MPR RI juga mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan lomba tersebut.
Kritik dan masukan publik disebut menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas pendidikan kebangsaan.
“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” demikian pernyataan itu.
Kontroversi berawal saat sesi pertanyaan rebutan pada babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube MPRGOID, dewan juri memberikan pengurangan nilai kepada Regu C dari SMAN 1 Pontianak.
Pengurangan itu dilakukan saat menjawab pertanyaan terkait pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Padahal, jawaban yang disampaikan regu tersebut dinilai sama dengan jawaban Regu B dari SMAN 1 Sambas yang justru mendapat nilai penuh.
Sebelumnya, Regu C menjawab. “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” jawab Regu C.
Namun, dewan juri memberikan pengurangan lima poin. Ketika pertanyaan di lempar ke regu lain, Regu B menyampaikan jawaban yang serupa.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Dewan juri kemudian menyatakan jawaban tersebut benar. “Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” kata dewan juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B.
Regu C pun mengajukan keberatan karena merasa jawaban mereka sama dengan regu B.
“Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” kata perwakilan regu.
Namun, keberatan itu langsung dibantah dewan juri.
“Tadi disebutkan regu C, ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi,” kata Dyastasita.
“Ada,” jawab siswi dari regu C.
Siswi itu kemudian mengulang kembali jawaban yang sebelumnya disampaikan.
“Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” katanya.
Meski begitu, dewan juri tetap pada keputusan awal.
“Dewan juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” kata Dyastasita menimpali.
Siswi Regu C pun agar dewan juri minta pertimbangan lain dengan melibatkan pendapat penonton.
“Pak, maaf, mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga? Mungkin dari penonton apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD?” jawab siswi regu C lagi.
Namun permintaan tersebut ditolak. “Keputusan saya kira di dewan juri, ya,” ujar Dyastasita.
Sebelum lomba dilanjutkan, dewan juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni, turut beri penjelasan tambahan terkait artikulasi jawaban peserta.
Menurut dia, dari awal sudah diperingatkan bahwa artikulasi jelas dalam menjawab itu penting.
“Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak, karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya. Itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” kata Indri. []
Tinggalkan Balasan