Kondisi ini memaksa sebagian besar warga Ibu Kota harus berjuang ekstra untuk bertahan. Ada yang mengambil pekerjaan tambahan, ada pula yang memilih menekan pengeluaran dengan memangkas kebutuhan nonprioritas.

Salah satu kisah datang dari Ardi Saputra (36), warga kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia bekerja sebagai staf penjualan di sebuah toko elektronik pusat perbelanjaan dengan penghasilan setara UMP. Namun, gaji tersebut nyaris tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ardi harus menanggung biaya hidup istri, anak berusia satu tahun, serta kedua orangtuanya yang tinggal bersamanya. Demi menambah pemasukan, ia pun bekerja sampingan sebagai pengemudi ojek online.

Rutinitas Ardi dimulai sejak dini hari. Usai salat Subuh, ia langsung mengaspal mencari penumpang hingga menjelang siang. Sekitar pukul 11.00 WIB, ia pulang untuk beristirahat sebelum kembali bekerja di toko pada sore hari. Jika mendapat jadwal kerja pagi, Ardi justru menarik ojek online selepas Maghrib hingga larut malam.

“Lumayan, dari ojek bisa nambah sekitar Rp 100.000 per hari,” ujar Ardi saat ditemui di Tebet, Selasa (6/1/2026).

Jika digabungkan, pendapatan bulanannya dari dua pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp 8,3 juta. Namun, angka itu tetap terasa pas-pasan karena tingginya biaya hidup di Jakarta.

Menurut Ardi, pengeluaran terbesar setiap bulan berasal dari kebutuhan makan dan tagihan rumah tangga.

“Kalau makan itu susah dihitung, kadang masak, kadang beli. Sebulan bisa sampai Rp 4 juta,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, biaya makan untuk dirinya dan sang istri minimal Rp 50.000 per orang per hari. Jika dikalikan sebulan, totalnya mendekati Rp 3 juta. Sementara sisa sekitar Rp 1 juta digunakan untuk kebutuhan anak, seperti susu, makanan tambahan, dan camilan.

Selain itu, Ardi juga harus membayar tagihan listrik sekitar Rp 400.000 per bulan, internet Rp 250.000, serta sewa kontrakan Rp 1,2 juta. Kondisi tersebut membuatnya hampir tidak memiliki ruang untuk menabung.

Tekanan biaya hidup juga dirasakan oleh Nadia Prameswari (26), karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan. Nadia mengaku hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 2,6 juta per bulan, jauh di bawah UMP Jakarta.

Di sisi lain, pendapatan suaminya sebagai kurir logistik juga tidak terlalu besar, yakni sekitar Rp 3,5 juta per bulan. Dengan dua sumber penghasilan tersebut, mereka harus membiayai satu orang anak, kontrakan, serta membantu orangtua.

“Kalau digabung, yang langsung habis itu kontrakan dan listrik sekitar Rp 2 juta. Terus ada jatah buat orangtua Rp 500.000,” kata Nadia saat diwawancarai, Senin (5/1/2026).

Agar tetap bertahan, Nadia dan suami memilih hidup sangat sederhana. Salah satu strategi utama adalah menghemat biaya makan dengan lebih sering memasak sendiri di rumah.

“Kalau bisa masak, masak saja. Soalnya makan enggak cuma sendiri, ada suami dan anak,” ujarnya.

Dengan memasak, biaya makan bisa ditekan hingga Rp 50.000 per hari. Sebaliknya, jika membeli makanan di luar, pengeluaran bisa melonjak hingga Rp 100.000 lebih per hari.

Nadia juga menunda berbagai kebutuhan pribadi, mulai dari jalan-jalan hingga membeli produk perawatan diri.

“Skin care diirit-irit, pilih yang murah saja. Yang penting anak dulu,” tuturnya.

Beban biaya hidup Jakarta ternyata juga dirasakan oleh warga dengan penghasilan di atas UMP. Putri Wulandari (30), karyawan swasta dengan gaji sekitar Rp 10 juta per bulan, mengaku tetap harus mengatur keuangan dengan ketat.

“Yang paling mahal itu makan dan tempat tinggal,” kata Putri.

Menurutnya, biaya makan untuk dua orang bisa mencapai Rp 2 juta per bulan, sementara sewa kontrakan sekitar Rp 1,5 juta. Saat ini, Putri juga tengah menanti kelahiran anak pertamanya dan membutuhkan dana tambahan untuk persalinan.

Karena itu, sekitar Rp 5 juta dari penghasilannya sengaja dialokasikan untuk tabungan darurat dan kebutuhan anak.

“Tabungan ini penting, soalnya kadang pengeluaran suka enggak terduga,” ujarnya.

