Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti tindakan aparat TNI yang membubarkan kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara. Politikus senior PDI Perjuangan itu menilai tindakan tersebut berpotensi melampaui tugas pokok dan fungsi TNI serta dapat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi yang menjamin kebebasan memperoleh informasi.
Pernyataan itu disampaikan TB Hasanuddin menyusul pembubaran kegiatan pemutaran film dan diskusi yang digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Ternate Tengah, pada Jumat, 8 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dibubarkan aparat TNI dari Kodim 1501/Ternate dengan alasan adanya penolakan masyarakat yang berkembang di media sosial. Aparat menilai judul film dokumenter tersebut dianggap provokatif dan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal itu, TB Hasanuddin menilai pembubaran sebuah kegiatan diskusi atau pemutaran film tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, ruang diskusi publik dan penyampaian informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang seharusnya dilindungi negara.
“Pembubaran yang dilakukan Dandim 1501 berpotensi melanggar konstitusi dan tupoksi TNI. Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menegaskan konstitusi Indonesia secara jelas menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut TB Hasanuddin, tindakan pembubaran terhadap kegiatan nobar dan diskusi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.
“Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia,” ujarnya.
Mantan perwira tinggi TNI itu juga menyoroti kewenangan aparat militer dalam menangani kegiatan masyarakat sipil. Ia menilai pembubaran acara diskusi bukan termasuk bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI.
TB Hasanuddin mengatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang TNI telah mengatur secara rinci tugas OMSP yang dapat dijalankan oleh TNI. Namun, menurutnya, tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk membubarkan kegiatan diskusi atau pemutaran film masyarakat.
“Tidak ada satu pun tugas OMSP yang menyebut TNI berwenang membubarkan kegiatan nonton bareng atau diskusi masyarakat dengan alasan apa pun,” katanya.
Ia menambahkan apabila terdapat pihak yang menilai isi film atau kegiatan tersebut bermasalah, maka langkah yang seharusnya ditempuh adalah melalui jalur dialog, klarifikasi, maupun penyampaian argumentasi secara terbuka, bukan melalui pembubaran kegiatan.
“Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi. Bukan dengan pembubaran kegiatan,” tutur TB Hasanuddin.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa urusan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan aparat kepolisian. Jika memang terdapat potensi gangguan kamtibmas, maka TNI seharusnya berkoordinasi dengan Polri sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang ada potensi gangguan kamtibmas, seharusnya TNI segera berkoordinasi dengan kepolisian yang memang memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan pihaknya melakukan pemantauan terhadap kegiatan nobar tersebut setelah muncul berbagai penolakan di media sosial. Menurutnya, banyak pihak menilai judul film dokumenter Pesta Babi bersifat provokatif.
“Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” kata Jani Setiadi kepada wartawan.
Film dokumenter tersebut diketahui diputar dalam rangka kegiatan diskusi publik yang dihadiri komunitas jurnalis dan masyarakat sipil di Ternate. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai isi lengkap film tersebut maupun adanya pelanggaran hukum terkait pemutarannya.
Kasus pembubaran nobar ini kemudian memicu perhatian luas dari berbagai kalangan, terutama pegiat kebebasan pers dan kelompok masyarakat sipil. Banyak pihak menilai tindakan pembubaran kegiatan diskusi publik dapat menjadi preseden buruk terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik di Indonesia.
Pengamat hukum tata negara menilai setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan aturan hukum yang jelas. Negara, menurut mereka, memang memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum, tetapi langkah tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara.
Di sisi lain, sejumlah aktivis demokrasi juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang dialog publik di tengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan pandangan terhadap sebuah karya atau diskusi dinilai seharusnya diselesaikan melalui mekanisme diskusi terbuka, bukan tindakan pembubaran.
Kasus ini sekaligus kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat keamanan dalam menangani aktivitas masyarakat sipil. Dalam sistem demokrasi, pembagian kewenangan antara institusi militer dan kepolisian menjadi salah satu prinsip penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak sipil warga negara.
Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut apakah kegiatan nobar dan diskusi tersebut akan dijadwalkan ulang atau tidak. Sementara itu, perhatian publik terhadap kasus ini diperkirakan masih akan terus berkembang karena berkaitan langsung dengan isu kebebasan berekspresi, demokrasi, dan batas kewenangan aparat negara dalam kehidupan sipil.
Tinggalkan Balasan