Penegasan tersebut disampaikan Wamentrans Viva Yoga pada saat bertemu dengan Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa di Kantor Kementrans, Jakarta, Jumat (27/2/2026) lalu.

“Sebagai kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Muna Barat menyimpan potensi perikanan yang beragam dan besar, baik dari sektor budidaya maupun tangkap seperti ikan kerapu, udang vaname, nila, dan rajungan”, ujar Viva Yoga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Viva Yoga, tidak hanya memiliki potensi perikanan yang beraneka ragam, kabupaten ini memiliki Kawasan Transmigrasi Kantisa. Kawasan ini berada di Desa Lakabu dan Desa Momuntu yang semuanya berada di Kecamatan Tiworo Tengah.

Viva Yoga mengatakan kehadiran program transmigrasi mampu mendongkrak berbagai aktivitas ekonomi di sana.

Program Transmigrasi Sejak Orba

Diceritakan dia, program transmigrasi yang dilakukan sejak masa Orde Baru mengubah lahan-lahan yang sebelumnya tak berpenghuni menjadi desa-desa yang produktif.

“Di Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, sebagai unit pemukiman transmigrasi yang dibuka pada tahun 1995, sekarang menjadi desa produktif menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti padi, kako, kelapa, jagung, nilam, dan jambu mete. Komoditas tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sektor lainnya seperti perdagangan juga tumbuh,” ujarnya.

Transmigran yang datang pertama di desa ini berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam perjalanan waktu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, komposisi masyarakat di sana beragam, ada berbagai suku di sana, seperti juga ada dari Bali dan Bugis.

“Ini sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa program transmigrasi untuk memperkuat NKRI. Dari beragam suku akan membuat akulturasi budaya”, tambahnya.

Kehadiran Ali Basa di Kantor Kementerian Transmigrasi, disebut untuk memperkuat program transmigrasi di Muna Barat.

“Kita dukung penguatan dan pengembangan transmigrasi di Muna Barat. Kita senang Bapak Wakil Bupati datang ke Jakarta untuk ikut memajukan kawasan transmigrasi”, tambahnya.

Untuk menggali potensi yang ada, lanjut dikatakan Viva Yoga, Kementerian Transmigrasi mengirim Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di kabupaten yang beribukota di Laworo itu.

“Dalam menjalankan misi TEP melakukan riset potensi yang ada di kawasan transmigrasi. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah menunjukan besarnya potensi di sektor perikanan. Inilah yang kita dorong untuk menjadi komoditas unggulan di samping komoditas yang lain juga perlu diangkat”, ujar Viva Yoga.

Lanjut Viva Yoga mengatakan pengembangan sektor perikanan menurutnya sesuai dengan karakteristik wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur di mana mayoritas wilayah kabupaten memiliki garis pantai.

Meski demikian, Viva Yoga mengatakan sektor pertanian juga diperhatian guna mendukung program swasembada pangan.

Viva Yoga mengatakan di Kasimpa Jaya terbukti sektor pertanian juga produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi besar di darat dan laut di Muna Barat bisa menjadi modal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kawasan perekonomian di Sulawesi Tenggara. Ini yang kita harapkan”, tandas Viva Yoga.

Produk unggulan itu diolah dan dibuat oleh pelaku usaha dari kawasan transmigrasi dengan bahan yang dipetik dari lahan yang dimiliki.

“Produk unggulan dalam bentuk kemasan itu seperti kopi, coklat, dodol, keripik, madu, batik, sarung, kerajinan tangan dari bambu, dan berbagai macam kreasi lainnya”, ujarnya, Jakarta, 21/2/2025.

Banyaknya produk UMKM dari kawasan transmigrasi, menurut Viva Yoga menunjukan kawasan ini tidak hanya sebagai sentra tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan namun juga potensi besar tumbuh sebagai sentra UMKM.

“Antusias kabupaten yang memiliki wilayah transmigrasi untuk mengembangkan produk UMKM dikatakan perlu difasilitasi dan disinergikan dengan kementerian terkait dan pihak swasta. Kita serius untuk mengembangkan produk UMKM di kawasan transmigrasi”, tegas dia.

Dia mengatakan langkah untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk UMKM dengan berbagai cara.

Dalam beberapa hari lalu Kementrans mengikuti Inacraft 2026, Viva Yoga mengungkapkan pihaknya memamerkan produk kerajinan dan industri kreatif yang diproduksi oleh pelaku UMKM dari kawasan transmigrasi. Menurut Viva Yoga banyak manfaat positif dari mengikuti Inacraft.

