Untuk lahan yang diusulkan adalah di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Cipayung. “Kami usulkan di lahan ex. BLBI yang di Cipayung, Tanah Merah,” kata Supian, Jumat (4/6/2025).

Menurut Supian, lokasi tersebut strategis, sebab nantinya akan terintegrasi dengan Tol Depok-Antasari (Desari), jika telah terhubung akan memudahkan akses masyarakat menuju ke sana.

“Exit Tol Desari rencananya juga akan berada di situ. Sangat mendukung secara lokasi dan luasnya memadai,” kata Supian.

Dia mengaku, untuk merealisasikan pembangunan stadion bertaraf internasional di Depok tidak mudah. Salah satunya karena lahan eks-BLBI berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Statusnya masih aset pusat, tentu harus melalui proses dan koordinasi yang intens,” ucap Supian.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Depok memberikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara dan peserta yang telah menyukseskan acara Depok Run Festival 2025.

Mengenakan kaos Depok Run Festival berwarna biru, Supian Suri bersama peserta lainnya mampu menyelesaikan track lari DRF 2025 sejauh 5 Kilometer (Km).

Pengukuhan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Republik Indonesia di Aula Serbaguna Gedung Dibaleka 2 Balai Kota Depok, Kamis (19/6/025) pagi.

Usai dikukuhkan, pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih melakukan penandatangan MoU bersama sejumlah mitra strategis yang dilakukan secara simbolis oleh Ketua KMP Kelurahan Sukmajaya, Rudi Murodi.

“Sebelumnya saya, Wali Kota Depok Supian Suri, ingin memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Depok, bahwa dalam SPMB ini saya tekankan tidak ada titip-menitip. Saya tidak bisa bantu apa-apa,” kata Supian di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Senin (26/5/2025).

Dia menyebut, bahwa seluruh proses penerimaan siswa baru akan dilakukan secara objektif dan menjadi kewenangan penuh panitia pelaksana sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

“Kami tidak bisa memaksakan seluruh siswa masuk dan bersekolah di sekolah negeri. Karena ini akan berpengaruh pada kualitas pendidikan yang akan diterima. Semua harus sesuai kapasitas,” jelas dia.

Untuk itu dia meminta masyarakat untuk mendukung penuh proses pendidikan di Depok dengan menjunjung nilai-nilai integritas dan keadilan.

Ia berharap tidak ada pihak yang menodai proses seleksi dengan tindakan yang mencederai semangat demokrasi dalam pendidikan.

“Mudah-mudahan kita tidak hanya bisa berikan dukungan tetapi juga komitmen untuk sama-sama memajukan pendidikan di Kota Depok,” tambahnya.

Surat pernyataan komitmen yang ditandatangani dalam kegiatan tersebut memuat sejumlah poin, di antaranya pelaksanaan SPMB dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Komitmen ini juga mencakup keterbukaan terhadap informasi serta laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, pungutan liar, atau intervensi yang terjadi selama proses seleksi.

Selain itu, seluruh pihak berkomitmen memastikan proses penerimaan berjalan tanpa tekanan, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penandatanganan komitmen bersama ini turut diikuti oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, unsur Forkopimda, DPRD Kota Depok, perangkat daerah, camat, lurah, awak media, serta pemangku kepentingan lainnya.

Tinjauan yang dilakukan bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono tersebut merupakan pelaksanaan CKG pertama dilingkup komunitas yang dalam hal ini dilakukan pada perguruan tinggi.

“Ini bagian dari ikhtiar dalam memaksimalkan program CKG termasuk salah satunya sudah menyasar kampus. Yang nantinya akan menjadi bagian dari penerimaan mahasiswa baru,” kata dia dikutip dari berita.depok.go.id.

Dikatakannya, perguruan tinggi dapat menjadikan CKG ini salah satu syarat saat penerimaan mahasiswa baru.

Sebab , program ini sudah digratiskan dan lebih mudah diakses, khususnya bagi kalangan mahasiswa.

Lebih lanjut, Supian Suri menambahkan, dengan CKG nantinya pihak perguruan tinggi akan memiliki database mahasiswanya.

“Sehingga pihak perguruan tinggi dapat mendorong mahasiswanya untuk rutin berolahraga dan menjaga kesehatan tubuhnya,” tutupnya.

Supian Suri mengatakan, dokumen perencanaan yang tadi dibahas dalam Musrenbang salah satunya berisikan janji kampanye yang kini tertuang menjadi program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selama lima tahun ke depan di dalam RPJMD 2025-2029.

