Kedatangannya disebut untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden secara langsung kepada pimpinan MPR.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul.

Ia membenarkan bahwa rencana kedatangan Gibran telah diterima oleh pimpinan MPR.

“Iya bener sudah terinfo,” kata Bambang Pacul saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Bambang mengaku belum mengetahui secara pasti jam kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Ia memastikan jajaran pimpinan MPR telah bersiap untuk menerima kedatangan Gibran.

“Ya pimpinan MPR standby menerima kedatangan Mas Wapres,” ujarnya.

Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran sebelumnya mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

“Betul (Gibran mundur),” kata Budi saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Ia turut membenarkan bahwa penyerahan surat tersebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma.

“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengaku belum mengetahui adanya surat pengunduran diri dari Gibran.

“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani di Jakarta, Rabu (11/11/2026). []

Tak hanya menyatakan dukungan penuh, Fraksi NasDem juga meminta agar proses pengajuan hak tersebut segera dipercepat.

Sikap politik itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sugeng menegaskan, seluruh anggota Fraksi NasDem yang berjumlah 69 orang telah menyatakan dukungan terhadap pengajuan HMP.

“Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat,” kata Sugeng.

Ia juga memperjelas bahwa usulan tersebut secara khusus ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ya, dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” tegasnya.

Menurut Sugeng, persyaratan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat dinilai telah terpenuhi. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk menunda proses tersebut.

“Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini,” ujarnya.

Sugeng juga meminta agar pembahasan usulan tersebut tidak berlarut-larut. Ia mengingatkan, proses politik yang berjalan di DPR jangan sampai menghambat pelaksanaan agenda kenegaraan lainnya.

“Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Sugeng turut membacakan sejumlah nama anggota Fraksi NasDem yang mendukung pengajuan HMP.

Beberapa nama yang disebut di antaranya Sugeng Suparwoto, Muslim Ayub, Charles Meikyansah, Syarif Abdullah, Fauzi Amro, Rajiv, Martin Manurung, Rudi Lallo, dan Amelia Anggraini.

“Adapun kalau mungkin dibacakan tidak semuanya,” ucapnya. []

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Peserta aksi berasal dari berbagai elemen. Di antaranya simpatisan dan kader senior PDI Perjuangan (PDIP), serta kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Massa membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap Gibran. Mereka mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.

Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat untuk mengawal pelaksanaan konstitusi.

Ia meminta DPRD Jawa Timur menyampaikan aspirasi demonstran kepada DPR RI agar lembaga legislatif tersebut menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan Gibran.

“Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden,” kata Ismail.

Kader senior PDIP itu menyebut tuntutan pemakzulan yang mereka suarakan didasarkan pada sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, menurut Ismail, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga Selasa (10/11/2026) pagi, belum ada anggota Fraksi Gerindra yang ikut menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.

“Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Umdang MD3,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).

Meski belum ada anggota yang menandatangani usulan tersebut, Gerindra tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele.

Kamrussamad menyebut pihaknya akan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk membahas dan mengkaji wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

“Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar polemik ijazah Wakil Presiden tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas politik nasional.

Gerindra berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

“Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum relawan Gibranisti, Taufik Bilfaqih. Ia mengklaim Gibran merespons putusan tersebut dengan tenang.

“Mas Wapres itu bukan tipe orang yang kaget-kagetan. Beliau orangnya cool, beliau tidak merasa kaget, beliau tidak merasa salah,” kata Taufik saat dihubungi, Senin (2/11/2026).

Meski demikian, Taufik menegaskan pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Sikap serupa juga ditunjukkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menolak permohonan terkait diskualifikasi Gibran.

Menurut Taufik, putusan kasasi MA yang diajukan advokat Subhan Palal tidak serta-merta memengaruhi legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Ia menilai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut berlaku untuk kepentingan ke depan dan tidak berdampak terhadap proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

“Suket itu dibatalkan dan sebenarnya berlaku untuk kepentingan masa depan. Tidak berlaku dalam konteks masa lalu ketika beliau mencalonkan diri sebagai Wapres,” ujarnya.

