Salah satu wujud nyata dukungan tersebut diwujudkan melalui Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) — dapur bergizi gratis yang dikelola Polri. Di antara 692 unit yang telah dibangun di seluruh Indonesia, SPPG Plawa Polda Bali menjadi salah satu dapur percontohan yang telah beroperasi, menunjukkan kinerja konsisten dalam pelayanan pangan bergizi yang higienis, lezat, dan bernilai gizi tinggi.

Dalam kunjungan kerja ke SPPG Plawa pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 13.00 WITA, Wakapolri Komjen. Dedi Prasetyo, menyoroti pentingnya inovasi menu bergizi lokal yang disesuaikan dengan selera anak-anak penerima manfaat. Menurutnya, cita rasa merupakan jembatan penting agar anak-anak tidak hanya makan karena kebutuhan, tetapi juga karena menikmati dan menyukai makanannya.

“Kandungan gizi yang tinggi akan lebih bermakna jika diolah dengan rasa yang disukai anak-anak. Inovasi menu lokal bukan hanya menjaga keberagaman kuliner Indonesia, tetapi juga memastikan anak-anak makan dengan senang hati setiap hari,” ujar Wakapolri.

Wakapolri menegaskan, setiap SPPG Polri harus memiliki menu khas daerah yang menjadi identitas dan simbol inovasi. Dengan begitu, setiap dapur bergizi Polri tidak hanya menjadi pusat distribusi pangan sehat, tetapi juga ruang edukasi tentang pentingnya gizi seimbang yang dikemas dengan cita rasa lokal.

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri didampingi olehIrjen Pol. Iman Prijantoro, Analis Kebijakan Utama Bidang Manajemen Operasional Itwasum Polri, Irjen Pol. Daniel Adityajaya,  Kapolda Bali; dan Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana, Wakapolda Bali.

Mereka meninjau langsung dapur, peralatan, ruang penyimpanan, serta mekanisme distribusi ompreng ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Wakapolri juga berdialog dengan para relawan dan tenaga dapur untuk memastikan standar food security dan higienitas dijalankan dengan ketat guna mencegah dampak negatif terhadap kesehatan penerima manfaat.

Kekhasan SPPG Polri terletak pada sistem ketahanan pangan (food security) yang terintegrasi dan diawasi secara berlapis. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan, semua melalui pengawasan ahli gizi dan inspeksi rutin oleh pengawas internal Polri. Langkah ini memastikan bahwa setiap makanan yang keluar dari dapur SPPG benar-benar aman, bergizi, dan layak konsumsi.

Selain itu, Polri juga menanamkan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam perbaikan sarana dan prasarana dapur, penyediaan air panas, pengering ompreng, serta kelayakan penyimpanan bahan pangan. Semua diarahkan agar pelayanan publik Polri melalui SPPG tetap konsisten dan berkelanjutan.

Hingga 30 Oktober 2025, Polri telah mengoperasikan 233 unit SPPG dari total 692 unit yang dibangun secara nasional, dengan 70 unit siap operasional dan 389 unit dalam tahap pembangunan. Di wilayah Provinsi Bali, terdapat 10 unit SPPG di bawah pembinaan Polda Bali, terdiri atas 2 unit operasional (termasuk SPPG Plawa), 4 unit siap operasional (100%), dan 4 unit dalam tahap pembangunan.

Wakapolri menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis Polri bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi tentang membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui inovasi menu lokal yang digemari anak-anak, Polri menghadirkan wajah humanis institusi — menjaga keamanan sekaligus menyehatkan bangsa.

L

“Polri tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan gizi yang cukup. Itulah bagian dari tugas mulia Polri hari ini dan ke depan,” pungkas Wakapolri.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen. Dedi Prasetyo saat mewakili Kapolri dalam kegiatan The 2nd Joint Committee Polri – Ministry of Interior (MOI) Kingdom of Saudi Arabia yang berlangsung di Hotel Bintang Bali Resort, Kuta, Bali, Kamis (30/10/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, sekaligus forum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang keamanan dan penegakan hukum lintas negara.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tiga fokus utama untuk menjadi prioritas nasional dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan hukum Indonesia, yaitu:

1. Pemberantasan narkotika,

2. Pemberantasan penyelundupan, dan

3. Pemberantasan judi online

“Perang terhadap tiga kejahatan besar ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi lintas lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Polri terus memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga negara, serta mitra internasional seperti Interpol dan otoritas keamanan negara sahabat,” ujar Wakapolri dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Wakapolri menyampaikan bahwa Polri telah menorehkan capaian signifikan dalam penindakan kasus narkotika. Dalam kurun waktu terakhir, Polri berhasil memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis dengan total berat 214,84 ton dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp29 triliun.

Langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Polri terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi narkoba sebagai ancaman serius terhadap masa depan bangsa.

Wakapolri juga menyoroti tren baru penyalahgunaan narkotika yang semakin adaptif terhadap teknologi dan gaya hidup masyarakat modern. Ia menjelaskan munculnya pola baru seperti penyalahgunaan ketamin yang dihirup melalui hidung dan etomidate yang dicampur dalam liquid pods, yang kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Karena itu, penguatan kerja sama internasional dalam bidang riset, intelijen, dan laboratorium forensik dinilai sebagai langkah strategis. Kolaborasi Polri dengan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pemberantasan narkotika, penyelundupan, serta kejahatan lintas batas lainnya.

Sambut Positif

Pihak Kerajaan Arab Saudi, melalui Major General Abdullah Bin Abdulrahman Al-Hamad, selaku Kepala Delegasi, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara telah mencakup seluruh potensi ancaman lintas batas, termasuk terorisme dan kejahatan transnasional.

“Kerajaan Arab Saudi berkomitmen memperkuat koordinasi strategis dengan Indonesia untuk bersama-sama menghadapi ancaman narkotika, ekstremisme, dan kejahatan lintas negara,” ungkap Al-Hamad.

Pertemuan ini menghasilkan Minutes of Meeting (MoM) yang memuat langkah-langkah konkret implementasi kerja sama keamanan bilateral antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.

Dalam MoM tersebut disepakati bahwa kerja sama pemberantasan narkotika akan mulai dilaksanakan pada Desember 2025, diikuti dengan kerja sama di bidang keamanan lainnya.

Kerja sama strategis ini menjadi bentuk nyata diplomasi kepolisian (police diplomacy) yang tidak hanya memperkuat stabilitas kawasan, tetapi juga menjadi model sinergi global dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara.

Kegiatan The 2nd Joint Committee Polri–MOI Kingdom of Saudi Arabia dihadiri oleh pejabat tinggi Polri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta delegasi Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.

Melalui forum ini, Polri menegaskan tekadnya untuk terus menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keamanan nasional, memperkuat penegakan hukum, dan melindungi masa depan bangsa dari ancaman kejahatan global.

Surat penunjukan itu tertuang dalam surat telegram yang diperlihatkan salah satu mantan pejabat Polri kepada kumparan. Surat itu bernomor ST/2517/XI/KEP./2024. Surat itu diteken Kapolri.

Selain Wakapolri, AsSDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo juga turut dimutasi. Ia akan menggantikan Komjen Ahmad Dofiri sebagai Irwasum Polri.

Hal itu juga dibenarkan Mantan Wakapolri Agus Andrianto.

“Keliatannya begitu,” kata Agus kepada kumparan lewat pesan singkatnya.

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Nasional, pagu indikatif Polri untuk TA 2025 itu sebesar Rp104,67 triliun. Namun, menurutnya kebutuhan Polri untuk TA 2025 yakni sebesar Rp165,31 triliun.

“Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44,74 triliun atau naik 38,12 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2024,” kata Agus dikutip dari Antara, Selasa (11/6/2024).

Dia menjelaskan, dalam rangka menyiapkan ketanggapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya peningkatan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melanjutkan reformasi birokrasi, hingga masih tingginya kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan pencucian uang.

Selain itu, menurutnya penambahan anggaran itu juga mempertimbangkan rencana pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, masih berkembangnya kejahatan siber, serta ditetapkannya Polda Papua Barat dan Papua Tengah.

Adapun pada tahun 2023, menurutnya Polri melakukan realisasi anggaran sebesar 98,38 persen. Di tahun tersebut, Polri mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp121,8 triliun dan terserap sebesar Rp119,8 triliun.

Sedangkan pada tahun 2024, menurutnya Polri sudah melakukan realisasi anggaran sebesar 42,4 persen hingga 29 Mei 2024. Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp119,6 triliun, sejauh ini sudah terserap sebesar Rp50,8 triliun.

“Kiranya hasil rapat ini dapat mempertimbangkan adanya penyesuaian atau penambahan anggaran Polri pada penetapan pagu anggaran Polri pada tahun anggaran 2025,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan tugas komisinya di bidang anggaran adalah menetapkan dan membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara (Wakapolri) Komjen Agus Andriantoj, didampingi Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa dan disaksikan Plt Gubernur Sulsel dan jajaran Forkopimda lainnya.

Kegiatan berlangsung di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Rabu 7 Februari 2023.

