Ribka Haluk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait beberapa waktu lalu.

“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.

“Permasalahan tersebut antara lain terkait status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan tata kelola manajemen rumah sakit. Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua.

“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola rumah sakit.

RSUP dr. Sardjito menyarankan agar setiap rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri atas direktur, bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, bidang pelayanan penunjang, bagian tata kelola keuangan beserta staf, bagian tata kelola SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.

“Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana,” ujarnya.

Menurutnya, Bimtek yang saat ini dilaksanakan secara daring akan lebih efektif apabila dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Pelaksanaan secara tatap muka selama minimal dua hari dinilai akan lebih efektif untuk mendukung perbaikan tata kelola rumah sakit.

Dukungan Pelaksanaan Kemendagri

Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan, Ribka menyampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta. Dukungan tersebut rencananya mencakup penyediaan penginapan serta transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.

“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.

Apalagi pihak RSUP dr. Sardjito sangat mendukung dan berharap kegiatan ini dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan,” tutup Ribka.

Sejumlah pasien menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari akses penanganan pertama, pelayanan rawat inap, hingga persoalan BPJS Kesehatan. Ribka juga meninjau langsung kondisi sejumlah peralatan medis serta fasilitas penunjang, seperti toilet di lingkungan rumah sakit.

Ia menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, terutama pada aspek pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Saya minta pelayanan kepada pasien harus menjadi prioritas utama. Lima menit setelah pasien masuk, harus sudah ada tindakan. Kita layani manusianya dulu, administrasi bisa menyusul,” tegasnya, Selasa (17/3/2026).

Ia juga menekankan bahwa perbaikan tidak hanya pada pelayanan medis, tetapi juga manajemen rumah sakit secara keseluruhan.

Di bidang kesehatan, rumah sakit, menurutnya, menjadi tempat terakhir harapan masyarakat. “Karena itu, kita harus perbaiki manajemen pelayanan dan kualitas layanan secara menyeluruh,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa kursi untuk para pendamping pasien serta bantal bagi pasien guna meningkatkan kenyamanan selama menjalani perawatan.

Selain itu, dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), Ribka turut menyerahkan perlengkapan kebersihan. Perlengkapan tersebut akan digunakan dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan RSUD Yowari.

“Kebersihan adalah hal utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kita harus konsisten melakukan kerja bakti, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga kebersihan dan lingkungan rumah sakit.

Terkait hal ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta dan masyarakat. Semua pihak harus terlibat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Ribka turut mengapresiasi langkah cepat pihak rumah sakit yang langsung menindaklanjuti kunjungan kerja dengan melakukan kegiatan bersih-bersih, seperti kerja bakti. Langkah ini, menurutnya, perlu terus dijaga.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk terus mendukung perbaikan RSUD Yowari sebagai rumah sakit rujukan di Papua.

“Pihaknya akan segera menggelar rapat bersama seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada,” ujarnya.

Ribka juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait dukungan tersebut. Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, kualitas pelayanan di RSUD Yowari dapat terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami akan lakukan rapat lengkap untuk melihat semua persoalan dan mencari solusi bersama, karena kami sudah intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu daerah,” tutupnya.

Ia mendorong transformasi layanan melalui pembenahan koordinasi, penguatan kapasitas rumah sakit, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat ini dilakukan setelah Ribka meninjau langsung pelayanan kesehatan di ruang IGD RSUD Yowari. Kegiatan tersebut juga menjadi langkah cepat pemerintah dalam merespons berbagai persoalan layanan yang menjadi perhatian publik.

Dalam arahannya, Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Papua, terutama terkait RSUD Yowari yang memiliki peran strategis sebagai rumah sakit rujukan.

“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kalau ada kemauan untuk menyelesaikan, saya yakin semua masalah bisa kita atasi,” tegasnya secara hybrid dari Aula RSUD Yowari.

Ia menyebut persoalan utama yang terjadi bukan semata persoalan teknis. Menurutnya, masalah juga disebabkan lemahnya koordinasi dan masih tingginya ego sektoral.

“Saya melihat persoalannya lebih pada koordinasi yang belum berjalan baik dan kurangnya perhatian. Ego sektoral ini juga masih tinggi, sehingga saling menyalahkan dan masalah tidak selesai,” ujarnya.

Ribka menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan seluruh persoalan secara lebih terstruktur.

Permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensinya, mulai dari yang sangat mendesak, jangka menengah, hingga jangka panjang. Langkah konkret juga langsung diambil melalui pembentukan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian masalah.

“Kami telah membentuk tim FGD dan tim diskusi antarpimpinan untuk merumuskan solusi yang segera dijalankan bersama pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Ribka, kapasitas RSUD Yowari perlu diperkuat karena melayani tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga pasien rujukan dari berbagai daerah, termasuk daerah otonom baru (DOB).

“Wilayah ini adalah hub, sehingga banyak masyarakat dari daerah otonom baru datang berobat ke sini. Sementara kapasitas rumah sakit masih terbatas, baik dari sisi tempat tidur, obat, maupun peralatan,” ungkapnya.

Terkait BPJS Kesehatan, ia menyoroti masih adanya peserta yang tidak aktif meskipun telah memiliki kartu kepesertaan.

“Berdasarkan uji petik di lapangan, banyak masyarakat memiliki kartu BPJS tetapi tidak aktif. Hal ini tidak boleh terjadi. Dan akan segera kita koordinasikan untuk diaktifkan kembali,” tambahnya.

Ia juga menyinggung perlunya perbaikan tata kelola anggaran rumah sakit, khususnya terkait komposisi belanja sumber daya manusia (SDM).

“Belanja SDM harus proporsional dengan standar alokasi sekitar 40–45 persen. Sementara di sini sudah mencapai sekitar 50 persen. Ini akan kita evaluasi bersama,” ujarnya.

Selanjutnya, Ribka mendorong peningkatan status RSUD Yowari menjadi rumah sakit tipe B dengan pemenuhan sejumlah persyaratan.

Ia menegaskan untuk naik ke tipe B, kapasitas tempat tidur minimal sekitar 250 unit, sementara saat ini masih sekitar 130 unit. Karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memenuhinya.

Selain itu, ia menekankan perlunya mengatasi kendala ketersediaan darah. Ia mengimbau ASN, TNI, Polri, dan masyarakat untuk menjadi relawan donor darah, mengingat kebutuhan darah masih menjadi tantangan.

Terakhir, ia juga menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak.

“Kesehatan bukan hanya tugas tenaga medis, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau kita bekerja dengan hati, pelayanan pasti bisa kita perbaiki,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ribka Haluk menyampaikan rasa syukurnya dapat bertemu langsung dengan para lansia dan melihat kondisi panti sosial tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan para lansia mendapatkan perhatian serta pelayanan yang layak.

“Saya bersyukur dapat bertemu langsung dengan para lansia yang tinggal di tempat ini dan mendengar berbagai harapan yang disampaikan. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan para lansia mendapatkan perhatian dan fasilitas yang layak,” ujar Ribka.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) guna menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan, termasuk terkait peningkatan fasilitas dan pelayanan di panti sosial tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Ribka juga mengapresiasi pengelola UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

“Kami memberikan apresiasi kepada para pengurus dan pengelola karena beberapa program yang dijalankan di sini telah turut mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan gratis dan ketahanan pangan,” kata Ribka.

Salah satu program yang mendapat perhatian Ribka adalah budidaya ternak ikan lele yang dikembangkan di lingkungan panti. Program tersebut dinilai tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi kegiatan produktif bagi para lansia.

“Program budidaya ikan lele ini sangat baik karena selain mendukung ketahanan pangan, juga memberikan aktivitas positif bagi para lansia yang tinggal di panti,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Ribka menyerahkan bantuan secara simbolis berupa pakan ternak ikan lele. Ia juga turut melepas bibit ikan lele di beberapa kolam budidaya yang dikelola oleh pihak UPTD.

Di sela-sela kegiatan, para lansia juga menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Ribka. Salah satu penghuni panti, Dolfi Sembel, mengungkapkan rasa syukur atas berbagai perubahan yang mulai dirasakan sejak adanya pengelola baru di panti tersebut.

“Sekarang sudah banyak perubahan di rumah jompo ini sejak dikelola oleh pengelola yang baru. Sedikit demi sedikit perubahan terjadi dan kami para lansia sangat bersyukur,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan lansia perempuan, Asnat Ohee, berharap agar rumah wisma di lingkungan panti dapat segera direnovasi sehingga para penghuni dapat tinggal dengan lebih nyaman.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ribka Haluk menyatakan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua guna mencari solusi terbaik bagi peningkatan fasilitas di panti tersebut.

