Informasi penghentian operasional disampaikan oleh pihak operator melalui akun media sosial resmi mereka. Dalam pernyataan yang diunggah, manajemen dan pengurus perusahaan bersama para pramudi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan tersebut selama masa operasionalnya. Ucapan terima kasih itu sekaligus menandai berakhirnya perjalanan layanan yang sempat digadang-gadang sebagai angkot modern di Depok.

Menanggapi situasi ini, Wali Kota Depok Supian Suri memastikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji langkah-langkah strategis guna menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik, khususnya di jalur yang sebelumnya dilayani oleh Mikrotrans D10A. Supian menegaskan bahwa sejak awal operasional, layanan tersebut dikelola oleh pihak ketiga sehingga pemerintah belum memberikan dukungan pembiayaan secara langsung.

Menurut Supian, pemerintah berencana mengambil alih trayek yang ditinggalkan sekaligus melakukan penyesuaian sistem transportasi agar tetap berjalan. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penambahan armada Biskita serta pengembangan rute yang lebih terintegrasi. Namun demikian, ia mengakui bahwa skema pembiayaan ke depan akan mengalami perubahan, termasuk kemungkinan tidak lagi bergantung pada subsidi seperti sebelumnya.

Ia juga menyebut bahwa ke depan konsep angkutan pengumpan atau feeder akan menjadi bagian penting dalam sistem transportasi di Depok. Angkot atau layanan sejenis diharapkan dapat terhubung dengan moda transportasi utama seperti Biskita sehingga menciptakan jaringan mobilitas yang lebih efisien. Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses transportasi yang memadai meskipun terjadi perubahan operator.

]]> https://eranasional.com/101100/layanan-angkot-ac-d10a-depok-dihentikan-pemkot-janjikan-solusi-transportasi/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/100578/pkh-tahap-i-2026-mulai-disalurkan-wali-kota-depok-turun-langsung https://daerah.eranasional.com/100578/pkh-tahap-i-2026-mulai-disalurkan-wali-kota-depok-turun-langsung#respond Mon, 13 Apr 2026 09:10:46 +0000 https://daerah.eranasional.com/100578/pkh-tahap-i-2026-mulai-disalurkan-wali-kota-depok-turun-langsung Depok, ERANASIONAL.COM – Wali Kota Depok, Supian Suri, turun langsung memantau penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2026 di Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Senin (13/4/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan sesuai prosedur serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Supian menyampaikan bahwa proses penyaluran berlangsung tertib dan lancar. Ia mengapresiasi peran aktif pihak kelurahan serta Dinas Sosial yang turut mendukung kelancaran distribusi.

“Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dukungan dari kelurahan dan Dinas Sosial sangat membantu. Kami berharap bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan di wilayah Depok Jaya dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 April 2026. Sebanyak 644 warga tercatat sebagai penerima manfaat dalam tahap ini.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, Supian mengungkapkan bahwa total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program bantuan pangan ini mencapai sekitar Rp5,5 miliar. Secara keseluruhan, jumlah penerima di seluruh wilayah Kota Depok mencapai 4.979 KPM.

Ia juga memastikan bahwa proses penyaluran dilakukan secara transparan dan tertib administrasi. Setiap penerima telah melalui proses verifikasi data, dilengkapi kupon, serta dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas.

“Verifikasinya sudah rapi, ada kupon dan dokumentasi. Saya berharap proses seperti ini terus dijaga agar penyaluran tetap lancar tanpa kendala,” tambahnya.

Supian berharap pelaksanaan distribusi bantuan di wilayah lain di Kota Depok dapat berjalan dengan pola yang sama, yakni tertib, lancar, dan tepat sasaran.

“Underpass itu asetnya pemerintah provinsi, jadi yang menghapus juga pemerintah provinsi, bukan saya,” ujar Supian.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok tidak memiliki kewenangan untuk menentukan desain maupun melakukan pencopotan visual di lokasi tersebut.

Menurutnya, seluruh kebijakan terkait penggantian desain merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Barat. “Kalau akan diganti dengan apa, itu juga merupakan kebijakan PUPR provinsi,” tambahnya.

Sebelumnya, wajah Ridwan Kamil yang terpasang di underpass tersebut dicopot dan rencananya akan diganti dengan tokoh lokal Kota Depok. Selain itu, slogan “Jabar Juara” yang sebelumnya terpasang juga akan diganti menjadi “Jabar Istimewa.”

