JAKARTA, Eranasional.com – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di wilayah Bandung dalam program Bandung Smart City. Dari OTT itu, KPK menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat hingga sepatu merek Louis Vuitton (LV).

“Turut diamankan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini, berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, ringgit Malaysia, Yen dan Bath serta sepasang sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam dan cokelat,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Minggu (16/4/2023).

Nurul Ghufron menyebutkan, total nilai dari seluruh barang bukti yang disita Rp924,6 juta.

Diketahui, 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepada Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan), Sekretaris Dishub Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi, dan Manajer PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Andreas Guntoro.

Benny, Sony, dan Andreas diduga sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sementara, Yana Mulyana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima suap telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bandung Dadang Darmawan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet pada program Bandung Smart City.

Tak hanya itu, Yana dan Dadang ternyata juga menerima suap berupa fasilitas liburan ke Thailand bersama keluarga.

“Sekitar Januari 2023, YM (Yana Mulyana) bersama keluarga, DD (Dadang Darmawan) dan KR (Khairul Rijal) juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA (Sarana Mitra Adiguna),” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi persnya, Minggu (16/4/2023).

Lanjut Ghufron, Yana juga menerima uang untuk membeli sepatu merek Louis Vuitton. Diketahui, PT SMA merupakan perusahaan yang dijadikan penyedia layanan CCTV dan internet.

Dijelaskan Ghufron, Dadang juga menerima uang dari AG (Andreas Guntoro, manajer PT SMA) melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan ISP senilai Rp2,5 miliar dari 3 termin menjadi 4 termin dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut Lebaran di tahun ini,” ungkapnya.

Diketahui, 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepada Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan), Sekretaris Dishub Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi, dan Manajer PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Andreas Guntoro.

Benny, Sony, dan Andreas diduga sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sementara, Yana Mulyana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima suap telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

BANDUNG, Eranasional.com – Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambangi Balai Kota Bandung setelah mengetahui informasi OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh KPK.

“Tadi saya ke sana, juga menitipkan, pelayanan publik warga Bandung Insya Allah tidak terganggu,” kata dia, di Pasar Kosambi, Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Ridwan Kamil mengaku sengaja mampir ke Balai Kota Bandung untuk menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna dan sejumlah pejabat sebelum mengikuti acara Grebeg Pasar di Pasar Kosambi bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Ridwan Kamil tiba sebelum tengah hari di Pasar Kosambi.

“Saya sudah arahkan, Sekda Kota Bandung Pak Ema untuk segera mengambil keputusan, apalagi menjelang-menjelang mudik Lebaran butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Jadi Insya Allah tidak akan terganggu,” kata Ridwan Kamil ihwal menyikapi penangkapan Yana Mulyana.

Secara terpisah Sekda Kota Bandung Ema Sumarna membenarkan bahwa Ridwan Kamil sempat datang menemuinya dan pejabat Pemkot Bandung lainnya.

“Alhamdulillah kami dikunjungi Gubenur Jawa Barat. Beliau meyampaikan rasa keprihatian yang mendalam bahwa kota yang dulu pernah  beliau pimpin di era 2013-2018 saat ini mendapatkan musibah seperti yang saat ini sedang viral di media,” kata dia, dalam konferensi pers di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Ema menuturkan, kedatangan Ridwan Kamil selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan tidak dalam rangka mengintervensi.

Ema mengakui Ridwan Kamil menitipkan pesan agar pemerintahan berjalan seperti biasa. “Kami terus harus berkomitmen dengan apa yang sudah terjadi, penyelenggaraan pemerintah harus tetap berjalan. Yang paling diutamakan adalah pelayanan publik yang tidak boleh terganggu sesuai apa yang jadi kewenangan pemerintah di kota Bandung,” pungkas dia.

BANDUNG, Eranasional.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Ema Sumarna menjamin pelayanan publik di Kota Bandung tetap berjalan sebagai mana mestinya terutama menjelang mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah

Selain itu, Pemkot Bandung juga akan menjaga psikologis para aparatnya untuk tetap fokus memberikan pelayanan publik secara prima.

“Kami terus harus berkomitmen, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Terutama adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu,” kata Ema di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Pernyataan Ema tersebut berkaitan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu pelayanan publik yang mendapat perhatian yaitu proses arus mudik. Ema menyatakan, semua hal yang berkaitan dengan arus mudik tetap berjalan, di bawah koordinasi Asisten Daerah 2 Kota Bandung.

“Kegiatan hari ini tetap berjalan, kami masih ada Asda 2 yang mengkoordinasikan (arus mudik). Kemudian optimalisasi menjaga keamanan dengan unsur institusi lain tentunya,” imbuhnya.

Selain itu, Ema memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok di Kota Bandung tetap terjaga dan aman.

“Ketersediaan kebutuhan pokok ini tetap harus tetap terjaga. Arus barang distribusi barang harus secara maksimal,” katanya.

Sedangkan berkaitan dengan proses di KPK, Ema mengatakan Pemkot Bandung masih menunggu hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Saya tidak ingin melangkahi apapun. Saya tidak tahu. Kita tunggu saja rilis yang dikeluarkan,” katanya.

JAKARTA, Ernasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Selain Yana, beberapa pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung juga ikut diciduk lembaga antirasuah tersebut.

Wali Kota Bandung dan 8 orang pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung ditangkap karena diduga menerima suap dari proyek pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Bandung.

Mereka diduga menerima suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.

“Kegiatan tangkap tangan dilakukan tim KPK dari siang hingga Jumat (14/4) malam. Nenerapa orang yang ditangkap di antaranya, benar Wali Kota Bandung,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu (15/4/2023).

Saat ini, Yana dan beberapa orang lainnya diamankan di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, untuk dimintai keterangan.

“Kami segera lakukan permintaan keterangan lebih dahulu kepada para pihak yang ditangkap. Berikutnya segera menentukan sikap 1×24 jam setelah penangkapan tersebut,” ucap Ali Fikri.