Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri agenda di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026. Menurut dia, pemerintah tidak akan mentoleransi praktik manipulasi kehadiran karena menyangkut tanggung jawab pelayanan publik dan penggunaan anggaran negara.

“Bisa saja diberhentikan apabila memang terbukti melakukan pelanggaran berat. Selama ini juga sudah ada ASN yang diberhentikan karena tidak menjalankan kewajibannya secara disiplin. Ada yang tidak masuk kerja dalam waktu lama dan setelah diperiksa terbukti melanggar aturan,” ujar Bima Arya.

Mantan Wali Kota Bogor itu menilai dugaan manipulasi presensi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika dan disiplin aparatur negara. ASN, kata dia, menerima gaji dari uang rakyat sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan, Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti kasus tersebut melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Brebes untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah ingin memastikan apakah dugaan pelanggaran dilakukan secara individu atau melibatkan sistem yang lebih luas.

]]> https://daerah.eranasional.com/101372/kasus-absensi-fiktif-asn-brebes-diusut-pemerintah-siapkan-hukuman-tegas/feed 0 Rio Anthony https://daerah.eranasional.com/99827/wamendagri-ribka-sidak-rsud-yowari-peningkatan-pelayanan-kesehatan https://daerah.eranasional.com/99827/wamendagri-ribka-sidak-rsud-yowari-peningkatan-pelayanan-kesehatan#respond Mon, 16 Mar 2026 08:49:39 +0000 https://daerah.eranasional.com/99827/wamendagri-ribka-sidak-rsud-yowari-peningkatan-pelayanan-kesehatan Jayapura, ERANASIONAL.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (13/3/2026) siang.

Sidak tersebut dilakukan usai pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura di Kantor Bupati Jayapura.

Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Bupati Jayapura Yunus Wonda serta Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku.

Pada peninjauan itu, Ribka melihat secara langsung kondisi fasilitas rumah sakit serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal.

“Pelayanan kesehatan harus lebih maksimal ke depan. Saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan agar ada perhatian serius bagi RSUD Yowari ini. Jika dalam beberapa bulan ke depan belum ada perubahan yang signifikan, maka kemungkinan akan diambil alih penuh terkait pelayanan kesehatan,” tegas Ribka Haluk.

Ribka juga mengingatkan pihak manajemen rumah sakit agar segera melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pimpinan rumah sakit dapat dilakukan apabila tidak mampu menghadirkan perubahan.

Ribka menekankan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus memastikan setiap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa adanya penolakan pasien.

“Harapannya rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Tidak boleh lagi ada penolakan atau tidak melayani pasien,” tegasnya.

Melalui sidak ini, Ribka berharap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Yowari terus ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Jayapura dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal.

Menurutnya, penyelesaian tersebut diperlukan segera untuk mencegah potensi pengalihan alokasi dana pembangunan ke program lain.

“Jadi saya mohon dukungan dari kita semua, nanti dari pihak kami akan membuat surat juga untuk menyurat ke Kementerian PU (Pekerjaan Umum) supaya dana ini di-standby-kan, tidak boleh digeser ke mana-mana seperti itu,” ujar Ribka pada Rapat Koordinasi Peninjauan Progres Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Baliem Pilamo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/3/2026).

Ribka secara khusus mengarahkan dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup, agar aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis.

Lokasi Pembangunan Kantor MRP

Guna mempercepat realisasi pembangunan fisik, ia juga meminta kepastian titik lokasi pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan di KIPP.

Menurutnya, penentuan lokasi ini sangat penting agar proses pembukaan lahan (land clearing) yang dibiayai APBD dapat segera dieksekusi.

“Nanti teman-teman di sini, di Provinsi Papua Pegunungan, kalau bisa dalam satu minggu ini atau minggu depan silakan sudah harus menentukan titiknya, begitu,” tegasnya.

Tipe Hunian Bagi Aparatur 

Selain itu, Ribka juga menyoroti penyesuaian tipe hunian bagi aparatur di KIPP. Merespons usulan pemerintah daerah (Pemda) terkait kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, pemerintah pusat menyetujui rencana awal pembangunan rumah susun (rusun) untuk diubah bentuknya menjadi rumah khusus.

Guna memproses hal tersebut, Ribka menginstruksikan Gubernur Papua Pegunungan untuk segera mengirimkan surat permohonan resmi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ribka turut mengapresiasi kinerja Pemda yang telah memproses dokumen teknis dan master plan (rencana induk) pembangunan.

“Kami mengucapkan terima kasih karena kita terus melakukan rapat hampir setiap bulan dan saling cross-check, sehingga di tingkat teknis semuanya sudah terproses,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi.

Selain itu, hadir pula pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP, jajaran pejabat teknis Kementerian PU, beserta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Pesan tersebut disampaikannya saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjar.

Dalam arahannya, Wiyagus mengatakan MBG merupakan program prioritas nasional yang tidak bersifat sektoral, melainkan gerakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk daerah. Program ini menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan.