Taufik juga menegaskan bahwa Gibran tidak melakukan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonannya.

Ia beralasan seluruh dokumen persyaratan pencalonan Gibran saat itu telah diperiksa dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di sisi lain, Taufik mengaku menghormati dinamika politik di DPR yang berkembang menyusul putusan MA dan MK.

Keputusan itu diikuti dengan aksi keluar dari ruang sidang atau walk out di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Denny menyampaikan langkah tersebut melalui akun Instagram resminya.

Ia menjelaskan, pencabutan gugatan dilakukan karena pihak tergugat dinilai belum memberikan bukti yang menjadi landasan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Menurut Denny, pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan, telah berulang kali diminta menunjukkan dokumen pendukung, termasuk oleh ketua majelis hakim. Namun, permintaan itu disebut belum dipenuhi.

“Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti apa pun yang menjadi dasar terbitnya Suket,” tulis Denny dalam unggahannya.

Ia juga mempertanyakan sikap pihak tergugat yang disebut keberatan ketika penggugat mengajukan pencabutan gugatan, meskipun bukti dasar penerbitan surat tersebut belum diperlihatkan.

“Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?” lanjutnya.

Gugatan Terkait Penyetaraan Ijazah Gibran

Berdasarkan informasi pada situs resmi PTUN Jakarta, gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran didaftarkan pada 15 Juli 2026.

Dalam perkara tersebut, PT Mercy Toga Kirana tercatat sebagai penggugat.

Sementara itu, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melalui gugatannya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar administratif yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam memeriksa persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti proses pencalonan wakil presiden.

Dengan pencabutan gugatan tersebut, perkembangan selanjutnya dari perkara ini bergantung pada proses administrasi dan keputusan pengadilan terkait permohonan pencabutan yang diajukan penggugat. []

Khozin menyebut usulan tersebut disampaikan secara pribadi oleh koleganya di Komisi II DPR sekaligus sesama kader PKB, Eka Widodo. Menurut dia, usulan itu juga bersifat normatif karena merujuk pada amar putusan MK.

“Itu bukan sikap fraksi, dan yang disampaikan Eka Widodo normatif sesuai amar putusan MK,” kata Khozin saat dihubungi, Jumat (10/10/2026).

Ia menjelaskan, Fraksi PKB masih mengkaji putusan MK tersebut. Saat ini, pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan sebelum melakukan kajian lebih lanjut dan menentukan langkah yang akan diambil.

“Kita sedang menunggu salinan resminya, putusannya untuk dilakukan kajian dan kalkulasi. Ya pada saatnya nanti akan diinformasikan,” ujarnya.

Khozin menambahkan, PKB ingin memastikan pemerintahan tetap berjalan hingga 2029.

Karena itu, menurut dia, kemungkinan pembentukan pansus masih terbuka dan perkembangannya akan bergantung pada hasil kajian serta dinamika politik yang berlangsung.

“Kalau tanya apakah memungkinkan untuk dibentuk apa pansus, secara regulasi kan sudah disampaikan oleh MK, memungkinkan. Tapi apakah jalan itu diambil? Nah ini tinggal tunggu time will tell lah, waktu yang akan menjawab,” tuturnya.

Eka Widodo Dorong DPR Tindak Lanjuti Putusan MK

Sebelumnya, usulan pembentukan pansus disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo.

Ia menilai pertimbangan MK dalam perkara gugatan terkait syarat pendidikan Gibran perlu menjadi perhatian DPR.

Eka mendorong DPR menghormati putusan MK sekaligus menjalankan fungsi konstitusionalnya apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” kata Eka dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).

Mekanisme Pembentukan Pansus DPR

Panitia khusus DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pansus bersifat sementara atau ad hoc dan dapat dibubarkan setelah tugasnya selesai atau masa kerjanya berakhir.

Ketentuan mengenai pansus diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), termasuk mekanisme pembentukan, susunan keanggotaan, jangka waktu kerja, serta kewajiban penyampaian laporan kepada Rapat Paripurna DPR.

Dalam pelaksanaannya, pansus umumnya dibentuk untuk menangani persoalan nasional yang dinilai penting, kompleks, atau melibatkan berbagai sektor.

