Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempertajam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti masih dikumpulkan Lembaga Antirasuah.

“Mengumpulkan dan mengamankan bukti-bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 8 Januari 2022.

Sejumlah tempat digeledah untuk mencari bukti yang berkaitan dengan perkara. Namun, lokasi penggeledahan dan barang bukti yang dicari masih dirahasiakan.”Saat ini, tim masih bekerja dan perkembangan selanjutnya akan kami informasikan,” ujar Ali.

Sebelumnya, sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bekasi. Sembilan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Eranasional.com – Perjalanan hidup seseorang sangat misterius, kadang mulus tanpa hambatan apapun, sehingga sampai pada puncaknya. Namun terkadang justru jatuh tersungkur dan tanpa ampun. Artinya posisi setiap manusia dalam kehidupan sulit ditebak.

Narasi di atas hampir sama dengan perjalanan hidup Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Bang Pepen yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

Sebelum menjadi orang nomor satu di Kota Bekasi, Bang Pepen ternyata pernah menjadi sopir bus. Bahkan, pada suatu kesempatan ia mengemudikan sendiri bus hibah dari Kementerian Perhubungan dari Bandung menuju Bekasi pada awal 2019 silam.

Ia kemudian menyetir bus karyawan mengantar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi dari Stadion Patriot Candrabhaga ke kantor Pemkot Bekasi sebanyak tiga rit. Saat ditanya alasan mengendarai bus, Pepen mengatakan, dirinya mengingat sewaktu muda pernah bekerja sebagai sopir bus di sebuah perusahaan swasta.

“Dulu saya membawa bus pada saat kerja di swasta. Sempat sepekan yang lalu saya membawa bus hibah dari Provinsi Jawa barat untuk dibawa ke Kota Bekasi, dengan bawa sendiri,” ujar Pepen kala itu.

Bahkan politikus Partai Golkar ini mengaku masih mengantongi SIM B1 yang dikhususkan bagi sopir bus dan truk. “Saya punya SIM B1 ya, jadi harus tertib administrasi berkendara juga. Ini (SIM B1) saya buat dua tahun yang lalu waktu saya bawa truk sampah hibah DKI,” ucapnya.

Pepen sendiri menjabat Wali Kota Bekasi sejak 3 Mei 2012 menggantikan politikus PDIP Mochtar Mohamad yang juga tersandung kasus korupsi. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bekasi periode 1999-2004 dan Ketua DPRD Kota Bekasi 2004-2008.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) alias Pepen tersangka dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

Selain Pepen, KPK menetapkan 8 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang sama “KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” kata Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Sebagai tersangka pemberi ada empat orang yakni AA, LBM, SY, MS. Dan sebagai penerima RE, MB, MY, WY dan JL.

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) alias Bang Pepen sebagai tersangka penerima suap terkait lelang jabatan di lingkup kekuasaannya. Tak hanya itu, Pepen juga diduga menerima suap terkait poyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemkot Bekasi.

Ketua KPK Firli Bahuri prihatin masih ada kepala daerah yang ‘bermain’ proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di 2022. Menurutnya, modus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa sudah kerap terjadi di berbagai daerah sejak lama, namun kini terulang lagi. Korupsi proyek tersebut kerap melibatkan banyak pihak.

“Korupsi pada pengadaan barang dan jasa menjadi modus klasik yang melibatkan banyak pihak, dari rangkaian perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya,” ungkap Firli melalui akun YouTube milik KPK, Jumat (7/1/2022).

“Di mana, dampak akhirnya (korupsi proyek PBJ) adalah penurunan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sebagai produk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Firli mengklaim bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di awal 2022 terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ini, merupakan salah satu ikhtiar lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi. Diketahui, penangkapan Rahmat Effendi merupakan OTT pertama KPK di 2022.

“Operasi Tangkap Tangan pada awal tahun 2022 ini menjadi wujud komitmen KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, tim penindakan KPK menggelar OTT di daerah Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, pada Rabu, 5 Januari 2022. Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sebanyak 14 orang, yang salah satunya adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kecukupan bukti, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

Sebanyak sembilan tersangka itu yakni, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE); Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bekasi, M Bunyamin (MB); Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong (MY); Camat Jatisampurna, Wahyudin (WY); dan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi (JL). Kelimanya ditetapkan tersangka penerima suap.

