Acara penyerahan remisi khusus Hari Raya Nyepi dihadiri oleh Anggota Komisi XIII DPR RII Rieke Diah Pitaloka, Kakanwil Imipas DKI Jakarta Heri Azhari dan Karutan dan Kalapas se DKI Jakarta.

Pemberian SK Remisi khusus Hari Raya Nyepi Tahun 2026 itu secara simbolis dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

“Sebanyak 1.506 warga binaan yang memperoleh remisi, terdiri dari 1.502 orang memperoleh remisi khusus I dan II ada 4 orang. Kemudian ada 9 orang WBP memperoleh pengurangan pidana khusus I dan II nihil,” ujarnya Plt Dirjen PAS Mashudi kepada wartawan usai menyerahkan RK di Rutan Cipinang.

Mashudi mengatakan penyerahan remisi khusus Hari Raya Nyepi ini dilaksanakan di seluruh jajaran pemasyarakatan di Indonesia.

Menurut dia, tahun ini penerima remisi Hari Raya Nyepi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari total 271 ribu warga binaan seluruh Indonesia, terdapat 4.011 WBP beragama Hindu.

“Jumlah remisi Nyepi tahun ini terbesar di seluruh Indonesia. Ada 4 yang langsung bebas dan itu semua ada di Bali. Begitupun yang menerima remisi 1.506 itu, terbanyak di Bali, di Jakarta hanya ada 7, tidak ada yang langsung bebas,” kata Mashudi.

Dia menjelaskan, para WBP menerima pemotongan masa pidana ada yang selama 2 bulan, 1,5 bulan dan 1 bulan. Jenis tindak pidana yang dilakukan salah satunya adalah narkotika.

“Jadi pemotongan masa tahanan ada yang terima 1 bulan, ada yang 15 hari, ada yang 1,5 bulan, maksimal 2 bulan dan maksimal lagi bebas ada 4 WBP di Bali semua,” ujarnya.

Adapun mereka yang mendapatkan remisi ini, kata dia, adalah WBP yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dipastikan, WBP yang tidak menjalani pembinaan dengan baik, tidak berkelakuan baik dan masuk dalam register F tidak akan mendapatkan hak remisi,” tandas Mashudi.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyebutkan ada 23.197 tahanan yang menjalani tes urine untuk serentak pada awal Januari 2025 dalam rangka deteksi dini narkotika.

“Jumlah tahanan dan narapidana ada sekitar 23.197. Dan itu menjadi target kita untuk tes urine,” kata Kasubdit Rika kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Cipinang, Kamis (08/01/2026).

“Saat ini Ditjen Pemasyarakatan tengah fokus memberantas peredaran narkotika di dalam lapas,” tambah dia.

Tes urine ini merupakan salah satu langkah preventif deteksi dini sekaligus juga memberantas narkoba di lingkungan lapas dan rutan,” ujar dia.

Pada Kamis, ribuan narapidana di Lapas Narkotika tengah melakukan tes urine. Mereka mengantre melakukan pengecekan. Adapun para petugas di lapas juga menjalani tes urine untuk deteksi narkotika.

Menurut Kasubdit Rika, apabila ada yang terbukti positif narkotika maka akan disanksi tegas. Namun sebelum itu, kata dia, perlu dilakukan assessment.

“Kalau penyebabnya di luar kesehatan, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandas Kasubdit Rika.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Suka cita mewarnai pelaksanaan Hari Raya Iduladha Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Pekalongan.

Bagaimana tidak, usai melaksanakan salat Iduladha yang di gelar di dalam Lapangan Rutan setempat, WBP bersama-sama petugas merayakan hari besar tersebut dengan melakukan penyembelihan hewan kurban berupa 9 ekor kambing, Kamis (29/6/2023).

Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIA Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan menyampaikan bahwa, momen Iduladha terutama penyembelihan hewan kurban ini menjadi salah satu momen yang dinanti-nantikan WBP Rutan Pekalongan.

Dimana saat ini, WBP masih dalam kondisi serba dibatasi karena tengah menjalani masa hukuman. Namun begitu, pihak rutan terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada para WBPnya agar ikut terlibat langsung dan merayakan suka cita Iduladha.

“Momentum Iduladha merupakan agenda rutin yang telah kami laksanakan dengan menyesuaikan kalender yang ditetapkan oleh Pemerintah, dimana tahun ini jatuh pada 29 Juni 2023,” ucap Karutan Anggit.

Disampaikan Karutan Anggit, jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun 2022 lalu yang hanya 6 ekor kambing. 6 ekor kambing tersebut hasil dari donasi pegawai Rutan, bantuan dari Wali Kota Pekalongan, Ketua DPRD Kota dan Kabupaten Pekalongan, serta dari keluarga WBP.

“Pelaksanaan Hari Raya Iduladha tahun ini, alhamdulillah kita mendapatkan rejeki yang cukup untuk dikurbankan bersama WBP. Kami ucapkan terimakasih atas kesediaan dari para donatur dan masyarakat yang mau berbagi dengan WBP Rutan Kelas IIA Pekalongan,” ujarnya.

Lanjutnya, olahan daging qurban nantinya akan dimasak dan diolah bersama menjadi sejumlah hidangan santap siang dan malam baik berupa gulai, sate, rendang, dan olahan daging lainnya untuk dinikmati para WBP dan panitia.

