YLKI menegaskan bahwa peserta PBI merupakan kelompok konsumen yang secara ekonomi berada dalam kondisi paling rentan. Penonaktifan kepesertaan tanpa perlindungan memadai dinilai dapat menghambat bahkan memutus akses layanan kesehatan yang bersifat vital.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan bahwa kebijakan tersebut berisiko besar terhadap keberlanjutan pengobatan masyarakat miskin.
“Peserta PBI adalah kelompok konsumen rentan karena iurannya ditanggung negara. Penonaktifan ini sangat berdampak terhadap keberlanjutan layanan kesehatan bagi pasien rentan,” ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

YLKI menyoroti lemahnya mekanisme pemberitahuan kepada peserta PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan. Menurut Niti, penonaktifan yang dilakukan tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses mencerminkan kegagalan sistem sosialisasi.

“Penonaktifan tanpa pemberitahuan berpotensi menghambat layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin,” ujarnya.

YLKI menilai kondisi ini dapat melanggar hak konsumen atas informasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan konsumen. Peserta PBI berhak mengetahui status kepesertaannya, alasan penonaktifan, serta langkah yang dapat ditempuh untuk mengaktifkan kembali jaminan kesehatan mereka.

Dampak paling berat dari penonaktifan PBI, menurut YLKI, dirasakan oleh pasien penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Di antaranya adalah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah, pasien tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, serta penyakit kronis lainnya.

Terputusnya kepesertaan BPJS Kesehatan dapat menyebabkan penghentian terapi dan pengobatan, yang pada akhirnya berisiko membahayakan keselamatan pasien.

“Pengobatan penyakit kronis tidak bisa ditunda. Sekali terputus, dampaknya bisa fatal,” tegas Niti.

]]> https://eranasional.com/97702/penonaktifan-pbi-bpjs-tuai-kritik-ylki-dan-pdip-ingatkan-amanat-konstitusi/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/31528/ylki-angkat-bicara-terkait-wacana https://daerah.eranasional.com/31528/ylki-angkat-bicara-terkait-wacana#respond Thu, 29 Dec 2022 09:02:41 +0000 https://daerah.eranasional.com/31528/ylki-angkat-bicara-terkait-wacana

JAKARTA, Eranasional.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara mengenai rencana penyesuaian skema pemberian subsidi tarif Kereta Rel Listrik (KRL). YLKI menilai, rencana tersebut merupakan ide yang absurd atau aneh.

Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi mengaku rencana ini akan sulit di implementasikan. Pasalnya, masyarakat harus membayar dengan tarif berbeda namun menaiki kereta yang sama.

“Jadi wacana pembedaan tarif KRL atas dasar status sosial ekonomi penumpang KRL ini ide yang absurd,” katanya kepada wartawan, Kamis, 29 Desember.

Menurut Tulus, subsidi untuk angkutan umum, apalagi angkutan umum masal seperti KRL, merupakan subsidi yang paling tepat sasaran. Karena itu, ia pun menyinggung rencana subsidi kendaraan listrik.

“Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp80 juta pada pengguna mobil listrik?,” ucapnya.

Menurut Tulus, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada masyarakat karena memilih angkutan umum.

Terutama kepada mereka yang berdasi karena telah meninggalkan mobilnya dan beralih kepada angkutan umum baik KRL ataupun Transjakarta.

“Yang artinya, mereka telah berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi, risiko lakalantas dan bahkan mengurangi subsidi BBM itu sendiri,” tuturnya.

Diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tarif KRL tidak akan mengalami kenaikan di 2023.

Meski begitu, ada perubahan sistem di mana Kemenhub akan memberlakukan subsidi tepat guna.

“Insyaallah sampai tahun 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencakan tidak naik,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023, Selasa, 27 Desember. **