Diketahui, PPPK Paruh Waktu merupakan orang-orang terpilih yang dipercaya untuk melayani masyarakat Kota Depok.

Supian Suri dalam keterangan yang diperoleh dari Diskominfo Kota Depok, Sabtu menyampaikan bahwa meskipun statusnya paruh waktu, peran PPPK tetap memiliki arti penting dalam mendukung pelayanan publik.

Dia mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu untuk mensyukuri posisi yang dijalani saat ini dan menjadikannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Syukuri apa pun posisi hari ini. Di luar sana masih banyak orang yang ingin menjadi bagian dari pelayanan kepada warga Depok. Dari lebih dari dua juta penduduk, sekitar 7.000 orang inilah yang terpilih,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai persepsi publik terkait PPPK Paruh Waktu tidak perlu menjadi hambatan.

Yang terpenting, kata dia, adalah pembuktian melalui kinerja nyata di lapangan.

Ia berharap, dengan penyerahan SK tersebut, para PPPK Paruh Waktu semakin termotivasi untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Apapun persepsi yang berkembang, buktikan bahwa kehadiran teman-teman memberikan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Penetapan ini berlangsung usai Pembukaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III APEKSI yang digelar di Hotel Santika, Kota Pekalongan, pada Kamis, (24/4/2025).

Pengukuhan Mas Aaf itu ditandai dengan penyerahan bendera pataka APEKSI oleh Ketua Umum APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dalam kepengurusan baru ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Prihatin didapuk sebagai Wakil Ketua Komwil III APEKSI.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, APEKSI bukanlah wadah untuk berkompetisi, melainkan forum kolaboratif antar pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, terutama menyangkut berbagai isu nasional yang seringkali tidak serta-merta bisa diimplementasikan di tingkat kota.

“Banyak kebijakan nasional yang dirancang secara top-down, namun dalam pelaksanaannya di daerah, sering kali kita harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik lokal,” ujar Aaf.

Menurutnya, disinilah peran APEKSI sebagai jembatan komunikasi dan kerja sama antar pemerintah kota menjadi sangat penting. Forum-forum yang diselenggarakan APEKSI diharapkan dapat menjadi wadah diskusi strategis sekaligus ruang bertukar gagasan dan praktik baik antar daerah.

Salah satu agenda penting ke depan adalah pertemuan APEKSI nasional yang akan berlangsung di Surabaya pada 6–10 Mei 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan di Bogor.

“Semoga seluruh rangkaian forum APEKSI mendatang berjalan lancar dan sukses. Ini menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas antarpemerintah kota serta mendorong terwujudnya pembangunan perkotaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Aaf juga mengajak seluruh kepala daerah di wilayah Komwil III APEKSI untuk terus menjaga kekompakan, membuka ruang dialog yang konstruktif, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

“Mulai dari kemiskinan, permasalahan sampah, pengangguran, ketimpangan pembangunan, hingga dampak perubahan iklim,” tegasnya.

Muskomwil III APEKSI di Kota Pekalongan ini sendiri diikuti oleh para wali kota serta perwakilan dari sejumlah kota anggota Komwil III yang meliputi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), DKI Jakarta dan Banten.

Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga dimanfaatkan untuk merumuskan rencana kerja Komwil III APEKSI dalam lima tahun mendatang.

“Dengan amanah baru yang diemban ini, Saya optimistis bahwa kolaborasi dan sinergi yang dibangun melalui APEKSI akan menjadi kekuatan besar dalam memajukan kota-kota di Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (em-aha)

LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin pada Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Ruang Paripurna DPRD setempat, Kamis, 25 April 2024.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengungkapkan bahwa, rapat paripurna kali ini memberikan persetujuan untuk LKPJ Pemkot Pekalongan Tahun Anggaran 2023, dimana sebelumnya telah dibahas oleh badan anggaran dan eksekutif.

Disetujuinya LKPJ Wali Kota Pekalongan Tahun 2023 ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan.

Namun, dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi penyempurnaan dan catatan dalam lampiran hasil pembahasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

“Alhamdulillah sudah selesai dan bisa diputuskan. Selain persetujuan, memang ada beberapa rekomendasi dari DPRD Kota Pekalongan yang merupakan aspirasi dari masyarakat,” ucap Azmi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengapresiasi atas disetujuinya LKPJ Pemkot Pekalongan Tahun Anggaran 2023, termasuk adanya beberapa rekomendasi.

Pada prinsipnya, Pemkot Pekalongan akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi DPRD.

“Kami menyadari, masih terdapat kekurangan ataupun upaya yang belum optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus kita perbaiki pada tahun selanjutnya,”

“Untuk itu, kami mengajak semua pihak, apapun yang sudah kita bangun bersama, agar kita pelihara dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (em-aha)

Melalui pengumuman loker 571 Kota Pekalongan pendaftaran Pemantau Pilkada mulai sejak 27 Februari lalu sampai 16 November 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat ditemui di Kantor KPU setempat, Selasa, 23 April 2024.

“Apabila ada lembaga yang melakukan pemantauan penghitungan cepat bisa mendaftar ke KPU Kota Pekalongan,” katanya.

Disebutkan Fajar, KPU akan memberikan akreditasi bahwa yang bersangkutan telah tercatat sebagai pemantau KPU Kota Pekalongan.

“Lembaga tersebut dapat memantau jalannya pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024,” jelasnya.

Syarat untuk menjadi Pemantau Pilkada diterangkan Fajar prinsipnya ialah sebuah lembaga bukan perseorangan.

“Lembaga tersebut haruslah berbadan hukum kemudian mengisi form pendaftaran. Jadi sifat pemantau adalah lembaga tidak bisa perorangan,” bebernya.

Terkait jumlah pemantau yang mendaftarkan diri, KPU sama sekali tak membatasi jumlah.

“Pemantau sifatnya hanya melakukan pendaftaran saja kemudian KPU proses dan berikan akreditasi untuk memantau proses Pilkada 2024 di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)