“Acara ini mengubah persepsi masyarakat bahwa transmigrasi tidak hanya sekadar memindahkan penduduk namun di sana juga ada kreatifitas untuk mengolah berbagai hasil dari lahan transmigrasi”, ujarnya.

Dengan memperkenalkan berbagai produk UMKM maka akan terbuka pasar dengan para pembeli. “Bila terjadi transaksi perdagangan dalam jumlah yang besar, dampaknya selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bisa menambah lapangan kerja di kawasan transmigrasi”, ujar mantan Anggota DPR Komisi IV dua periode itu.

Selain aktif mengikuti berbagai pameran, dalam mendorong pertumbuhan UMKM, Kementrans bersepakat dengan Toko Oleh-Oleh Krisna Bali. Kerja sama dengan pusat oleh-oleh yang tersebar di berbagai kawasan wisata di Bali diakui oleh Viva Yoga sangat strategis.

“Toko Krisna Bali memiliki 34 outlet yang tersebar di berbagai tempat di Bali dan Yogyakarta. Satu Outlet dalam sehari bisa didatangi pengunjung hingga 5.000 orang”, ujar dia.

Viva Yoga mengatakan outlet yang tersebar dan jumlah pengunjung yang melimpah merupakan potensi besar bagi pelaku usaha UMKM untuk memasok berbagai produk.

“Peluang besar ini harus dimanfaatkan agar hasil olahan tangan yang ada cepat terserap di pasar”, tuturr dia.

Dalam mengembangkan produk UMKM, Kementrans juga melakukan sinergi dengan kementerian terkait. “Kita telah melakukan MoU dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM”, ujar dia.

“Kerja sama dengan dua kementerian tersebut selain ada pembinaan dan pelatihan, produk pelaku usaha UMKM bisa dipasarkan di outlet berbagai koperasi dan lapak-lapak binaan Kementerian UMKM”, tambah dia.

Viva Yoga optimis dengan melakukan sinergi dengan berbagai pihak, pertumbuhan UMKM dari kawasan transmigrasi akan cepat berkembang dan meningkat.

“Bila ini tercipta maka kawasan transmigrasi juga akan menjelma sebagai sentra produk UMKM”, tandas dia.

Wamentrans Viva Yoga sepakat ada MoU Kementrans dan APDESI Merah Putih. Dengan menjalin kerjasama yang demikian maka organisasi di bawah pimpinan Anwar Sadat tersebut menjadi mitra resmi Kementrans.

Viva Yoga mengatakan untuk mendukung keinginan itu maka perlu dilakukan pemberdayaan aparatur desa di kawasan transmigrasi. APDESI Merah-Putih ingin kerja sama lintas sektor.

“Kementerian ini mendukung keberadaan APDESI Merah Putih untuk berkolaborasi dan bersinergi. Transmigrasi sudah dilakukan pada masa Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo, program ini telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi,” ujar Viva Yoga dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Viva Yoga mengungkapkan dengan lahirnya desa di kawasan transmigrasi,  maka perlu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk APDESI Merah Putih.

“Kementrans di kawasan transmigarsi juga telah bermitra dengan PATRI (Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia). “Pasti ada anggota PATRI yang menjadi anggota atau pengurus APDESI Merah Putih”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

Lanjut Viva Yoga mengatakan bahwa desa di kawasan transmigrasi memiliki banyak tipologi dan keragaman.

“Ada yang sudah menjadi desa mandiri, maju, berkembang, dan perlu pembinaan. Untuk itu pentingnya APDESI Merah-Putih berkontribusi untuk pemberdayaan pada pengembangan kelembagaan ekonomi, produk-produk unggulan, pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk pengembangan infrastruktur guna menunjang kualitas pengembangan kawasan transmigrasi,” ujar Wamentrans Viva Yoga.

Ditegaskan, Viva Yoga, seluruh program transmigrasi adalah turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Diantara Asta Cita itu adalah, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, ujarnya.

Perlu Advokasi

Dikesempatan yang sama Ketua Umum APDESI Merah Putih Anwar Sadat mengatakan pihaknya ingin desa di kawasan transmigrasi perlu advokasi dan dorongan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan, masalah, dan potensi yang ada.

“Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementrans. Tidak hanya itu, pihaknya juga ingin ada program kerjasama dengan tema Desa Sejahtera Merah Putih yang Kuat pada Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” tambahnya.

Diketahui Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima kunjungan Bupati Phuwato Saipul A. Mbuinga dalam rangka membahas kawasan transmigrasi yang menjadi sentra tanaman pangan dan kendala dalam mengembangkan salah satu lokasi transmigrasi, yakni Sandalan karena akses jalan yang belum sesuai dengan warga transmigran dan masyarakat lainnya.