“Kami tentu akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua agar berbagai kebutuhan yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama sehingga para lansia dapat tinggal dengan lebih nyaman dan sejahtera,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para lansia.

Selain itu, kunjungan ini juga mendorong agar panti sosial dapat terus berkembang menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan memberikan aktivitas positif bagi para penghuninya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Djong H. Makanuay, Kepala UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura Ferry Kobe, serta para tenaga medis dari Poltekkes Kemenkes Jayapura. Sebanyak 45 orang lansia yang menjadi penghuni panti juga hadir dalam kegiatan tersebut.

“Hari ini kita sudah memasuki bulan Maret, tepatnya tanggal 2 Maret 2026. Bulan Maret merupakan bulan pelaksanaan Musrenbang Otsus bagi seluruh pemerintah daerah, khususnya di enam provinsi di Tanah Papua,” ujar Ribka di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (2/3/2026).

Ia menegaskan, sebelum memasuki tahapan Musrenbang Otsus tingkat provinsi, seluruh tahapan sebelumnya harus dipastikan telah dilaksanakan secara berjenjang. Tahapan tersebut dimulai dari musyawarah desa/kelurahan (Musdes), dilanjutkan musyawarah tingkat kecamatan, hingga kabupaten/kota.

Sesuai jadwal, Musrenbang Otsus tingkat kabupaten/kota dilaksanakan sepanjang Maret 2026. Selanjutnya, Musrenbang Otsus tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada April, dan berlanjut ke tingkat nasional pada Mei 2026.

“Kita perlu melakukan pengecekan pada masing-masing kabupaten/kota untuk memastikan apakah Musrenbang Otsus di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota telah dilaksanakan sesuai tahapan. Data ini harus segera kita ketahui. Jika seluruh tahapan telah dilaksanakan, barulah kita dapat melanjutkan ke tingkat provinsi,” tegasnya.

Peran Bappeda

Menurut Ribka, peran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di masing-masing daerah sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan musyawarah di tingkat distrik/kecamatan dan kabupaten/kota rampung pada bulan ini. Kemendagri juga akan terus melakukan koordinasi serta pengecekan lapangan.

Dalam aspek perencanaan, ia menekankan pendekatan yang digunakan adalah bottom-up atau dari bawah ke atas. Artinya, aspirasi penggunaan Dana Otsus harus benar-benar digali dari tingkat kampung/desa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan, serta pihak terkait lainnya.

Ia mengingatkan agar program yang diusulkan merupakan inovasi yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah, baik dari sisi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), maupun kebutuhan masyarakat setempat.

“Jangan sampai program hanya hasil salin-tempel dari daerah lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, seluruh perencanaan tetap harus selaras dengan arah kebijakan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keselarasan tersebut ditujukan agar tercipta kebijakan yang sinergis dan terintegrasi.

Ribka juga menyoroti peningkatan tata kelola Dana Otsus melalui keterpaduan (interoperabilitas) tiga sistem, yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, serta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) Bappenas.

Program Otsus

Menurutnya, program Otsus menjadi salah satu yang pertama menerapkan integrasi tersebut.

Pada 2025, implementasinya telah mencapai 100 persen dan terus mengalami perbaikan dalam tata kelola keuangan.

Ia berharap fungsi kontrol masyarakat juga berjalan optimal untuk memastikan dana benar-benar terealisasi dan program berjalan sesuai rencana.

“Penyaluran dana menjadi lebih cepat dan terkontrol. Pengawasan dilakukan secara bersama sehingga penyaluran dapat berjalan tepat waktu. Bahkan ada provinsi yang sudah melakukan pencairan pada Februari dan mulai merealisasikan programnya,” katanya.

Musrenbang Desa

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Emile George Boeky mengatakan, hingga saat ini Musrenbang desa telah dilaksanakan dan dilanjutkan di tingkat kecamatan.

Ia menegaskan pemerintah daerah juga harus menyiapkan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang akan dibahas dalam forum Musrenbang.

RAP tersebut selanjutnya diproses melalui sistem interoperabilitas SIPD, SIKD, dan SIPPP, yang merupakan sinergi antara Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

“Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi rancangan akhir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, Ribka memastikan progres pembangunan KPP Papua Pegunungan terus terpantau secara berkala dan berjalan sesuai tahapan.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan pada 8 Februari 2026 serta pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada 25 Februari 2026. Dalam arahannya, Ribka menegaskan pembangunan KPP Papua Pegunungan merupakan amanat Undang-Undang (UU) tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang harus dikawal secara konsisten.