Sementara itu, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur mekanisme teknis pembentukan pansus melalui Rapat Paripurna DPR.

Keanggotaan pansus paling banyak 30 orang dengan komposisi berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing fraksi. []

Gibran menyatakan menghormati setiap tahapan serta proses hukum yang berlangsung di MK.

Ia menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya dan memilih berkonsentrasi pada pekerjaan.

“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” ujar Gibran kepada wartawan, Rabu (7/10).

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menanggapi bagian putusan MK yang menyebut tidak ditemukan dokumen yang membuktikan dirinya mempunyai ijazah sebagai tanda telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang memiliki kesetaraan dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Gibran kemudian mengaitkan hal tersebut dengan riwayat pendidikannya. Ia menilai dirinya tidak mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SMA.

“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran.

Sebelumnya, MK telah membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa (6/10) malam.

Dalam putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

MK juga menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing.

Meski demikian, dalam menguraikan fakta persidangan, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang menjadi bukti bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri dengan jenjang yang setara SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa dalam proses pengajuan penyetaraan ijazah, Gibran menggunakan aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri.

Keterangan tersebut merujuk pada fakta yang disampaikan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan.

Menurut keterangan tersebut, salah satu persyaratan untuk memperoleh surat keterangan penyetaraan ijazah adalah melampirkan hasil pemindaian ijazah, diploma, sertifikat, atau dokumen hasil belajar sesuai jenjang pendidikan yang hendak disetarakan.

Dokumen tersebut juga dapat berupa surat keterangan yang menyatakan seseorang telah menyelesaikan pendidikan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam bukti PT-5 atau Lampiran Dokumen Pemberi Keterangan dari Kemendikdasmen. []

Dino Patti mengatakan dirinya terus memantau perkembangan gugatan tersebut. Menurutnya, persoalan mengenai kualifikasi seorang pemimpin merupakan hal yang berhak diketahui oleh publik.

Pernyataan itu disampaikan Dino Patti melalui akun X pribadinya, sebagaimana dikutip pada Minggu (13/9/2026).

“Saya memonitor upaya gencar @dennyindrayana menggugat ijazah SMA Wapres Gibran di Mahkamah Konstitusi,” tulis Dino Patti.

Sebagai seorang political scientist, Dino Patti menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas kualifikasi pemimpinnya, termasuk terkait dugaan persoalan administratif dalam persyaratan pencalonan wakil presiden.

Ia bahkan menyebut, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan itu bukan sekadar menyangkut administrasi pencalonan, tetapi dapat berkaitan dengan integritas proses pemilu dan penegakan hukum.

“Sbg political scientist, saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya, termasuk utk mengetahui apakah telah terjadi konspirasi pelecehan administratif thdp persyaratan kandidat cawapres, yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan thdp demokrasi kita,” ujarnya.

Dino Patti kemudian menekankan bahwa hukum dan peraturan harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yg berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran,” sambungnya.

Dino Patti Minta Gibran Buka Suara

Tak berhenti pada persoalan gugatan, Dino Patti juga mendorong Gibran memberikan klarifikasi secara langsung mengenai tuduhan yang kini diarahkan kepadanya.

Menurut Dino Patti, penjelasan dari Gibran justru dapat menjadi kesempatan bagi Wakil Presiden untuk menjelaskan persoalan tersebut sekaligus menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin.

“Gibran perlu memberikan klarifikasi thdp tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekwensinya,” tulis Dino Patti.

Ia menilai keterbukaan Gibran diperlukan agar masyarakat dapat menilai persoalan tersebut berdasarkan informasi yang jelas.

Bahkan menurut saya, ini kesempatan bagi Gibran utk membuktikan kualitasnya sbg politisi/pemimpin, dan bagi rakyat utk menilainya sendiri,” lanjutnya.

Denny mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu ke MK pada Kamis (10/9/2026).

Dalam permohonannya, Denny secara spesifik mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat didaftarkan sebagai calon wakil presiden.

Denny menilai persoalan tersebut merupakan cacat syarat pencalonan sejak awal.