Pergantian ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan alasan di balik kebijakan tersebut. Supian menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami menghormati kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi terkait pengelolaan dan penataan aset daerah yang berada di wilayah Kota Depok,” ujarnya.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, Pemkot Depok telah menyerahkan aset berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) seluas 5.000 meter persegi kepada Pemprov Jawa Barat untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut.

“Alhamdulillah, tanah aset milik Pemkot Depok seluas 5.000 meter persegi sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan SMK Negeri 5 Depok,” ujar Supian, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Supian, pembangunan SMK Negeri 5 Depok direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Meski gedung sekolah belum berdiri, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tetap dapat dilakukan pada tahun ajaran berjalan.

“PPDB tetap bisa dilaksanakan dengan kuota tiga sampai empat rombongan belajar,” jelasnya.

Untuk sementara waktu, kegiatan belajar mengajar siswa SMK Negeri 5 Depok akan dititipkan di SMA Negeri 6 Depok. Skema ini dilakukan agar hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi sambil menunggu pembangunan sekolah rampung.

“Insyaallah pembangunan dimulai tahun ini, dan tahun depan gedung SMK Negeri 5 Depok sudah bisa dimanfaatkan secara penuh,” terang Supian.

Ia menegaskan, kehadiran SMK Negeri 5 Depok diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan kejuruan yang semakin meningkat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok.

Supian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung proses pembangunan sekolah tersebut agar berjalan lancar sesuai rencana.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh warga Depok agar pembangunan SMK Negeri 5 Depok ini berjalan lancar dan nantinya memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pembangunan SMK Negeri 5 Depok merupakan bagian dari komitmen Pemkot Depok dan Pemprov Jawa Barat dalam memperluas pemerataan akses pendidikan, sekaligus mendorong lahirnya lulusan siap kerja melalui pendidikan kejuruan yang berkualitas.

Meski demikian, Pemkot Depok menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Seluruh layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sejalan dengan langkah yang lebih dulu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelaraskan pola kerja agar tetap efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Latar belakangnya, hari ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan WFH. Karena itu, kami mencoba untuk sejalan dengan pemerintah provinsi,” ujar Supian, Senin (26/1).

Selain mengikuti kebijakan pemerintah provinsi, Supian menuturkan bahwa WFH juga menjadi salah satu cara untuk mendorong transformasi kerja berbasis digital di lingkungan birokrasi Pemkot Depok. Ia menilai bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan masih perlu terus diperkuat.

Menurut Supian, pengalaman selama masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa sistem kerja jarak jauh dapat berjalan dengan baik apabila didukung infrastruktur digital yang memadai dan budaya kerja yang adaptif.

“Hari ini era digital berkembang sangat cepat. Salah satu upaya untuk memulai kerja-kerja digital itu memang harus ‘dipaksa’ juga lewat mekanisme WFH,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pada masa pandemi, pegawai pemerintahan sudah terbiasa menggunakan berbagai platform digital untuk rapat dan koordinasi. Namun, seiring berakhirnya masa darurat kesehatan, kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan.

“Dulu kita sangat terbiasa dengan Zoom dan platform digital lainnya saat Covid-19. Sekarang justru sudah jarang lagi digunakan. Padahal, teknologi itu bisa membantu kerja jadi lebih efisien,” kata Supian.

Lebih lanjut, kebijakan WFH setiap Kamis juga akan dijadikan instrumen evaluasi penghematan anggaran daerah. Supian menyebut, Pemkot Depok ingin mengukur secara konkret apakah pola kerja jarak jauh memiliki dampak signifikan terhadap pengeluaran rutin pemerintah.

“Saya ingin mengukur sejauh mana penghematan pembiayaan. Apakah ada korelasi antara WFH dengan penghematan listrik, air, telepon, termasuk makan-minum dan kebutuhan operasional lainnya di Balai Kota. Itu semua harus dihitung,” terangnya.

Menurutnya, selama ini belanja operasional kantor menyerap anggaran yang tidak kecil. Jika WFH terbukti mampu menekan pengeluaran tanpa mengurangi kinerja pegawai dan kualitas pelayanan, maka kebijakan tersebut berpotensi diperluas atau disempurnakan.