“Target kita jelas, KPP Papua Pegunungan harus dapat berfungsi pada tahun 2028 sebagaimana harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. Karena itu, setiap tahapan administrasi dan teknis harus dipastikan berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.

Rapat difokuskan pada pemenuhan readiness criteria (RC) atau kriteria kesiapan dan percepatan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ini mengingat adanya perubahan lokasi dari Distrik Walesi ke Distrik Hubikosi. Selain itu juga membahas kesiapan pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan tersebut.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain penyempurnaan catatan RC, penyelesaian land clearing Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta percepatan dokumen Amdal. Terkait hal tersebut, Ribka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan segera melengkapi dokumen Formulir Kerangka Acuan (FKA) paling lambat 4 Maret 2026.

Ia mengatakan, dokumen Amdal ditargetkan rampung sebelum Idulfitri agar proses lelang pada Juni atau Juli dapat berjalan sesuai jadwal. Pembahasan Amdal melibatkan Tim Penilai bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua yang merupakan provinsi induk.

Terkait hunian ASN, Ribka meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera memasukkan data rumah susun ASN ke dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).

Program pembangunan hunian ASN saat ini berada pada tahap penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) di Kementerian Sekretariat Negara.

“Pencapaian target operasional KPP pada tahun 2028 membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Ribka akan menggelar rapat lanjutan guna memastikan seluruh tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan fisik KPP Papua Pegunungan berjalan sesuai jadwal.

Menurutnya, upaya ini penting agar kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, melainkan juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat setempat.

“Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).

Ribka menerangkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk di wilayah perbatasan Papua.

Secara khusus, Presiden menugaskan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas, untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di kawasan Papua maupun di daerah perbatasan lainnya.

Ribka menekankan bahwa kegiatan kunjungan kerja tersebut merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama di Papua sebagai daerah otonomi khusus.

Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI penting untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat. Terlebih, kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara.

Pada kesempatan itu, Ribka berharap kolaborasi yang dibangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah, terutama agar daerah memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi kawasan perbatasan.

Usai pertemuan tersebut, rombongan direncanakan meninjau langsung lokasi perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung.

Komitmen tersebut tercermin melalui Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming bersama Wamendagri Ribka dan sejumlah pihak terkait di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, serta di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa–Rabu (13–14/1/2026).

Melalui kunjungan tersebut, pemerintah memastikan program prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan, ketahanan pangan dan perikanan, serta ekonomi kreatif, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

“Sekaligus [untuk] memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis di Wamena, Rabu (14/01/2026).

Mengawali rangkaian kunjungan, Ribka secara intensif mendampingi Wapres Gibran meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 di Kabupaten Biak Numfor. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran berdialog dengan pihak sekolah guna memastikan fasilitas dasar pendidikan telah dimanfaatkan secara optimal.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Pasar Ikan Fandoi serta fasilitas cold storage di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan stabilisasi harga pangan di daerah tersebut.

Setelah menyelesaikan agenda di Biak Numfor, Wapres Gibran bersama Wamendagri Ribka dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Wamena. Di daerah ini, Wapres Gibran mengunjungi Stadion Lapangan Pendidikan Itlay Ikinia dan berolahraga bersama anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) Wamena.

Ribka mengungkapkan, dalam kunjungan ke ibu kota Provinsi Papua Pegunungan tersebut, Wapres Gibran juga mendorong penguatan sinergi dengan unsur pemerintah daerah (Pemda), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, Wapres Gibran sempat bertemu dengan sejumlah pelaku ekonomi kreatif untuk menyerap aspirasi sekaligus mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Masih di Wamena, rombongan Wapres Gibran juga menyambangi Pasar Potikelek. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran mengecek langsung proses distribusi bahan pokok sekaligus memastikan roda perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, Ribka turut berdialog dengan masyarakat setempat guna menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan.

Tak ketinggalan, Wapres Gibran dan Wamendagri Ribka juga meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Wamena. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan, serta dampak program terhadap peserta didik berjalan sesuai dengan visi pemerintah.

Ribka memastikan pemerintah akan terus mengawal percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Wamendagri Ribka menilai keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua.

Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Selain itu, UU Otsus juga mewajibkan pemerintah mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat.

“Dengan hal itu dapat kita maknai bahwa hak ulayat merupakan hak yang diakui dan dihormati oleh negara,” ujarnya dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (20/11).