Viva Yoga mengatakan siap mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten yang berada paling barat di Gorontalo itu.

“Ok, siap mendukung. Sebab masih di bawah pembinaan Kementrans, kita wajib memonitor, mengawasi, dan membantu pembangunan di sana,” ujar Wamentrans dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dikatakan Viva Yoga, di kabupaten ini memiliki 1 kawasan transmigrasi bidang dan 1 kawasan SP Bina yang berlokasi di Sandalan. Di Lokasi ini ada 165 kepala keluarga.

“Dari aspirasi dan catatan yang ada disebut tidak hanya masalah infrastruktur yang menjadi tantangan pembangunan di Sandalan. Di Ungkap masih ada 94 bidang yang masuk dalam HPK u(Hutan Produksi yang Bisa dikonversi),” ujar Wamentrans.

“Berdasarkan keputusan DPR maka apa yang terjadi di Sandalan bisa dituntaskan. Permasalah pertanahan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”, tegasnya.

Dalam membangun kawasan transmigrasi, mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengatakan Kementrans tidak bisa bekerja sendirian. Kementerian ini harus bersinergi dengan kementerian terkait seperti Kementerian PU, Kementerian Pertanian; pemerintah daerah serta BUMN.

“Kita juga akan bersinergi dengan PNM dalam memberdayakan warga transmigran. Banyak bantuan dari PNM yang bisa disalurkan di kawasan transmigrasi”, ungkap Wamentrans.

Selain itu, kata Viva Yoga, ada juga program penanaman kelapa di Pohuwato dari Kementerian Pertanian yang bisa disinergikan dengan Kementrans.

“Kita jadikan Pohuwato tidak hanya menjadi sentra beras dan jagung namun juga kelapa. Bila perlu ada rumah produksi olahan kelapa. “Kita dorong Sandalan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” harapnya.

Sementara itu masih dikesempatan yang sama Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mengatakan transmigrasi di kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo itu sudah ada transmigrasi sejak tahun 1981.

“Dalam perjalanan waktu program itu mampu mengubah kehidupan transmigran menjadi sejahtera. Kawasan Transmigrasi yang ada pun sekarang menjadi sentra tanaman pangan,* ujar Saipul.

Saipul mengungkapkan ada kendala dalam mengembangkan salah satu lokasi transmigrasi, yakni Sandalan karena akses jalan yang belum sesuai dengan warga transmigran dan masyarakat lainnya.

“Akses itu menghubungkan Sandalan ke ibu kota kecamatan. Akses penting untuk mengirimkan berbagai produk pertanian”, ungkap Saipul.

Dia juga meminta bantuan ke Kementrans sebab tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun akses jalan dan jembatan yang menghubungkan dari dan ke Sandalan.

“Berdasarkan keputusan DPR maka apa yang terjadi di Sandalan bisa dituntaskan. Permasalah pertanahan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”, tegasnya.

Diketahui Wamentrans Viva Yoga menjadi narasumber diskusi di Rapat Kerja Nasional IV Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND). Rapat kerja dengan tema ‘Sinergi, Inovasi, Digitalisasi, dan Kewirausahaan Dalam Perdagangan Global Untuk Indonesia Tangguh’, itu digelar di Kota Yogyakarta, 25/10/2025.

“Bila di Kementerian Kehutanan ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maka di Kementerian Transmigrasi namanya IPT,” ujar Viva Yoga dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Banyak potensi yang bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi. Disebut seperti peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sudah memberikan IPT kepada beberapa perusahan untuk memanfaatkan kawasan transmigrasi sesuai perjanjian yang dilakukan.

“Di Kawasan Transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ada perusahaan bernama Sumba Manis yang memproduksi gula. Pastinya di sana ada perkebunan tebu”, ujar Viva Yoga.

Kawasan transmigrasi itu dulunya, lanjut kata Viva Yoga, merupakan lahan tandus yang akhirnya bisa diubah menjadi lahan subur bagi tanaman tebu.

“Tidak jauh dari Melolo, ada Kawasan Transmigrasi Lewah. Beda degan Melolo yang panas, Lewah yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut memiliki iklim yang dingin, seperti Bogor. Potensi ini akan dikembangkan menjadi peternakan sapi daging dan perah,” ujar Wamentrans Viva.

Viva Yoga mengklaim sudah ada investor dari Brasil yang berkeinginan membuka peternakan di sana.