Namun dalam perjalanannya masih banyak tahapan yang harus dilakukan Pemkot Depok untuk menjadikan bahan perencanaan ini menjadi Peraturan Daerah mengenai RPJMD 2025-2029.

“Pembahasan hari ini penegasan terhadap proses janji kampanye saya dan Pak Chandra hari ini sudah menjadi produk hukum yang formal yang memang itu program yang harus dijalankan intinya,” kata Supian Suri dikutip dari berita.depok.go.id

Dokumen RPJMD 2025-2029 tertuang program dan kegiatan penjabaran dari visi Kota Depok, yakni Bersama Depok Maju. Terdapat 20 program unggulan yang harus drealisasikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok selama lima tahun ke depan.

“Baik terkait dengan pendidikan, kesehatan, tingkat perekonomian masyarakat termasuk program-program atau kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat itu produk formal yang kita keluarkan dalam bentuk Perda nanti RPJMD,” jelas Supian Suri.

Sejak dilantik 20 Februari 2025, Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah sudah merealisasikan beberapa program unggulannya yang masuk dalam program Quick Win 100 hari kerja.

Di antaranya, Puskesmas Gratis, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta. Lalu gerakan pangan murah, pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon pengantin, gerakan toilet layak di sekolah negeri, dan lainnya.

“Saya mengajak seluruh masyarakat sudah saatnya kita berlari untuk memberikan pelayanan ke masyarakat Depok,” pungkasnya

TPS yang resmi ditutup pada 9 Maret 2025 itu, kini disulap menjadi taman hijau yang asri dan bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang terbuka hijau.

“Hari ini kita menanam pohon sebagai wujud kecintaan kita kepada Kota Depok dan juga kepada generasi yang akan datang,” ujar Supian Suri dalam unggahan media sosial pribadinya, @bangsupians.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sebagai bagian dari komitmen bersama menjadikan Depok kota yang bersih dan hijau.

“Yuk kita jaga kebersihan, yuk kita hijaukan Kota Depok. Mudah-mudahan taman ini menjadi bagian dari investasi kita buat anak cucu di masa depan,” tambahnya.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam memperluas ruang terbuka hijau dan memperbaiki kualitas lingkungan, sebagai upaya menciptakan kota yang sehat dan berkelanjutan.

Kedatangan Supian Suri tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.

Untuk selanjutnya dilakukan pembersihan dan upaya penanganan TPS liar tersebut.

“Terima kasih atas laporan yang disampaikan netizen ke Kang Dedi Mulyadi (KDM) bahwa TPS liar ini menghambat lalu lintas dan dari sisi pemandangan tidak nyaman,” kata Supians  melalui instagram pribadinya @bangsupians Rabu (9/4/2025)

Dikatakan Supian Suri, berdasarkan konfirmasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok bahwa pada Sabtu (5/4/2025) lalu TPS tersebut sudah dibersihkan.

“Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

Hal ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan ASN.

Dia berujar, sejumlah ASN tidak memiliki mobil sehingga kebijakannya itu diharapkan dapat membantu.

“Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” ungkap Supian.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan para ASN dapat kembali ke Depok tepat waktu tanpa beralasan terkendala masalah transportasi.

Beragam komentar netizen menanggapi keputusan Supian tersebut

“antara pusat & daerah ga sinkron wkwkwkk,” tulis akun @dididikur.

Komentar lain juga dtulis akun @_yananda.

“Blunder pertama (emoji tertawa),” tulisnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 M.

Berbeda dengan Supian, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah sangat setuju dengan peraturan Kemendagri.

Pasalnya, mobil dinas dibiayai oleh anggaran negara dan dipergunakan untuk tugas-tugas kedinasan.

“Sementara kalau mudik itu sudah urusan pribadi,” kata Chandra di Mapolres Metro Depok, beberapa waktu lalu.

“Jangan sampai juga nanti urusan yang sifatnya pribadi banget dibiayai (negara),” pungkas dia.

Melalui program tersebut, masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Depok yang belum membayar pajak kendaraan bermotor maka semua denda dan tunggakan pokok akan dihapuskan.

Sehingga, masyarakat cukup membayar pajak kendaraan tahun berjalan saja.

“Buat warga Depok, ini ada kebijakan dari pemprov yang pastinya meringankan beban bagi yang punya tunggakan kendaraan bermotor. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini untuk membayar pajak kendaraan bermotornya,” kata Supian Suri usai mengunjungi Samsat Kota Depok I Kecamatan Sukmajaya, Kamis (20/03/25).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang merupakan kado lebaran untuk warga Jabar ini akan berlangsung mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025 mendatang.

Dalam hal ini, Supian Suri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang udah membayarkan pajaknya tepat waktu.