“Ini adalah program yang merupakan investasi jangka panjang lah terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi sekarang kan kita sedang pada era bonus demografi,” tegasnya di Pendopo Kota Banjar, Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026).

Menurutnya, penguatan kualitas SDM, termasuk kemandirian pangan, menjadi pilar utama pembangunan nasional. Program ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam delapan misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memahami Asta Cita Presiden dalam menjalankan berbagai program.

“Ini perlu saya sampaikan karena ini sebagai acuan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah lima tahun ke depan,” ujarnya.

Terkait Kopdeskel Merah Putih, Wiyagus menjelaskan koperasi tersebut dirancang tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Kopdeskel diharapkan mampu menyerap hasil produksi lokal, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan, hingga saat ini secara nasional telah terbentuk lebih dari 81.000 unit koperasi secara kelembagaan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, berperan strategis dalam memfasilitasi Pemda terkait pembentukan koperasi dan memonitor penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.

Wiyagus juga mengingatkan pentingnya integritas seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas nasional, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama pelayanan publik.

Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh unsur Forkopimda Kota Banjar untuk terus menjaga kekompakan sebagai “super team” dalam menyukseskan program prioritas nasional.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir mendampingi dan memfasilitasi Pemda.

“D dalam super team itu terdiri dari para superman para superwoman ya, supermannya siapa? Yang hadir di sini,” pungkasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Wali Kota Banjar Sudarsono beserta jajaran Pemkot Banjar, Forkopimda setempat, serta pejabat terkait lainnya. Setelah memberikan arahan, Wiyagus mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hegarsari Pataruman, Kota Banjar. Ia meninjau berbagai fasilitas dan menyapa para petugas di SPPG tersebut.

Terlebih, seiring waktu, meningkatnya jumlah populasi penduduk turut menyumbang peningkatan volume sampah di sejumlah daerah.

“Data menunjukkan bahwa produksi sampah nasional ini terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ini baik dari sisi SDM, kemudian infrastruktur, teknologi pendukung, dan lain sebagainya,” ujar Wiyagus saat membuka Forum Diskusi Aktual bertajuk “Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Aglomerasi Pengelolaan Sampah” di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Wiyagus menambahkan, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara profesional rentan memicu persoalan baru bagi masyarakat.

Hal ini seperti pencemaran lingkungan dan kehidupan, serta menurunkan kualitas air bersih. Bahkan, tak jarang persoalan tersebut juga menimbulkan korban jiwa.

Ia menambahkan, saat ini inovasi pengelolaan persampahan cukup beragam, salah satunya dengan metode waste to energy.

Hal ini pula yang tengah diusung oleh pemerintah dengan terus mendorong implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Melalui upaya ini, diharapkan pengelolaan sampah dilakukan secara komprehensif dan memiliki dampak penting bagi masyarakat.

“Kemudian dalam konteks ini juga konsep aglomerasi persampahan menjadi sangat urgent dan sangat relevan, serta strategis untuk dikembangkan. Karena aglomerasi ini, khusus di bidang persampahan, merupakan pendekatan kolaboratif antardaerah dalam pengelolaan sampah,” imbuhnya.

Konsep Aglomerasi 

Ia mengungkapkan, konsep aglomerasi persampahan merupakan sebuah ikhtiar dalam mendorong daerah untuk berkolaborasi dalam menangani sampah. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan ekosistem yang dapat memastikan infrastruktur dan pengelolaan persampahan berjalan secara terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengapresiasi sejumlah usulan kerja sama Pemda dalam mengelola sampah. Kolaborasi tersebut, kata dia, merupakan langkah yang baik dalam pengelolaan sampah.

Terlebih lagi, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik telah membuka ruang kerja sama antardaerah dalam menangani sampah. Ia berharap, dengan semangat otonomi daerah, Pemda dapat memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah.

“Sekali lagi, saya selaku Wamendagri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan [mengenai persoalan sampah], di tengah kesibukan Bapak/Ibu sekalian, baik dari seluruh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, akademisi, komunitas masyarakat sipil,” tandasnya.

Bima menegaskan, dalam SE tersebut terdapat tiga poin penting yang wajib dikawal oleh seluruh kepala daerah di Indonesia.

Pertama, lanjut kata Bima, kepala daerah diminta melakukan inventarisasi aset Pemda yang akan dipinjam-pakaikan untuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk ditempatkan.

“Dalam surat (SE) kami itu ada secara detail luasannya untuk tipe A bagi KPPG tingkat provinsi dan juga untuk tipe B bagi KPPG tingkat kabupaten/kota. Untuk mebel, furniturnya, nanti akan disiapkan oleh BGN,” katanya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program MBG di Aula Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (17/12/2025).

Bima menambahkan, poin kedua, kepala daerah diminta melakukan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi yang siap dilaksanakan konstruksi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Proses ini diperlakukan sama halnya dengan program perumahan untuk rakyat.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Mendagri tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Bapak dan Ibu juga diminta mengawal agar Persetujuan Bangunan Gedung ini dilakukan akselerasi,” ujarnya.