“Tidak hanya di NTT, di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah ada kawasan transmigrasi yang menarik investor untuk menanamkan investasi industrialisasi kakao. Potensi petani kakao di dua provinsi itu sangat luar biasa,” tuturnya.

Dalam mengundang pengusaha atau investor, ditegaskan oleh Viva Yoga bahwa Kementrans menggunakan prinsip keterbukaan.

“Siapa yang serius dan cepat, mereka yang akan segera mendapat izin”, tegasnya.

Adanya industrialisasi di kawasan transmigrasi dikatakan akan menguntungkan semua pihak. Diungkap banyak kepala daerah yang ingin kawasan transmigrasi berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Di antara jalan untuk menuju ke sana salah satunya adalah industrialisasi.

“Ketika ada industrialisasi maka akan menciptakan lapangan kerja bagi transmigran dan masyarakat lainnya. Ada multiplier effect,” ujarnya.

Mengundang pengusaha untuk menanamkan investasi menurut Viva Yoga merupakan cara inovatif dan kreatif untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Bila hanya mengandalkan APBN dan APBD kemampuannya terbatas”, tuturnya.

Adapun pertemuan tersebut membahas lahan kawasan transmigrasi Tongo Sengkokang di wilayah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Amar Nurmasnyah mengatakan di Kabupaten Sumbawa Barat banyak lahan termasuk Kawasan Transmigrasi Tongo Sekongkang memiliki potensi unggulan. Potensi itu dalam bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga tambang.

Sumbawa Barat mendukung program transmigrasi. Untuk itu Amar Nurmansyah mengajukan permohonan tanah restan di kawasan transmigrasi guna mendukung terciptanya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berbagai dinamika dan permasalahan tanah yang disampaikan Amar Nurmansyah direspon dengan terbuka oleh Wamen Viva Yoga.

“Saat ini kita tidak hanya mengawasi, memonitor, dan mengurus satuan pemukiman transmigrasi namun juga seluruh transmigran dan masyarakat lain yang menetap di kawasan transmigrasi”, ujar Wamentrans dalam keterangan rilis, Kamis.

Diungkap beberapa hari lalu Kementrans melakukan ‘Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan dan Penerbitan Sertipikat Tanah Transmigrasi Mendukung Trans Tuntas Tahun 2025′. Dalam rapat ditargetkan di tahun 2025, 13.751 bidang di kawasan transmigrasi di-Sertipikati Hak Milik (SHM).

“Sertipikati sangat penting agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan”, tegasnya.

Diakui ada ganjalan saat melakukan sertipikati tanah di kawasan transmigrasi yakni status kawasan transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan kehutanan, lahan milik kementerian lain, korporasi, BUMN, pemerintah daerah, dan milik perorangan.

“Apa yang terjadi di Tongo Sekongkang merupakan contoh yang baik karena hanya menyisakan 16 bidang saja yang harus disertifikasi”, ujar Viva Yoga.

Terkait tumpang tindih lahan transmigrasi dengan pihak lain, mantan Anggota Komisi IV DPR itu berpegang pada keputusan dan kesimpulan rapat kerja antara Kementrans dengan Komisi V DPR yang menyatakan, bahwa jika ada kawasan kehutanan berada di kawasan transmigrasi, maka kementeri Kehutanan harus melepaskan hak hutannya dari kawasan transmigrasi.

“Dengan keputusan ini Bapak Bupati bisa mengingatkan kepada perusahaan tambang atau lainnya yang melakukan aktivitas di Tongo Sekongkang, jika masuk kawasan transmigrasi”, ujarnya.

Kementrans, menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pihak lain (investor) bahkan kementerian ini tengah gencar mengundang investor untuk menanamkan investasinya di kawasan transmigrasi

“Namun untuk melakukan investasi harus melalui izin pelaksanaan transmigrasi (IPT)”, tegasnya.

Terkait permohonan tanah restan di Tongo di Kecamatan Sekongkang, Viva Yoga meminta kepada Pemerintah Sumbawa Barat untuk mengirim surat ke Kementrans. Diingatkan pemanfaatan restan hanya untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan perkantoran pemerintah.

“Kita dukung pemanfaatnya bila untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat”, tuturnya.

Untuk lebih memberdayakan 1 kawasan transmigrasi dan 4 kimtrans di kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, Kementran memberikan bantuan TA 2025 sebesar Rp3,4 miliar. Bantuan sebesar itu untuk menyelesaikan masalah pertanahan, SHM, pembangunan fasilitas umum seperti rehab sekolah.