Sementara empat orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka KPK yakni, Direktur PT MAM Energindo (PT ME), Ali Amril (AA); pihak swasta, Lai Bui Min alias Anen (LBM); Direktur PT Kota Bintang Rayatri (PT KBR), Suryadi (SY); serta Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin (MS). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penerimaan sejumlah uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dari para pihak swasta memakai kode “Sumbangan Masjid” sebagai bentuk komitmen fee proyek pembebasan lahan di Kota Bekasi.

“Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE (Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi) diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya dengan menggunakan sebutan untuk ‘Sumbangan Masjid’,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Firli mengatakan bahwa Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, mempercayakan kepada Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekas, menerima Rp 4 miliar dari pihak swasta berinisial LBM.

Kemudian, Rahmat Effendi, perintahkan Wahyudin (WY) selaku Camat Jati Sampurna menerima uang mencapai Rp 3 miliar dari Makhfud Saifudin selaku Camat Rawalumbu, diduga sebagai perantara pihak swasta.

Uang-uang itu kemudian dikumpulkan untuk disumbangkan ke masjid diduga milik keluarga Rahmat Effendi. Dengan dalih hanya menyumbangkan sebesar Rp 100 juta.

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap satu orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi. Dengan demikian, terdapat 13 orang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut, termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Benar, tadi siang, 6 Januari 2022, satu orang lagi diamankan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).

Ali belum dapat mengungkap lebih rinci identitas pihak yang baru diamankan tersebut. Ali mengatakan, pihak tersebut telah dibawa ke Gedung KPK untuk diperiksa secara intensif.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihak yang ditangkap itu langsung diinterogasi penyelidik. Firli meminta publik untuk bersabar menunggu kerja tim penindakan.

“Pemeriksaan masih berlanjut, mohon bersabar nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers,” kata Firli.

Diketahui, tim satgas KPK menangkap Rahmat Effendi dan sejumlah pihak lain dalam OTT di Kota Bekasi, Rabu (5/1/2022).

Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Bang Pepen, diringkus lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait proyek dan jual beli jabatan. Dalam OTT itu, tim Satgas KPK menyita sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini.

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau biasa dipanggil Kang Pepen, Rabu 5 Januari. Dua hari sebelumnya, Rahmat Effendi sempat ke Bantargebang dan bicara soal pembangunan yang merata.

Di sana, orang nomor satu Bekasi ini untuk memastikan pembangunan di wilayah Bantargebang berjalan dengan optimal dan memiliki manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat wilayah Bantargebang.

Kehadiran Wali Kota didampingi oleh Kepala OPD Terkait, Camat Bantargebang Warsim, Jajaran Lurah se-Kecamatan Bantargebang serta Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan Bantargebang.

Ada beberapa lokasi yang ditinjau langsung oleh Wali Kota. Mulai dari Sumur Artesis di samping Kel Sumurbatu, Rencana Pembangunan Kolam Lele di RW 001 Kelurahan Sumurbatu, Sekolah Negeri Terpadu di RT 002/003 Kel Cikiwul, Rencana Pembangunan Folder Air di RW 004 Kelurahan Cikiwul, Rencana Pembangunan Gedung serbaguna di Masjid Ar-Ramdhan Rt 002/005 Kelurahan Cikiwul, Relokasi Lapangan Volly Napoleon dan Perluasan Masjid Al-Jihad yang berada di Komplek Kelurahan Ciketingudik, Jembatan Crossing Jalan PP RT 003/003 dan RT 003/002 Kelurahan Ciketingudik.

“Melihat langsung beberapa lokasi di wilayah Bantargebang, memastikan pembangunan bisa merata serta optimal,” jelas Wali Kota Bekasi dilansir dari Pemkot Bekasi, Senin 3 Januari.

Lanjut Rahmat mengatakan ”Saya ingin pembangunannya dirasakan langsung oleh masyarakat Bantargebang. Saya optimis, yang penting benar-benar semua niatnya sama untuk bisa memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dan tentunya ini harus komitmen bersama,” tegasnya.

Rahmat mengatakan, perencanaan pembangunan di Wilayah Bantargebang memfokuskan berbagai aspek pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Tentunya rencana pembangunan ini memiliki fokus tersendiri diantaranya aspek pada peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” tutupnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pepen, sapaan Rahmat Effendi menjabat Wali Kota Bekasi sejak 3 Mei 2012 menggantikan Mochtar Mohamad yang tersandung masalah korupsi.

