Dalam kesempatan itu, Pemkab Jember menyampaikan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025. PAD Jember tumbuh 32,36 persen tanpa kenaikan tarif pajak daerah. Angka tersebut disebut sebagai pertumbuhan tertinggi di Jawa Timur.

Menurut Gus Fawait, PAD memiliki peran penting dalam menopang APBD dan kapasitas fiskal daerah. Karena itu, pemerintah memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang memenuhi kewajibannya.

“PAD menjadi salah satu pilar utama yang menopang stabilitas APBD serta kekuatan fiskal daerah. Karena itu, kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah taat berpartisipasi,” ujar Gus Fawait.

Selanjutnya, Pemkab Jember memberikan penghargaan kepada PPAT Terbaik dan PPATS Terbaik. Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada kontributor pajak melalui kategori PPJT, PBJT, MBLB, dan Pajak Reklame Tetap.

“Seluruh kategori ini mencerminkan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai sektor usaha yang terus menopang perekonomian daerah,” tutur Gus Fawait.

Selain itu, penghargaan mencakup kategori ETPD dan Insan PBB-P2. Kategori tersebut berkaitan dengan digitalisasi serta pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

Gus Fawait juga meminta Bapenda Jember menyiapkan kajian dan regulasi terkait insentif bagi penerima penghargaan. Sementara itu, aparatur wilayah yang berprestasi dapat memperoleh peluang promosi sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Pemkab Jember menyiapkan pembangunan infrastruktur desa melalui prioritas pengaspalan jalan dan penambahan penerangan jalan umum (PJU). Pemerintah juga menyatakan akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha yang taat pajak.

“Dukungan nyata juga disiapkan bagi para pelaku usaha yang dinilai tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saya berjanji akan mempermudah seluruh proses dan urusan perizinan usaha bagi para entitas bisnis yang kooperatif dan taat pajak,” ungkap Gus Fawait.

Capaian tersebut menunjukkan perubahan positif dalam perilaku kepatuhan Wajib Pajak, khususnya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada 1–3 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan baru mencapai 39 SPT.

Peningkatan yang sangat signifikan ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan Coretax serta tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT lebih dini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak awal tahun.

“Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi secara tertib, yang menjadi fondasi penting bagi sistem perpajakan yang sehat,” ujar Rosmauli dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (5/01/2026).

Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan semata angka statistik, melainkan mencerminkan perubahan sikap dan partisipasi publik.

“Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu. Inilah perubahan positif yang terus kami dorong,” tambahnya.

Rincian Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan data DJP, rincian pelaporan SPT Tahunan pada periode 1–3 Januari adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2024 (periode 1–3 Januari 2025):

• Orang Pribadi Karyawan : 5 SPT

• Orang Pribadi Non Karyawan : 11 SPT

• Badan IDR : 23 SPT

• Total : 39 SPT

Tahun Pajak 2025 (periode 1–3 Januari 2026):

• Orang Pribadi Karyawan : 6.085 SPT

• Orang Pribadi Non Karyawan : 1.498 SPT

• Badan USD : 3 SPT

• Badan IDR : 574 SPT

• Total : 8.160 SPT

Peningkatan pelaporan terjadi pada seluruh kelompok Wajib Pajak, dengan kontribusi terbesar berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi, disusul oleh Wajib Pajak Badan.

Aktivasi dan Penggunaan Coretax Terus Meningkat

Sejalan dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan, aktivasi dan penggunaan akun Coretax juga menunjukkan tren positif. Hingga 3 Januari 2026 pukul 10.27 WIB, tercatat

11.273.314 Wajib Pajak telah melakukan login/aktivasi akun Coretax, dengan rincian:

• Wajib Pajak Orang Pribadi : 10.367.456

• Wajib Pajak Badan : 817.228

• Instansi Pemerintah : 88.409

• PMSE : 221

Pada hari yang sama, tercatat 69.146 Wajib Pajak mengakses sistem Coretax, yang terdiri dari:

• Wajib Pajak Orang Pribadi : 65.184

• Wajib Pajak Badan : 3.794

• Instansi Pemerintah : 168

Menurut Rosmauli, hal ini menunjukkan bahwa Coretax tidak hanya diaktivasi, tetapi juga dimanfaatkan secara aktif oleh Wajib Pajak.

“Kami melihat Coretax semakin digunakan secara nyata oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pendampingan,” ujarnya.

Akses dan Layanan Bantuan

Rosmauli menambahkan bahwa DJP terus memastikan Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam melakukan aktivasi akun Coretax.

“Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak. Panduan tersebut kami siapkan agar mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja,” jelasnya.