Menurut Denny, proses pelantikan tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga terjadi pada tahap pencalonan.

“Intinya, diskualifikasi Gibran sebagai Calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat cawapres,” tegas Denny kepada wartawan di gedung MK.

Denny juga menegaskan, langkah hukum yang ditempuhnya bukan merupakan upaya pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran.

Ia menyebut perkara tersebut murni berkaitan dengan sengketa pemilu dan keabsahan proses pencalonan.

Dalam permohonan yang diajukan ke MK, Denny mencantumkan delapan poin petitum atau tuntutan utama.

Salah satu poinnya, Denny meminta MK menyatakan ketentuan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat imperatif atau wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden.

Atas dasar itu, Denny meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.

Ia juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden cacat hukum sejak awal.

Tak hanya itu, Denny meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibatalkan.

Keputusan yang dimaksud mulai dari penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, hasil rekapitulasi suara secara nasional hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Yang menjadi sorotan, Denny juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR.

Sebagai konsekuensi dari permohonan tersebut, Denny meminta MK memerintahkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru.

Pemilihan itu, menurut Denny, dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Denny meminta proses tersebut dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan.

“Semoga 9 hakim MK terbuka hati dan pikirannya untuk mengabulkan dan menyelamatkan lagi Marwah dan Wibawa Negara Hukum Republik Indonesia,” ujar Denny.

Sebelumnya Buka Sayembara Ijazah Gibran

Sebelum mengajukan permohonan ke MK, Denny Indrayana juga sempat menggelar sayembara pembuktian ijazah tingkat SLTA milik Gibran.

Batas waktu sayembara tersebut berakhir pada 9 September 2026.

Sebelum batas akhir, komitmen hadiah dalam sayembara tersebut dilaporkan telah mencapai Rp10,25 miliar.

Namun, nilai hadiah sayembara tersebut bukan menjadi bukti hukum secara langsung dalam permohonan ke MK.

Kini, persoalan mengenai riwayat pendidikan Gibran tersebut dibawa Denny ke jalur konstitusional untuk diuji dan dinilai oleh majelis hakim MK.

Pernah Digugat ke PN Jakarta Pusat

Persoalan riwayat pendidikan Gibran sebelumnya juga pernah dibawa ke pengadilan umum oleh advokat Subhan Palal.

Subhan saat itu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Nilai ganti rugi yang diminta dalam gugatan tersebut mencapai Rp125 triliun.

Subhan mempersoalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri milik Gibran yang berkaitan dengan Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Insearch Sydney.

Menurut Subhan, dokumen tersebut dinilai tidak memenuhi kualifikasi yang setara dengan pendidikan SMA di Indonesia.

Namun, pada Desember 2025, majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangannya, pengadilan negeri dinilai tidak memiliki kewenangan atau kompetensi absolut untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan tata usaha negara dan pemilu.

“Dan gugatan kemarin dinyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili. Jadi mengelak terus,” kata Subhan.

Subhan pun mengkritik putusan tersebut.

Ia menilai proses hukum yang berkaitan dengan lingkar kekuasaan cenderung tidak masuk ke pokok perkara.

“Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa aparat hukum kalau berhadapan dengan keluarga Jokowi dan Jokowi sekalipun, lumpuh, enggak berdaya. Makanya lebih baik dia menyatakan tidak berwenang mengadili,” cetusnya.

Kini, dengan diajukannya permohonan Denny Indrayana ke MK, polemik mengenai syarat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diuji berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Publik pun menanti bagaimana sembilan hakim konstitusi akan menilai dalil-dalil yang diajukan Denny dalam permohonannya. [SF]

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada Kamis (16/7). Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut positif oleh IKPPI.

“Kami (IKPPI) menyambut dan turut mendampingi Mas Wapres saat mengunjungi ke beberapa tempat di Jambi,” kata Ketua IKPPI Jambi, Mardiyah, Minggu (19/7/2026).

Dalam kunjungannya, Gibran meninjau Rumah Sakit Raden Mattaher. Wapres mendorong pengadaan alat kesehatan berteknologi tinggi, seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI). Rumah sakit tersebut juga masih menghadapi keterbatasan jumlah dokter spesialis.