Lebih lanjut, Ribka menekankan bahwa Otsus Papua merupakan kebijakan afirmasi yang bukan hanya memberikan kewenangan khusus bagi daerah, tetapi juga memastikan keberpihakan terhadap OAP dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tanah ulayat. Ia menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki peran strategis dalam konteks Otsus.

“Sebagai bentuk memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua terutama afirmasi bagi Orang Asli Papua,” jelas Ribka.

Ribka menjelaskan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur perubahan kedua terhadap UU Otsus Papua, kembali menegaskan komitmen negara terhadap kekhususan Papua. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pilar afirmasi, pelindungan, dan pemberdayaan OAP.

Ia memaparkan bahwa berbagai ketentuan Otsus memberikan ruang prioritas bagi OAP, mulai dari kewenangan khusus pemerintah provinsi/kabupaten/kota, keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural OAP, hingga afirmasi politik dalam bentuk penempatan anggota DPRP dan DPRK melalui jalur pengangkatan.

Selain itu, Otsus juga memungkinkan formasi ASN yang mengutamakan OAP serta mewajibkan gubernur dan wakil gubernur berasal dari OAP.

“[Selain itu] penerimaan dan penggunaan Dana Otsus, DTI (Dana Tambahan Infrastruktur), dan tambahan DBH (Dana Bagi Hasil) yang diprioritaskan untuk OAP,” jelasnya.

Ribka juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut.

Ia menilai sosialisasi ini penting untuk kembali mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius kepada masyarakat adat Papua, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak atas tanah ulayat.

“Sekali lagi, apresiasi buat Bapak-Ibu Kementerian ATR/BPN, yang punya hati untuk mengurus masyarakat Papua,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ribka meminta agar Orang Asli Papua (OAP) dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Nanti saya cek juga, kira-kira ada tidak anak daerah yang ikut dalam bangunan ini, Orang Asli Papua,” ujarnya.

Ribka menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi daerah, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Sorong. Ia mengimbau agar penggunaan bahan material lebih banyak memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat menggerakkan dan memperkuat perekonomian masyarakat setempat.

“Pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketika semua sektor, baik mesin birokrasi maupun mesin swasta, bergerak di tempat ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ribka menilai Kota Sorong kini terus berbenah menuju pembangunan yang lebih maju. Ia mengapresiasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan potensi besar sumber daya alam (SDA) yang dimiliki wilayah tersebut, serta dukungan moda transportasi yang semakin baik.

“Sorong ini punya potensi yang cukup luar biasa, dunia usaha juga bergerak,” katanya.

Ke depan, untuk mempercepat proses pembangunan, Ribka berharap tidak ada lagi alasan klasik seperti keterbatasan SDA atau kendala alam. Menurutnya, Sorong telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kota paling maju di wilayah Papua.

“Saya menyampaikan terima kasih, [dan] salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Doa dan harapan kita harus selesai cepat [pembangunan KPP Provinsi Papua Barat Daya],” pungkasnya.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Hotel Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Senin (3/11/2025).

Ribka menjelaskan, rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan lembaga-lembaga terkait Otsus bekerja secara fokus, efektif, dan terarah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus sesuai amanat Undang-Undang (UU) Otsus Papua, yang seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Ia menekankan, seluruh lembaga pelaksana Otsus bersama pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak searah menuju tujuan yang sama. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.

“Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP [melalui mekanisme] pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus,” katanya.

Ribka menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi. Untuk itu, ia menekankan perlunya seluruh lembaga terkait memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara optimal guna mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis.

“Kita bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat, dunia usaha, inilah sebenarnya tujuan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” terangnya.

Ia juga menyoroti bahwa agenda ini memiliki momentum strategis karena digelar menjelang penyampaian materi dan arahan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengenai kebijakan Otsus serta berbagai isu prioritas di Papua. Arahan tersebut akan menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua.

“Untuk kita membawa pergumulan dan aspirasi dari masyarakat kita, persoalan baik sumber daya manusia, kemudian juga masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur,” jelasnya.

Ribka berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan visi serta merumuskan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres bagi Papua.

Ia menegaskan bahwa BP3OKP, KEPP Otsus Papua, dan seluruh lembaga terkait merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang harus bergerak serempak mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya ingin kita harus mendapatkan satu tujuan yang penting. Kira-kira Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini mengharapkan seperti apa tentang Papua, apa yang harus kita kerjakan,” tandasnya.