Bagi Wajib Pajak yang memerlukan bantuan lebih lanjut, DJP juga menyediakan berbagai kanal layanan.

“Apabila Wajib Pajak mengalami kendala, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk mendapatkan pendampingan dari petugas kami,” lanjut Rosmauli.

DJP mengimbau Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

“Pelaporan SPT yang dilakukan lebih awal memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak sekaligus membantu kelancaran administrasi perpajakan secara keseluruhan,” tutup Rosmauli.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan data pembanding yang dimiliki pemerintah.

“Kalau kita jujur dari sisi data beneficial owner yang High Wealth Individual, kebetulan hari ini juga saya melakukan pemanggilan untuk konsultasi kepada HWI. Kami punya data-data yang selama ini mungkin tidak pernah terkomunikasikan dengan baik,” ucap Bimo dalam acara Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba dikutip, Rabu (17/12/2025).

Bimo mengungkapkan, DJP saat ini telah mengantongi beragam sumber data yang jauh lebih lengkap dibandingkan sebelumnya, termasuk data beneficial owner.

“Jadi ada banyak sekali sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib Pajak,” ungkap Bimo.

Namun, ia menyebut sebagian wajib pajak masih beranggapan otoritas pajak tidak memiliki akses terhadap data tersebut, sehingga tidak seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan.

“Terkadang wajib pajak mungkin merasa kita nggak mempunyai akses terhadap data tersebut sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” lanjutnya.

Ia menilai kondisi tersebut sebagai sebuah paradoks fiskal. Menurutnya, kelompok berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan ekonomi yang besar, namun pelaporan pajaknya tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

“Kami bisa melihat di situ betapa sebenarnya ada sebuah paradoks. Dimana seharusnya kebijakN fiskal itu bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi balancer supaya ketimpangan sosial, ketimpangan penghasilan itu bisa terminimalisasi,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Wajib pajak perlu melakukan validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (PMK 112/2023).

Peraturan tersebut mengatur bahwa seluruh Wajib Pajak di Indonesia wajib menggunakan NIK (16-Digit) sebagai NPWP dengan tanggal efektif yaitu mulai 1 Januari 2024. Berkaitan dengan itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masih mengizinkan NPWP (15-digit) digunakan untuk fasilitas perbankan sampai dengan 31 Desember 2023.

Proses validasi dengan status data valid untuk memastikan bahwa 16-digit NIK telah dapat digunakan sebagai NPWP adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing Wajib Pajak orang Pribadi yang merupakan Penduduk.

Apabila Nasabah belum melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP pada tanggal yang sudah ditetapkan, maka akan dianggap tidak memiliki NPWP yang dapat berisiko terkena kenaikan tarif dalam pemotongan pajak penghasilan.

Bank BRI berharap nasabah segera memvalidasi data pribadi secara bertanggung jawab. Selanjutnya, Bank BRI juga mengungkapkan bahwa nasabah bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan validitas data yang diberikan. Bank tidak memiliki kewajiban untuk melakukan validasi atas kebenaran data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan nasabah dalam aktivasi atau pemadanan NIK KTP sebagai NPWP. Pertama, aktivasi NIK menjadi NPWP dilakukan secara mandiri melalui website resmi dirjen pajak dan berakhir pada 31 Desember 2023. Adapun detail cara aktivasi NIK menjadi NPWP sebagai berikut:

1. Masuk ke situs https://pajak.go.id dan pilih menu ‘‘Login’’ kemudian masukkan NPWP serta password yang dimilki dan juga kode keamanan sesuai dengan yang diminta, lalu klik ’’Login’’

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 5,83 juta wajib pajak orang pribadi terlambat atau belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai batas waktu 31 Maret 2023. Ditjen Pajak menyatakan mereka yang telat akan dikenakan denda.

“Sampai dengan 1 April 2023 sebanyak kurang lebih 5,83 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT terlambat atau belum melaporkan SPT Tahunan 2022,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Dwi Astuti, Rabu (5/4/2023).

Dwi menjelaskan, denda administrasi atas keterlambatan lapor SPT Tahunan dikenakan sesuai Pasal 7 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yakni sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi.

Meski begitu, mereka yang terlambat tetap harus melaporkan SPT Tahunan.

“Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT Tahunan masih dapat melaporkan SPT Tahunan-nya, namun atas keterlambatan pelaporan atau tidak melaporkan SPT akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 7 UU KUP,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Dwi, wajib pajak orang pribadi yang terlambat lapor SPT Tahunan akan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) berisi penjelasan jenis SPT yang terlambat atau tidak dilaporkan beserta jumlah sanksinya.

