Pemkab Matangkan Persiapan
Aksi warga berlangsung sehari setelah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat teknis persiapan pengosongan lahan.
Sebelumnya, ERANASIONAL.COM memperoleh salinan surat internal Pemkab Luwu Timur tertanggal 23 Juli 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade.
Surat tersebut mengundang manajemen PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) menghadiri rapat penyamaan persepsi guna memastikan kesiapan pelaksanaan pengosongan.
Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa pengosongan akan dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang telah melalui proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) serta setelah mekanisme penitipan uang santunan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Malili dinyatakan selesai.
Dokumen tersebut juga menjadi perhatian karena secara khusus meminta PT IHIP menghadirkan petugas keamanan (security) perusahaan dalam rapat persiapan tersebut.
Warga Persoalkan Dasar Hukum
Rencana pengosongan lahan sejak awal mendapat penolakan dari warga Dusun Laoli. Sebelum proses konsinyasi berlangsung di Pengadilan Negeri Malili, para petani yang didampingi LBH Makassar telah menyatakan keberatan dan memilih tidak menghadiri persidangan.
Mereka berpendapat mekanisme konsinyasi tidak menyelesaikan persoalan utama terkait status hak atas tanah. Warga khawatir proses tersebut justru akan dijadikan dasar untuk melanjutkan pengosongan lahan.
Tinggalkan Balasan