Makassar, ERANASIONAL.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar tengah memprioritaskan penyelesaian dua persoalan utama terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yakni proses Persetujuan Seleksi Lokasi (PSL) serta sanksi administratif yang diterima pemerintah kota.
Munafri menjelaskan, penyelesaian persoalan PSL masih berlangsung karena adanya perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian skema kerja sama.
“Kalau masalah PSL, saat ini masih berproses. Aturan terbaru mengharuskan adanya pengakhiran kontrak yang sebelumnya menggunakan PP Nomor 35 sebelum beralih ke PP Nomor 109. Karena skemanya berubah, maka kontraknya juga harus diakhiri terlebih dahulu,” kata Munafri, saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 4 Agustus 2026.
Menurutnya, Pemkot Makassar meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar proses transisi regulasi tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain persoalan administrasi, Munafri mengungkapkan bahwa proses PSL juga menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian warga di wilayah Tamalanrea yang menjadi lokasi yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan oleh pemenang tender.
Penolakan masyarakat tersebut bahkan telah bergulir hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.
Karena itu, pemerintah kota memilih menunggu penyelesaian proses pengakhiran kontrak sebelum melanjutkan tahapan berikutnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berpacu menyelesaikan sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan TPA.
Munafri menegaskan, sanksi tersebut harus segera dituntaskan agar tidak memicu persoalan baru dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar.
Tinggalkan Balasan