DJP dalam laporannya menyatakan telah menerima 12.016.189 SPT Tahunan dari wajib pajak hingga 31 Maret 2023 atau tumbuh 3,13%. Itu terdiri dari 11.682.479 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 333.710 Wajib Pajak Badan yang batas akhir pelaporannya sampai tanggal 30 April 2023.

“Bagi Wajib Pajak yang belum lapor SPT setelah 31 Maret 2023, kami imbau untuk segera melaporkannya. Kewajiban lapor SPT tetap ada karena batas waktu pelaporan tidak menggugurkan kewajiban lapor SPT Tahunan yang ditetapkan Undang-Undang,” tegas Dwi.

SOLO, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo, Kamis (9/3/2023). Dalam sidak itu Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, serta para pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu agenda sidak Jokowi adalah meninjau para wajib pajak (WP) yang sedang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak tahun 2022 di KPP Pratama Solo itu.

Saat mendatangi KPP tersebut, Jokowi mengaku kaget lantaran ternyata masih terjadi antrean para WP yang akan menyampaikan SPT pajaknya secara langsung di KPP Pratama itu. Padahal menurut kepala negara, WP bisa saja melaporkan SPT pajaknya secara daring atau online melalui e-filling. 

”Sore ini saya datang langsung ke KPP Pratama Surakarta (Solo) untuk mengecek langsung penyampaian SPT tahun 2022, saya kaget karena WP masih banyak yang antre. Padahal kita bisa isi e-filling di rumah secara online,” kata Jokowi di KPP Pratama Solo, Kamis sore tadi.

Namun di saat yang sama, Jokowi juga menjelaskan lebih lanjut alasan para WP itu tetap melaporkan SPT pajak ke tiap kantor pajak. Sebab masyarakat ingin memastikan bahwa data pajak yang diisikan sudah betul.

”Ternyata memang wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul. Ada yang kurang yakin, bawa sini, benar, baru bayar,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah melaporkan SPT Tahunan pajaknya secara daring melalui e-filling pada Senin lalu, 6 Maret 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, secara nasional ada peningkatan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan pajaknya secara lebih awal. Pada tanggal 9 Maret 2022 lalu, mislnya, Jokowi menyebut ada sebanyak 5,4 juta WP yang telah melaporkan SPT Tahunan secara lebih awal.

Adapun pada tanggal yang sama tahun ini, atau 9 Maret 2023, tercatat ada sebanyak 6,6 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan pajaknya secara lebih awal.

“Artinya ada kenaikan jumlah WP atau masyarakat yang menyampaikan SPT Tahunan lebih awal. Artinya masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan. Seperti ini yang saya seneng,” ucapnya.

Lebih jauh Jokowi berharap agar seluruh WP dapat menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2022 itu paling lambat 31 Maret 2023.

Pasalnya, hanya dari penerimaan negara berasal dari pajak yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dana desa, bantuan sosial, membangun jalan, membangun pelabuhan, hingga memperbaiki jalan. ”Itu semua dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” kata Jokowi.

Eranasional.com – Mulai tahun depan Pemerintah berencana akan menghubungkan NIK KTP dengan NPWP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor, adanya pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) nanti, masyarakat akan semakin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

“Contohnya, kalau sebelumnya harus repot memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi,” kata Neil, Senin (13/6/2022).

Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua yang ber-NIK harus membayar pajak.

Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang NIK-nya sudah diaktivasi.

JAKARTA – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah memastikan bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan dihapus. Di mana NPWP akan digantikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

“Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (5/10/2021).

Sebelumnya Zudan mengungkapkan bahwa ke depan NIK memang akan menjadi satu-satunya nomor. Sehingga semua penduduk akan langsung mendapatkan status wajib pajak.

Namun begitu dia mengatakan bahwa hal ini akan dilakukan secara bertahap.

“Nah ini bertahap seperti itu. Sehingga semua penduduk itu nanti langsung bisa mendapatkan status sebagai wajib pajak semuanya. Tapi tentunya kan tidak semua langsung membayar pajak karena kan ada kategorinya dan ketentuannya,” ungkapnya.

Zudan menjelaskan bahwa ketentuan ini sedang disiapkan di dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dimana hal ini diawali dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2021 yang mensyaratkan NIK dalam mengakses pelayanan public.

“Nah sekarang diawali dari Perpres ini. Perpres untuk menjaga agar semua layanan publik kita berbasis NIK. Jadi sudah diawal Perpres 69/2019 kemudian ditegaskan kembali dalam Perpres 83/2021,” pungkasnya.