Dalam sambutannya, Rektor Unhas Prof Jompa memberikan apresiasi terhadap peran Polri dalam memfasilitasi kesempatan pendidikan tinggi bagi mahasiswa melalui pemberian beasiswa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut bukan sekedar pertukaran formalitas, tetapi merupakan koinvestasi strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan publik.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memegang mandat penting dalam memfasilitasi transformasi pengetahuan.

Prof Jompa menambahkan, Unhas sebagai perguruan tinggi memiliki peran sebagai pusat yang mendukung dan memperkuat hubungan dengan lembaga eksternal, termasuk Polri untuk mencapai tujuan bersama.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp18,9 miliar, tepatnya Rp18.969.569.025. Jumlah tersebut merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat Agus menjabat sebagai Kabsreskrim.

Komjen Agus terakhir menyerahkan LHKPN pada 8 Juni 2023 lalu, tetapi laporannya itu periode tahun 2022.

Jumlah kekayaan jenderal bintang tiga ini didominasi dalam bentuk tanah dan bangunan dengan total nilai Rp16,4 miliar atau tepatnya Rp16.479.134.446.

Dari data yang disampaikannya ke KPK, tanah dan bangunan tersebar di Jakarta Selatan dan Bandung, Jawa Barat dengan harganya masing-masing menyentuh angka miliaran rupiah.

Sementara untuk aset berupa tanah saja, tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang.

Diketahui, Agus paling banyak memiliki tanah di Kabupaten dan Kota Tangerang dengan luas masing-masing berkisar ratusan hingga ribuan meter persegi.

Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total Rp650 juta. Alat trasportasi dan mesin itu terdiri dari satu unit mobil Toyota Alpard 2.5 G AT Tahun 2019, hasil sendiri, seharga Rp500 juta dan satu unit mobil Toyota Kijang Inova G AT Tahun 2016, hasil sendiri, seharga Rp150 juta.

Lalu, Komjen Agus memiliki harta bergerak lainnya Rp685 juta, surat berharga Rp900 juta, serta kas dan setara kas Rp255.434.579 (Rp255 juta).

Menurut pelaporan di LHKPN Agus menyatakan dirinya tidak memiliki utang sepeser pun.

Seperti kita ketahui, Agus Andrianto belum lama dilantik sebagai Wakapolri menggantikan posisi Komjen Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun. Agus dilantik pada 3 Juli lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Hari ini, Senin (3/7), Komjen Pol Agus Andrianto akan dilantik sebagai Wakapolri. Pelantikan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Pelaksanaan sertijab Pak Wakapolri direncanakan Senin tanggal 3 Juli,” kata As SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo, kemarin.

Sertijab akan digelar di PTIK. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara pisah sambut.

“Pak Kapolri yang langsung memimpin pelaksanaan upacara sertijab. Nanti juga ada kegiatan tradisi pisah sambut di tempat yang sama,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelantikan pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, rencananya dilaksanakan di kemudian hari. “Insya Allah di atas tanggal 10 Juli,” ucap Dedi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang akan memasuki masa pensiun.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (TR) Nomor: ST/1393/VI/KEP./2023 tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Komjen Pol Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si. NRP 65060657 Wakapolri dimutasikan sebagai pati Mabes Polri (dalam rangka pensiun),” bunyi TR tersebut.

“Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. NRP 67020345 Kabareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri.” bunyi di TR yang sama.

Jakarta, Eranasional – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun.

Mutasi tertuang dalam surat telegram dengan nomor ST/1393/VI/KEP./2023 tertanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri.

“Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. NRP 67020345 Kabareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri,” Isi keterangan dalam surat telegram Kapolri tersebut.

Dalam surat telegram itu juga, menunjuk Komjen Wahyu Widada yang menggantikan posisi Kepala Badan Reserse Kriminal yang ditinggalkan oleh Agus.

Gatot merupakan lulusan Akademi Kepolisian Tahun 1998 sudah menginjak usia 58 tahun pada 28 Juni dan mulai memasuki masa pensiun.

Dalam Pasal 3 Ayat (2) aturan tersebut, dijelaskan bahwa batas maksimum seorang personel Polri adalah pada usia 58 tahun.

Dalam beleid yang sama diatur juga apabila anggota Polri yang pensiun diberikan kesempatan selama satu tahun untuk masa persiapan pensiun.

Diketahui sebelum menjabat sebagai Wakapolri, Gatot diketahui pernah ditempatkan pada sejumlah posisi strategis.

Mulai dari Kapolda Metro Jaya, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kapolri hingga Wakapolda Sulsel.

Kapolri telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas baku tembak yang menyebabkan tewasnya Brigadir J.

“Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kabin, ASDM, karena memang unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk fungsi Provos,” kata Sigit di Mabes Polri, Selasa (12/7/2022).

Kapolri menjelaskan untuk penyelidikan kasus ini, Polri juga bekerja sama dengan lembaga eksternal yakni Komisi Kepolisian Naional (Kompolnas) dan Komnas HAM.

“Di satu sisi kami sudah menghubungi rekan dari luar, Kompolnas dan Komnas HAM terkait isu yg terjadi sehingga di satu sisi tentunya kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan dan objektif,” ujar Sigit.

Sigit mengaku mendapatkan banyak informasi dan berita liar terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat. Karena itu, ia berharap dengan tim khusus ini kasus menjadi terang.

“Kami juga ingin peristiwa yang ada menjadi terang, oleh karena itu tim nanti akan dibentuk sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang kita bentuk ini, jadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal terkait yang bisa kita dapatkan, untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada,” ujar Sigit.

Sigit juga mengatakan tak menutup kemungkinan tim khusus akan mengkaji kesaksian dan bukti dari keluarga korban.

“Tentunya kita harus telaah, cermati dan kita tangani secara transparan sesuai kaidah penyelidikan dan penyidikan yang sesuai apa yg diatur dengan scientific crime investigation,” kata Kapolri.

Eranasional.com – Polri bergerak cepet menelusuri jejak pembuat surat bebas virus Corona (Covid-19). Pelaku sudah diamankan di wilayah hukum Polda Bali. Hal itu dibenarkan oleh Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono.

Sebelumnya beredar surat keterangan bebas dari virus corona mengatasnamakan salah satu rumah sakit. Surat itu lalu dijual di situs jual beli online dengan harga puluhan ribu sampai ratusan ribu.

“Kemarin itu terjadinya di Bali. Sudah ditangani Kapolda Bali dan pelakunya sudah ditangkap,” ucap Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono, Jumat (15/5/2020).

Komjen Gatot mengatakan pihaknya memerintahkan Kabareskrim untuk menelusuri jejak pelaku begitu informasi tersebut viral di media sosial. Pelaku ditangkap di Bali.

“Ditangkap di Bali,” ujarnya.

Jenderal bintang tiga ini kemudian mengingatkan masyarakat untuk tidak bikin gaduh. Ia juga sudah memerintahkan Kabareskrim untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.

“Kabareskrim sudah sampaikan agar antisipasi tidak terjadi lagi ke depannya,” jelasnya. (red)

Eranasional.com – Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono ternyata menjadi salah satu tamu yang hadir dalam pesta pernikahan kapolsek kembangan, Kompol Fahrul Sudiana dengan selebgram Rica Andriani

Kehadiran Wakapolri Gatot Eddy ke pesta pernikahan Kompol Fahrul menjadi sorotan, pasalnya pesta pernikahan yang di gelar oleh kapolsek kembangan tersebut dilaksankan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sangat di sayangkan oleh komisioner kompolnas Andrea Poeloengan. Menurutnya, mantan kapolda metro jaya tersebut seharunya juga mendapat sanksi disiplin.

“Tidak hanya kapolsek yang mendapat saksi disiplin, tapi seluruh anggota dan pejabat yang hadir wajib di periksa propam”. Kata andrea pada jumat (3/04).

Komisioner Kompolnas tersebut juga menambahkan mereka juga wajib diperiksa terkait kode etik dan disiplin karena melanggar perintah Kapolri Jendral Pol Idham Azis dalam maklumat tersebut.

Dia menilai, maklumat kapolri tersebut adalah perintah yang bukan sembarangan karena merupakan perpanjangan perintah dari Presiden Jokowi.

Seperti yang sudah kita ketahui, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona, karenanya perintah tersebut harus di laksanakan oleh setiap anggota polri.

Menurut andrea, kehadiran wakapolri dalam pesta tersebut juga menunjukan adanya tindakan insubordinasi, “kalau wakapolri hadir, itu termasuk insubordinasi dari maklumat kapolri. Dan ini merupakan pelanggaran dan wajib di periksa propam”. Katanya.

Dia menambahkan, selain wakapolri yang harus di periksa oleh propam, kanit intelkam, kapolsek dan kasat intel yang berada di wilayah tempat pesta pernikahan tersebut di laksanakan juga harus di periksa propam.

“Mereka harusnya bisa mencegah dengan membatalkan izin keramaian serta membubarkan pesta.” Ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pesta pernikahan kompol fahrul sudiana dan selebgram cantik Rica Andriani menjadi sorotan publik karena acara pernikahan dilaksanakan di tengah wabah virus corona.

Penulis : Riko Sendra S.kom
Editor   : Redaksi Eranasional