Pernyataan tersebut disampaikan usai acara groundbreaking pembangunan kantor Wali Kota, Setda, dan DPRD di Halaman Setda, Rabu (1/4/2026).

Pria yang akrab disapa Aaf ini menilai kebijakan WFH berpotensi membuat kinerja pelayanan publik tidak maksimal, sementara hak gaji ASN tetap diterima penuh.

“Saya termasuk yang tidak setuju dengan WFH ASN. Keenakan ASN nanti, tidak bekerja dan berangkat kantor melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat tapi gaji tidak dipotong, masih utuh,” ujar Aaf.

Menurut Aaf, jika tujuan utama pemerintah pusat melakukan pengkajian WFH adalah untuk penghematan energi dan BBM, maka ada cara lain yang lebih relevan untuk diterapkan di Kota Pekalongan.

Ia mengusulkan agar ASN tetap masuk kantor, namun beralih ke transportasi yang ramah lingkungan pada hari-hari tertentu.

“Mending kalau kita mau hemat energi, BBM dan sebagainya tetap ngantor, tapi di hari-hari tertentu opsinya bisa jalan kaki, naik angkutan umum, ataupun bersepeda,” tuturnya.

Meskipun aturan ini masih digodok oleh pemerintah pusat, Aaf menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut jika dirasa tidak mendesak.

“Kondisi geografis di Kota Pekalongan masih sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kota besar seperti Jakarta, Semarang, atau Surabaya yang jarak antar lokasinya sangat berjauhan,” paparnya.

Menurutnya, sejauh ini hanya kantor Dinperpa saja yang lokasinya dianggap lumayan jauh, sementara instansi lainnya masih sangat memungkinkan untuk dijangkau oleh ASN dengan bersepeda.

“WFH itu menjadi opsi terakhir untuk saya. Kalau kita kota kecil, saya rasa masih bisa ASN untuk bersepeda. Dari ASN sendiri tidak ada penolakan, malah mereka setuju,” pungkasnya. (em-aha)

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak mengganggu pelayanan bagi masyarakat. Ia meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengatur pelaksanaan WFH di instansinya sesuai karakteristik instansi masing-masing.

Dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memungkinkan ASN bekerja fleksibel, tanpa batas ruang, dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Khususnya yang menyangkut pelayanan publik seperti pelayanan Dukcapil, SIM, dan perizinan tetap harus siap melayani masyarakat. Ketentuannya diserahkan pada masing-masing PPK,” ujarnya saat Apel Pagi Virtual di Kementerian PANRB, Senin (09/05).

Menurutnya implementasi SPBE semakin diperkuat dengan optimalisasi teknologi digital saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. SPBE merupakan akselerasi transformasi digital dalam mendukung birokrasi digital, guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, agile, dan kolaboratif. Implementasi SPBE dapat dirasakan masyarakat salah satunya pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan tempat berbagai jenis pelayanan yang digabungkan dalam satu tempat.

Pelaksanaan WFH bagi ASN merupakan tindak lanjut saran dari Kapolri agar pegawai dapat berkerja dari rumah selama satu minggu setelah puncak arus balik Hari Raya Idulfitri pada 8 Mei 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan karena lonjakan pergerakan kendaraan dan kepadatan lalu lintas.

Selain untuk mendukung kelancaran arus balik mudik lebaran, menurut Tjahjo sistem bekerja dari rumah juga dapat dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri setelah kembali dari kampung halaman, mengingat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir. Harapannya, kebijakan WFH ini dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kasus Covid-19.

Pada dasarnya karena masih pandemi, sistem WFH/WFO ini diatur sesuai wilayah yang termaktub dalam Inmendagri dan berdasarkan SE Menteri PANRB No. 6/2022. Merujuk pada SE Menteri PANRB tersebut, pembagian WFH/WFO dilakukan oleh seluruh instansi baik pusat dan daerah. Tentu kebijakan ini juga melihat kondisi setiap daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Lebih lanjut mantan Menteri Dalam Negeri ini mengajak ASN untuk tetap konsisten menjadi contoh penerapan disiplin protokol kesehatan. Serta pastikan diri dan keluarga telah melakukan vaksinasi lengkap, termasuk vaksin booster.