Menanggapi hal itu, Mardiyah mengatakan IKPPI memiliki perhatian besar terhadap sektor kesehatan melalui berbagai program yang dijalankan. “Khususnya kesehatan ibu dan anak,” ujarnya.

Menurut Mardiyah, IKPPI secara rutin menggelar edukasi kesehatan keluarga setiap bulan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kami secara rutin setiap bulan memberikan edukasi dan tips-tips menjaga kesehatan keluarga. Peran seorang ibu sangat besar dalam menciptakan generasi yang sehat jasmani dan rohani,” katanya.

Selain itu, IKPPI mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul.

“Program MBG adalah salah satu upaya menciptakan SDM yang unggul. Kami sudah menyampaikan langsung dukungan ke Mas Wapres kemarin agar program ini dilanjuti,” jelas Mardiyah.

“Memang harus ada perbaikan di segala lini, tapi itu tidak menjadi alasan menghentikan program ini,” pungkasnya.

Tak hanya kesehatan, Mardiyah juga menyoroti persoalan pangan. Ia berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga bahan pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum IKPPI Sinda Sutadisastra mengatakan organisasinya telah menyiapkan berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kami mendorong pemenuhan gizi anak melalui program MBG. Selain itu, kami memberikan edukasi agar perempuan dan anak terlindung dari tindak kekerasan, juga melakukan advokasi,” kata Sinda.

Ia menegaskan IKPPI siap terlibat dalam mendukung pemenuhan gizi melalui Program MBG karena memiliki anggota dengan latar belakang keahlian yang beragam.

“IKPPI anggotanya dari latar belakang. Ada anggota kami yang ahli gizi, ahli kesehatan, dan lain-lain,” ungkapnya.

Di bidang ekonomi, IKPPI juga mendorong pemberdayaan UMKM perempuan. Menurut Sinda, perempuan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia digerakkan oleh perempuan dengan berbagai jenis usaha yang jumlahnya sekitar 40 juta unit,” papar Sinda Sutadisastra.

Berdasarkan kondisi tersebut, IKPPI mendorong pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM perempuan melalui lembaga keuangan maupun koperasi.

Di sektor pendidikan, IKPPI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Di zaman teknologi yang serba canggih dan mudahnya mengakses berbagai informasi, seorang guru dituntut dapat membimbing anak didiknya tanpa mengeyampingkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adab,” ujar Sinda Sutadisastra.

Ia menambahkan, IKPPI bersama Kemendikdasmen baru-baru ini telah memberikan pelatihan kepada 150 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Depok, Jawa Barat.

“Baru-baru ini kami bersama Kemendikdasmen memberikan pelatihan kepada 150 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Depok, Jawa Barat,” tambahnya. [SF]

Gibran mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sembari menyampaikan doa demi kesembuhan keduanya.

“Ya, diikuti saja proses yang ada dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri,” ujar Gibran di tengah agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

“Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih,” ia menambahkan.

Alasan Penahanan dan Kondisi Kesehatan

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu keaslian ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Pasca-pemeriksaan kesehatan, Roy Suryo dan Dokter Tifa diputuskan untuk menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati.

Refly Harun selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa meski secara umum kondisi kliennya terpantau baik, tim medis menemukan adanya penyakit bawaan.

Oleh sebab itu, dokter merekomendasikan opname demi observasi dan penanganan medis yang lebih intensif.

Refly menambahkan bahwa keputusan untuk dirawat di rumah sakit murni berdasarkan rekomendasi medis demi menjaga stabilitas kesehatan mereka, dan durasi perawatannya akan sepenuhnya mengikuti perkembangan kondisi fisik dari pasien serta kebijakan tim dokter. []

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak secara tegas melalui proses hukum yang transparan dan berkeadilan.

“Saya mengecam keras kejadian pelecehan terhadap santriwati yang terjadi di Pati. Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Proses hukum akan dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Kasus ini mencuat setelah seorang oknum kiai berinisial S, pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Tlogowungu, ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026.