Pria kelahiran 3 Februari 1964 itu terpilih kembali dalam pilkada dan menjadi wali kota periode 2013-2018 dan 2018-2023.

Pada periode 2013-2018, Rahmat didampingi Akhmad Syaikhu. Kemudian, periode 2018-2023 didampingi Tri Adhianto Tjahyono.

Rahmat adalah pejabat yang berasal dari Partai Golkar dan menjabat Ketua DPD Golkar Kota Bekasi hingga saat ini.

Eranasional.com – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akhirnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/1/2022) malam, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring OTT KPK bersama sejumlah pihak lainnya.

Pepen—sapaan akrab Rahmat Effendi—dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan mobil jenis Toyota Innova warna hitam dan tiba sekitar pukul 22.55 WIB dengan pengawalan dua anggota polisi.

Dilansir dari Suara.com, Walikota Bekasi tersebut tampak memakai sweater warna hijau dengan dibalut rompi berwana biru.

Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Rahmat Effendi. Ia terus berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Eranasional.com – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bekasi. Salah satu yang ditangkap adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Rahmat Effendi merupakan politikus dari Golkar. Dia menjabat sebagai Walkot Bekasi sejak 3 Mei 2012 menggantikan Mochtar Mohamad yang tersandung kasus korupsi. Rahmat Effendi merupakan wakil dari Mochtar Mohamad.

Saat itu jabatan Rahmat masih pelaksana tugas. Hingga pada akhirnya dia terpilih definitif sebagai Walkot Bekasi pada 2013-2018. Dia kemudian mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bekas periode 2018-2023 yang kemudian terpilih.

Dikutip dari laman Pemkot Bekasi, Rahmat merupakan kelahiran Bekasi 3 Februari 1964. Ia tinggal di daerah Pekayon Jaya, Bekasi Selatan.

Riwayat pendidikannya, dia menempuh SI pada 2000 dan S2 pada 2006. Dia menamatkan studi di Universitas STIA Bagasari. Kemudian S3 dia tamatkan di Universitas Pasundan.

Dia malang melintang di sejumlah organisasi. Dia pernah menjabat sebagai Ketua LKMD Pekayon Jaya; Ketua PK Golkar Bekasi Selatan; Ketua DPD MKGR Kota Bekasi; Ketua DPD AMPI Kota Bekasi; Wasekjen DPD MKGR; Pengurus KONI hingga PSSI Jawa Barat.

Eranasional.com – Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Bekasi, Jawa Barat. Salah satu yang diamankan dalam operasi senyap tersebut yakni Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) alias Bang Pepen.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron tidak membantah saat dikonfirmasi soal penangkapan Rahmat Effendi. Ia mengamini bahwa tim satgas melakukan OTT di daerah Bekasi, Jawa Barat pada siang tadi.

“Benar KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat,” kata Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (5/1/2022).

Bang Pepen dan sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut saat ini sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Para pihak yang diamankan tersebut sedang dilakukan pemeriksaan.

“Kami saat ini sedang memeriksa para pihak untuk membuat terang dugaan TPK yang sedang kami selidiki. Mohon bersabar pada saatnya nanti kami akan sampaikan setelah proses pemeriksaan selesai,” pungkasnya.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK berjanji bakal segera menginformasikan kembali update soal OTT di Bekasi ini.

Eranasional.com – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi buka suara soal biaya pengadaan karangan bunga dalam APBD 2022 yang mencapai Rp 1,1 miliar.

Pepen, sapaan akrab Rahmat, mengatakan ucapan melalui karangan bunga tak bisa hanya dilihat dari nilainya. Menurutnya, pemberian ucapan lewat karangan bunga merupakan salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat.

“Karena dengan kepala daerah berkesempatan mengirimkan ucapan karangan bunga, sudah cukup membahagiakan warga,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/1).

Pepen berkata, karangan bunga biasanya ia berikan untuk ucapan duka, bahagia, hingga peresmian acara.

Dalam sehari, ia bisa menerima puluhan undangan. Namun, semua undangan itu tak semua bisa ia hadiri. Oleh karena itu, karangan bunga diharapkan bisa mewakili kehadirannya.

