Mereka adalah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP Yasonna Hamonangan Laoly.

Keputusan pencekalan tersebut tertuang di dalam SK Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri.

“Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan,” kata Tessa, Rabu (25/12) kemarin.

Alasan larangan bepergian ke luar negeri ini diterapkan agar proses penyidikan terhadap kasus yang membuat Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Wahyu Setiawan lebih mudah dilakukan.

Di mana dalam kasus ini, Hasto disebut-sebut memiliki peran aktif dalam dua kasus pelanggaran hukum.

Pertama adalah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa menggantikan Nazaruddin Kiemas sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dalam mekanisme PAW (pergantian antar waktu).

Selain memberikan uang siap, Hasto juga disangka melakukan upaya perintangan penyidikan KPK terhadap Harun Masiku, sekaligus memerintahkan agar kadernya itu kabur setelah mencelupkan ponselnya ke dalam air agar tidak terlacak oleh KPK.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Tessa.

Yasonna Laoly disinyalir memiliki peran dalam pelarian Harun Masiku saat ia masih aktif sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) periode 2019-2024.

Bahkan saat itu Ronny Franky Sompie yang mengungkap bahwa buronan KPK Harun Masiku berada di Indonesia pada 22 Januari 2020 justru dipecat Yasonna dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham. []

Hasto merupakan tersangka baru terkait dugaan suap ke eks caleg PDIP, Harun Masiku.

“YS,” kata Agus Andrinto Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ditanya kumparan mengenai pihak lain yang dicekal selain Hasto, Rabu (25/12/2024).

Saat ditegaskan, apakah YS itu Yasonna, Agus tidak membantah.

“Itu yang diajukan cekal,” kata Eks Wakapolri itu.

“Sudah (dicekal),” tegasnya.

Agus menyebut, pihaknya menerima surat pengajuan pencekalan Yasonna dari KPK. Pihaknya sudah menindaklanjuti surat tersebut.

“Saya laksanakan sesuai pengajuan surat dari KPK,” ujarnya.

“Berdua (Hasto dan Yasonna) dalam satu surat,” imbuh dia.

Sebelumnya Yasonna Laoly diperiksa KPK pada 18 Desember 2024 lalu. Pemeriksaan terhadap politikus PDIP itu berlangsung sekitar 7 jam.

Dalam pemeriksaan itu, Yasonna mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP. Materi pemeriksaannya seputar pergantian antar waktu (PAW) yang menjadi objek suap di kasus Harun Masiku.

Dalam pemeriksaan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024) kemarin, Yasonna dicecar seputar proses pergantian antar waktu (PAW) Masiku.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, pun membantah munculnya tuduhan bahwa pemeriksaan Yasonna bernuansa politis.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan Yasonna dilakukan lantaran ada sejumlah informasi yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku.

“Benar ada jadwal pemanggilan besok,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

Namun demikian, Tessa belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait materi pemeriksaan kepada politikus PDIP itu.
“Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” ucapnya.

Informasi yang beredar, diduga pemanggilan Yasonna ini terkait kasus dugaan suap yang menjerat eks Caleg PDIP, Harun Masiku. Namun KPK belum membenarkannya.

Yasonna bercerita, ia sempat dipanggil Jokowi pada Minggu (18/8) petang. Saat itu, Jokowi baru saja pulang dari Ibu Kota Nusantara (IKN) selepas mengikuti rangkaian upacara HUT ke-79 RI.

“Kemarin Magrib, seusai salat Magrib, saya bertemu Presiden RI Joko Widodo. Beliau memanggil saya dan saya sampaikan… beliau baru pulang dari IKN,” kata Yasonna saat memberikan sambutan dalam acara Upacara Hari Pengayoman di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (19/8/2024) pagi.

Yasonna tidak terlihat dalam acara pelantikan menteri penggantinya di Istana Negara, Jakarta, karena memimpin upacara di kantornya.

Yasonna tidak terlihat dalam acara pelantikan menteri penggantinya di Istana Negara, Jakarta, karena memimpin upacara di kantornya.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Yasonna menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi atas kepercayaan yang diberikan selama ini.

“Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,” kata Ari dalam keterangannya.

Menkumham akan diganti dari kader PDIP Yasonna Laoly ke anggota DPR dari Gerindra Supratman Andi Agtas. Sedangkan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia digeser menggantikan Arifin Tasrif untuk menjadi Menteri ESDM.

Menanggapi hal tersebut, Yasonna mengaku sudah lebih dari siap.