Subur merupakan salah satu kepala keluarga di antara 100 kepala keluarga yang menempati desa translok. Di antara transmigran, ada warga dari luar Imogiri, juga ada resettlement dari Aceh, Papua, Poso, dan Sampit.

Dalam sambung rasa, Subur mengatakan sebagai orang Jawa yang masih melestarikan kesenian gamelan, transmigran berharap gedung kesenian juga direnovasi.

Viva Yoga mendengar aspirasi secara terbuka dari tiga orang dari puluhan transmigran yang hadir dalam sambung rasa. Mereka ingin infrasruktur jalan, sarana umum, dan mushola mendapat perhatian.

“Saya hadir di sini untuk bersilaturahmi dan monitor desa translok. Semua akan direnovasi secara bertahap. Jalan dan mushola di Karang Tengah telah dibangun oleh Kementrans agar aktivitas masyarakat menjadi produktif. Gedung kesenian juga akan kita renovasi agar para transmigran bisa melestarikan dan mengembangkan budaya leluhur”, ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Yogyakarta, Sabtu (04/10/2025).

Viva Yoga mengapresiasi kepada warga di sana yang memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin keris, camilan jambu mete dan keripik tempe.

“Camilan yang dibuat rasanya enak. Semua jenis UMKM itu juga akan mendapat bantuan dan perhatian dari Kementrans. Bantuan diberikan agar UMKM bisa menjadi lebih besar”, harapnya.

Viva Yoga mengatakan di masa Presiden Prabowo Subianto di mana transmigrasi dijadikan kementerian tersendiri, salah satu tujuannya adalah untuk ikut merealisasikan Program Asta Cita.

“Disebut salah satu point itu adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan Asta Cita kita bina dan rawat desa translok di Karang Tengah”, ujarnya.

Viva Yoga merasa senang kepada transmigran di sana sudah merasa hidup nyaman, tentram, dan aman sehingga tidak ada yang mau pindah ke tempat yang lain.

“Disebut transmigrasi dilakukan selain untuk mensejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menciptakan sentra tanaman pangan untuk mendukung swasembada beras, juga untuk memperkuat NKRI,” tandas Viva Yoga.

Diketahui rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara terkait, serta pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPRD, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi.

Viva Yoga mengatakan RTRW yang sudah dipersiapkan mulai tahun 2023/2024 akhirnya bisa diselesaikan dan disepakati pada hari ini

“Semua kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan DPRD setuju RTRW Papua Selatan”, tutur Wamentrans Viva.

Bila demikian maka proses di Kementerian ATR/BPN akan lebih cepat karena untuk persetujuan subtansi RTRW baik kabupaten maupun provinsi karena mendapat persetujuan dari Menteri ATR/BPN.

“Mas Nusron (Menteri ATR/BPN) langsung ikut rapat dan ia mendukung percepatan RTRW Papua Selatan”, ujarnya.

Viva Yoga mengulang jawaban Zulkifli Hasan mengapa masalah RTRW ini dibahas di Kemenko Bidang Pangan karena ini amanat Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan di Inpres No. 14 Tahun 2025 yang direvisi menjadi Inpres No.16 Tahun 2025 serta dukungan dan Kepres No.19 Tahun 2025.

“Aturan hukum itu merealisasikan percepatan pembangunan swasembada pangan, air, dan energi di kabupaten dan provinsi manapun”, tuturnya.

“Kita butuh trainers yang memiliki sumber daya manusia yang tangguh dan memahami tugas serta fungsinya”, ujarnya saat menutup Training of Trainers (TOT) Catrans, di Yogjakarta, (26/9/2025).

TOT yang digelar di Kota Gudeg itu diikuti oleh 56 Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta PSM dari berbagai balai transmigrasi yang berada di Bali, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Yogyakarta.

Viva Yoga yakin pelatihan yang telah dilaksanakan mulai 22 hingga 26 September 2025 itu mampu memperdalam teori, strategi, dan metode para trainers.

“Saya rasa semua sudah paham dan itu menjadi bekal di lapangan”, tuturnya.

Diungkapkannya setiap kawasan dan satuan pemukiman transmigrasi memiliki tantangan dan dinamika tak sama. Diceritakan saat berkunjung ke Batu Ampar, Kedurang, Bengkulu Selatan, kondisi transmigran di sana masih membutuhkan perjuangan.

“Jalan masih terjal, belum diaspal, dan berada di tengah perkebunan sawit dan hutan”, ujarnya.

Hal demikian berbeda dengan Kawasan Transmigrasi Lagita yang ada di Bengkulu Utara. Kawasan transmigrasi ini sudah menjadi kawasan terpadu mandiri.