Supian juga mencontohkan kebijakan penghematan energi yang pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, seperti mematikan lampu selama satu jam di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Kebijakan itu terbukti efektif. Karena itu saya ingin tahu, kalau satu hari dalam sepekan tidak berkantor khususnya untuk unit kerja yang tidak langsung melayani masyarakat—dampaknya seperti apa,” ujarnya.

Meski menerapkan WFH, Supian menegaskan bahwa tidak semua unit kerja akan bekerja dari rumah. Unit pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya, tetap diwajibkan hadir di kantor.

“Nanti ada bagian-bagian pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, yang tidak WFH. Pelayanan publik harus tetap berjalan normal,” tandasnya.

Dengan skema tersebut, Pemkot Depok berharap kebijakan WFH tidak menurunkan kualitas pelayanan, sekaligus tetap memberikan ruang bagi ASN untuk bekerja lebih fleksibel dan produktif.

Pemkot Depok memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah WFH setiap Kamis akan dilanjutkan, disesuaikan, atau dikembangkan ke pola kerja lain yang lebih efektif.

“Kita lihat dulu hasilnya. Semua akan dievaluasi, baik dari sisi kinerja pegawai, pelayanan masyarakat, maupun efisiensi anggaran,” pungkas Supian.

Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah pengalokasian dana sebesar Rp300 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Kota Depok.

Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa program dana RW tersebut harus dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan paling bawah.

“Program dana RW Rp300 juta ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Depok,” ujar Supian Suri saat memberikan keterangan di Kantor Balai Kota Depok, Rabu (24/12/2025) kemarin.

Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk mematangkan seluruh perencanaan pelaksanaan program, mulai dari skema penggunaan anggaran hingga mekanisme pengawasan.

Hal tersebut dinilai penting agar dana yang digelontorkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Saat ini, Bappeda Kota Depok tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai payung hukum pelaksanaan program dana RW yang akan diberlakukan pada tahun 2026.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan teknis sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Selain menyiapkan regulasi, Pemkot Depok juga berencana membuka layanan pengaduan atau crisis center.

Fasilitas ini akan menjadi sarana konsultasi bagi para Ketua RW, lurah, hingga camat terkait perencanaan dan alokasi dana RW di wilayah masing-masing.

“Nantinya Ketua RW, lurah, maupun camat dapat berkonsultasi terkait perencanaan serta alokasi penggunaan dana RW melalui crisis center tersebut,” jelas Supian Suri.

Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan program-program unggulan Pemkot Depok.

Menurutnya, dukungan dari jajaran camat hingga lurah menjadi kunci agar program dana RW Rp300 juta dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya minta bantuan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah untuk menyukseskan program-program unggulan ini,” tandasnya.

Program dana RW Rp300 juta diharapkan menjadi instrumen strategis Pemerintah Kota Depok dalam mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan warga sekaligus memperkuat peran RW sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di tingkat lingkungan. (*)

Langkah ini menyusul meningkatnya keluhan dari penyewa ruko yang merasa terganggu oleh aktivitas PKL di area tersebut.

Surat resmi Peringatan Pertama dan kedua dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok dengan Nomor: 300/1432-Trantib/2025 yang beredar pada 5 – 7 November 2025 menegaskan bahwa para pemilik lapak dan bangunan liar diminta untuk segera membongkar atau memindahkan lapaknya secara sukarela dalam waktu 3×24 jam sejak surat diterima.

Bila imbauan tersebut tidak diindahkan, maka penertiban paksa akan dilakukan oleh Tim Operasi Penertiban Terpadu Kota Depok.

“Apabila surat ini tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban paksa oleh Tim Operasi Penertiban Terpadu Kota Depok dan segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab pemerintah,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, dikutip eranasional, Sabtu (8/11/2025).

Sebelumnya, sejumlah penyewa Ruko Kartini di kawasan Depok Lama mengeluhkan keberadaan para PKL liar yang menempati lahan parkir di depan tempat usaha mereka.

Salah satu penyewa, Aripin, menyebut bahwa lapak-lapak tersebut membuat akses pelanggan terganggu dan fasilitas parkir yang seharusnya digunakan oleh penyewa menjadi hilang.

“Kami sudah bayar mahal untuk sewa ruko dan biaya parkir, tapi justru parkir diambil alih PKL. Pengunjung kesulitan masuk karena jalan ditutup lapak,” ujar Aripin seperti dikutip dari laporan Eranasional.com.

