“Kami mendesak agar berkas segera dilimpahkan lagi ke kejaksaan. Penyidik tadi menjamin dalam satu hingga dua pekan ke depan berkas akan kembali dikirim. Kalau proses ini terus diperlambat, kami khawatir perkara ini kembali mandek,” ungkapnya.
Uki menilai penanganan perkara berjalan lambat. Ia merujuk pada ketentuan dalam KUHAP yang mengatur batas waktu penanganan perkara setelah pemeriksaan saksi dan korban.
Menurutnya, jika dihitung sejak putusan praperadilan pada 16 Maret 2026, proses penanganan telah berlangsung sekitar 129 hari.
Padahal, berdasarkan putusan tersebut, penyidik seharusnya dapat segera menyelesaikan pemberkasan dan melimpahkannya ke kejaksaan.
“Kami melihat ada anomali dalam penanganan perkara ini. Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab seharusnya bekerja lebih progresif, bukan justru terkesan lamban,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara KAJ Sulsel, Sayyid Zulfadli Saleh Wahab, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap di pengadilan.
Namun, ia juga menilai terdapat indikasi penanganan perkara sengaja diperlambat sehingga berpotensi kembali mandek di tingkat penyidikan.
“Kami mendesak penyidik serius menangani kasus rekan kami, Darwin, agar segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Tadi kami juga mengonfirmasi soal SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), ternyata korban belum menerimanya hingga hari ini,” kata jurnalis Tribun Timur tersebut.
Berdasarkan informasi dari tim LBH Pers Makassar, keberadaan SP2HP baru diketahui setelah mereka mempertanyakannya kepada penyidik. Surat bernomor B/58/A.4.1/VII/Res.1.6/2026/Ditreskrimum tertanggal 16 Juli 2026 yang ditandatangani Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Sulsel, AKBP Benyamin Buntu, menjelaskan bahwa penyidik telah mengirimkan berkas perkara tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Namun, berkas tersebut dikembalikan oleh JPU karena dinilai belum lengkap dan harus dilengkapi sesuai petunjuk P19.
Tinggalkan Balasan