Banda Aceh, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat akan mengajukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan kepastian hukum soal Bendera Bulan Bintang.

Keputusan ini diambil setelah terjadinya kericuhan di Banda Aceh pada Sabtu, 15 Agustus.

“Hasil rapat telah disepakati bersama. Terkait Bendera Bulan Bintang, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh akan berkonsultasi bersama ke Kemendagri,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Minggu, 16 Agustus.

Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil pembahasan dalam rapat koordinasi Forkopimda Aceh.

Rapat dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, serta unsur terkait lainnya.

Kericuhan pecah di halaman Masjid Raya Baiturrahman saat acara zikir dan doa bersama memperingati Hari Damai Aceh ke-21.

Masalah bermula ketika sejumlah peserta mengibarkan Bendera Bulan Bintang di tiang utama masjid bendera yang dikenal identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Petugas keamanan awalnya meminta bendera tersebut tidak dikibarkan, namun permintaan itu tidak diindahkan.

Ketegangan pun memuncak hingga terjadi aksi saling lempar yang meluas ke jalan depan masjid.

Petugas akhirnya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.