Keluhan tersebut turut menjadi sorotan publik di media sosial, dengan banyak warganet meminta Pemkot Depok agar bersikap tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang publik.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, meminta jajaran Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan langkah cepat dan tegas menertibkan keberadaan PKL liar di sepanjang Jalan Stasiun Depok Lama hingga Ruko Kartini.

Ia menegaskan bahwa ruang publik tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat lain.

“Kami tidak anti terhadap PKL, tapi harus ada aturan dan tempatnya. Ruang publik harus tertib agar semua pihak, baik pedagang maupun pelaku usaha resmi bisa beraktivitas dengan nyaman,” kata Supian Suri.

Ia menambahkan, Pemkot Depok akan memperkuat koordinasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta DLHK, agar penataan kawasan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Langkah Penertiban Terpadu

Kepala Satpol PP Depok, Dede Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan kawasan yang rawan pelanggaran ketertiban umum, termasuk area sekitar stasiun, taman kota, dan jalur hijau. Operasi penertiban akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

“PKL dan bangunan liar yang berdiri di jalur hijau, trotoar, atau lahan parkir publik melanggar Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kami akan lakukan penegakan sesuai prosedur,” tegas Dede.

Sebagai bagian dari langkah persuasif, Satpol PP akan memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk memindahkan lapak ke lokasi yang telah disediakan pemerintah, sebelum dilakukan tindakan penertiban.

Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak diubah atau dipindahkan, mengingat proses perencanaan dan penganggarannya sudah melalui tahapan panjang.

“Kalau sudah dianggarkan dan disepakati, ya dilaksanakan saja. Jangan dipindah-pindah lagi,” ujar Farabi saat silaturahmi ke PWI Kota Depok, Kamis (30/10/2025).

Politikus Partai Golkar ini menilai, konsistensi pemerintah daerah sangat penting agar pembangunan di Depok berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Menurutnya, keputusan pembangunan masjid Margonda sudah melalui rapat lintas instansi dan pembahasan di berbagai tingkatan, sehingga tidak seharusnya diubah begitu saja.

“Itu kan sudah dilakukan rapat dari berbagai tingkat hingga akhirnya ada penentuan. Jadi ya, dilaksanakan saja,” tegasnya.

Farabi juga mengingatkan Wali Kota Depok untuk menepati janji kampanye yang telah disampaikan kepada publik, seperti bebas macet, bebas banjir, sekolah gratis, dan kuliah gratis.

Namun ia menilai, penilaian terhadap kinerja Wali Kota saat ini belum bisa dilakukan sepenuhnya karena beberapa program masih dalam tahap penganggaran untuk tahun berikutnya.

“Saya hanya titipkan saja visi-misi dan janji-janji yang dulu diberikan: bebas macet, bebas banjir, bebas sekolah, bebas kuliah. Itu dilaksanakan dengan baik supaya masyarakat merasakan hasilnya,” kata Farabi.

Selain menyoroti proyek masjid Margonda, Farabi juga mendorong Pemkot Depok untuk memperbanyak pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) serta fasilitas pendidikan lain yang dapat diakses masyarakat secara merata.

“Kita harus membangun sekolah-sekolah seperti SLB, SMA, SMP, sesuai kemampuan keuangan daerah. Bikin sebanyak-banyaknya agar layanan pendidikan makin merata,” tambahnya.

Farabi berharap Wali Kota Depok bisa menjadi pemimpin untuk seluruh warga tanpa membeda-bedakan kelompok politik.

“Saya berharap Pak Wali Kota menjadi wali kota untuk seluruh rakyat. Tidak ada pecah kanan dan kiri lagi, semua bersatu menuju Depok yang lebih maju,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat, Farabi menegaskan Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar visi pembangunan Kota Depok tetap berjalan sesuai janji dan arah yang telah disampaikan kepada masyarakat. (*)

​Salah satu yang paling dirugikan adalah Aripin, penyewa resmi Ruko Kartini No. 8. Selaku pengontrak yang juga memegang kuasa waris dari pemilik ruko, Aripin mengaku kehilangan hak atas lahan parkir yang seharusnya menjadi fasilitas wajib.

Ia merasa sangat keberatan atas kerugian material yang dialaminya.

​”Lahan di depan ruko saya, yang seharusnya berfungsi sebagai area parkir, kini telah disalahgunakan oleh pihak pengelola,” ungkap Aripin dengan nada kesal, Senin (13/10/2025).

