Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.
Penyidik lembaga antirasuah tersebut dilaporkan memeriksa belasan saksi secara maraton guna mengumpulkan bukti baru. Proses pemeriksaan bertahap ini meminjam salah satu fasilitas ruangan milik pihak kepolisian setempat.
Kepastian mengenai agenda pemeriksaan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, saat ditemui wartawan di Mapolres setempat, Rabu (17/6/2026).
Kapolres membenarkan, bahwa markasnya tengah memfasilitasi aktivitas pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kendati demikian, ia menegaskan posisi jajarannya dalam agenda tersebut murni hanya mendukung kebutuhan operasional logistik tempat saja.
“Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Polres Pekalongan Kota hanya diminta menyediakan tempat untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Riki Yariandi.
Kapolres menambahkan, bahwa koordinasi resmi telah dilakukan oleh pihak KPK sebelum agenda pemeriksaan tambahan ini dilangsungkan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai dari Pemkab Pekalongan tampak hadir memenuhi panggilan. Menurut jadwal koordinasi, rangkaian pemeriksaan ini akan difasilitasi hingga tanggal 19 Juni 2026.
“Yang pasti ada beberapa saksi dari pegawai Pemkab Pekalongan yang satu per satu berdatangan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan oleh teman-teman KPK. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan kami melakukan sterilisasi area agar prosesnya kondusif,” tambahnya.
Secara keseluruhan, terdapat 14 saksi dari berbagai unsur strategis yang dipanggil oleh penyidik KPK pada Rabu (17/6/2026). Mereka berasal dari kalangan anggota legislatif, pengurus partai politik, instansi pemerintahan, pihak BPJS, hingga sektor swasta.
Pemeriksaan masif ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.
Di sisi lain, tim kuasa hukum Fadia Arafiq memastikan bahwa kliennya akan tetap bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. Fadilah Diani Putri selaku perwakilan LNP Law Firm Jakarta menyebut pihaknya berkomitmen menghormati seluruh tahapan penyidikan.
Tim hukum bahkan bersiaga penuh mendampingi sejumlah nama dari lingkaran terdekat Fadia yang ikut dipanggil.
“Yang kami dampingi saat ini lebih dari lima orang, dan pemeriksaannya seputar outsourcing. Tim kuasa hukum juga bersiaga memberikan pendampingan kepada sejumlah pembantu dan tenaga pendukung yang turut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Polres,” kata Fadilah.
Menurut analisis Fadilah, materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik sejauh ini masih berupa klarifikasi atas dokumen-dokumen sebelumnya.
Ia menilai belum ada hal yang bersifat sangat signifikan atau krusial dari hasil tanya jawab para saksi tersebut. Agenda ini lebih difokuskan untuk mencocokkan keterangan yang sudah diperoleh dari pemeriksaan Fadia terdahulu.
“Tidak ada yang signifikan, hanya untuk konfirmasi dan tanya jawab saja karena dari pemeriksaan Ibu Fadia maupun saksi lain diperlukan klarifikasi. Perkembangannya masih dalam penyidikan. Alhamdulillah, ibu sehat dan masih menjalani pemeriksaan,” tutur Fadilah dengan optimistis.
Kuasa hukum Fadia menegaskan bahwa fokus pendampingan mereka saat ini dibatasi hanya untuk klien utama serta jaringan internalnya saja.
Pihaknya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan saksi di luar lingkaran Fadia. Tim hukum berharap proses hukum objektif ini bisa segera tuntas secara terang benderang. (em-aha)
Tinggalkan Balasan