Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta meningkatkan kinerja pelayanan publik, termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Atas perintah Bapak Presiden, masalah ini harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Permasalahan sampah di Makassar memang beberapa kali menjadi keluhan masyarakat. Penumpukan sampah di sejumlah titik, keterlambatan pengangkutan, hingga kapasitas pengelolaan yang terbatas menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah kota.
Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kota, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta kenyamanan aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Karena itu, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
Pernyataan Menko Pangan itu sekaligus menjadi bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dengan tenggat waktu dua pekan yang diberikan, Pemerintah Kota Makassar diharapkan segera melakukan langkah-langkah strategis, mulai dari optimalisasi armada pengangkut sampah, peningkatan koordinasi antarinstansi, hingga penataan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Apabila target tersebut tidak tercapai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disebut akan mengambil peran lebih besar dalam penanganan persoalan persampahan agar kondisi di Kota Makassar dapat segera kembali normal sesuai arahan pemerintah pusat. []
Tinggalkan Balasan