“ Di sana ada rumah sakit, gedung olahraga, islamic centre, serta berbagai fasilitas ekonomi lainnya. Jalan dari Kota Bengkulu ke Lagita pun sudah mulus”, ujarnya.

Perbedaan yang ada itu disebut menjadi tantangan bagi trainers. Trainers diharap mampu memberi pelatihan kepada catrans sesuai kondisi geografi serta memberi pemahaman kepada mereka dalam memperjuangkan nasib perlu kesabaran dan ketekunan demi mengubah hidup untuk menjadi sejahtera.

“Transmigran banyak yang sukses namun sedikit yang tidak betah akan kembali ke kampung asalnya”, tutur mantan Anggota Komisi IV.

Pada masa Orde Baru, transmigran disebut pelopor pembangunan. Sekarang kita sebut sebagai patriot pembangunan.

Viva Yoga juga mengatakan mereka yang menempati lahan-lahan kosong secara bergelombang mulai tahun 1950 mampu mengubah wilayah yang sepi dan lengang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra pertanian.

Dari program transmigrasi, kata Viva Yoga, telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi.

“Menjadi pelopor pembangunan inilah yang perlu kita tularkan bagi transmigran baru yang baru menempati kawasan”, ucap pria Asal, Lamongan, Jawa Timur, itu.

Kementerian Transmigrasi mempunyai tugas mulia dalam program perpindahan penduduk, baik transmigrasi umum maupun lokal, negara hadir di sana. Mereka diberi lahan, dibina, dan diberi jaminan hidup, agar hidupnya berubah menjadi sejahtera dan mandiri.

“Sukses transmigrasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan, dan meratakan pembangunan membuat program ini menjadi salah satu strategi pembangunan nasional”, tandasnya.

Bagi Kementrans Komcad yang dibentuk itu sangat istimewa sehingga keberangkatannya ke kodiklat disertai dengan upacara dan mengantar hingga ke bus yang akan membawa mereka ke Bandung, Lapangan Kementrans, Kalibata, Jakarta, (24/9/2025).

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)Viva Yoga Mauladi mengatakan para pemuda, 258 laki-laki dan 48 perempuan, itu adalah masyarakat yang mendiami kawasan transmigrasi dan calon transmigran.

“Sebelum mereka mengikuti transmigrasi atau dikembalikan ke daerah masing-masing, lebih dahulu dididik di ‘Kawah Candradimuka’ Kodiklat TNIAD, Bandung, Jawa Barat, selama dua bulan,” ujar Viva Yoga dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Di Bandung, kata Viva Yoga, mereka dididik dan digembleng semi militer dasar agar menjadi manusia yang disiplin, menguasai ilmu bela negara, dan kebencanaan alam.

Bagi peserta yang lulus akan diberi pangkat sesuai dengan pendidikan terakhir. Bagi yang lulusan SMP menjadi tamtama, SMA sebagai bintara, dan sarjana menjadi perwira.

Viva Yoga mengatakan transmigrasi dibentuk sebagai kementerian tersendiri oleh Presiden Prabowo, untuk menjalankan amanat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung program swasembada pangan

, “Dan ikut menjaga wilayah NKRI dengan cara memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat longgar”, ujarnya.

Dengan menempatkan penduduk di daerah longgar terutama provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara lain, seperti Aceh, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan, maka para transmigran Komcad itu siap menjaga setiap jengkal tanah, lahan, dan kawasan yang berada di wilayah Indonesia.

“Dengan bekal pendidikan dari kodiklat, mereka menjadi transmigran yang tangguh, disiplin, pekerja keras, dan cinta tanah air. Program Komcad ini disebut rangkaian dari Transmigrasi Patriot,” tegas dia..

Viva Yoga mengungkapkan, para Komcad merupakan calon transmigran lokal. Pemuda Papua Selatan yang mengikuti pembentukan Komcad nantinya akan mengikuti transmigrasi di wilayah provinsinya sendiri. .

Dikatakan Viva Yoga, paradigma baru transmigrasi adalah transmigrasi bisa dilaksanakan bila ada permintaan dari daerah.

“Tanpa ada permintaan dari daerah maka transmigrasi tidak bisa dilakukan. Jadi kita tidak akan mengirim transmigran dari Jawa ke luar pulau bila tidak ada permintaan dari daerah”, tuturnya.

Pembentukan Komcad oleh Kementrans sangat diminati oleh para pemuda. Animo besar ini menurut Viva Yoga direspon dengan akan digelarnya Pembentukan Komcad Gelombang II.