“Itu reshuffle kewenangan sepenuhnya presiden Indonesia,” kata dia saat ditemui setelah launching Desain Baru Paspor RI di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

“Am I ready or not? I am more than ready,” lanjut dia.

Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu tanggal mainnya.

“Kita tunggu besok, eh lusa,” ungkap dia.

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Kali ini, muncul isu Presiden Jokowi akan mengganti Menkumham Yasonna Laoly.

Ini bukan pertama kalinya isu reshuffle kabinet muncul ke publik di akhir masa jabatan Jokowi.
Sebelumnya, sempat santer bahwa Jokowi akan melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi menggantikan Bahlil.

Terkait ini, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan hingga saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet pada 14 atau 15 Agustus 2024.

“Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet seperti isu yang beredar,” kata Ari kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Isu reshuffle kabinet ini muncul seiring dengan kabar Jokowi membentuk tim khusus untuk mengkaji legalitas kepengurusan baru PDIP. Dalam kabar yang beredar, Jokowi disebutkan menegur Yasonna karena mengesahkan kepengurusan baru tersebut.

Teguran Jokowi kepada Yasonna itu pun memunculkan isu baru, yaitu reshuffle kabinet. Jokowi disebut akan mengganti Yasonna.

Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.

“Sekarang tambah lagi info, ada namanya Pak Laoly (Menkumham) dan Bu Bintang (Menteri PPPA), kita enggak tahu yang mana,” kata Deddy, Selasa (13/8/2024).

Pernyataan Deddy ini merespons kabar bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Di sisi lain, Deddy menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. PDIP berkomitmen membantu Jokowi hingga akhir masa jabatan.

“Kalau tidak membutuhkan lagi itu hak preogatifnya silakan saja. Kita nggak ada masalah,” ujar Deddy.

Isu reshuffle sebelumnya sempat menguat pada akhir Juli 2024. Nama yang disebut akan diganti adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif.

“Kalau benar (diganti), memang kenapa?” ujar Arifin berkelakar,” kata Arifin Menteri ESDM Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (30/7/2024).

Beragam rangkaian kegiatan digelar mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran merek, pendaftaran PT dan lain sebagainya. Kegiatan ini dibuka langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly.

“Dalam rangka memperingati hari Pengayoman tahun ini kami menyediakan kuota 500 pemohon paspor, dan itu sudah penuh, terisi semua 500 sesuai kuota dan seluruh pemohon melakukan pendaftaran secara online,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Ronald menyebut dalam pembuatan paspor sudah dilaksanakan seminggu yang lalu dimana para pemohon mengirimkan berkas administrasi. Kemudian, di GBK pemohon hanya melakukan perekaman data dan biometrik.

Lebih lanjut, Ronald menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon paspor baru yakni KTP, Kartu Keluarga, Ijazah atau akta lahir atau buku nikah, kemudian surat penetapan ganti nama jika pernah mengganti nama.

Sementara untuk perpanjang paspor yang masa berlakunya sudah habis, pemohon hanya memperlihatkan KTP dan paspor lama.

“Biaya pembuatan paspor biasa Rp350.000 sementara untuk paspor elektronik Rp650.000,” ujar Ronald.

Menurutnya, saat ini kader PDIP sedang ditarget oleh penguasa, terutama terkait masalah hukum.

“Pak Loly, Saya suka ngamuk ke dia loh jadi menteri ngapain lho lah anak buah kita maunya ditarget melulu,” kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Megawati kemudian menyinggung pengalamannya yang dipanggil kepolisian hingga kejaksaan sebanyak 3 kali. Dia menyebut saat itu dirinya seperti diintimidasi dengan tampang penyidik.

Hal itu dilakukan sampai server Pusat Data Nasional (PDN) pulih sepenuhnya.

“Ya, kita terpaksa migrasi dulu ke AWS. Jadi menunggu PDN baik kita harus emergency, solusi emergensi,” kata

Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (25/6/2024).

Dengan demikian, layanan imigrasi sementara servernya akan menggunakan Amazon.

“Jadi kita pakai yang Amazon dulu,” ungkapnya.

Yasonna tidak tahu sampai kapan server PDN bisa kembali normal. Yang pasti, sementara ini layanan imigrasi akan memakai Amazon.

“Ya, kita tunggu aja PDN-nya,” pungkasnya.

Kominfo akhirnya mengakui server PDN mengalami gangguan karena diserang Brain Cipher Ransomware. Pihak yang melakukan serangan siber itu disebut meminta tebusan sebesar 8 juta Dolar AS.

Namun, pemerintah memastikan tak akan membayar 8 juta Dolar AS untuk menebus serangan tersebut.