Poin ketiga, lanjut Bima, kepala daerah diminta memerintahkan kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Untuk memperoleh SLHS, dikatakan Bima, SPPG dapat mengajukan permohonan secara manual kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk oleh Pemda.

Bima menambahkan permohonan tersebut dilengkapi dengan berbagai persyaratan, seperti dokumen penetapan SPPG dari BGN, denah dapur, serta dokumen penjamah pangan (food handler) yang telah bersertifikat.

“Bapak dan Ibu diminta untuk mengawal, menerbitkan [SLHS] paling lambat 14 hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG. Jadi, ketiga hal itu dari Kemendagri yang kami ingatkan dalam surat yang disampaikan per 3 Desember 2025,” pungkasnya.

“Dengan kunjungan ke Baubau ini, saya senang sekali dapat kesempatan untuk menyemangati teman-teman di sini, supaya betul-betul bisa memenuhi dua target tadi,” ujarnya.

Program MBG, kata Bima, bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pemenuhan gizi yang baik sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Apalagi, Indonesia menargetkan menjadi negara maju dalam dua dekade mendatang.

Untuk itu, generasi muda yang sehat dan unggul perlu dipersiapkan sejak dini agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Anak-anak muda, generasi masa depan, gen X, gen Z, gen Alpha, semuanya gizinya harus oke. Jadi, nomor satu adalah kesehatan,” ujarnya.

Di samping itu, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekosistem ekonomi lokal. Karena itu, sambung Bima, perlu melibatkan petani serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program ini.

“Peternak, pengusaha lokal, UMKM itu menjadi pemain utama di sini, itu menjadi aktor utama di sini. Jadi, tidak boleh hanya jadi penonton,” tegasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal, Bima meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang menjadi perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah.

“Berkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi bersama teman-teman di BGN, di KPPG di sini. Jadi tidak boleh ada miskomunikasi, jangan sampai ada miskoordinasi,” imbuhnya.

Khusus di Kota Baubau, Bima berharap pelaksanaan program MBG dapat mencapai target zero accident. Ia meminta seluruh jajaran SPPG memastikan standar keamanan pangan terpenuhi sebelum makanan disajikan kepada anak-anak.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim memohon ridho dan berkah dari Allah SWT untuk menjalankan perintah dari Bapak Presiden, kita sama-sama resmikan SPPG Bataraguru Wolio di Kota Baubau ini,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai tugas dan fungsinya, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda, termasuk di empat DOB Papua, terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal ini, Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan infrastruktur fisik di DOB Papua berlangsung dengan baik. Pembangunan tersebut mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua di keempat wilayah DOB Papua.

“Dan syukur sekali hari ini kita lihat semuanya sudah berprogres. Ya ada yang bisa selesai dalam tahun ini, [ada yang bisa selesai] tahun depan,” ujar Ribka kepada awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti di Ruang Rapat Wamen PU, Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Ribka secara khusus meminta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan. Ia menjelaskan, kelengkapan syarat-syarat tersebut merupakan aspek penting dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah KIPP Papua Pegunungan.

“Kami mohon dukungannya dari Pemerintah Daerah Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratan, supaya tahun depan juga bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah,” jelas Ribka.

Senada dengan itu, Wamen PU Diana memastikan bahwa secara umum progres pembangunan infrastruktur di empat DOB telah berlangsung dengan baik. Hanya saja, dari keempat DOB, pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan masih belum optimal. Ia berharap daerah tersebut dapat segera melakukan percepatan agar pembangunan dapat segera dilakukan.

“Dan mudah-mudahan nanti kami berharap untuk Papua Pegunungan segera dilengkapi [persyaratan] kriterianya, sehingga nanti kami bisa [melakukan pembangunan] mengikuti [DOB] yang lainnya,” tandas Diana.

Penetapan itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Bima Arya mengatakan, ada isu liar yang menyebut keputusan Mendagri itu hanya dikhususkan mengatur 4 pulau itu. Menurut Bima, sebenarnya keputusan itu tidak spesifik mengatur 4 pulau yang kini jadi sengketa. Tetapi meliputi seluruh wilayah di Indonesia.

“Yang pertama perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi,” kata Bima Arya dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

“Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia,” tambah dia.

Tercatat ada 47 kepala daerah yang tak hadir tanpa alasan, lalu ada 6 kepala daerah yang izin karena sakit dan acara keluarga.

“Apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang (izin) sakit atau ada kegiatan keluarga,” kata Bima Arya di kompleks Akmil, Magelang, Jumat (21/2/2025).

“Pasti ada sekdanya, enggak mungkin (tidak ada) itu biasa lah. Ya, dalam mekanisme tugas dan fungsi pemerintahan daerah ya, tiga itu yang saling menggantikan saling mengisi. Pasti ada sekdanya,” sambung dia.

Bima Arya mengatakan kenapa harus ada perwakilan yang datang karena acara ini penting.

“Acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat. Maka, harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir,” ujarnya.

“Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain,” kata Bima.