Oknum kiai tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 50 santriwati, sebagian besar masih berstatus pelajar SMP, dalam rentang waktu hingga empat tahun, sejak 2020 hingga awal 2024.

Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Ia menyoroti pentingnya menjadikan lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, sebagai ruang yang aman bagi peserta didik.

Gibran juga meminta agar para korban mendapatkan pendampingan secara menyeluruh, khususnya dari sisi psikologis.

“Ke depan, pengawasan dan perlindungan peserta didik akan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang,” tegasnya. []

Gibran menegaskan bahwa kunjungannya ke Yahukimo merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden dalam memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah secara merata.

“Saya ke sini tidak ada kepentingan apa-apa, hanya ingin menjalankan perintah Bapak Presiden. Kalau Yahukimo dan sekitarnya aman, otomatis program-program pemerintah bisa kita bawa masuk ke sini,” kata Gibran pada Selasa (12/4).

Kehadiran Wapres Gibran di Yahukimo sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama percepatan pembangunan serta pemerataan program pemerintah hingga ke wilayah terpencil.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu pilar utama agar berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya titip, pastikan daerahnya aman. Kalau sudah aman, program-program bisa masuk semua dan masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengapresiasi jajaran TNI dan Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

“Terima kasih sekali pada teman-teman TNI dan Polri yang sudah mengamankan situasi. Beberapa bulan lalu saya sempat menunda kunjungan ke Yahukimo, tapi alhamdulillah hari ini bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Wapres Gibran kemudian juga mengingatkan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, mengingat situasi yang aman akan membuka ruang yang lebih luas bagi masuknya berbagai program pembangunan.

Wapres juga menegaskan komitmennya untuk terus kembali ke Yahukimo dengan membawa lebih banyak dukungan dari pemerintah pusat.

“Dari kunjungan tiga hari ini ke Nabire, Mimika, dan Sorong nanti, yang paling menantang memang Yahukimo. Tapi tidak apa-apa, saya tidak kapok. Justru ke depan kita akan kembali lagi ke sini dengan membawa lebih banyak menteri dan program,” tutupnya. []

Komitmen tersebut tercermin melalui Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming bersama Wamendagri Ribka dan sejumlah pihak terkait di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, serta di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa–Rabu (13–14/1/2026).

Melalui kunjungan tersebut, pemerintah memastikan program prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan, ketahanan pangan dan perikanan, serta ekonomi kreatif, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

“Sekaligus [untuk] memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis di Wamena, Rabu (14/01/2026).

Mengawali rangkaian kunjungan, Ribka secara intensif mendampingi Wapres Gibran meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 di Kabupaten Biak Numfor. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran berdialog dengan pihak sekolah guna memastikan fasilitas dasar pendidikan telah dimanfaatkan secara optimal.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Pasar Ikan Fandoi serta fasilitas cold storage di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan stabilisasi harga pangan di daerah tersebut.

Setelah menyelesaikan agenda di Biak Numfor, Wapres Gibran bersama Wamendagri Ribka dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Wamena. Di daerah ini, Wapres Gibran mengunjungi Stadion Lapangan Pendidikan Itlay Ikinia dan berolahraga bersama anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) Wamena.

Ribka mengungkapkan, dalam kunjungan ke ibu kota Provinsi Papua Pegunungan tersebut, Wapres Gibran juga mendorong penguatan sinergi dengan unsur pemerintah daerah (Pemda), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, Wapres Gibran sempat bertemu dengan sejumlah pelaku ekonomi kreatif untuk menyerap aspirasi sekaligus mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Masih di Wamena, rombongan Wapres Gibran juga menyambangi Pasar Potikelek. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran mengecek langsung proses distribusi bahan pokok sekaligus memastikan roda perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, Ribka turut berdialog dengan masyarakat setempat guna menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan.

Tak ketinggalan, Wapres Gibran dan Wamendagri Ribka juga meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Wamena. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan, serta dampak program terhadap peserta didik berjalan sesuai dengan visi pemerintah.

Ribka memastikan pemerintah akan terus mengawal percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.