Hadir dalam upacara dan pelepasan Komcad, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta pejabat lainnya. Program itu bersinergi dengan Kementerian Pertahanan sehingga juga hadir pejabat dari kementerian itu.

Untuk diketahui Wamentrans Viva Yoga, hadir tidak hanya memberikan bantuan namun juga menyerap aspirasi masyarakat.

“Kami datang ke Papua Barat dengan senang hati dan bersuka cita bertemu dengan saudara-saudara”, ucapnya dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Papua Barat, Jumat (19/09/2025).

“Dalam kesempatan ini Kementrans membantu pembangunan gereja, agar warga di sana bisa beribadah dengan lebih nyaman,” tambah Viva Yoga.

Viva Yoga berpesan agar para jamaah mendoakan Presiden Prabowo selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam mengemban amanat bangsa dan menjaga NKRI.

“Bagi Presiden Prabowo, Tanah Papua adalah tanah harapan dan masa depan bangsa”, tuturnya.

Viva Yoga mengatakan sekarang orientasi dan paradigma Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berbeda dengan masa lalu.

Saat ini, lanjut kata Viva Yoga orientasinya tidak hanya pada perpindahan penduduk namun lebih mengedepankan kesejahteraan.

Realisasi Program 

Menurut mantan Anggota Komisi IV DPR itu di kawasan transmigrasi Kementrans dalam merealisasikan program tidak membedakan antara transmigran dengan masyarakat setempat. “Semua menjadi tanggung jawab kementerian”, tegasnya.

Dia mengatakan dengan paradigma yang demikian maka yang menjadi petani, baik transmigran maupun penduduk setempat yang tinggal di kawasan transmigrasi, akan dibantu.

“Demikian juga dalam masalah pembangunan infrastruktur, irigasi, sekolah, dan lain sebagainya”, ujarnya.

Viva Yoga mengatakan bahwa pihak Kementrans dalam membangun kawasan transmigrasi tidak bisa sendirian.

“Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, antar kementerian bersinergi dalam merealisasikan program pemb menurut angunan. Hal demikian menjadi efektif dan efisien,” ujar Viva Yoga.

“Dalam membuat program, Kementrans bersinergi dengan kementerian terkait, misalnya bila petani membutuhkan pupuk dan alat pertanian, kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian”, sambung Viva Yoga.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi V DPR usai terjadinya kesepakatan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Wamentrans Viva Yoga mengatakan Komisi V menyepakati Pagu RAPBN 2026 masing-masing kementerian dan badan.

“Seluruh fraksi setuju dari semua pagu kementerian dan badan”, tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Komisi V dalam fungsi pengawasannya mendorong agar seluruh mitra wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan, paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang Tentang APBN TA 2026 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Anggaran yang disepakati menurut Viva Yoga akan digunakan untuk merealisasikan program-program Kementerian Transmigrasi yakni 5T, Trans Tuntas, Trans Karya Nusa, Trans Gotong Royong, Trans Patriot, dan Trans Lokal.

“Program ini kita lakukan secara berkesinambungan. Ketua Komisi V tadi mengatakan pemerintah sebagai eksekutor program pembangunan maka kami akan mengeksekusi program yang ada sesuai dengan tahun anggaran yang ada”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR itu

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR dalam penetapan Pagu RAPBN 2026 sehingga semua proses berjalan lancar.

“Anggaran yang ada diharap mampu menjawab suara wakil rakyat yang mengungkapkan segala permasalahan yang ada di daerah seperti belum memadainya infrastruktur jalan dan jembatan termasuk di kawasan transmigrasi,” pungkas Viva Yoga.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi kepada wartawan saat di wawancara di Jakarta, Senin (08/09/2025)?

Viva Yoga mengatakan untuk lebih mempercepat kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan dan memajukan produk unggulan lokal, Kementerian Transmigrasi akan mengirim transmigran yang memiliki kualifikasi yang bagus.

“Mereka transmigran berpendidikan S2 dan S3 sebanyak 1.000 orang. Setelah lulus Program S2 dan S3 di berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, selanjutnya mereka akan dikirim ke berbagai kawasan transmigrasi”, ujarnya.

Oleh karena itu, kata Wamen Viva, selama beberapa tahun mereka akan menetap di sana untuk mengembangkan kawasan tersebut dalam segala potensi, baik ekonomi, budaya, dan sosial.