“Total WBP Rutan Pekalongan per hari ini (29/6) ada 233 orang. Dan Alhamdulillah mereka tetap bisa merayakan suka cita Iduladha meski saat ini masih menjalankan proses hukuman,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa untuk jam kunjungan dari keluarga WBP selama cuti lebaran Iduladha ini memang diliburkan sementara.

“Selain memberikan kesempatan untuk merayakan Idul Adha, kegiatan ini juga memberikan manfaat sosial dan meningkatkan semangat kebersamaan di dalam Rutan,” pungkasnya. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Sebanyak 61 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A  Pekalongan, Jawa Tengah menerima pemotongan masa hukuman (remisi) pada Lebaran 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Penyerahan remisi khusus Idul Fitri ini dilakukan usai sholat Ied bersama di Kantor Rutan setempat, Sabtu (22/4/2023).

Kepala Rutan Kelas II A Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan menjelaskan bahwa, remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan muslim untuk mendapatkan potongan masa hukuman pada Hari Lebaran Idul Fitri 2023.

Anggit menyebutkan, dari jumlah penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIA Pekalongan, sebanyak 65 orang baik tahanan maupun narapidana diusulkan mendapatkan remisi Idul Fitri.

Dimana, sebelumnya, untuk usulan remisi Khusus I Tahun Pertama sebanyak 56 orang dan remisi Khusus I Tahun Kedua sebanyak 9 orang.

“Namun, dari jumlah usulan itu, yang disetujui Kementerian Hukum dan HAM ada 61 orang. 4 orang narapidana yang datanya masih harus ada perbaikan putusan dan eksekusi dan syaratnya belum lengkap sehingga harus tertunda remisinya,” terangnya di Rutan setempat, Rabu (26/4/2023).

Ia menambahkan, adapun besaran potongan masa hukuman yang diterima oleh para warga binaan berbeda-beda mulai dari 15 hari hingga 1 bulan.  Namun demikian, tidak ada warga binaan yang langsung bebas dari penjara.

“Saat ini Rutan dihuni sebanyak 239 orang WBP. Kami berharap, remisi tersebut bisa menjadi motivasi bagi mereka agar tetap berkelakuan baik selama menjalani sisa masa hukuman,” harapnya.

Sementara itu, Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II A Pekalongan, Tavip Imam Haryanto mengatakan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa, ada syarat tambahan mendapatkan remisi bagi WBP yaitu ada assesment.

Ditambah sistem penilaian pembinaan narapidana (sppn), dimana narapidana harus bernilai baik berturut-turut minimal selama 6 bulan.

Ada Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) yakni instrumen yang wajib digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan tingkat risiko narapidana dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan guna menentukan penempatan narapidana ke Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security, dan Lapas Minimum Security.

“Karena kami menjadi Pilot Project, jadi ada ISPN dimana setelah narapidana diputus oleh pengadilan akan ditempatkan di lapas mana. Sejak tahanan ada assesmen perawatan, litmas perawatan, setelah jadi napi ada assesmen pembinaan narapidana baru, litmas pembinaan awal,”

“Bapas berperan semenjak jadi tahanan sampai akhir. Khusus Rutan Pekalongan ini, WBP diatas 1 tahun harus segera digeser atau dipindahkan,” pungkas Tavip.

BANDUNG, Eranasional.com – Penyerahan tersebut diberikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana kepada warga binaan kelas 2A Banceuy Bandung di Lapas Banceuy, Senin 13 Maret 2023. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, salah satu kewajiban Pemkot Bandung yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak administrasi kependudukan terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

“Kita berikan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Karena Pemilu membutuhkan data yang akurat, ” tuturnya.

Menurutnya, dengan dimilikinya KTP elektronik, warga binaan mendapatkan kepastian hukum dalam pengurusan administrasi.

“Warga binaan harus memiliki KTP elektronik supaya bisa mengurus administrasi selama menjadi penghuni lapas dan setelah kembali ke masyarakat nanti,” ujarnya.

KTP elektronik dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi seperti remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi hingga nanti ketika kembali ke masyarakat.

“Ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus mendukung terwujudnya basis data penduduk yang akurat,” katanya.

Selain itu, tertibnya administrasi kependudukan dapat dipakai warga binaan untuk mengakses berbagai layanan dasar di Kota Bandung.

“Kota Bandung telah menerapkan UHC, setiap warga yang punya KTP kota Bandung berobat gratis,” katanya.

“Bagi warga KTP Bandung berhak mendapatkan pendidikan di kota Bandung. Bagi yang rawan melanjutkan pendidikan, itu gratis. Maka administrasi kependudukan sangat penting,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Wali Kota Bandung yang peduli terhadap hak dasar warga binaan.

“Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah membantu tugas dan fungsi kami memberikan pelayanan kepada warga binaan,” ungkapnya.

Ia berharap, kolaborasi dengan Pemkot Bandunh terus berkelanjutan terutama untuk pemenuhan hak akan administrasi kependudukan setiap warga masyarakat.

Saat ini, kata dia ada 3.000 warga binaan yang perlu diperhatikan haknya untuk mengaksesnya berbagai fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

“Saya yakin Pemkot Bandung punya visi menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya persiapan pemilu saja, saya harap ada keberlanjutan agar warga binaan tidak hilang haknya sebagai warga negara memiliki indentitas kependudukan,” kata dia.

Sedangkan Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung, Heri Kusrita memastikan telah melakukan perekaman KTP elektronik bersama Disdukcapil Kota Bandung.

“Ini untuk menyusun daftar pemilih di lokasi khusus di lapas Banceuy berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik,” ujarnya.