“Enggak lah, mana berani. Itu pelanggaran hukum,” kata Yasonna kepada wartawan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan tidak mungkin ada upaya melindungi Harun sekalipun Harun merupakan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tempatnya bernaung.

Dia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan Harun. “Mana kita (saya) tahu. Kalau kita tahu sudah kita kasih informasi,” kata Yasonna.

Adapun sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap buron kasus dugaan suap Harun Masiku dalam waktu dekat.

“Ya mestinya. Mestinya bisa (KPK menangkap Harun dalam waktu dekat),” kata Moeldoko beberapa waktu lalu.

Keyakinan serupa juga disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harapan.

Yudi meyakini AKBP Rossa Purbo Bekto selaku Kasatgas Penyidikan KPK dapat menangkap Harun Masiku, tersangka kasus pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI.

“Siapa pun yang kira-kira memiliki keterangan yang relevan untuk membuat terang perkara ini kami akan panggil,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Minggu, 10 Desember 2023.

Asep menjelaskan, proses penyidikan perkara yang menjerat Eddy Hiariej terus berjalan. Katanya, KPK akan meminta keterangan terhadap sejumlah saksi dan tersangka untuk menguatkan sangkaan pidana terhadap Eddy.

“Penyidik memiliki alasan memanggil setiap saksi yang dimintai keterangannya. Alasannya adalah ada keterangan yang kami butuhkan dari pihak tersebut supaya menjadi lengkap informasi yang sedang kita bangun,” tuturnya.

Menanggapi itu, Menkumham Yasonna Loly menepis kemungkinan dirinya dipanggil KPK sebagai saksi perkara Eddy Hiariej.

“Oh enggak lah. Tidak ada urusannya dengan saya,” kata Yasonna usai menghadiri acara Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Desember 2023.

Eddy Hiariej telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM Helmut Hermawan, pengusaha yang bergerak di bidang tambang.

Helmut tengah menghadapi perselisihan di internal perusahaan terkait kepemilikan saham.

Dia berkonsultasi hukum terkait Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Eddy Hiariej. Kemudian, Eddy bersama dua orang dekatnya, yakni Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadi dan pengacara bernama Yosi Andika Mulyadi menyanggupi permintaan Helmut. Mereka mendapatkan bayaran Rp4 miliar.

Tak hanya itu, Helmut juga meminta bantuan Eddy Hiariej untuk membuka hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM yang terblokir karena sengketa.

Pemblokiran itu menyangkut sistem di Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). (*)

Dikabarkan dia menghilang.

Menteri Hukum dan HAM (menkumham) Yasonna Laoly mengaku dirinya tidak mengetahui keberadaan wakilnya itu sekarang ada di mana.

“Saya enggak tahu, enggak tahu dia sekarang di mana,” kata Yasonna saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Yasonna memberitahu bahwa dirinya baru tiba di Tanah Air setelah berpergian ke luar negeri sehingga tidak mengetahui di mana Eddy Hiariej berada.

Sebagai informasi, Yasonna sempat pergi ke Beijing, China, dalam rangka memberikan kuliah umum di University of International Business and Economics, Beijing (UIBE), Rabu pekan lalu.

Mengenai proses hukum yang sedang dihadapi Eddy Hiariej, Yasonna mempersilakan KPK memprosesnya sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Silakan saja proses. Tapi kan kita harus ada asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Kami sudah menandatangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2023). (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Tercatat ada lima menteri dan empat wakil menteri mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. PKB paling banyak mendaftarkan menterinya sebagai caleg.

Dua menteri asal PKB itu adalah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Meteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Seperti PDIP mendaftarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sementara Partai Nasdem mendaftarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dari Partai Golkar

Kelima menteri itu terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) yang dipublikan KPU.

Diketahui, Ida Fauziyah maju melalui Dapil Jakarta 2, Dito Ariotedjo Dapil Jakarta 1, Yasonna Dapil Sumatera Utara 1, Syahrul Yasin Limpo Dapil Sulawesi Selatan 1, dan Abdul Halim Iskandar maju sebagai caleg di Dapil Jawa Timur 8.

Sementara, wakil menteri yang menyalonkan diri sebagai caleg yakni Wakil Menteri Pariwisara dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo pada Dapil 1 Jawa Timur dari Partai Perindo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor maju melalui Dapil Jawa Barat 5 dari PBB, dan John Wempi Wetipo maju melalui Dapil Papua Pegunungan melalui PDIP.

Satu lagi yaitu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga maju melalui Dapil Sulawesi Utara dari Partai Golkar.