​Menurutnya, lahan tersebut secara fungsi adalah Fasilitas Umum (Fasum) yang mutlak harus tersedia untuk parkir bagi pemilik ruko, penyewa, dan juga para pelanggan. Namun, fungsi esensial itu kini beralih menjadi deretan lapak PKL.

Gak hanya itu, ​Aripin mempertanyakan keadilan yang ia terima. Ia menekankan bahwa biaya sewa ruko yang dibayarkannya tidaklah sedikit, sehingga fasilitas seperti lahan parkir seharusnya terjamin.

​”Saya mengontrak ruko mahal, tapi halaman malah dipakai buat PKL yang menghalangi ruko saya. Ini sangat merugikan,” tegasnya.

​Kerugian ini tak hanya soal fasilitas yang hilang, tapi juga potensi kerugian bisnis karena konsumen kesulitan masuk atau bahkan tak bisa melihat ruko akibat tertutup total oleh lapak PKL.

​Ironisnya, saat masalah ini dikonfirmasi kepada pihak pengelola lahan, Aripin hanya mendapatkan jawaban bahwa hal tersebut adalah “urusan mereka (pengelola).” Ia menyangkal keras jawaban tersebut.

​”Saya sebagai pengontrak juga punya hak. Logikanya, mana mungkin ada orang mau sewa ruko kalau tidak ada tempat parkirnya,” bantahnya.

​Tuntutan Aripin kini hanya satu: pengosongan lahan parkir agar dapat digunakan kembali sesuai fungsi awalnya sebagai tempat parkir bagi pemilik dan pengunjung ruko.

Ia berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menertibkan PKL liar.

​Menariknya lagi, berdasarkan informasi sumber yang didapat eranasional, pengelola kelompok PKL liar tersebut diduga melibatkan oknum aparat. Dugaan keterlibatan oknum inilah yang diyakini membuat penertiban dan pengawasan PKL di kawasan tersebut menjadi sulit dilakukan.

​Di sisi lain, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan perhatian seriusnya terhadap masalah pengawasan PKL ilegal.

​”Masih banyak PKL yang ada di wilayah-wilayah yang tidak seharusnya mereka tempati,” ujar Supian di Wisma Hijau, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Senin (13/10/2025).

​Wali Kota menekankan agar Satpol PP mengambil tindakan preventif sejak dini, berupaya menyelamatkan ruang publik dari pemanfaatan segelintir orang untuk kepentingan pribadi.

​“Ini adalah area publik yang harus kita selamatkan. Kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih luas,” tuturnya,

​Situasi di Jalan Kartini ini seolah menjadi sorotan atas minimnya penataan dan pengawasan PKL, terutama di kawasan strategis seperti pintu masuk stasiun yang seharusnya menjadi area yang representatif dan tertib.

Ajang ini tidak hanya menjanjikan kompetisi sengit antar pebasket, tetapi juga menghadirkan hiburan menarik dalam konsep sportainment.

Bahkan, turnamen ini dikemas dengan standar nasional dan menjadi magnet bagi para pebasket muda dari berbagai kategori usia. Tercatat lebih dari 220 peserta telah mendaftar, mulai dari kelompok umur (KU) 10 hingga KU umum.

Wakil Ketua Pelaksana, Gagah Rizky, menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar ajang adu bakat, tetapi juga platform untuk memacu minat dan pengembangan talenta basket anak-anak muda di Depok.

“Turnamen ini tidak hanya soal menang atau kalah. Ini adalah wadah untuk anak-anak muda mengekspresikan diri dan mengasah potensi mereka,” ujar Gagah saat ditemui wartawan di Depok, Kamis (2/10/2025).

Selain hadiah uang yang menarik, para pemenang juga akan mendapatkan sertifikat penghargaan yang dapat digunakan untuk mendukung keperluan akademik mereka.

“Jadi, sebetulnya manfaat turnamen ini melampaui lapangan, justru ada kontribusi nyata juga di dunia pendidikan, mereka akan mendapatkan sertifikat dan itu bisa dimafaatkan untuk referensi ketika akan melanjutkan akademik,” tambahnya.

Ajang ini juga selaras dengan visi Wali Kota Depok, Supian Suri, yang ingin menjadikan Depok sebagai kota yang terbuka dan suportif terhadap berbagai kegiatan olahraga.

Menurut Gagah, olahraga adalah sarana penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan generasi muda.

