Sebagai pejabat aktif, banyak pihak mempertanyakan apakah Imam Budi Hartono sebaiknya mengundurkan diri atau cukup mengambil cuti sesuai aturan.

Ketua KPU Depok, Willi Sumarlin, menegaskan bahwa Imam Budi Hartono tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Nanti cuti, tidak ada kewajiban untuk mengundurkan diri,” kata Willi kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

Namun, pernyataan ini memicu diskusi hangat terkait batasan etika dan legalitas penggunaan kewenangan serta fasilitas pemerintah oleh pejabat yang sudah resmi maju dalam kontestasi politik.

Ketua Bawaslu Depok, Fathul Arif, mengingatkan potensi penyalahgunaan kewenangan atau fasilitas Pemkot Depok oleh Imam Budi Hartono setelah mendaftarkan diri ke KPU.

“Penanganan pelanggaran akan kami lakukan setelah penetapan calon resmi,” jelas Fathul. Penetapan calon sendiri dijadwalkan pada 22 September 2024.