DPRD Gowa menyatakan kesediaannya menindaklanjuti tuntutan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah (LAD).

Kuasa Hukum Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Wawan Nur Rewa, mengatakan kedatangan rombongan Kesultanan Gowa ke DPRD bertujuan menyuarakan pencabutan perda tersebut karena dinilai tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai adat Kesultanan Gowa.

“Hari ini kami datang ke DPRD Gowa untuk menyuarakan agar Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah dicabut. Dalam rangkaian aksi ini juga hadir pasukan berkuda sebagai bagian dari simbol budaya Kesultanan Gowa,” ujar Wawan, saat ditemui di Gedung DPRD Gowa, Rabu 5 Agustus 2026.

Menurutnya, rombongan diterima dengan baik oleh pimpinan DPRD Gowa. Bahkan, Ketua DPRD Gowa bersama perwakilan massa telah menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti usulan pencabutan perda tersebut.

“Alhamdulillah, aspirasi kami diterima dengan baik. Kami juga telah mencapai kesepakatan yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Gowa untuk mengawal proses pencabutan perda tersebut,” katanya.

Wawan menjelaskan, salah satu substansi yang dipersoalkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 adalah ketentuan yang menyebutkan bahwa bupati merangkap fungsi sebagai Sombayya atau raja.

Menurutnya, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan nilai historis dan tatanan adat Kesultanan Gowa.

“Substansi itulah yang menjadi dasar kami meminta perda ini dicabut dan digantikan dengan perda yang baru,” tegasnya.

Dia memberi klarifikasi menyusul viralnya tudingan di media sosial yang menyebut dirinya sebagai pelaku penggelapan dana koperasi.

Korban, Nur Amin Tantu, melalui kuasa hukumnya Wawan Nur Rewa, membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kliennya justru merupakan pihak yang dirugikan.

“Tudingan yang beredar adalah tidak benar, menyesatkan, dan telah mencemarkan nama baik klien kami,”tegas Wawan, Senin (15/12).

“Faktanya, klien kami adalah korban dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi oleh pihak koperasi,” kata tambahnya.

Wawan menyebut tudingan itu pertama kali disebarkan oleh seorang oknum berinisial AM, yang juga telah melaporkan Nur Amin Tantu ke Polda Sulawesi Selatan.

Dia melaporkan atas dugaan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terkait dana koperasi senilai sekitar Rp1,3 miliar pada periode 2022–2025.

Menurut Wawan, laporan tersebut kemudian berkembang menjadi opini publik yang digiring melalui berbagai platform media online dan media sosial, dengan menyeret jabatan kliennya sebagai anggota DPRD Kabupaten Jeneponto.

“Kami menilai ada indikasi kuat upaya pencemaran nama baik dan pembentukan opini sesat di ruang publik,” ujarnya.

Wawan menjelaskan, Nur Amin Tantu telah bekerja di lingkungan Kosipa sejak 1997, jauh sebelum menjabat sebagai anggota legislatif.