PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalteng, untuk pertanggungjawaban keuangan di tahun 2022.

“Ini capaian kali ketujuh berturut-turut .Terimakasih dan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya dan Wakil Wali Kota Palangka Raya atas raihan WTP. Ini wujud dari kinerja dan kerjasama semua jajaran Pemko Palangka Raya. Semoga ke depan WTP bisa terus dipertahankan” ungkap Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto, Sabtu (20/5/2023).

Tidak lupa pula Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) ini mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dan tim Inspektorat dah BPKAD, serta jajaran OPD yang proaktif dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam hal pertanggungjawaban keuangan di tahun 2022.

“Keberhasilan ini jangan sampai berhenti. Terus tingkatkan pembenahan, penataan dan pengelolaan keuangan maupun aset, sehingga ke depan opini WTP bisa dipertahankan kembali,” harap Sigit.

Seperti diketahui Pemko Palangka Raya kembali berhasil meraih opini WTP dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Jumat (19/5/2023) lalu.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalteng, M Ali Asyhar kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang diterima oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas  berharap kabupaten yang Ia pimpin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Harapan tersebut disampaikan Bupati Bartim usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 unauditet ke BPK RI Kalteng di Palangkaraya, baru-baru ini.

Keinginan tersebut bukan tanpa alasan, di bawah kepemimpinan Bupati Ampera, Kabupaten Barito Timur yang berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah ini telah meraih WTP 6 (enam) kali bertutud-turud.

Agar bisa meraih WTP ke 7 (tujuh) kalinya, Bupati Ampera meminta kepala organisasi perangkat daerah dan jajaran menyediakan data-data yang diperlukan Tim BPK RI dalam pemeriksaan nanti.

“Setelah kita serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 unauditet ke BPK RI Kalteng di Palangkaraya maka BPK RI Kalteng akan melakukan pemeriksaan,” terang Bupati Bartim Ampera AY Mebas.

Menurutnya, BPK RI Perwakilan Kalteng akan melakukan pemeriksaan selama 30 hari kalender. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2022 itu akan disampiakan BPK RI Kalteng paling lambat 60 hari kalender kedepan setelah pemeriksaan.

“Kita optimis bisa meraih opini WTP dari BPK RI Kalteng atas LKPD 2022,” kata Bupati Ampera.

Ditambahkan Bupati Ampera, penyerahan LKPD 2022 merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Daerah.

Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta kembali mencatat rekor pencatatan keuangan daerah terbaik untuk tahun ke lima kepemimpinan Anies Baswedan.

Atas capaian itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas catatan keuangan DKI Jakarta.

Pada sambutannya, Anies menyatakan opini WTP itu merupakan penghargaan tertinggi atas capaian pengelolaan keuangan Jakarta. Dia menilai, capaian itu berkat kerjasama seluruh stakeholders, termasuk DPRD DKI Jakarta atas jalinan kerja sama dan kemitraan yang baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, budgeting, kontrol, transparansi, akuntablitas pengelolaan, serta pelaporan keuangan daerah.

“Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ini juga merupakan opini WTP ke lima kalinya secara berturut-turut dari tahun 2017 – 2021,” ungkap Gubernur Anies dalam Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada Selasa (31/5/2022).

Anies mengatakan, keberhasilan meraih WTP lima tahun berturut-turut salah satunya karena Pemprov DKI Jakarta melaksanakan semua catatan BPK atas pengelolaan keuangan daerah. Setiap audit yang dilakukan BPK selalu disertai catatan-catatan yang menjadi rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Seluruh rekomendasi catatan BPK itu, kata Anies dijalankan Pemprov DKI Jakarta sehingga pencatatan pengelolaan keuangan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Bahkan, capaian rerata pelaksanaan rekomendasi BPK setiap tahun juga mengalami peningkatan.

“Jakarta ini di dalam proses audit kita itu laporan hasil pemeriksaan BPK tindaklanjutnya mencapai angka 86,34 persen. Ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional 80 persen dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 77,6 persen. Jadi setiap ada audit pasti ada hal-hal yang kita tindaklanjuti. Dan di DKI Jakarta tindaklanjutnya mencapai angka 86 persen, itu jauh di atas rata-rata nasional dan itu lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya,” kata Anies.

Anies menyatakan bahwa capaian WTP selama lima tahun itu membuktikan bahwa kualitas catatan pengelolaan keuangan Jakarta yang konsisten membaik selama lima tahun telah menjadi budaya di birokrasi. Anies berharap, prestasi itu akan terus membudaya pada tahun-tahun yang akan datang.

“Itulah yang saya sebut sebagai menginstitusi. Insya allah terus menerus meningkat,” katanya.

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Opini WTP diserahkan langsung Pimpinan
Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, Senin (28/06/2021) di Ruang Rapat Menkumham.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni
kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).
Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020.

