Forum koordinasi yang melibatkan berbagai instansi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi kendala sebelum layanan beroperasi.
“Pengawasan yang baik bukan menunggu masalah terjadi. Pada tahap persiapan seperti ini, seluruh pihak harus memastikan informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan baik, aspek keselamatan terpenuhi, dan mekanisme pelayanan berjalan jelas. Dengan begitu, potensi keluhan maupun gangguan layanan dapat diminimalkan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Teguh Iswara Suardi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan lembaga pengawas dalam mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, keberadaan transportasi kereta api diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai kesiapan operasional lintas Barru–Palanro.
Ombudsman Sulsel menilai keberhasilan layanan publik tidak hanya ditentukan oleh berfungsinya sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara menghadirkan layanan yang aman, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. []
Tinggalkan Balasan