Tak hanya berdampak di sektor olahraga, gelaran ini juga diyakini akan membawa manfaat luas bagi perekonomian lokal. Industri perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM di sekitar D’Mall Depok diperkirakan akan ikut merasakan dampaknya. “Acara ini dirancang tidak hanya untuk para atlet, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal bagi para pelaku UMKM,” jelas Gagah.

Mengusung Konsep Sportainment

Dengan konsep sportainment, pengunjung tidak hanya akan disuguhi pertandingan basket 3×3 yang cepat dan intens, tetapi juga berbagai hiburan pendukung lainnya. Konsep ini diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat luas, khususnya generasi muda.

Selama tiga hari penyelenggaraan, D’Mall Depok akan menjadi pusat perhatian para pecinta basket. Antusiasme tinggi dari para peserta menandakan bahwa turnamen ini telah lama dinanti.

“Turnamen ini kami kemas bukan hanya untuk menyalurkan hobi, tetapi juga untuk menciptakan atmosfer olahraga yang positif dan dinamis di Depok,” tutup Gagah.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah penataan kawasan Stasiun Depok Baru, yang terletak di pusat Kota Depok dan berdekatan dengan Kantor Wali Kota.

Kepala BTP Jakarta, Ferdian Suryo, menjelaskan bahwa area Stasiun Depok Baru membutuhkan penataan secara menyeluruh demi meningkatkan kenyamanan dan pelayanan masyarakat.

“Saat ini Stasiun Depok Baru menjadi konsen kami dalam tahap penataan, baik penataan parkir maupun area stasiun, mulai dari lahan hingga fasilitasnya,” ujar Ferdian dalam pertemuan di Ruang Rapat Wali Kota Depok, Rabu (17/9/2025).

Ferdian menambahkan, pihaknya bersama DJKA telah menjalin komunikasi dengan perusahaan asal Korea Selatan, KOICA, dalam rangka pengembangan kawasan Stasiun Depok Baru berbasis Transportation Oriented Development (TOD).

“Untuk Depok Baru, kami sudah membicarakan desain bersama KOICA, namun tahapannya masih sebatas pembahasan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ferdian memaparkan bahwa prioritas jangka pendek adalah penataan pengelolaan parkir agar lebih rapi, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Dari total luas lahan 7 hektare, kawasan barat akan segera dilelang melalui KPKNL, sementara kawasan timur masih dipinjam pakai oleh Pemkot Depok hingga Juni 2026.

Sementara itu, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan tersebut. Ia menilai, dengan jumlah penumpang mencapai 57 ribu orang per hari, Stasiun Depok Baru memang perlu perhatian khusus.

“Saya mendukung langkah BTP untuk menata Depok Baru agar lebih rapi, karena ini menyangkut pelayanan publik. Saya tidak muluk-muluk, cukup stasiunnya tertata rapi, pengelolaan parkir jelas, dan alur keluar masuk angkutan perkotaan bisa kita kolaborasikan dengan dinas terkait,” ucap Supian.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Riko Hari Perkoso, selaku Pemerhati Kota Depok sekaligus pengguna KRL yang turut hadir dalam rapat.

“Kami sebagai masyarakat mendukung penuh penataan Stasiun Depok Baru. Kondisi sekarang di jam sibuk sangat padat dan bikin macet, ditambah got yang sering meluber menimbulkan bau tidak sedap. Harapannya segera ditata agar lebih nyaman,” pungkas Riko.

Turut hadir dalam rapat audensi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Depok Dadang Wihana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Zamrowi dan Jajaran dari Balai Teknik Perkeretaapian 1 Jakarta.

“Kalau cuma janji dievaluasi, masyarakat harus perlu bukti. Jangan sampai nanti hilang begitu saja setelah aksi dibatalkan,” kata Imam (45), warga Ratu Jaya, kepada Eranasional, Minggu (31/8/2025).

Sebelumnya, aksi direncanakan berlangsung pada 1 dan 3 September 2025 dengan massa mencapai lebih dari seribu orang. Namun, usai pertemuan dengan Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim, panitia aksi memutuskan membatalkannya demi menjaga kondusivitas kota.

Adi Suman selaku koordinator aksi menjelaskan, eksekutif dan legislatif telah berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Kami pastikan baik tanggal 1 maupun tanggal 3 tidak ada aksi, karena aspirasi sudah diterima dan akan diproses dengan nilai yang wajar,” ujarnya dalam video yang beredar, Minggu (31/8).

