Makassar, ERANASIONAL.COM – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menyoroti informasi yang menyebut ratusan kepala SMA dan SMK Negeri diminta menandatangani surat pengunduran diri oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mempertanyakan kabar yang menyebut sekitar 200 kepala sekolah telah diminta mengundurkan diri.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut benar dilakukan, maka perlu ada penjelasan yang transparan dan adil dari pihak terkait.
Ia mengungkapkan, jumlah kepala SMA dan SMK Negeri di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 500 orang. Karena itu, dirinya menilai tidak tepat apabila hanya sebagian kepala sekolah yang diminta membuat surat pengunduran diri tanpa alasan yang jelas.
“Kalau memang benar ada sekitar 200 kepala sekolah yang diminta mengundurkan diri, tentu harus dijelaskan dasar pertimbangannya. Jangan sampai menimbulkan kesan tidak adil,” ujar Indah, Senin (8/6/2026).
Politikus Gerindra itu menegaskan, pengunduran diri tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, terutama apabila kepala sekolah yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran hukum.
Menurutnya, jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah, maka pihak dinas seharusnya menyampaikan secara terbuka bentuk pelanggaran tersebut dan menempuh prosedur yang sesuai.
Indah juga menilai pergantian kepala sekolah merupakan hal yang wajar sepanjang dilakukan berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku.
Namun, proses tersebut tidak perlu disertai permintaan untuk membuat surat pengunduran diri.
Tinggalkan Balasan