Dimana setengah lusin dari jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.
Hasil ini pun melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP yang juga menggondol penghargaan serupa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak 2016.

Sejak digelar pada 2004, atau tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, Kemenkumham tercatat sudah delapan kali meraih opini WTP yakni pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ini berarti dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, Kemenkumham berturut-turut meraih opini WTP.

Selain itu, Kemenkumham juga meraih empat kali opini WTP Dengan Paragraf Penjelas, yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2014.

Menkumham, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi, baik kepada BPK maupun kepada seluruh jajaran Kemenkumham, atas tercapainya opini WTP ini.

Lanjut Menkumham Yasonna mengungkapkan capaian opini WTP murni ini merupakan capaian ke delapan kalinya sejak tahun 2011.

Yassona mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK dengan
Kemenkumham, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,.

“Kami akan terus dan selalu bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK dengan berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenkumham secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran di Kemenkumham, Yasonna telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” ucap Yasonna.

Proses panjang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki SPIP yang memadai, memperhatikan kesesuaian dengan SAP, serta diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Semua itu dilakukan guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Kemenkumham.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” ucap
menkumham.

Di sisi lain, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra
Susanto mengungkapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut kami, laporan keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, (untuk) realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan SAP,” kata Hendra.

Hendra menilai, tentunya capaian ini merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu
mendapat apresiasi.

“Karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan
keuangan negara yang dikelola,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengapresiasi atas kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran Kemenkumham di dalam penyusunan laporan keuangan ini.

Dikatakannya mempertahankan capaian opini WTP di tengah situasi pandemi Covid-19 relatif besar tantangannya.

“Alhamdulillah, kerja keras para pihak di jajaran Kemenkumham, berhasil memberikan laporan keuangan yang terbaik, Apresiasi tinggi saya berikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas hasil membanggakan ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri Wakil Menkumham, Auditor Utama I BPK RI selaku Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama Kemenkumham, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan BMN di lingkungan

Reporter: Agung Nugroho

Palangka Raya – Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2020/2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Secara Virtual. Dihadiri Walikota Palangka Raya Fairid Naparin secara virtual di Rumah Jabatan Walikota Jl. Diponegoro Palangka Raya, Jumat Pagi ( 25/6/2021).

Walikota Fairid Naparin dalam pidato pengantarnya menyampaikan, “Proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tersebut dan di audit secara rinci sejak 16 Maret 2021 hingga tanggal 11 Mei 2021”

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian ini prestasi yang berhasil diraih oleh Pemko Palangka Raya untuk ke-5 kalinya.

“Saya berterima kasih atas kerja keras seluruh SOPD dan tentunya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Pencaian ini bisa membuat kita terus meningkatkan kualitas laporan keuangan setiap tahunnya, sehingga meningkatkan reputasi kinerja pengelolaan keuangan daerah”, harap Walikota Fairid Naparin.

Laporan Keuangan Pemko Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 64Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual.

Terdiri dari laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan (Tahun 2020).

Walikota Fairid Naparin menyampaikan, “Kiranya Dewan yang terhormat dapat memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan dan dari uraian rincian yang terdapat dalam lampiran VII Rancangan Perda”.

Selanjutnya Walikota menyerahankan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas di DPRD Kota Palangka Raya.

PALANGKA RAYA – Prestasi membanggakan kembali ditoreh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, dimana untuk kelima kalinya mampu mempertahankan penilaian sekaligus meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) anggaran tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng.

“Iya, sangat bersyukur Kota Palangka Raya bersama beberapa pemerintah kabupaten di Kalteng, kembali berhasil menindaklanjuti beberapa catatan ataupun rekomendasi dari BPK,”ungkap Fairid, usai acara penyerahan LHP 2020 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng di Palangka Raya, Jumat (28/5/2021).

Pemerintah Kota Palangka Raya itu sendiri sambung Fairid berhasil menindaklanjuti beberapa catatan ataupun rekomendasi dari BPK
dengan poin di atas 90 persen.

Sementara dari BPK memberi catatan ataupun rekomendasi hanya beberapa saja untuk ditindaklanjuti.

“Hanya sekitar 6 persen saja untuk masalah aset, termasuk dalam tindaklanjut kita yang sudah mencapai 93 persen lebih. Dengan nilai sisa nilai aset sekitar Rp 55 juta saja. Selebihnya cukup baik,” bebernya.

“Nah, tentunya untuk kedepannya nilai tindaklanjut ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dengan lebih baik lagi,”tambah Fairid.

Selebihnya kata dia, walaupun Pemko Palangka Raya sudah meraih untuk kelima kalinya WTP, namun bukan berarti sudah puas atas capaian tersebut. Sebaliknya akan terus menjadi bahan evaluasi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset secara lebih baik. ***/mediacenter