Kasus ini kemudian berkembang ke dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Polisi mencurigai adanya pihak tertentu yang memanfaatkan data KTP masyarakat tanpa izin untuk mengajukan pembiayaan kendaraan.
Menurut Noor, penyidik masih mendalami apakah data tersebut digunakan langsung oleh pemilik identitas atau justru diperoleh melalui akses ilegal dari jaringan tertentu.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan penadahan kendaraan ilegal, tetapi juga berpotensi melibatkan penyalahgunaan identitas masyarakat dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi telah menetapkan satu tersangka berinisial WS yang diketahui merupakan direktur PT Indo Bike 26. Polisi menyebut WS memiliki peran sentral dalam praktik ilegal tersebut.
“WS berperan sebagai pembeli, pemilik gudang, penampung, dan eksportir,” kata Iman.
Saat ini tersangka telah resmi ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam jaringan perdagangan motor ilegal tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat sejumlah pasal berlapis, mulai dari pasal penadahan dalam KUHP, pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia, hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Total ancaman hukuman yang dikenakan mencapai puluhan tahun penjara.
Penyidik menilai praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat dan sektor pembiayaan kendaraan bermotor.
Menurut hasil penyelidikan sementara, perusahaan tersebut telah beroperasi sejak tahun 2022. Dalam kurun waktu tersebut, PT Indo Bike 26 disebut telah menjual sekitar 99 ribu unit kendaraan bermotor.
Jumlah tersebut membuat potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp177 miliar. Nilai kerugian berasal dari pajak kendaraan bermotor yang seharusnya masuk ke kas negara namun diduga tidak dibayarkan sebagaimana mestinya.
“Ini berpotensi dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp177 miliar,” ungkap Iman.
Selain kerugian negara, polisi juga menyoroti dampak terhadap masyarakat yang identitas pribadinya diduga digunakan untuk mengaktifkan pinjaman atau pembiayaan kendaraan secara ilegal.
“Kemudian juga dapat berpotensi merugikan masyarakat di mana data masyarakat atau data KTP masyarakat digunakan oleh jaringan pelaku untuk mengaktifkan aplikasi atau mengaktifkan jaminan fidusia,” lanjutnya.
Tinggalkan Balasan