Meski begitu, sebagian warga merasa kecewa. Mereka khawatir pembatalan aksi justru melemahkan desakan publik.
“Kalau benar mau evaluasi, seharusnya ada tenggat waktu dan transparansi. Jangan sampai rakyat dikasih harapan kosong,” ucap Lilis (37), warga Pitara.

Di sisi lain, ada pula warga yang mendukung pembatalan aksi dengan alasan menjaga keamanan dan mengawal janji Wali Kota.

“Yang penting suara kita sudah didengar. Lagian kondisi sekarang lagi memanas soal demo di semua daerah, serem. Udah, pokoknya sekarang tinggal kita kawal apakah janji evaluasi benar dijalankan atau tidak,” tutur Asep (50), warga Beji.

Wali Kota Depok Supian Suri sebelumnya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat telah diterima dan akan segera dievaluasi bersama Ketua DPRD. Ia berharap langkah ini dapat meredam keresahan warga.

Namun, pertanyaan publik kini menguat: sejauh mana evaluasi Perwal 97/2021 benar-benar dilakukan? Apakah akan ada perubahan nyata, atau hanya berhenti pada sebatas janji politik?

Menanggapi hal tersebut, Idris mengaku belum mengetahui bahwa namanya masuk dalam bursa Pilgub Jawa Barat. Idris baru mengetahui kabar tersebut dari awak media bahwa dirinya akan dicalonkan pada Pilgub Jabar melalui DPW PKS Jawa Barat.

“Saya dengar dari media, Saya tunggu nanti, siapa yang melamar saya, harus bayar saya,” kata Idris berkelakar, Minggu (28/4/2024).

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono memberikan dukungan kepada Wali Kota Depok untuk maju pada Pilgub Jawa Barat. Hal tersebut merupakan amanah dari DPP dan DPW PKS Jawa Barat yang sempat didengarnya.

“Saya DPD PKS Kota Depok, mendukung pencalonan Pak Wali menjadi gubernur, karena ini memang amanah dari DPP dan DPW PKS kepada kami,” kata Imam.

Imam menuturkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu terkait dengan pencalonan Idris pada Pilgub Jawa Barat. Pembicaraan tersebut setelah membahas terkait pencalonan legislatif PKS di Jawa Barat.

“Kang Haru bilang bahwa yang nomor urut atas-atasnya sudah selesai pencalonan, tinggal Pak Wali,” tutur Imam.

Mohammad Idris selama memimpin Kota Depok menjadi salah satu penilaian PKS untuk pertarungan pada Pilgub Jabar. Terlebih Idris mampu memimpin Kota Depok mulai dari Wakil Wali Kota sampai Wali Kota Depok selama dua periode.

“Kita berharap warga Depok punya Gubernur Jawa Barat berasal dari Depok,” ucap Imam.

Idris mengatakan bahwa ia hanya keseleo lidah saat mengucapkan dukungannya terhadap IBH sapaan akrab Imam Budi Hartono.

“Emang saya bilang gtu yah ? yah berarti saya keseleo,” kata Idris saat meresmikan Pasar Rakyat di Pancoran Mas, Selasa (9/4/2024).

Menurut Idris, dirinya merasa resah dengan terpotong masa jabatan sebagai Wali Kota dan saat ini hanya ingin fokus untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

“Saya resah harusnya sampai 2026 tapi terpotongkan, saya harus mengejar tahun 2025 agar bisa selesai 100 persen,” ujar Idris.

Ditempat yang sama, Imam Budi Hartono menganggap ucapan sinyal dukungan terhadap dirinya adalah sebuah doa yang harus disyukuri.

“Ya, saya bersyukur aja, bahwa pak Wali tadi ngomong, nggak tau mungkin menjelang maghrib lah ya. Mudah-mudahan menjadi doa kan gitu ya,” kata IBH.

Imam mengaku siap jika dirinya nanti mendapatkan amanat dan kepercayaan dari masyarakat Kota Depok untuk meneruskan menjadi Wali Kota selanjutnya.

“Siap lah menjalankan, meneruskan dari hal-hal yang memang kami periodenya dipotong. Ya, kalau ternyata Allah takdirkan warga depok mempercayai saya sebagai wali kota, kita akan teruskas, InsyaAllah,” pungkas Imam.