Sementara itu, Dina Maharani (25), pekerja lapangan yang belum menikah, juga merasakan mahalnya biaya hidup di Jakarta meski tidak memiliki tanggungan keluarga.

Dari gaji sekitar Rp 5 juta per bulan, Dina menyisihkan Rp 1 juta hingga Rp 1,3 juta untuk membantu kebutuhan rumah, seperti listrik, internet, dan belanja harian.

“Listrik bisa sampai Rp 600.000 sebulan, walaupun pakai token,” kata Dina.

Selain itu, biaya transportasi kerja juga menjadi beban tersendiri. Tanpa kendaraan pribadi, Dina harus mengeluarkan sekitar Rp 1 juta per bulan hanya untuk ongkos kerja.

“Transportasi umum memang lebih murah, tapi kalau mobilitas tinggi tetap saja mahal,” ujarnya.

Dina menilai, mahalnya biaya hidup Jakarta juga sangat dipengaruhi lokasi dan gaya hidup kawasan.

“Kawasan kayak Kemang, Pondok Indah, atau PIK itu beda banget. Makan jajanan yang sama, harganya bisa jauh lebih mahal dibanding daerah lain,” tuturnya.

JAKARTA – Momentum libur Natal dan Tahun Baru 2022 harus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait ancaman kenaikan COVID-19. Setiap sehabis libur panjang, Indonesia selalu mengalami lonjakan kasus COVID-19 karena mengendurnya protokol kesehatan.

Dua tahun ini selama pandemi virus corona, libur panjang selalu dimanfaatkan oleh masyarakat dengan keluar kota dan bahkan keluar negeri. Kemudian setelahnya, terjadi peningkatan kasus COVID-19.

“Untuk itu kami minta pada seluruh masyarakat agar di masa libur akhir tahun ini tidak perlu keluar negeri, keluar kota, nikmati masa libur bersama keluarga,” ujar Wagub DKI Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (23/11).

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini berharap, di masa libur panjang Natal dan akhir tahun 2021 ini tidak ada peningkatan tren COVID-19. Dan, Jakarta masih berada di PPKM Level 1.

“Ini tantangan kita bersama agar tidak ada peningkatan penyebaran COVID-19 dan jangan sampai terjadi gelombang ketiga di DKI Jakarta,” paparnya.

Lebih lanjut, Riza menuturkan Pemprov DKI pun belajar dari tahun sebelumnya bahkan dari tren kasus di negara lain.

Ia menegaskan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

“Tahun sebelumnya bahkan belajar dari banyak negara di dunia yang merasa sudah mendapatkan vaksin, kemudian lalai dalam menerapkan prokes dan membebaskan penggunaan masker, terjadi peningkatan (kasus COVID-19) luar biasa,” tutupnya.

Jakarta – Polda Metro Jaya mulai memasang stiker di rumah warga DKI Jakarta yang belum menerima suntikan vaksin Covid-19 pada Jumat 13 Agustus 2021. Hal itu dilakukan untuk mengejar 100 persen target vaksinasi warga di Jakarta pada 17 Agustus mendatang.

Data kepolisian mencatat sudah ada 98,1 persen warga DKI yang divaksin. Tersisa sekitar 180 ribu lagi warga yang belum mendapat suntikan vaksin. Oleh sebab itu, penempelan stiker itu nantinya dapat menjadi tanda bagi warga yang belum mendapat vaksin sehingga dapat didatangi oleh petugas.

“Makin hari kan makin sedikit yang datang ke gerai vaksinasi yang tersedia. Nah berinovasi sekarang kami jemput bola door to door. Yang tahu kalau di lingkungan itu belum vaksin siapa? Pak RT,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat 13 Agustus 2021.

Menurut Yusri, cara agresif itu akan dilakukan menjelang 17 Agustus nanti untuk melakukan vaksinasi terhadap warga yang tidak bisa datang ke gerai vaksinasi. “Untuk tahu door to door di mana rumah yang belum divaksin, pak RT yang tahu, pak RT nanti yang tempel stiker,” kata dia.

Di Jakarta, sejumlah fasilitas publik sudah mewajibkan penggunaan sertifikat atau surat bukti vaksinasi Covid-19 untuk dapat menggunakan layanan. Misalnya, untuk dapat masuk ke mall atau ketika hendak menggunakan layanan TransJakarta.

Surat vaksin, diklaim merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali.

Kebijakan itu juga turut didukung oleh Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 974 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19.

“Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, Transjakarta kembali melakukan penyesuaian layanan di mana bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan TransJakarta diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksin Covid-19, baik yang sudah dicetak maupun melalui aplikasi PeduliLindungi pada ponsel,” kata Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetia Budi, Kamis 12 Agustus 2021 kemarin.