Namun, bagi yang belum untuk segera memanfaatkan kesempatan ini untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Dikatakan Supian Suri, untuk masyarakat yang tidak bisa datang ke Samsat, dapat membayarkan pajaknya secara online melalui aplikasi SAPAWARGA atau aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

“Pembayaran secara online tetap akan dapat kebijakan yang sama, dibebaskan tunggakannya,” jelasnya.

“Jadi warga Depok ayo bayar pajaknya, dan manfaatkan program ini. Karena pajak yang kita bayarkan alokasinya untuk perbaikan dan kebaikan jalan yang ada atau yang digunakan masyarakat,” tutupnya.

Tradisi di Indonesia yang menekankan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama ini, akan berdampak pada pencegahan banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di sejumlah wilayah di Depok.

“Kita sama-sama tahu kemarin hujan lebat dan banyak terjadi banjir. Maka saya titipkan Bu Lurah dan Pak Lurah untuk memunculkan lagi kebiasaan gotong royong membersihkan saluran, minimal satu bulan sekali,” katanya saat Kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) kelima Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Baiturrahman, Sukmajaya, Sabtu (15/3/2025).

Menurut Supian Suri, budaya gotong royong dapat melibatkan semua unsur. Mulai dari Babinsa, Babinkamtibmas, RW-RT, hingga masyarakat.

Bahkan, tambah Supian Suri, gotong royong ini sudah ada sejak zaman dahulu. Orang-orang terdahulu rajin melaksanakannya meskipun tidak terjadi banjir.

“Kita sekarang sudah sering banjir tetapi lupa untuk bersih-bersih lingkungan. Saluran air mau diperbesar kalau banyak sampah menyumbat tetap akan banjir,” tambahnya.

“InsyaAllah kalau saluran bersih pasti banjir tidak akan terjadi. Yuk sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan dengan rutin kerja bakti,” tutup Supian Suri.

Imbauan ini demi menciptakan suasana yang kondusif selama Bulan Suci Ramadan, sehingga umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

Dalam imbauannya, Wali Kota Depok, Supian Suri menegaskan beberapa poin penting, antara lain larangan menyalakan petasan dalam bentuk apa pun karena dapat mengganggu ketenangan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu juga, kegiatan konvoi atau arak-arakan kendaraan, balapan liar, serta penggunaan knalpot bising juga dilarang karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa bulan Ramadan di Kota Depok berlangsung dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh dengan ketenangan. Oleh karena itu, kami meminta masyarakat untuk menaati aturan yang telah ditetapkan, termasuk larangan terhadap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum,” kata Supian Suri, Senin (3/3/2025).

Termasuk larangan terhadap segala bentuk aktivitas yang tergolong sebagai penyakit masyarakat. Seperti premanisme, prostitusi, peredaran minuman keras, perjudian, dan narkotika.

“Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan sweeping atau razia liar yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” tambahnya.

Warga Kota Depok juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman kejahatan, seperti pencurian dan aksi kriminal lainnya yang sering meningkat selama Ramadan.

“Kami mengajak seluruh warga Depok untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang,” sambungnya.

Semua imbauan ini telah ditandatangani oleh Wali Kota Depok, Kapolres Metro Depok, Dandim 0508/Depok, serta Ketua MUI Kota Depok per tanggal 28 Februari 2025.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam imbauan tersebut, pihak berwenang akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat Kota Depok dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana Ramadan yang aman, damai, dan penuh keberkahan,” tutup Supian Suri.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14 Tahun 2025 dan diumumkan dalam rapat pleno yang digelar di Depok.

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin di Depok, Kamis mengungkapkan bahwa Supian-Chandra meraih 451.785 suara atau 53,24 persen dari total suara sah dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2024.

Dengan hasil tersebut, mereka unggul dari pasangan lawan dan berhak memimpin Kota Depok selama lima tahun ke depan.

“Penetapan ini menjadi pengumuman resmi kepada masyarakat bahwa pasangan calon terpilih telah ditetapkan. Ini juga menjadi tahapan akhir dalam proses pemilihan kepala daerah Depok,” ujarnya.

Setelah penetapan ini, KPU akan menyerahkan hasilnya kepada DPRD Kota Depok sebagai salah satu syarat untuk pelantikan yang akan ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mengenai jadwal pelantikan, Willi Sumarlin menyebut bahwa keputusan tersebut berada di tangan Kemendagri.

“Kami hanya menetapkan calon terpilih dan menyerahkan hasilnya ke DPRD Kota Depok. Proses selanjutnya akan dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Kemendagri,” pungkas dia.