahun ke atas, pemerintah juga harus sudah punya stok yang cukup terhadap vaksin booster anak.

“Kalau untuk vaksinasi satu, dua, kan sudah cukup ya. Maka pemerintah juga harus beri respon baik untuk Indovac dan Inavac, meskipun kita tahu bisa untuk anak-anak sudah ada izin darurat,” kata Rahmad.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, merespons kosongnya stok vaksin COVID-19 untuk vaksin anak-anak usia 6-11 tahun di Indonesia.

Nadia mengaku, stok vaksin Sinovac yang ditetapkan sebagai vaksin anak-anak usia 6-11 tahun sudah habis sejak beberapa bulan lalu. Kini, pemerintah masih menunggu vaksin baru produksi PT Bio Farma untuk melanjutkan vaksinasi anak 6-11 tahun tersebut.

“Kita masih menunggu produksi dalam negeri untuk bisa segera digunakan,” kata Nadia dalam pesan singkat, Senin, 2 Januari.

Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin vaksin COVID-19 anak 6 bulan hingga 11 tahun menggunakan Pfizer. Stok Pfizer di Indonesia juga masih dinyatakan cukup.

Namun, Kemenkes belum mengeluarkan surat keputusan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan vaksin selain jenis Sinovac kepada anak 6-11 tahun.

“Kami masih menunggu rekomendasi dari WHO dan kajian dari ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) serta IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) untuk ke depan menggunakan Pfizer pada usia di atas 6 tahun,” ungkap Nadia.

Secara umum, berdasarkan hasil sero survei, kekebalan imunitas penduduk Indonesia per Juli 2022 menyentuh angka 98,5 persen. Cakupan imunitas masyarakat ini meningkat dari bulan Desember 2021 yang menyentuh angka 87,8 persen.

Selama COVID-19 masih ada, kelompok yang paling berisiko untuk tertular virus coronan ini adalah orang yang berusia 18 tahun ke atas, terutama lansia.

“Kelompok ini (18 tahun ke atas) yang harus dikejar lebih dulu (vaksinasinya) karena mobilitasnya yang lebih tinggi. Jadi, ini yang sekarang harus dikejar sambil menunggu ketersediaan vaksin anak-anak,” urai Nadia. **

JAKARTA – Grab dan Good Doctor berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendistribusikan vaksin booster di DKI Jakarta.

Berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA), inisiatif ini dilakukan agar membantu pemerintah Indonesia menekan laju penyebaran virus COVID-19 yang menajam

Pendistribusian vaksin booster kembali dilakukan melalui Grab Vaccine Center (GVC) bersama KemenKopUKM dan Ancol Taman Impian yang beroperasi dari tanggal 21 – 23 Februari 2022 di Gedung Ecovention Allianz Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol.

Grab Vaccine Center akan memberikan vaksin booster kepada masyarakat umum, termasuk lansia di atas 60 tahun, pelaku UMKM, dan mitra pengemudi Grab yang sudah memenuhi syarat, termasuk mereka telah menerima tiket melalui PeduliLindungi.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mendorong pelaksanaan vaksinasi booster, yang diperuntukan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM, oleh semua pihak untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

“Vaksinasi booster dilakukan agar pelaku UMKM dan masyarakat aman dari COVID-19 varian Omicron, yang kini sedang meningkat tajam, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi. Kami akan membagikan vaksin booster ke masyarakat luas, mitra pengemudi, dan mitra merchant UMKM.“

Menurut Menteri Teten, pemulihan ekonomi tahun ini akan tercapai jika pelaku UMKM, konsumen serta masyarakat luas telah divaksin dan dikuatkan dengan vaksinasi booster, selain tetap menjaga protokol kesehatan.

“Kami berharap semua masyarakat bisa melakukan vaksinasi booster secara gratis. Vaksinasi diharapkan dapat mengendalikan hal tersebut, sehingga pemulihan dapat tercapai pada bulan Maret.”

Menteri Teten menambahkan vaksinasi menjadi prioritas Pemerintah.

Eranasional.com – Pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster telah dimulai sejak Rabu (12/1) kemarin. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa vaksin booster diberikan secara gratis atau cuma-cuma.

Meski diberikan secara gratis, ada beberapa syarat penerima vaksin booster yang patut diperhatikan.

