Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menegaskan bahwa kondisi keuangan saat ini jauh lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga efisiensi menjadi harga mati bagi seluruh jajaran OPD.

“Anggaran kita sekarang hanya sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2025, jadi memang berat. Di awal tahun saja beban kita sudah cukup tinggi akibat jalan rusak dan bencana,” tutur Aaf, sapaan akrab Wali Kota, Rabu (11/3/2026).

Aaf menjelaskan, proyek prestisius yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terpaksa dipinggirkan. Salah satunya adalah rencana pembangunan fasilitas kolam renang yang sempat menjadi janji politiknya.

“Program prioritas visi-misi tetap kita utamakan yang benar-benar urgent. Pembangunan kolam renang tidak kita anggap mendesak karena kebutuhan lain bagi warga masih jauh lebih banyak,” tegasnya.

Meski terjepit, Pemkot berkomitmen agar layanan kesehatan, sosial, dan program rumah tidak layak huni (RTLH) tetap berjalan. Ia meminta masyarakat memaklumi jika tidak semua usulan pembangunan bisa diakomodasi.

“Tidak semua usulan warga bisa kita penuhi sekaligus. Ada yang bertahap, bahkan ada program yang terpaksa dihilangkan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki saat ini,” jelas Wali Kota.

Mengenai nasib tenaga honorer, Aaf meminta PPPK paruh waktu bersabar terkait THR. Ia menegaskan tidak akan mengambil langkah gegabah sebelum ada payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat.

“Kalau memaksakan memberi THR tanpa dasar aturan, justru bisa jadi temuan BPK. Kita harus hati-hati, jangan sampai niat baik malah menjadi masalah hukum di kemudian hari,” imbuhnya.

Senada, Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menyebutkan bahwa kunci menghadapi keterbatasan ini adalah sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Pembangunan Kota dan Provinsi harus selaras. Kami sudah melakukan sinkronisasi dengan mengacu pada Pergub Nomor 7 Tahun 2025 agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran,” kata Andrianto.

Andrianto memastikan bahwa seluruh aspirasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan telah dirumuskan secara partisipatif. Ia menargetkan RKPD 2027 akan disahkan tepat waktu pada Juli mendatang.

“Target kami, pada 1 Juli 2026 nanti RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 sudah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota melalui berita acara kesepakatan Musrenbang ini,” pungkasnya. (em-aha)

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, serta dihadiri anggota DPRD, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Pekalongan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi akan menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan, terutama keselarasan antara program pembangunan Kota Pekalongan dengan nasional (Asta Cita).

Adapun visi Pemkot Pekalongan dibawah kepemimpinannya bersama Wawalkot Balgis yakni mewujudkan Kota Pekalongan lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan akhlaqul karimah.

Untuk mewujudkannya, terdapat 9 misi yang akan dijalankan selama 5 tahun kedepan. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Kedua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata. Selain itu, meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat,” paparnya.

Keempat, membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kelima, peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Disamping itu, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Tak hanya itu, meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah dan mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Selain visi misi tersebut, Aaf dan Balgis juga akan menjalankan 13 program unggulan. Diantaranya, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban rob dan korban kebakaran/bencana, jaminan kesehatan bagi penduduk Kota Pekalongan (berobat cukup bawa KTP).

“Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan, mewujudkan Rumah Aman untuk anak dan perempuan korban bullying, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, memperbanyak ruang kreatif dan seni budaya,” jelasnya.

Menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain), peningkatan bantuan dan intensif bagi petugas posyandu, pengelola RT/RW, takmir masjid dan mushola, dan membangunan kolam renang berstandar nasional dan youth centre.

“Alhamdulillah berjalan lancar dalam penyampaian program visi dan misi Pemkot Pekalongan 5 tahun kedepan,

“Termasuk, ada beberapa program hasil retret selama sepekan sebelum puasa kemarin untuk menyinkronkan program pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat yang tentunya disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran,” ungkapnya.

Menurutnya, di tengah adanya efisiensi anggaran, pihaknya akan memilah program-program mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu untuk dikerjakan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab menambahkan, retret kepala daerah di Magelang sepekan lalu diharapkan bisa menjadi pemersatu dan komitmen seluruh kepala daerah dalam rangka menyatukan program nasional dengan program daerah.

“Insya Allah Pemkot Pekalongan akan terus berkomitmen untuk membangun dan menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekalongan dengan lebih baik lagi dan masyarakatnya bisa semakin sejahtera,” pungkasnya. (em-aha)