“Nah Rp1,1 (miliar) itu ya, satu hari saja Wali Kota diundang puluhan warga. Tidak minta secara khusus Wali Kota datang, dikirim bunga itu saja sudah senangnya, bahagianya luar biasa,” ujarnya.

Pepen menambahkan, besar kecilnya karangan bunga disesuaikan. Bunga kurang besar, biasanya diperuntukkan bagi peresmian gedung pemerintah, ucapan selamat, maupun belasungkawa bagi pejabat negara, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tokoh masyarakat.

Sedangkan, karangan bunga ukuran standar diperuntukkan biasanya diperuntukkan bagi masyarakat.

“Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya,” kata Pepen.

Alokasi anggaran karangan bunga di Kota Bekasi tercatat dalam situs LPSE Kota Bekasi, dengan nomor 19841359. Tender tersebut berada pada satuan kerja Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi. Tender dibuat pada 30 November 2021.

“Tahun anggaran APBD 2022. Nilai pagu paket Rp 1.139.790.000 (Rp 1,1 miliar). Nilai HPS paket Rp Rp 1.138.229.761 (Rp 1,1 miliar),” demikian tertulis di situs tersebut.

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, masih berada pada status level II Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diketahui diperpanjang sejak 02 hingga 15 November mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi turut menanggapi, mengapa wilayahnya masih berada di Level II dan belum di Level I PPKM.

Menurutnya, pencapaian vaksinasi di Kota Bekasi telah mencapai hampir 90 Persen.

Kendati demikian Pemerintah Kota Bekasi masih melakukan evaluasi apa yang menjadi kendala Kota Bekasi masih di Level II PPKM.

“Kan biasanya kita saat apa yang kita dapat dari sebuah proses terus penilaian dari pihak eksternal, itu dari Kementerian Kesehatan, Ketua PPKM Jawa Bali, nah sekarang Kota Bekasi masih dalam Level 2,” ucap Wali Kota Bekasi saat ditemui awak media, Jum’at (05/11/2021) sore.

Maka dengan itu, pihaknya tengah melakukan pengkajian apa yang menjadi kekurangan pada Kota Bekasi yang belum jua berada di PPKM level I.

“Data ini, kita sajikan, kita sampaikan di mana nih kekurangan dari yang kita ada sekarang antara existing yang kita berjalan di Kota Bekasi dengan penentuan perpanjangan bahwa Kota Bekasi masih di level 2,” paparnya.

Wali Kota Bekasi yang akrab disapa Pepen itu menegaskan, jika proses evaluasi tetap dilakukan, salah satu faktornya ialah mengevaluasi penyebaran Vaksinasi.

“Makanya biasanya kan kita evaluasi tuh. Vaksinasi evaluasi, vaksinasi kita kan udah hampir 90 persen sebenarnya,” ucapnya.

Kendati demikian, Pepen tetap optimis jika waktu dekat wilayah Kota Bekasi, dapat masuk ke Level 1 PPKM.

“Saya kira sebentar lagi Level 1 (PPKM) mungkin ada hal yang lain yang sekarang nyangkut dimana gitu,” Pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah melakukan perpanjangan (PPKM) di Jawa-Bali. Dalan kebijakan tersebut berlaku selama 14 hari yakni mulai tanggal 2 hingga 15 November 2021.

Peratauran tersebut berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, berencana akan kembali mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pelonggaran PPKM Level 3. Sebelumnya, Pepen, sapaan akrabnya, sudah mengirimkan surat namun belum mendapat balasan.

“Kita akan kirimkan kedua lagi sampai kita mendapatkan penjelasan,” kata Pepen, kepada wartawan, Senin (13/9).

Pelonggaran PPKM, menurut Pepen, perlu dilakukan agar tempat hiburan malam (THM) dapat dibuka. Sebab, hal ini berpengaruh pada pendapatan daerah sampai akhir tahun nanti.

“Kalau kita rem terus ini ekonominya, nanti di akhir Desember khawatir banyak belanja kita yang enggak bisa subsidi, artinya banyak belanja yang enggak bisa kita penuhi, termasuk bagaimana menanggulangi Covid-19 yang ada,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan telah mengukur tindakan yang ia lakukan di wilayahnya. Untuk itu, ia ingin kegiatan masyarakat di ruang publik dapat dilonggarkan lagi. “Minimal kita sudah mengukur apa yang kita lakukan,” ungkapnya.