Sebelum meluncurkan Program Transmigrasi Patriot Tahun 2026, kementerian mengirim Tim Ekspedisi Patriot sebanyak 2.000 Peneliti. Tim ekspedisi sebanyak itu direkrut dari berbagai perguruan tinggi di atas. Mereka terdiri dari 42 guru besar, 358 doktor, 846 sarjana dan magister, dan 754 mahasiswa.

“Mereka disebar ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia”, ujarnya. “Di sana mereka melakukan penelitian dan riset berbagai potensi yang ada di kawasan”, tambahnya.

Hasil Riset

Hasil riset dan penelitian dari para peneliti yang dilepas pada Agustus hingga berakhir pada Desember 2025 itu akan dijadikan rekomendasi bagi transmigran patriot untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.

“Dari hasil penelitian tim ekspedisi dan direalisasikan oleh transmigran patriot kita harap kawasan transmigrasi menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang eskalatif, cepat, kompetitif, dan bisa mengembangkan potensi produk lokal yang berorientasi ekspor”, harap pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

Ditambahkan saat ini Kementerian Transmigrasi memiliki paradigma baru. Dulu transmigrasi dilakukan secara sentralistik dan top down. Saat ini dilakukan secara desentralistik dan bottom up.

“Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran bisa mengajukan ke Kementerian Transmigrasi selanjutnya akan dihubungkan ke daerah yang mau mengirim transmigran”, ujarnya.

“Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran, ia harus menyediakan lahan untuk kawasan transmigrasi. Disebut banyak pemerintah kabupaten yang membutuhkan transmigran bahwa saat ini orientasinya bukan lagi sekadar memindahkan penduduk namun mengembangkan potensi ekonomi,” tandas Viva Yoga.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi Viva Yoga Mauladi saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Gedung Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta.

“Tujuan mengaliri listrik di kawasan transmigrasi untuk meningkatkan produktifitas kehidupan transmigran dan masyarakat lokal,” ujar dia dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Senin (08/09/2025).

Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan keinginan untuk mengaliri listrik di kawasan transmigrasi dikonkretkan saat transmigrasi menjadi kementerian tersendiri.

“Dalam proses, desa-desa transmigrasi yang belum ada aliran listrik melaporkan kepada dinas transmigrasi setempat dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian Transmigrasi. Kita verifikasi secara aktual dan faktual di lapangan”, ujarnya.

Dia juga menyebutka. dari laporan tercatat ada 50 desa transmigrasi yang belum dialiri listrik. Lima puluh desa itu tersebar di 14 provinsi, 24 kabupaten, dan 40 kecamatan yang memiliki kawasan transmigrasi. Paling banyak di Nusa Tenggara Timur, ada 13 desa. Belum adanya listrik di sana disebabkan soal akses dan belum ada kemampuan memasang listrik.

Diungkap, jarak desa dengan tiang distribusi (listrik) terakhir ada yang sampai rentang 50 km. Tiang lisrik distribusi terakhir yang sudah berada di lokasi ada di Desa Batu Parigi (UPT Saluandeang dan Salulisu), Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sedang jarak terjauh, 50 km, Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Semua akan dialiri listrik dengan prioritas desa yang maksimal berjarak 75 meter dari tiang listrik distribusi terakhir”, ujarnya.

Sinergi antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian ESDM, kata Viva Yoga,  dalam rangka merealisasikan Program Listrik Desa (Lisdes) untuk mengalirkan listrik ke 10.068 desa yang belum terjangkau Listrik. Dari data mencatat ada 1.567 desa produk transmigrasi,

“Jadi hampir 100 persen desa di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik”, ujarnya.

Dia juga menegaskan sinergi antar kementerian dikatakan membuat program pembangunan menjadi efisien seperti harapan Presiden Prabowo membentuk kabinet yang besar, efisien dan efektif. Dengan kerja sama ini program Kementerian Transmigrasi menjadi terbantu.

“Kementerian Transmigrasi tidak memiliki anggaran untuk memasang tiang listrik. Juga ada program bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat yang membutuhkan”, tambahnya.

Bentuk pemasangan aliran listrik apakah secara komunal atau individual, Kementerian Transmigrasi akan mendukung kebijakan Kementerian ESDM.

Ada potensi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan transmigrasi seperti di Kawasan Selaut Kabupaten Simeleu dan Kawasan Woyla Kabupaten Aceh Barat (Aceh); Kawasan Arsel Kolam Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah); Kawasan Tampolore Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah); dan Kawasan Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).

“Dari semua model pembangkit yang paling penting desa-desa yang ada di kawasan transmigrasi terang benderang seperti matahari. Program ini disebut akan dikawal terus hingga direalisasikan,” tandas Viva Yoga.