“Misal Depok Open Space (DOS) ada berkas birokrasi tentang pemenang pelaksananya lelang. Demikian juga yang lainnya akan kita sesuaikan,” kata usai membuka acara Sosialisasi Pembangunan Kota Depok Tahun 2024 secara tatap muka dan dalam jaringan (online) di Orchid Ballroom Hotel Savero, Senin, 08 Januari 24.

Diberitahunya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2024 terdiri dari struktur pendapatan Rp3,85 triliun dan belanja daerah Rp4,158 triliun.

“Terdapat kenaikan struktur pendapatan dan belanja di tahun ini dibandingkan tahun kemarin,” ucap Kiai Idris, panggilan akrab Wali Kota Depok ini.

Dia lalu menjabarkan belasan rencana pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sepanjang 2024, antara lain pelayanan jaminan kesehatan dengan target 98 persen, Cakupan Kesehatan Universal atau UHC, pembangunan lanjutan alun-alun, dan Taman Hutan Kota wilayah barat.

Selain itu, pembangunan dan penataan lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Depok, SMPN 34 Depok, dan SMPN 32 Depok.

Kemudian, pembangunan dan penataan lingkungan Kantor Kecamatan Limo, Kantor Kelurahan Depok Jaya, Tapos, Duren Mekar, Beji Timur, Mekarsari, Pangkalan Jati, Duren Seribu, Curug Bojongsari, Kedaung, dan Serua.

Selanjutnya, pembangunan dan penataan lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Labkesda, Masjid Jatijajar, Rumah Perlindungan Sosial, Depok Open Space kawasan Balaikota tahap 2, serta rehabilitasi SDN Anyelir 1 dan SDN Sukatani 4.

“Ada juga pembangunan jembatan penghubung SMPN 21 Depok ke jalan raya, Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah, serta pemberdayaan usaha mikro,” paparnya.

Kiai Idris menuturkan, sosialisasi pembangunan merupakan rangkaian awal pelaksanaan kegiatan 2024 yang sudah melalui proses panjang perencanaan dan penganggaran dari sisi teknokratik, politik melalui pokok-pokok pikiran DPRD, partisipatif melalui Musrenbang.

Serta berorientasi pada hasil dengan menggunakan holistik, tematik, integratif dan spasial baik pemerintah provinsi dan nasional.

“Ini dibahas bersama mulai dari musrenbang kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, musrenbang kota serta pembahasan anggaran bersama DPRD untuk tujuan utamanya kesejahteraan kota Depok,” ujarnya.

Perlu diketahui, kebijakan perencanaan pembangunan 2024 telah dialokasikan pagu indikatif prioritas bagi kelurahan senilai Rp2,5 miliar, ditambah insentif RT-RW LPM kader posyandu dan posbindu.

“Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan yang meliputi sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

“Oleh karena itu, saya berharap pelaksanaan kegiatan mengacu pada juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) kegiatan kelurahan tahun 2024,” pungkas Kiai Idris.

Pembangunan Kota Depok Sepanjang 2024:

1. Pelayanan jaminan kesehatann dgn target 98 persen UHC atau cakupan kesehatan universal, perlu diketahui bahwa mekanisme dan implementasi sesuai juklak dan juknis dalam SE Wali Kota dan SK Kepala Dinkes

2. Pembangunan Alun-alun dan Taman Hutan Kota wilayah barat lanjutan (pembangunan penunjang, yakni jembatan gantung penghubung Sawangan dan Bojongsari)

3. Pembangunan dan penataan lingkungan SMPN 13 Depok di limo, SMPN 34 Depok di Beji, SMPN 32 Depok di Sukmajaya

4. Pembangunan dan penataan lingkungan Kantor Kecamatan Limo, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Tapos, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Pangkalan Jati, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Curug Bojongsari, Kelurahan Kedaung, dan Kelurahan Serua

5. Pembangunan dan penataan lingkungan UPT Lapkesda

6. Pembangunan dan penataan lingkungan Masjid Jatijajar

7. Pembangunan dan penataan lingkungan rumah perlindungan sosial

8. Pembangunan dan penataan lingkungan Depok Open Space kawasan Balai Kota tahap 2

9. Rehabilitasi dan penataan lingkungan SDN Anyelir 1 dan SDN Sukatani 4

10. Pembangunan jembatan penghubung SMPN 21 Depok ke jalan raya

11. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah

12. Pemberdayaan usaha mikro di Kota Depok. (ADV)