Jokowi mengatakan, penerima vaksin dosis ketiga harus telah menerima dua dosis vaksin Covid-19 primer. Penyuntikan juga dilakukan dengan jeda waktu enam bukan dari penyuntikan terakhir atau dosis kedua.

“Adapun syarat dan ketentuan menerima vaksin ketiga ini adalah calon penerima telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua, lebih dari enam bulan sebelumnya,” ujar Jokowi dalam siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/1).

Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyuntikan booster vaksin untuk kelompok lansia dan kelompok rentan.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet RI, berikut detail syarat penerima vaksin booster:

1. Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi PeduliLindungi;
2. Berusia 18 tahun ke atas; dan
3. Telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal enam bulan sebelumnya.

Vaksinasi booster sendiri merupakan vaksinasi Covid-19 yang diberikan setelah seseorang mendapatkan vaksinasi primer dua dosis. Pemberian vaksin dosis ketiga ini diberikan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

Studi menunjukkan adanya penurunan antibodi pada enam bulan setelah pemberian vaksin Covid-19 dosis primer secara lengkap. Dengan demikian, dibutuhkan pemberian dosis lanjutan untuk memperpanjang masa perlindungan, terutama pada kelompok masyarakat rentan.

Booster vaksin dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer. Kedua, mekanisme pemberian vaksin booster dengan jenis vaksin yang berbeda.

Sama seperti vaksin primer sebelumnya, penyuntikan vaksin booster dilakukan secara intramuskular di lengan atas.

Demikian syarat penerima vaksin booster yang kiranya patut untuk diperhatikan.

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat.

Menurutnya kebijakan ini diambil karena pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat.

“Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama,” ujar Jokowi dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/1/2022).

Jokowi menuturkan, proses vaksinasi booster dimulai pada 12 Januari 2022 atau Rabu besok.

Adapun prioritas sasaran vaksinasi booster ini adalah lansia dan kelompok rentan.

“Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus Covid-19 yang terus bermutasi,” lanjutnya.

Kemudian, Kepala Negara juga menjelaskan tentang syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi dosis ketiga ini, yaitu calon penerima vaksin sudah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan lalu.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

“Karena vaksinasi dan disiplin prokes merupakan kunci dalam mengatasi pandemi Covid-19,” tambahnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya akan menyuntikkan sekitar 100 ribu dosis vaksin booster Covid-19 yang menuju kedaluwarsa untuk booster tenaga kesehatan (Nakes).

Pria yang akrab disapa Emil itu menyebut ada dua merek vaksin yang akan digunakan yaitu Astrazeneca dan Pfizer. Kedua vaksin itu akan kedaluwarsa pada 18-30 Januari 2022.

“Kita mulai booster menggunakan vaksin yang akan kedaluwarsa, memang di setiap provinsi ada, khususnya yang merek Astrazeneca dan Pfizer kita akan ada 100 ribuan,” kata Emil kepada CNNIndonesia TV, Rabu (5/1).

Ia menyebut keputusan itu berasal dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Selain kepada Nakes, vaksin booster itu juga akan disuntikkan ke TNI dan Polisi.

Menurutnya, kelompok itu merupakan garda terdepan dalam menghadapi ancaman virus Covid-19. Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia sedang diterjang varian Omicron.

“Sudah diputuskan dari pak Luhut akan kita suntikan vaksin booster ke nakes-nakes yang akan menangani omicron di depan, ke tenaga kepolisan, TNI yang akan menangani omicron di depan,” ucapnya.

“Jadi benteng pertahanan pun selain kita push vaksinasi umum khusus yang ketiga bukan untuk pejabat orang orang elitis tapi untuk mereka yang akan berhadapan omicron di depan kita siapkan,” imbuhnya.

Diketahui, nakes menjadi kelompok prioritas yang mendapatkan suntikan ketiga atau booster. Di luar itu, setidaknya ada dua program vaksinasi booster.

Pertama, program booster pemerintah, yaitu diperuntukkan kepada Lansia, peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI, dan kelompok rentan lainnya. Vaksinasi booster itu tidak dipungut biaya alias gratis.

Sementara, vaksinasi booster untuk umum bisa didapatkan melalui vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri dapat dibiayai oleh perorangan atau badan usaha.

Vaksinasi itu juga akan dibuka di beberapa tempat seperti RS BUMN, RS Swasta, maupun klinik swasta. Layanan itu dibuka pada 12 Januari mendatang.